Caringin | Jurnal Inspirasi

Wakil Bupati Bogor, H Iwan Setiawan, SE mengaku senang dengan program kegiatan yang dilakukan Seksi PITOK Dispora seperti pelatihan Sport Kids kepada para guru  olahraga SD  se Kabupaten Bogor yang digelar di Hotel Grand Pesona, Caringin pada 17-19 Februari 2020 lalu.

Iwan berharap, kegiatan pelatihan Sport Kids ini akan punya dampak positif yang bagus bagi para guru olahraga yang bisa menjabarkan secara sederhana dan bisa dipahami para siswanya setelah mereka pulang dari mengikuti pelatihan Sport Kids yang jadi program rutin tiap tahun oleh Seksi PITOK Dispora Kabupaten Bogor.     

“Ini kegiatan yang sangat positif dalam olahraga modern.  Saya minta para peserta pelatihan Sport Kids ini bisa  menjadi salah satu ujung tombak juga bagi kemajuan olahraga di Kabupaten Bogor khususnya di sekolah  tempat ia mengajar,” tegasnya.

Lebih lanjut, wabup juga meminta kepada Dispora Kabupaten  Bogor agar kegiatan pelatihan Sport Kids dan Festival Cabang olahraga bisa dilakukan secara berkelanjutan.

Sementara itu, Soetikno , selaku pemateri  pelatihan Sport Kids dari PASI Kabupaten Bogor mengatakan dengan adanya kegiatan ini, minimal akan tumbuh atmosfir baru pembinaan atletik di beberapa sekolah yang ada di semua kecamatan di Kabupaten Bogor. 

“Banyak nilai positif dari kegiatan yang dilakukan ini. Karena setelah pelatihan Sport Kids ini biasanya ada kegiatan lanjutan seperti pemberian bantuan Sport Kids kepada para peserta pelatihan dan juga ada kegiatan Festival Atletik  Sport Kids,” tuntas Soetikno.

Asep Syahmid

Cibinong | Jurnal  Inspirasi  

PASCA menggelar kegiatan pelatihan Sport Kids yang diikuti 90 guru olahraga tingkat SD se Kabupaten Bogor  yang digelar di Hotel Grand Pesona, Caringin belum lama ini,  Seksi Pembibitan IPTEK dan Organisasi Keolahragaan ( PITOK ) Dispora Kabupaten Bogor kembali menggebrak dunia olahraga Bumi Tegar Beriman.

Seksi PITOK Dispora Kabupaten Bogor, M Saepudin mengatakan,  rencananya mulai Senin, 24  Februari   hingga 1 Maret 2020,  Seksi PITOK Dispora Kabupaten Bogor akan menggelar pelatihan pelatih sepakbola Lisensi D bagi para pelatih yang klubnya jadi anggota PSSI Askab Bogor.

“Untuk lisensi D ini kemungkinan pesertanya hanya 30 orang, namun mereka juga akan dibantu para panitia yang sudah mengambil lisensi C beberapa waktu lalu,” beber M Saepudin.

Aep panggilan akrab dari Seksi PITOK Dispora Kabupaten Bogor menambahkan, instruktur dari kegiatan lisensi  D ini berasal dari PSSI Pusat  yakni Yopie Riwoe. “Pelaksanaan Kursus Lisensi D ini akan digelar di  Hotel Grand Pesona. Sementara praktek lapangannya akan dilakukan di salah satu lapangan sepakbola terdekat dengan tempat kegiatan pelatihan,” beber Aep.

Semua peserta, kata Aep,  adalah para pelatih perwakilan dari klub anggota PSSI Askab Bogor dan sama sekali tidak dipungut biaya. “ Setelah mengikuti pelatihan ini nantinya, para peserta akan langsung mendapat sertifikat lisensi D yang ditandatngani secara langsung oleh pengurus PSSI Pusat,” tuntasnya.

Dalam kesempatan yang sama,  Sairan mantan pemain Persikabo yang juga tercatat sebaga ASN  di Dispora Kabupaten Bogor mengatakan, kegiatan yang dilakukan Seksi PITOK ini sangat mendukung dunia sepakbola di Kabupaten Bogor terutama para pelatih yang ada di PSSI Askab Bogor.

“Kalau sengaja mencari kursus lisensi secara sendirian kepada pihak lain, kemunginan akan dikenakan bayar. Namun Dispora Kabupaten Bogor  menggratiskan semua kegiatan kursus lisensi D ini. Ini satu langkah maju bagi dunia sepakbola di Kabupaten Bogor,”  tuntas Sairan.  

