Jakarta | Jurnal Inspirasi
Sekretariat Panitia Penyelenggara Piala Dunia U-20 2021 (INAFOC) akhirnya dipusatkan di GBK Arena. Pemilihan lokasi ini setelah Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainudin Amali beserta Wakil Ketua Umum PSSI, Iwan Budianto meninjau lokasi GBK Arena yang berada di Jalan Asia Afrika, Senayan, Jumat (10/7). Piala Dunia U-20 2021 sendiri  akan diselenggarakan pada Mei-Juni tahun depan. 

GBK Arena sendiri sebelumnya digunakan untuk kantor panitia pelaksanaan Asian Para Games 2018 lalu. Ketua INAFOC, Zainudin Amali mengatakan, nantinya gedung GBK Arena ini akan menjadi pusat aktivitas kepanitiaan INAFOC yang terdiri dari berbagai unsur.

“Kami meninjau calon tempat sekretariat untuk panitia penyelenggara Piala Dunia U-20 2021. Kami lihat gedung ini karena pernah digunakan Asian Para Games 2018, jadi ini tempatnya. Ada pilihan lain yang ditawarkan oleh Pak Dirut PPK GBK, Winarno. Tetap, setelah kami lihat, langsung memilih ini,” kata Amali disela-sela peninjauan dikutip dari Vivanews.

“Semua aktivitas kepanitiaan akan terpusat di sini nantinya. Dari berbagai unsur, dari Kemenpora, PSSI, PUPR dan kementerian serta lembaga lainnya,” tambahnya. Alasan dipilihnya GBK Arena adalah, karena tempat tersebut strategis dan berada di pusat kota. Selain tentunya memenuhi syarat.

Pertama memenuhi syarat. Tidak terlalu jauh dari mana saja dan mudah diakses dan juga tempatnya relatif baru. Setelah FIFA memberikan struktur kepanitiaan organisasinya kemudian kami isi, setelah itu kami akan berkantor di sini,” jelasnya.

ASS|*

Jakarta | Jurnal Inspirasi
Pembobol Bank BNI Rp1,7 Triliun Maria Pauline Lumowa yang bisa diekstradisi patut diparesiasi. Namun penegak hukum mesti menangkap sejumlah buronan yang masih berkeliaran. Dikutip dari Sindonews, Jumat (10/7), ada sejumlah nama buronan kelas kakap yang salah satunya pernah kembali ke Indonesia tanpa terendus petugas penegak hukum.

Djoko Tjandra

Buronan kasus Bank Bali sejak 2009. Selama ini dia dikabarkan tinggal di Papua Nugini. Pada 8 Juni lalu, Direktur PT Era Giat Prima (EGP) itu diketahui berada di DKI Jakarta untuk mengurus Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas kasus yang menjeratnya. 

Harun Masiku

Calon anggota legislatif (Caleg) PDI Perjuangan ini ditetapkan tersangka kasus suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap dilakukan agar bisa menjadi anggota DPR Pergantian Paruh Waktu (PAW), menggantikan anggota DPR PDIP terpilih yang meninggal dunia bernama Nazarudin Kiemas. Harun diketahui kabur ke luar negeri. Namun, pada 7 Januari 2020, dia sempat terekam kamera CCTV Bandara Soekarno-Hatta.

Eddy Tansil

Sejak 1996, buronan pembobol uang negara melalui kredit Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) melalui perusahaan Golden Key Group (GKG) belum tertangkap. Atas perbuatannya tersebut, Pemerintah RI mengalami kerugian sebesar Rp1,3 triliun. Dia dihukum hukuman 20 tahun penjara dan denda Rp30 juta dan uang tebusan sebesar Rp500 miliar. 

Hiendra Soenjoto

Sejak 14 Februari 2020 yang bersangkutan tak pernah memenuhi panggilan penyidik, sejak ditetapkan tersangka pada Desember 2019. Hiendra diduga sudah kabur sejak empat hari sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Dalam perkara ini, Hiendra diduga telah menyuap Nurhadi sebesar Rp33,1 miliar melalui Rezky untuk memenangkan perkara perdata kepemilikan saham PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT).

