Bogor | Jurnal Inspirasi
Kebun Raya Bogor (KRB) kembali dibuka pada pada 7 Juli lalu, setelah tiga bulan lebih tutup lantaran pandemi Covid-19. Pembukaan tersebut dilakukan usaj Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mendapat restu dari pemerintah

“Setelah melalui persiapan matang dengan penyiapan sarana dan prasarana sesuai protokol pencegahan penularan Covid-19 yang ditetapkan oleh otoritas kesehatan juga koordinasi intensif dengan pemerintah daerah setempat. LIPI akan membuka kembali Kebun Raya untuk kunjungan umum dengan Kebun Raya Bogor dan Kebun Raya Cibodas sebagai tahap awal,” ujar  Kepala LIPI, Laksana Tri Handoko kepada wartawan, Kamis (9/7).

Menurut dia, pembukaan ini merujuk pada Surat Keputusan Kepala LIPI Nomor 155/F/2020 tentang Pembukaan Kembali Layanan Kebun Raya di Lingkungan LIPI. Kebun Raya sebagai salah satu platform riset LIPI yang juga difungsikan sebagai wahana eduwisata dengan standar layanan yang lebih baik sesuai dengan protokol kesehatan. LIPI berharap pengunjung dapat mengikuti protokol kunjungan yang berlaku di Kebun Raya untuk bersama-sama membantu mencegah penyebaran pandemi Covid-19.

“Kami harapkan pengunjung dapat menyesuaikan dengan protokol ini untuk bersama-sama menciptakan lingkungan Kebun Raya yang aman, nyaman, juga ramah lingkungan di semua aspek,” katanya.

Sementara itu, Kepala Pusat Penelitian Konservasi Tumbuhan dan Kebun Raya LIPI, R. Hendrian mengatakan bahwa calon pengunjung harus memastikan dirinya sehat sebelum berkunjung ke Kebun Raya. Selama kunjungan di Kebun Raya pengunjung diwajibkan untuk memakai masker serta selalu menjaga jarak aman. “Kami telah menyediakan fasilitas cuci tangan dengan touchless sanitizer di beberapa titik area, namun kami sarankan pengunjung untuk selalu membawa hand sanitizer sendiri,” paparnya.

Kata dia, guna mengurangi kontak fisik, pembelian tiket masuk Kebun Raya dilayani secara online  yang akan langsung terintegrasi dengan ponsel pintar. “Selama masa transisi ini kunjungan bersifat terbatas hanya untuk dan pembelian tiket secara online dan pemilik kartu member Kebun Raya,” bebernya.

Transaksi non-tunai juga akan diberlakukan di gerai souvenir dan makanan. Selain itu penyemprotan disinfektan ke fasilitas publik seperti toilet, kursi taman, dan mobil wisata juga dilakukan dengan frekuensi sesering mungkin. “Untuk mobil wisata, akan dilakukan pemberlakuan pembatasan kapasitas tempat duduk, juga pembersihan dengan disinfektan setiap selesai satu putaran,” paparnya.

Terkait informasi tentang protokol kunjungan di kawasan Kebun Raya akan dipampang di titik-titik strategis, serta diinformasikan terus menerus secara berkala kepada pengunjung.

Hendrian menerangkan, pembukaan kembali seluruh Kebun Raya yang dikelola LIPI, meliputi Kebun

Raya Bogor, Kebun Raya Cibodas, Kebun Raya Purwodadi, dan Kebun Raya Bali akan dilakukan

bertahap melalui beberapa fase.  “Hal ini untuk memastikan semua protokol yang telah direncanakan dapat dijalankan dengan baik untuk mencegah penyebaran pandemi Covid-19,” tandasnya.

Sementara itu, Wakil Walikota Bogor, Dedie A. Rachim mengatakan bahwa setiap tahunya 1,2 juta orang mengunjungi KRB, dan akibatnya akan ada ekses terhadap Kota Bogor. “Karena itu kami meminta kontribusi KRB dalam mengantisipasi ekses lalu lintas,” katanya.

Pemkot sendiri, kata Dedie, telah membantu KRB dengan menata kawasan sekitar seperti Lawang Saketeng, Suryakencana dan Jalur Sistem Satu Arah (SSA). “Kami mendukung KRB sebagai world heritage,” tukasnya.

** Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Inspirasi
Sebanyak 24 tersangka kasus penyalahgunaan narkoba ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Bogor Kota selama satu bulan ke belakang. Kepada wartawan, Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Hendri Fiuser mangatakan bahwa sebanyak 24 tersangka yang diamankan ini merupakan pengembangan dari 19 kasus penyalahgunaan narkoba. “Jadi pengungkapan selama satu bulan, kami berhasil mengungkap 19 perkara dengan jumlah 24 tersangka,” ujar Hendri Fiuser, Kamis (9/7).

Menurut dia, terdapat tiga jenis narkoba yang sejauh ini masih beredar di Kota Bogor. Yakni ganja, sabu dan tembakau sintesis. Untuk sabu, polisi berhasil diamankan seberat 66 gram,  ganja 2052 gram dan tembakau sintesis jenis gorilla sebanyak 90 gram.

