Bogor | Jurnal Inspirasi

BPJS Kesehatan rupanya tidak sepenuhnya dapat mengcover sebanyak 10 pelayanan kesehatan bagi pesertanya. Di antaranya pelayanan di luar fasilitas kesehatan (Faskes) yang bekerjasama dengan BPJS kecuali dalam keadaan darurat. Pelayanan kesehatan pada saat masa tanggap bencana, hingga akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, pasien bunuh diri, ketergantungan narkoba dan tindak perdagangan orang.

Hal itu terkuak saat Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor, dr. Sri Nowo Retno menggelar rapat koordinasi bersama BPJS, Jasa Raharja dan OPD terkait penyelenggaraan Jaminan Kesahatan Nasional (JKN), yang berlangsung di Paseban Sri Baduga, Balaikota Bogor, beberapa waktu lalu. “Ada sekitar 10 pelayanan yang tidak dijamin BPJS,” jelas dr. Sri Nowo.

Kata dia, sebanyak 10 pelayanan yang tak dicover BPJS merupakan regulasi yang sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional (SJSN), Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS, Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan.

Kendati demikian, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tetap berupaya untuk mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) melalui Perwali Nomor 98 Tahun 2016 tentang penyelanggaraan penerima bantuan pembiayaan kesehatan. “Pemerintah sudah menyediakan kuota BPJS PBI sebanyak 210 peserta,” tandasnya. Fredy Kristianto

Berikut 10 Pelayanan yang tidak ditanggung BPJS

– Penyakit atau cedera akibat kecelakaan di tempat kerja.

– Semua pelayanan yang dilakukan di luar negeri.

– Biaya perawatan atau pengobatan yang bersifat estetik, seperti operasi plastik atau tanam benang.

– Memasang kawat gigi agar gigi menjadi lebih rapi.

– Orang yang harus dirawat atau menjalani terapi tertentu karena ketergantungan obat dan/atau alkohol.

– Pasien yang dirawat akibat perilaku menyakiti diri sendiri atau melakukan hobi yang membahayakannya.

– Pengobatan alternatif, tradisional, herbal, atau apapun yang belum terbukti efektif berdasarkan Health Technology Assessment.

– Alat maupun obat kontrasepsi serta kosmetik, yang sama-sama ada di luar daftar layanan, perawatan, atau pengobatan yang ditanggung BPJS.

– Wabah atau kejadian luar biasa yang melanda suatu daerah tertentu.

–  biaya perawatan korban dari tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, terorisme, dan perdagangan orang.

Ciawi | Jurnal Inspirasi

Hujan deras dengan intensitas tinggi yang melanda wilayah Bogor, telah mengakibatkan dinding rumah milik warga di Kampung Cibolang, RT 01/01 Desa Banjarwangi,  Kecamatan Ciawi ambrol diterjang longsor. Akibat kejadian tersebut, empat orang terdiri dari satu keluarga meninggal dunia lantaran tertimbun reruntuhan tembok bercampur material tanah.

Menurut keterangan Agus Wibowo, Kapusdatinkom BNPB Kabupaten Bogor, “Saat itu semua penghuni rumah sedang tidur,” tulis Agus dalam keterangannya. Peristiwa naas itu berdasarkan keterangan Ketua RT 01, Ayatulloh, terjadi pada Kamis (20/2) dini hari sekitar pukul 03.00 WIB. Dimana, diduga akibat hujan deras yang menyebabkan tembok dinding kamar korban roboh.

Ia menjelaskan, keempat korban sendiri diketahui sekitar pukul 05.30 pagi. Dimana, saat itu tetangga korban keluar untuk melihat apa yang terjadi. “Nah, saat itulah mereka kaget sebab melihat dinding rumah korban sudah roboh dan menimpa satu keluarga yang antara lain suami, istri dan kedua anak – anaknya yang masih kecil,” papar Ayatulloh.

“Dari informasi tetangga korban yang rumahnya bersebelahan, sebelum kejadian mendengar sebuah gemuruh dan jeritan minta tolong dari arah luar rumahnya. Tapi setelah itu tidak terdengar lagi,” ujarnya.