Samin Tan

Samin Tan adalah pemilik PT Borneo Lumbung Energy dan Metal yang masuk daftar DPO KPK pada 6 Mei 2020. Sejak ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap pada 15 Februari 2019, Samin Tan tak kunjung memenuhi panggilan penyidik. Dalam kasus ini, Samin Tan diduga memberikan suap senilai Rp 5 miliar kepada mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih untuk proses pengurusan terminasi kontrak Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batu Bara (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT).

Izil Azhar

Mantan Panglima GAM Wilayah Sabang Izil Azhar atau Ayah Marine ditetapkan DPO KPK pada 26 Desember 2018. Izil merupakan tersangka kasus gratifikasi bersama mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Dalam perkaranya, Izil dan Irwandi Yusuf diduga menerima gratifikasi sebesar Rp32,4 miliar untuk pembangunan Dermaga Sabang. 

Sjamsul Nursalim dan Itjih

Pasutri Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim merupakan tersangka kasus korupsi BLBI dan masuk ke DPO KPK pada 30 September 2019. Keduanya ditetapkan tersangka BLBI sejak 10 Juni 2019. Selama proses penyelidikan, KPK sudah dua kali memanggil pasutri itu, namun keduanya mangkir. Sjamsul dan Itjih diduga merugikan keuangan negara hingga Rp4,8 triliun.

ASS|*

Jakarta | Jurnal Inspirasi
Proses ekstradisi buronan pembobol Bank BNI, Maria Pauline Lumowa Rp1,7 triliun ke Indonesia dinilai hanya menutupi kegagalan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly dalam menangkap buronan Djoko Tjandra dan Harun Masiku.

Hal itu disampaikan oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman. Menurut Boyamin, proses ekstradisi dari Serbia yang dilakukan Yasonna Laoly bak koboy yang tengah membawa penjahat.

“Hari ini Maria Pauline Lumowa telah dibawa pulang proses exstradisi dari Serbia dan dibawa langsung oleh MenkumHam Yasona Laoly yang mana Yasona dengan pakaian kebesaran topi koboinya, gagah bak koboi membawa penjahat,” ucap Boyamin Saiman dikutip dari Gelora, Jumat (10/7).

Boyamin pun menilai, ekstradisi buronan yang kabur sejak 2003 itu dilakukan hanya untuk menutupi malu sang Menteri Yasonna. “Bahwa ekstradisi Maria Pauline adalah menutupi rasa malu Menteri Yasona atas bobolnya buron Djoko Tjandra yang mampu masuk dan keluar Indonesia tanpa terdeteksi, bahkan Djoko Tjandra mampu bikin KTP-el baru, pasport baru dan mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,” jelasnya.

“Rasa malu juga terjadi atas menghilangnya Harun Masiku hingga saat ini yang belum tertangkap,” sambung Boyamin. Atas ekstradisi tersebut kata Boyamin, menunjukkan bahwa status DPO adalah abadi hingga tertangkap. Hal itu berbeda dengan Djoko Tjandra.

“Hal ini membuktikan kesalahan penghapusan cekal pada kasus Djoko S. Tjandra yang pernah dihapus cekal pada tanggal 12 Mei 2020 sampai 27 Juni 2020 oleh Imigrasi atas permintaan Sekretaris NCB Interpol Indonesia padahal tidak ada permintaan hapus oleh Kejagung yang menerbitkan DPO,” terang Boyamin.

Boyamin menambahkan, bahwa ekstradisi Maria telah membuktikan bahwa pemerintah bisa menangkap buronan jika memang serius. “Sehingga semestinya Pemerintah akan bisa menangkap Djoko Tjandra, Eddy Tansil, Honggo Wendratno dan buron-buron kakap lainnya,” tegasnya.

Dengan demikian, Boyamin mendesak pemerintah untuk segera mencabut berlakunya pasport para buronan yang ada agar tidak terulang kembali kasus buronan yang seenaknya berbisnis di luar negeri. Dan meminta negara-negara lain yang memberikan pasport untuk juga mencabutnya sehingga buron tidak leluasa bepergian,” katanya.

“Juga jika susah diketahui punya pasport negara lain maka segera dicabut kewarganegaraannya sebagai amanat Pasal 23 Ayat 8 UU 12/2006 tentang Kewarganegaraan. Jika buron tertangkap cukup diterbitkan Surat Perjalanan Laksana Pasport (SPLP) sekali pakai untuk membawa pulang ke Indonesia,” pungkas Boyamin.