Asep Syahmid

Cibinong | Jurnal Inspirasi  

KEGIATAN Festival cabang olahraga yang digelar secara rutin oleh Seksi PITOK Dispora Kabupaten Bogor  tiap tahunnya ternyata menuai tanggapan yang sangat positif dari berbagai kalangan yang ada di Kabupaten Bogor. Salah satunya datang dari Kepala Kantor Cabang Bjb Cibinong, Boy Panji yang secara terang terangan memuji semua program festival cabang olahraga yang dilakukan Seksi PITOK Dispora Kabupaten Bogor tiap tahunnya.

“Ini kegiatan yang sangat positif dan bisa berdampak bagus bagi dunia olahraga di Kabupaten Bogor. Karena kegiatan festival cabang olahraga ini diikuti para atlet yang berasal dari jenjang SD, SMP dan SMA yang  ada di Bumi Tegar Beriman,” tegas Boy Panji saat menyaksikan laga pertandingan pada   festival cabang olahraga Bulutangkis di GOR Laga Tangkas, Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor,  belum lama ini.

Boy  optimis, kedepannya dunia olahraga di Kabupaten Bogor akan banyak memiliki talenta atlet lokal yang berasal dari kegiatan festival cabang olahraga yang dgagas oleh Seksi PITOK  tersebut. “Muara dari kegiatan festival cabang olahraga yang dilakukan seksi PITOK ini nantinya akan muncul atlet atlet potensial usia dini dari  sekolah di semua wilayah yang ada di Kabupaten Bogor. Hal ini tentunya sangat menguntungkan semua cabang olahraga yang jadi anggota KONI Kabupaten Bogor,” tegas Boy lagi.

Boy berharap, semua kegiatan olahraga yang dilakukan dengan melibatkan kalangan atlet usia dini, pemula dan junior harus  dilakukan  secara berkesinambungan .

“Karena kedepannya mereka- mereka itulah yang akan jadi tulang punggung Kabupaten Bogor  dalam berbagai event olahraga baik tingkat Jabar, Nasional maupun Internasional,” tuntasnya.  

Dalam kesempatan yang sama, Kadispora Kabupaten Bogor, Bambang Setyawan mengatakan,  sangat bangga atas support dan dukungan yang terus dilakukan oleh Bjb Cabang Cibinong kepada dunia olahraga di Bumi Tegar Beriman.

“Kami bangga Pak Boy selaku orang nomor satu di Bjb Cibinong selalu terjun dan hadir dalam semua kegiatan keolahragaan yang ada di Kabupaten Bogor. Ini jadi satu hal yang sangat positif bagi dunia olahraga di Kabupaten Bogor,” tegas Bambang Setyawan. 

Asep Syahmid

Cibinong | Jurnal Inspirasi  

KETUA Fraksi Partai Gerindra Kabupaten Bogor, Heri Aristandi secara tegas mendukung rencana Pemkab Bogor yang akan melakukan sistem digitalisasi sewa venue olahraga yang jadi milik Pemkab Bogor terutama di kawasan Pakansari Sport Center. “Kalau sistem digitalisasi memang bagus, kenapa kita tidak setuju. Toh, dalam sistem tersebut akan secara terang benderang harga sewa semua venue atau sarana olahraga yang ada di Pakansari bisa diketahui oleh semua masyarakat olahraga di Kabupaten Bogor,” tegas  Heri Aristandi.

Heri berharap, sistem digitalisasi sewa venue olahraga seperti Stadion Pakansari,  Stadion Mini Persikabo,  Lapangan Sepakbola Luar Pakansari, Lapangan Panahan,  GOR  Laga Tangkas, GOR  Laga Satria, Area Parkiran di Ring 2 dan semua sarana yang ada di dalamnya memang sudah harus digunakan sistem digitalisasi dan akan menghilangkan kesan adanya zona abu abu dari system sewa saat ini nantinya.

Kedepannya, kata Heri Aristandi,  sebenarnya ia lebih condong untuk Stadion Pakansari,  Gor Laga Tangkas, Gor Laga Satria dan Stadion Mini Persikabo harusnya diswastakan secara penuh untuk pengelolaanya.    