“Untuk menanggulangi narkoba dibutuhkan kerjasama dari semua elemen masyarakat. Karena sekarang kan narkoba sudah menyasar semua kalangan, dari yang muda, remaja dan orang dewasa,” paparnya.

Kata dia, polisi akan menjerat para tersangka dengan pasal 114 ayat 2, subsider pasal 112 ayat 2 dan pasal 114 ayat 1, subsider pasal 111 ayat 1 Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dengan ancaman kurungan paling lama 20 tahun dan denda maksimal Rp1 miliar.

Sementara itu, Kasatnarkoba Polresta Bogor Kota, Kompol Indra Sani menjelaskan bahwa pihaknya juga berhasil membongkar modus pengiriman narkoba melalui jasa pengiriman dari hasil transaksi daring.

“Kami berhasil menangkap tiga tersangka, MS (26), MB (21), dan RS (31). Satu tersangka di antaranya berperan sebagai pengirim. Dari hasil pengungkapan tersebut, polisi mengamankan beberapa barang bukti berupa empat plastik klip kecil berisi sabu seberat 3 gram.

** Fredy Kristianto

Tajurhalang | Jurnal Inspirasi
Satuan narkotika Polres Bogor melakukan penggerebekan sebuah rumah kontrakan di Kecamatan Tajurhalang yang dijadikan industri narkoba jenis tembakau gorila. Empat pelaku diamankan beserta barang buktinya seberat lima kilogram serta puluhan gram yang masih murni siap edar.

“Totalnya ada empat pelaku berinisial AI, AE, DS, dan Y yang mengontrak di wilayah Tajurhalang. Pada penangkapan tadi malam kita menemukan barang bukti 5 kilogram dan bungkusan kecil tembakau murni siap edar,” kata Kasat Narkoba Polres Bogor AKP Eka Candra kepada wartawan, Kamis (9/7) malam.

Lebih lanjut ia menambahkan, keempat remaja tersebut berprofesi sebagai pedagang yang telah memproduksi barang haram tersebut. “Akibat perbuatannya pelaku dijerat undang-undang narkotika dengan ancaman pidana 12 tahun kurungan penjara atau seumur hidup,” tegasnya.

Ia juga menjelaskan, kalau informasi tersebut didapat dari pihak bea cukai bahwa ada barang yang mencurigakan melalui pesanan via online. “Jadi pelaku mendapat barang tersebut dari Belanda kemudian mereka racik dengan bungkusan kecil dengan sistem penjualan via online,” jelasnya.

Sementara itu, salah satu pelaku AE mengaku, bahwa dirinya mendapat barang dari Belanda dan diedarkan secara online dengan harga bervariasi tergantung ukuran. “Kalau harga variasi dari 800 ribu sampai tiga juta rupiah, dan saya sudah melakukan usaha ini sejak bulan Maret dengan keuntungan Rp 500 juta per bulan,” pungkasnya.

** Cepi Kurniawan

Megamendung | Jurnal Inspirasi
Rencana dibukanya tempat wisata oleh PT. Eiger Adventur di Desa Sukagalih, Kecamatan Megamendung membuat  puluhan penggarap yang ada di blok Leumahnendet kini merasa bimbang. Pasalnya, langkah yang dilakukan pihak Eiger untuk mengambil 31 hektar lahan yang digarap oleh masyarakat sejak puluhan tahun itu hingga kini belum ada kejelasan terhadap pembayaran lahan yang digarap oleh masyarakat.

Kebimbangan yang dirasakan penggarap kian menjadi manakala pihak Eiger melakukan pematokan dengan menggandeng anggota TNI berseragam. Informasi yang dikumpulkan, beberapa buruh tani atau penjaga kebun sudah diberi uang senilai 4,5 juta. Hal itu menjadikan para pemilik lahan garapan menjadi resah.

“Rencana akan dibukanya tempat wisata oleh pihak Eiger itu hal yang positif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat disini. Tetapi, untuk penguasaan lahan milik para penggarap jangan sampai semena-mena. Karena para penggarap disana sudah menguasai fisik sejak 20 tahun lalu. Jadi, bayarlah dengan hal yang wajar dengan duduk bersama para pemilik garapan,” ujar Yana, salah seorang pemilik lahan garapan.

Sementara itu, menurut keterangan Kepala Desa Sukagalih, A. Sudarman, pihak Eiger akan membuka wisata diatas lahan 250 hektar milik TNGP dan 31 hektar lahan garapan masyarakat. “Ya itu rencana sejak lama yang akan dilakukan oleh Eiger. Lahan yang akan dipergunakannya 250 hektar lahan TNGP dan 31 hektar tanah pertanian yang digarap oleh masyarakat,” tuturnya.

** Dadang.S

Rancabungur | Jurnal Inspirasi

Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) menyegel bangunan bodong yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) yang berada di perbatasan dua yakni Desa Bantarjaya dan Bantarsari, Kecamatan Rancabungur. Bahkan bangunan dan area kolam renang dibangun di lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).