ASS|*

Kemenpora Diminta Tanggungjawab

Jakarta | Jurnal Inspirasi
Honorarium serta insensif bonus Panitia Pelaksana Asian Games 2018 (Inasgoc) periode kerja Januari-Agustus 2016 dan dijanjikan pada Desember 2018, rupanya belum tuntas hingga sekarang. Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang menjadi Pengguna Anggaran (PA) pun diminta untuk bertanggung jawab dan mencari.

Hal itu ditekankan dalam kesimpulan saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Komisi X DPR R yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR, RI, Dede Yusuf dengan Ikatan Keluarga Panitia Pelaksana (IKAPAN) Asian Games 2018. Rapat yang juga digelar secara virtual itu bertujuan untuk memperjuangkan pencairan honor dan insentif bonus yang berlarut-larut tidak kunjung selesai, dikutip dari Sindonews, Jumat (10/7).

Berlarut-larutnya masalah honorarium tersebut mencederai semangat untuk memajukan olahraga nasional karena upaya masyarakat yang ingin membantu penyelenggaraan tidak mendapat penghargaan. “Saya miris mendengar hal tersebut. Kami mendesak Kemenpora, Dirjen Anggaran, BPKP, dan Kejaksaan Agung untuk menyelesaikan secepatnya masalah honorarium dan bonus panitia pelaksana Asian Games 2018,” ujar Dede Yusuf.

Setelah menunggu setahun lebih, bukan pencairan honorarium yang terjadi. Namun, munculnya hasil review dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)pada 28 November 2019 yang mempermasalahkan dua hal.

Pertama, tidak adanya dasar kebijakan pembayaran honorarium yang ditetapkan Ketua Panitia Pelaksana Inasgoc. Kedua, tidak diterimanya keluaran (output) dari setiap uraian tugas/jabatan yang menjadi bukti kinerja masing-masing Panpel.

Atas dasar review itu, BPKP melalui Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memutuskan untuk mempertimbangkan pembayaran honor hanya sebesar Rp,9 miliar atau selisih Rp6, 4 miliar dari total kekurangan yang diajukan Panpel Inasgoc. Sesuai peraturan di BPKP, review itu terbatas pada kesimpulan berdasarkan dokumen yang diterima.

Tujuannya pun untuk memberi pertimbangan kepada Menpora sebagai PA, sekaligus penanggung jawab dalam penyelesaian kekurangan honorarium tersebut. “Hingga kini belum juga direalisir oleh Kemenpora.

Belum ada satupun personel yang menerima honorarium tahun 2016 tersebut. Review BPKP itu juga tidak sesuai karena tidak seluruh Panitia mendapatkan haknya atas gaji Panitia INASGOC 2016. Oleh sebab itu, kami terus memperjuangkan,” kata Johanna Ambar, selaku juru bicara IKAPAN Asian Games 2018.

ASS|**

Jakarta | Jurnal Inspirasi
Panduan baru terkait penyebaran corona (Covid-19) dikeluarkan Organisasi Kesehatan Dunai (WHO). Hal ini dilakukan untuk menanggapi laporan dari para peneliti awal pekan ini yang menegaskan bahwa Covid-19 menyebar dari udara.

WHO mengatakan tidak dapat mengesampingkan bukti bahwa corona bisa ditularkan melalu partikel udara di ruang tertutup dalam situasi yang ramai. Pedoman baru menyarankan orang agar “harus menghindari keramaian” dan “memastikan ventilasi yang baik di gedung” termasuk memakai masker.

WHO pun menyebut tiga area rawan tipe penularan ini. Yakni latihan paduan suara dalam ruangan, di restoran dan di kelas kebugaran (gim). “Latihan paduan suara, di restoran atau di kelas kebugaran area yang memungkinkan transmisi udara,” dikutip dari CNBC, Jumat (10/7).

Namun WHO mengatakan butuh banyak riset lagi untuk semakin memperkuat bukti. Saat ini, metode penyebaran utama, masih diyakini melalui tetesan (droplet) dan fomite, merujuk kepada objek yang dipegang penderita.

Penularan melalui udara, kata WHO, dapat terjadi jika tetesan pembawa virus, menghasilkan “partikel sangat kecil di udara dengan cara menguap” atau “hasil pembicaraan dalam udara yang dihembuskan”.