Sementara itu, Wakil Bupati Bogor , H Iwan Setiawan menegaskan, pasca audiensi dari pihak ketiga yang akan melakukan sistem  sewa secara digitalisasi semua venue olahraga di area Pakansari, saat ini bagian perundang-undangan dan bagian kerjasama di setda Kabupaten Bogor tengah mengkaji Perbup yang akan mengatur semua mekanisme dan juga besaran harga sewanya.

Namun demikian, tambah Wabup Bogor, kendati akan menggunakan sistem digitalisasi, pihak Pemkab Bogor  juga akan memperhatikan beberapa klausul yang akan meringankan bagi cabang cabang olahraga binaan  KONI ataupun kegiatan  olahraga Pemkab Bogor  yang harus diatur dengan khusus dan jelas.       

KETUA Fraksi Partai Gerindra Kabupaten Bogor, Heri Aristandi secara tegas mendukung rencana Pemkab Bogor yang akan melakukan sistem digitalisasi sewa venue olahraga yang jadi milik Pemkab Bogor terutama di kawasan Pakansari Sport Center. “Kalau sistem digitalisasi memang bagus, kenapa kita tidak setuju. Toh, dalam sistem tersebut akan secara terang benderang harga sewa semua venue atau sarana olahraga yang ada di Pakansari bisa diketahui oleh semua masyarakat olahraga di Kabupaten Bogor,” tegas  Heri Aristandi.

“Intinya banyak nilai positifnya jika semua venue olahraga sudah dilakukan dengan sistem digitalisasi. Hingga transparansi harga sewa juga akan terang benderang dan semua publik di Kabupaten Bogor akan tahu secara detail,”  pungkas Wabup Bogor.

Asep Syahmid

Cibinong | Jurnal Inspirasi

PERHELATAN Piala Dunia U-20  memang baru akan digelar pada tahun 2021 mendatang. Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor termasuk salah satu venue utama yang akan menggelar hajatan sepakbola FIFA tersebut. Tak heran jika Pemkab Bogor  harus benar benar  all out  untuk terus mensosialisasikan event sepakbola tingkat dunia tersebut.

Kemeriahan dan gaung perhelatan Piala Dunia U-20  akan menjadi tugas berat bagi Pemkab Bogor. Wajar jika  saat ini Diskominfo Kabupaten Bogor dan elemen lainnya tengah merancang agar promosi dan publikasi seputar Piala Dunia U-20 tersebut benar benar bisa diketahui oleh semua masyarakat yang tinggal di 40 kecamatan di Kabuaten Bogor.

“ Minimalnya tiap game dalam Piala Dunia U-20 nanti harus bisa menyedot sekitar 15  ribu penonton. Ini tentunya jadi tugas berat Pemkab Bogor  juga. Makanya,  Diskominfo Kabupaten Bogor  tengah merancang program sosialisasi dan promosi yang lebihn gencar lagi hingga event ini benar benar jadi event yang bisa menyedot banyak penonton untuk datang menyaksikan semua laga yang akan digelar di Stadion Pakansari Cibinong,” tegas Plt Kadiskominfo, Kardenal kepada awak media.    

Dia menambahkan, pihaknya sudah merancang strategi promosi dan publikasi terkait Piala Dunia U-20 tahun 2021 mendatang.

“ Minimalnya kami harus bekerjasama dengan media lokal di Bogor terkait promosi dan publikasi agar gaung Piala Dunai U-20 ini benar benar menjadi magnet masyarakat di Bumi Tegar Beriman,” beber Kardenal lagi.

Disamping itu,  Kardenal juga akan mengusulkan dalam rapat di Bappeda nanti agar memasukan soal kerjasama publikasi danm juga memasukan beberapa awak media peliput  olahraga untuk masuik dalam Tim Branding Piala Dunia U-20  untuk Panitia Lokal di Kabupaten Bogor.

“Event Piala Dunia U-20  ini sangat selaras dengan tagline The City Sport and Tourism. Makanya wajib bagi kami merangkul media lokal  dan wartawan olahraga  juga untuk menggaungkan event Piala Dunia U-20  dari mulai sekarang,” tuntas Kardenal.   

Sementara itu, Kadispora Kabupaten Bogor, Bambang Setyawan mengaku sangat setuju jika  Diskominfo Kabupaten Bogor merancang program promosi dan publikasi Piala Dunia U-20 tahun 2021 secara besar besaran.