Keempat korban, dikebumikan di tempat pemakaman umum sekitar. Namun, untuk istrinya korban akan dikebumikan di kampung halamannya di Desa Teluk Pinang, Kecamatan Ciawi. Adapun nama – nama korban tersebut yakni Basri Abdul Latif (45), Ela Latipah (35) serta kedua anak – anaknya yang masing – masing bernama Esa Baskila (6) dan Efan Baskila (5).

Deni | Dede Suhendar

Cibinong | Jurnal Inspirasi

Menagih janji kampanye Bupati Ade Yasin pada 2018 lalu, ratusan massa aksi dari guru dan alumni Madrasah ontrog pusat Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bogor, Kamis (20/2). Dalam aksi yang berlangsung selama kurang lebih empat jam itu, Pemkab Bogor akhirnya menerima beberapa perwakilan aksi pendemo diruangan sekretariat daerah Kabupaten Bogor, akan tetapi karena tak ditemui orang nomor satu di Bumi Tegar Beriman itu membuat perwakilan massa aksi itu kecewa.

Koordinator Aksi, Abdul Azis mengatakan, pihaknya langsung walk out saat dilajak duduk bareng oleh pemeribdah daerah di Setda Kabupaten Bogor.
“Bupati, Wakil Bupati, Sekda maupun anggota dewan tidak hadir audiensi, pada kemana. Saya gini aja, kalau tidak ada pejabat pemkab yang berkompeten untuk menemui kami lebih baik keluar dari ruangan audiensi ini,” tegas Azis kepada Wartawan.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Pengurus Daerah Mathla’ul Anwar (PD MA) ini menambahkan, pihaknya sangat kecewa terhadap para pejabat tinggi di lingkup Pemkab Bogor.
“Terus terang saat saya bertanya kemana Bupati ternyata lagi dinas luar, jelas-jelas madrasah di anak tirikan. Kami sedang aksi menyampaikan pendapat malah ditinggalkan, harusnya disambut oleh Ibu (Bupati,red) minimal begitu lah,” kesalnya.
Azis menjelaskan, tujuan aksi demontrasi oleh guru madrasah hingga pengurus madrasah ingin meminta transparansi pemerintah daerah dalam anggaran yang diperuntukan madrasah.

“KarenaBbupati Bogor telah menghibahkan dana senilai Rp38 miliar bagi Madrasah se-Kabupaten Bogor dalam menjalankan program Bogor Cerdas dan Bogor Berkeadaban Madrasah, mana saja yang menerima bantuan hibah itu. Makanya kami minta kepada Bupati untuk membuka kembali calon penerima anggaran dari Kabupaten Bogor terutama dalam dana hibah ini,” jelasnya.
Ia menegaskan, pihaknya akan kembali mendatangin perkantoran Pemkab Bogor jika tuntutan tidak digubris oleh para pemangku kebijakan.

“Apabila tuntutan kami tak dipenuhi dengan membuka secara transparan siapa saja yang bakal menerima dana hibah itu, maka kami akan kembali menggelar aksi demo yang lebih besar dari hari ini,” katanya.
Sementara itu, Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam (Kasie PAI) pada Kantor Kemenag Kabupaten Bogor, Romdon menambahkan, ungkapan rasa kekesalan yang diutarakan oleh sejumlah perwakilan massa saat audiensi dalam aksi bela madrasah itu sangat wajar. 
“Wajar ya, kalau saya fikir mereka kecewa. Tapi juga para pejabat di lingkungan Pemkab Bogor ini juga punya tugas yang mungkin sudah teragendakan,” kata Romdon.
Pria yang juga mantan Ketua Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Bogor ini menerangkan, dirinya menghargai ikhtiar (usaha,red) dan aspirasi dari pengurus dan guru Madrasah tersebut.
“Sebenarnya Ibu Bupati Bogor juga punya kepedulian terhadap madrasah ini, terbukti dengan beliau (Bupati,red) waktu itu memanggil saya untuk membicarakan tentang rehab dan guru madrasah. Cuman memang, program itu belum sampai kepada penyaluran dana hibah karena masih belum disahkan oleh DPRD Kabupaten Bogor dalam rapat paripurna,” ungkapnya.
Menurutnya, program pemberian dana hibah kepada ratusan guru dan sekolah madrasah melalui program Bogor Cerdas itu baru dimusyawarahkan pada pertengahan 2019 lalu.
“Tahun 2020 ini baru akan direalisasikan, saya sendiri secara langsung belum mengetahui dari data yang diusulkan oleh Kemenag ke Pemkab Bogor, saya belum melihat langsung siapa-siapa madrasah dan guru yang menerima dana hibah ini,” paparnya.