Secara teori, WHO mengatakan memang seseorang dapat menghirup virus tersebut dan terinfeksi. Tetapi itu masih belum diketahui, apakah udara benar-benar membawa cukup virus untuk menyebabkan infeksi.

“Sampai saat ini, transmisi SARS-CoV-2 dengan jenis melalui udara belum (banyak) ditunjukkan. Lebih banyak penelitian diperlukan mengingat implikasi yang mungkin terjadi, “kata pedoman WHO lagi.

Lembaga ini mengatakan sedang meneliti lebih lanjut peran berbagai mode penyebaran. Jika penularan melalui udara terbukti menjadi faktor utama dalam penyebaran virus, itu bisa memiliki konsekuensi kebijakan yang luas.

Masker mungkin lebih penting dalam mengurangi infeksi, termasuk membuat tipe yang lebih khusus untuk memblokir partikel mikroskopis. Selain itu ventilasi dalam ruangan juga harus dirancang untuk membunuh virus di udara.

Pedoman ini menambahkan pernyataan WHO sebelumnya. Pada awal 2020, saat corona baru menyebar, WHO hanya menspesifikasikan penyebaran udara pada lingkungan tertentu seperti selama prosedur medis yang menghasilkan aerosol.

ASS|*

Malang | Jurnal Inspirasi
Kambing dikenal sebagai ternak ruminansia kecil sangat populer di kalangan peternak. Ternak kambing sudah lama diusahakan sebagai usaha sampingan pemeliharaan dan pemasaran dengan hasil produksinya yang relatif mudah. Produksi yang dihasilkan dari ternak jenis ini meliputi daging, susu, kulit, bulu dan kotoran sebagai pupuk.

Belakangan animo masyarakat untuk beternak terutama kambing perah mengalami peningkatan, baik dari peternak yang baru mencoba membuka usaha, ataupun penambahan populasi dari peternak yang sudah berkembang.

Kambing Saanen menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk dikembangkan. Ini adalah jenis kambing perah yang memiliki tubuh besar. Ternak jantannya mampu tumbuh hingga bobot 90 kg, lebih besar daripada bobot betina yang bisa mencapai 60 kg. Kambing Saanen betina dapat memproduksi susu sampai 3,8 liter per hari, dengan kandungan lemak susu mencapai 2,5% – 3%.

Di tengah pandemi Covid-19 asupan makanan dan minuman yang bergizi tinggi sangat diperlukan untuk memperkuat daya tahan tubuh, salah satunya melalui konsumsi susu. Susu kambing kaya akan manfaat, hal ini sudah umum diketahui oleh masyarakat. Namun karena aroma dan rasanya yang sedikit amis, membuatnya susu kambing lebih rendah peminat jika dibandingkan dengan susu sapi.

Tapi di balik itu semua, susu kambing memiliki banyak manfaat. Kandungan vitamin di setiap tetes susu kambing sangat berharga bagi tubuh untuk tetap sehat. Selain mengandung mineral kalsium untuk tulang dan gigi, manfaat lain susu kambing adalah meningkatkan kinerja sistem imun tubuh (red-dokter sehat).

Susu kambing memiliki kandungan selenium yang merupakan komponen penting dalam memperkuat daya tahan tubuh, membuatnya berfungsi lebih baik. Hal inilah yang menyebabkan susu kambing terkenal akan khasiatnya dalam melindungi tubuh dari berbagai jenis penyakit serta infeksi.

Menyikapi kondisi pandemic covid-19 yang masih belum mau meninggalkan persada tercinta Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengajak masyarakat untuk mengkonsumsi daging, susu sebagai salah satu cara untuk menjaga daya tahan tubuh dari infeksi virus corona (Covid-19).

Sesuai dengan arah kebijakan Menteri Pertanian, Kepala Badan PPSDMP Prof. Dedi Nursyamsi, Sektor pertanian ini sangatlah penting apalagi dalam keadaan sekarang yang setiap orang harus menjaga imun tubuhnya supaya tetap kuat. Salah satu cara untuk menambah imun tubuh adalah dengan mengonsumsi makan bergizi baik dari sayuran segar, buah-buahan, susu, telur, kacang-kacangan, dsb yang merupakan penyedia vitamin dan protein untuk meningkatkan daya tahan tubuh Jadi, pertanian jalan terus dan tidak boleh berhenti.,” imbuh Dedi.