“ Walaupun ini hajatan nasional dan dunia, namun Pemkab Bogor punya kewajiban juga untuk mensukseskan event tersebut. Minimal  sukses pelaksanaan event itu dengan banyaknya animo masyarakat bola di Kabupaten Bogor yang datang untuk memenuhi stadion Pakansari setiap laga atau  game  Piala Dunia U 20 digelar,” beber Bambang Setyawan.  

Asep Syahmid

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Pemerintah bersikukuh menolak membatalkan kenaikan iuran kepesertaan BPJS Kesehatan. Padahal, kebijakan tersebut mendapatkan tentangan cukup keras dari Komisi IX DPR. “(Kenaikan iuran) tetap berlaku sesuai bunyi perpres,” ujar Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi di Gedung DPR, Selasa (18/2).
DPR dengan pemerintah menggelar rapat gabungan untuk membahas kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebanyak 2 kali lipat yang dilakukan pemerintah mulai 1 Januari lalu. Dalam rapat, sejumlah anggota Komisi IX DPR menentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
Salah satu tentangan datag dari   Ketua Komisi IX DPR Felly Estelita. Ia mengatakan kebijakan pemerintah dalam menaikkan iuran BPJS Kesehatan telah melanggar kesepakatan rapat antara Komisi IX, Komisi XI dengan pemerintah pada 2 September lalu. Dalam rapat 2 September lalu, DPR dengan pemerintah sepakat untuk tidak menaikkan iuran BPJS Kesehatan jika proses pembersihan data belum selesai.
Data Kementerian Sosial terdapat data 30 juta peserta BPJS Kesehatan yang perlu dibersihkan. Peserta tersebut merupakan penerima bantuan iuran yang disubsidi pemerintah. Pembersihan diperlukan karena ternyata 30 juta orang penerima bantuan tersebut berasal dari golongan orang berduit. “Tapi kenapa dilanggar (kesepakatan itu)? Dengan rapat ini, saya minta ini, yang melanggar kesepakatan siapa, di mana hak konstitusional dari masyarakat Indonesia?” katanya.
Anggota Komisi IX lainnya Saleh Daulay menilai sebaiknya tidak ada kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebelum data bersih. Pasalnya, jika data masih simpang siur justru menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat. “Saya minta supaya kita tidak setuju kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebelum data bersih. Kedua, kasih batas waktu ke Kemensos untuk bersihkan data, jangan 2-3 tahun,” katanya.
Namun, tuduhan tersebut dibantah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menurutnya, BPJS telah menyelesaikan proses pembersihan data atas 27,44 juta peserta BPJS Kesehatan pada November 2019 lalu. “Jadi kami masih sangat mematuhi dan mengikuti kesimpulan rapat komisi IX dan XI. Ini kami ingin sampaikan supaya jangan sampai pemerintah tidak (dianggap) tidak melakukan apa-apa,” ucapnya. 
Muhadjir Effendy menyatakan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan seluruh kementerian terkait proses  pembersihan data. Namun demikian, ia tidak dapat menargetkan kapan proses tersebut selesai. 
“Pokoknya besok saya akan segera koordinasi dengan teman-teman kementerian terkait termasuk Kemendagri untuk percepat cleansing data ini,” ucapnya. 

Asep Saepudin Sayyev |*

Bogor | Jurnal Inspirasi

Terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/14075/SJ tertanggal 17 Desember 2019 tentang penyesuaian iuran jaminan kesehatan pada pemerintah daerah, membuat pemerintah daerah dilarang mengelola Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Hal itu lantaran surat edaran tersebut tertera bahwa program JKN merupakan pelaksanaan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional, UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, yang merupakan program strategis nasional. Kemudian, sejalan rengan adanya rekomendasi KPK soal pengelolaan JKN, yakni pemerintah daerah tak diperkenankan mengelola sendiri Jamkesda yang memiliki manfaat sama dengan JKN termasuk juga melalui skema ganda.

Selain itu, berdasarkan laporan BPJS Kesehatan terdapat beberapa pemerintah daerah yang ingin memutuskan kerjasama Jamkesda dengan BPJS karena isu kenaikan iuran peserta. Atas dasar itu seluruh pemerintah daerah diminta mendukung program jaminan kesehatan. Pemerintah daerah pun diminta melaporkan perkembangan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui gubernur.

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor, bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Jasa Raharja menggelar rapat koordinasi lintas sektoral, penyelenggaraan Jaminan Kesahatan Nasional (JKN) di Balaikota, Selasa (18/2).