“Sesuai Perda Nomor 4 tahun 2015 tentang ketertiban umum dan Perda no 8 tentang bangunan gedung, jadi diindikasikan bangunan ini kalau dilihat kolam renang punya Yayasan Ashoka bangunan kaitan dengan PT penunjang fasilitas sekolah ini sudah dicek ternyata perizinan untuk bangunan belun ada,” kata kepala bidang  penegakan peraturan perundangan Pol PP Kabupaten Bogor Temsy Nurdin usai menyegel bangunan, kemarin.

Temsy  juga menegaskan bukan bodong tapi belum ada izin saja karena pengelola ada kendala lahannya masuk LP2B harus diproses lagi oleh beberapa dinas terkait. Karena tidak ada IMB kata dia, maka dilakukan penertiban sesuai pasal 39 Perda ketertiban umum, orang atau bangunan yang melanggar pasal 7 sampai 24 itu dikenakan denda 50 juta atau kurungan 3 bulan.

“Setelah ditindaklanjuti di-police line kita tindaklanjuti tanggal 16 melalui tipikor di Cibinong kita serahkan ke ketua majelis karena hakim tunggal ini ada pelanggaran Perda bangunan, hakim yang menentukan sanksi,” jelasnya.

Bahkan ketika ditanyai lahan pertanian aktif, ia menambahkan, menurut Dinas Pertanian secara teknis masuk LP2B jadi perlu dicek langsung oleh dinas terkait. Bahkan, semua bangunan disini diberhentikan dulu kegiatannya.

“Kalau pembongkaran kita ambil dulu tindakan yustisi setelah yustisi dikenakan sanksi diproses apakah bisa berizin atau tidak. Kan kembali ke dinas-dinas terkait kalau tidak bisa silahkan dikeluarkan penolakan tidak bisa berizin. Nah, tugas Pol PP bagian penertiban dan pembongkaran,” tambahnya

Sementara itu Wakil Ketua Yayasan sekaligus pengelola, Marulloh menuturkan, pihaknya sudah melakukan proses perizinan tapi terkendala karena lahannya termasuk LP2B lahan pertanian pangan berkelanjutan.

“Kita akui memang ada satu pelanggaran, dimana pembangunan harus ada izin dulu, kita bukan tidak ada izin tapi sejak tahun 2017 sudah melakukan proses perizinan, hanya kendalanya lahan LP2B yang peruntukan untuk pertanian,” tuturnya.

** Cepi Kurniawan

Tanjungsari | Jurnal Inspirasi
Pabrik pengolahan batu gunung menjadi batu crusher PT Bogor Mineral (BM) yang berada di Desa Sirnarasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, diduga bodong alias tidak memiliki izin. Hal itu diungkapkan Staf ESDM Provinsi Jawa Barat, Kurnia Permana yang mengatakan bahwa izin operasional dari pabrik pengolaha batu crusher PT Bogor mineral belum diterbitkan karena masih menunggu izin Lingkungan Hidup dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor.

“Untuk izin PT Bogor Mineral belum kami terbitkan karen masih terganjal di izin Lingkungan Hidup. Terkait limbah abu batu yang mencemari sungai dan sawah petani kami sudah bertemu dengan kelompok tani di Tanjungsari yang sawahnya terdampak, sedang kami proses untuk langkah selanjutnya,” ujar Kurnia Permana ketika dikonfirmasi.

Kurnia menambahkan, pihaknya sudah sering kali menegur PT BM agar tidak melakukan kegiatan terlebih dahulu sampai pengurusan izin selesai. Jika terbukti di lapangan masih nekat beroperasi, maka pihaknya akan berkordinasi dengan pihak Pol PP Provinsi dan Polda Jawa Barat untuk melakukan tindakan tegas. “Terkait hal ini karena merekalah yang lebih berwenang untuk menindak, kalau dari ESDM hanya sanksi administratif,” tegas Kurnia.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Achmad Fathoni menuturkan, harusnya pabrik yang sudah merugikan masyarakat dan lingkungan itu tidak boleh beroperasi karena tidak memiliki izin resmi dari Dinas Perizinan.

“PT BM itu tak punya izin jadi bukan hanya tidak boleh beroperasi melainkan memang sudah seharusnya ditutup. Selain tak berizin, PT BM pun sudah mencemari lingkungan. Karena dampak abu dari hasil produksinya dibuang ke kali Cikompeni yang mengakibatkan penyempitan pada aliran air untuk mengaliri sawah masyarakat,” terang politisi yang berasal dari Dapil II Kabupaten Bogor.

Politiisi PKS itu meminta kepada semua petani yang merasa dirugikan untuk membuat pernyataan dan bila perlu disertakan dengan nominal kerugian agar menjadi bahan untuk dibawa ke Bupati Bogor.

“Saya sudah meminta kepada semua petani yang merasa dirugikan oleh PT bodong tersebut untuk segera membuat surat pernyataan bila perlu disertakan dengan kerugiannya  agar bisa dikoordinasikan kepada ketua DPRD Kabupaten Bogor untuk dibawa ke meja Bupati dan meminta Bupati untuk segera mengambil langkah yang seharusnya, agar tidak terjadi  kerugian yang lebih besar lagi,” tegas Achmad Fathoni.

** Nay Nur’ain