Terkait dengan arahan tersebut Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu Dr. Wasis Sarjono, S.Pt, M.Si, mengatakan secara umum susu banyak memiliki manfaat untuk pertumbuhan yaitu menyokong pertumbuhan fisik, meningkatkan kecerdasan, mampu meningkatkan imunitas tubuh sehingga meminimalisir potensi terinfeksi penyakit. Di masa pandemi Virus Covid-19, konsumsi susu menjadi penting paling tidak untuk meminimalisir potensi terinfeksi penyakit.

T2S/WH

Bogor | Jurnal Inspirasi
Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menyiapkan surat edaran mengenai pelaksanaan protokol kesehatan di tempat penjualan dan pemotongan hewan kurban pada masa pandemi Covid-19. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bogor, Anas S. Rasmana mengatakan, surat edaran tersebut sudah disetujui Wali Kota Bogor. Pada intinya Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor meminta para penjual dan panitia kurban menaati protokol kesehatan yang sudah ditetapkan.

“Insya Allah paling telat Senin surat edaran ini beredar di masyarakat sebagai pedoman untuk pelaksanaan penjualan dan pemotongan hewan kurban di masa pandemi,” katanya usai rapat pembahasan protokol kesehatan pemotongan hewan kurban di Balai Kota Bogor, Kamis (9/7).

Dalam panduan protokol kesehatan kata Anas, penjual hewan kurban harus melaporkan kepada camat melalui lurah setempat mengenai kesiapan protokol kesehatan. Pihaknya melarang penjual hewan kurban berjualan di badan jalan, trotoar, taman kota atau diatas saluran air.

Selain itu, hewan kurban harus memiliki SKKH (Surat Keterangan Kesehatan Hewan) dari daerah asal dan melaporkan ke DKPP Kota Bogor. Sementara saat pemotongan hewan kurban, tempat pemotongan hewan beserta rumah ibadah melakukan desinfeksi sebelum dan sesudah pelaksanaan hewan kurban.

“Di lokasi tempat pemotongan hewan kurban harus menerapkan personal hygiene dan physical distancing, menyediakan thermo gun, sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, hand sanitizer, tempat untuk membuang limbah (Septik tank/dikubur) dan tidak membuang limbah ke aliran sungai,” katanya.

Bagi petugas pemotong hewan harus dalam kondisi sehat. Jumlah petugas di lokasi pemotongan dibatasi sesuai dengan luasan area pemotongan hewan kurban. Diwajibkan menggunakan baju lengan panjang, membawa baju pengganti, masker, face shield, dan sarung tangan, serta panitia  menyediakan deterjen untuk merendam baju yang sudah dipakai setelah selesai proses pemotongan.

“Dianjurkan untuk membawa peralatan pemotongan masing-masing (tidak saling meminjamkan alat), melakukan cuci tangan pakai sabun sebelum dan setelah pelaksanaan pemotongan hewan.  Pada saat menangani daging atau jeroan tidak saling berhadapan dan tidak merokok. Selesai pemotongan hewan kurban agar segera mandi, ganti baju, dan merendam baju dalam ember yang berisi detergen,” jelasnya.

Anas menyarankan kepada para pekurban tidak menghadiri pemotongan dan panitia memberikan layanan menyaksikan secara daring, adapun haknya diantarkan langsung oleh petugas. Jika hadir menyaksikan diberi tanda batas tempat berdiri dan menggunakan masker.

“Pada saat distribusi daging kurban untuk menghindari kerumunan, Petugas/RT/Ketua Komplek mengantar daging kurban ke rumah-rumah warga yang berhak menerima. Potongan daging dikemas dalam besek atau wadah yang bersih serta terpisah dari jeroan, dianjurkan menggunakan kantong atau wadah yang ramah lingkungan.   Penanganan daging, jeroan, dan pendistribusiannya harus selesai dalam waktu 4 jam setelah proses penyembelihan,” katanya.

Sementara itu, Wali Kota Bogor, Bima Arya mengatakan, pihaknya meminta agar surat edaran tersebut dijalankan dengan baik. Hal ini agar tidak terjadi penularan Covid-19. “Pengawasannya memang harus diperketat oleh RW Siaga dan Satpol PP,” tegasnya.

** Fredy Kristianto