Kepada wartawan, Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Sri Nowo Retno mengatakan bahwa pihaknya ingin menyamakan presepsi terkait penyelanggaraan JKN. Selain itu, Dinkes juga melakukan evaluasi soal program JKN di Kota Bogor. Terutama, sambung dia, mengenai BPJS Kesehatan, baik penerima bantuan iuran (PBI) maupun peserta mandiri. Sebab, kenaikan tarif BPJS berdampak tersendiri pada peningkatan anggaran. Pasalnya, pada 2020, pemkot mengalokasikan dana sebesar Rp105 miliar, guna membiayai peserta PBI APBD yang berjumlah sekitar 190 ribu peserta.

“Ya, asalnya dari APBD satu dan dua totalnya kita hanya dapat Rp61 miliar. Kurang Rp44 miliar,” ujarnya kepada wartawan.

Menurut dia, kekurangan anggaran PBI APBD Kota Bogor, bakal ditutup melalui sejumlah anggaran yang akan diajukan Dinkes. “Bisa dari Pemkot Bogor maupun pemerintah provinsi. Bakal ditutup melalui anggaran APBD Kota Bogor Rp38 miliar, dan Rp23 miliar dari APBD provinsi, kami akan dorong,” katanya.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Kota Bogor Fahrurozi mengatakan bahwa Penkot Bogor telah menetapkan sejumlah strategi untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC), melalui upaya integrasi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) menjadi peserta BPJS PBI APBD.

Kata dia, apabila merujuk pada Perwali Nomor 98 Tahun 2016 tentang penyelanggaraan penerima bantuan pembiayaan kesehatan. Terdapat kuota 210 ribu sebagai PBI.

Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Inspirasi

Walikota Bogor, Bima Arya memimpin operasi gabungan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Jalan Pemuda, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Selasa (18/2). Ia turun langsung memeriksa STNK atau Surat Tanda Nomor Kendaraan untuk melihat status pembayaran pajaknya. Operasi gabungan tersebut digelar Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Jawa Barat, bekerja sama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dan Polresta Bogor Kota.

Menurut Bima, potensi pendapatan terbesar Kota Bogor berasal dari pajak. Operasi gabungan tersebut dilaksanakan dalam rangka memaksimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor agar wajib pajak segera membayarnya. “Selain itu kita juga ingin memastikan bahwa wajib pajak kendaraan bermotor menjalankan kewajibannya dengan tertib, tidak ada yang menunggak pajak agar pendapatan daerah bisa maksimal, khususnya dari sektor pajak kendaraan bermotor,” katanya.

Apresiasi disampaikannya atas keterlibatan, kerja sama dan dukungan para personil yang terlibat, mulai dari Pemkot Bogor, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kepolisian dan pihak terkait lainnya guna memastikan tertibnya para wajib pajak.

Sekda Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat menuturkan, kegiatan tersebut dimaksudkan untuk memotivasi atau menggiatkan wajib pajak agar tepat waktu dalam membayar pajak kendaraannya. Bagi Kota Bogor, lanjut Ade, pajak kendaraan bermotor sangat signifikan memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dari target PAD Kota Bogor tahun 2020 sebesar Rp 1.086 miliar, sebesar Rp 180 miliar berasal dari pajak kendaraan bermotor dan akan dibagi hasil dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. sebanyak 35 persen dikembalikan kepada Kota Bogor. “Jika banyak yang tepat waktu membayar pajak maka semakin banyak juga persentase yang kita peroleh,” kata Ade.

Kepala P3D Kota Bogor pada Bapenda Provinsi Jawa Barat, Ekawati menyebutkan, target pendapatan pada 2019 antara Rp 250 hingga 280 miliar dan semua tercapai 100 persen. Demikian juga dengan 5 jenis pajak pungutan provinsi yang ada di Kota Bogor, semua tercapai. Untuk target tahun 2020, PKB mengalami kenaikan dari Rp 240 miliar lebih menjadi Rp 415 miliar.

“Saat ini kemudahan membayar pajak di Jawa Barat sudah luar biasa mudah. Untuk pajak satu tahunan tidak perlu datang lagi ke Samsat, tapi bisa menggunakan inovasi dan aplikasi yang telah disediakan atau melalui gerai minimarket yang ditunjuk. Apalagi di Kota Bogor sudah ada Mall Pelayanan Publik (MPP), itu sudah luar biasa,” kata Ekawati.

Fredy Kristianto