Romdon dan Gus Udin Saling Tunjuk

Pernyataan ketua Tim Percepatan Pembangunan (TPP) Kabupaten Bogor, Sholahudin Fatawi yang kerap disapa Gus 

Udin tentang Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan (Simral) dalam pengajuan penerima bantuan dana hibah bagi guru dan madrasah se-Kabupaten Bogor yang berada di kantor Kementerian Agama (Kemenag) setempat, dibantah.

Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam (Kasie PAI) pada Kantor Kemenag Kabupaten Bogor, KH, Romdon mengatakan, bila ada pihak yang menyampaikan aplikasi Simral berada di Kemenag itu merupakan hal keliru.
“Enggak, Simral itu bukan di Kemenag, itu keliru. Jika ada pihak yang menyatakan Simral itu ada di kami itu salah besar, Simral itu adanya di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Bogor,” tegas Romdon.
Ia menjelaskan, dalam pengajuan penerima bantuan dana hibah dalam program Bogor Cerdas yang di cetuskan Bupati dan Wakil Bupati Bogor periode 2018-2023, jika Kemenag Kabupaten Bogor hanya sebatas pengajuan melalui penginputan data.
“Jadi orang kemenag hanya menginput saja dilanjutkan ke aplikasi Simral yang ada di DPKAD Kabupaten Bogor,” tegasnya.

Ia mrnerangkan, input data yang dilakukan oleh jajarannya itu seluruh sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang berada di wilayah Kabupaten Bogor. “Penginputan data pengajuan dalam penerima bantuan dana hibah bagi  madrasah yang kami ajukan banyak itu, karena alokasi anggaran yang sangat terbatas makanya Bupati Bogor sewaktu itu meminta diangka Rp15 miliar untuk madrasah tersebut,” terangnya.
Kemudian, lanjutnya, dana insentif bagi seluruh guru madrasah yang dengan alokasi anggaran sebesar Rp20 miliar. “Jadi totalnya dari Madrasah sampai ke guru madrasah berjumlah Rp35 miliar. Tapi informasi yang saya terima, dalam rapat pada Rabu (19/2) kemarin di kantor Kemenag Kabupaten Bogor bahwa hanya ada 100 sekolah madrasah saja dengan perpaket 90 juta rupiah,” ungkapnya.
Sebelumnya, ketua TPP Kabupaten Bogor, Gus Udin menjelaskan, tupoksi dirinya yang hadir dalam pertemuan di kantor Kemenag Kabupaten Bogor pada Rabu (19/2) itu pihaknya hadir sebagai perwakilan dari Bupati Bogor untuk menyampaikan kebijakan Bupati terhadap madrasah.
“Tahun ini saja 20 Miliar, Rp9 miliar untuk rehab kelas madrasah, dan 11 miliar diperuntukkan bagi insentif guru madrasah,” ungkap Gus Udin.
Ia menjelaskan, bagi Kelompok Kerja Madrasah (KKM) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI), Mdrasah Tsanawiyah (MTs), hingga Madrasah Aliyah dalam pertemuan itu mengucapkan terimakasih kepada Bupati atas kebijakan tersebut.
“Mereka semua mengucapkan terimakasih atas program Bupati ini. Kalaupun ada tuntutan dari PGM yang dikabarkan akan gelar demo itu sebenarnya mereka hanya menanyakan realisasi anggaran bulan april keatas,” tambahnya.
Ia mengungkapkan, dari total yang diajukan Kemenag Kabupaten Bogor melalui apkikasi Simral dalam program Cerdas dan Bogor Berkeadaban itu diajukan dana yang dibutuhkan dengan total sebesar Rp31 miliar.
“Sebenarnya yang dibutuhkan Rp31 miliar bukan hanya 20 miliar saja untuk madrasah saja. Karena Diniyah itu kan lembaga non formal ya, dan kalau total 37 miliar sesuai dalam famplet program Bogor Cerdas dan Bogor Berkeadaban itu diperuntukkan bagi Ponpes dan insentif guru,” ungkapnya.
Untuk penyusunannya bagaimana, lanjut Gus Udin, dari KKM yang mengusulkan kepada Kemenag Kabupaten Bogor melalui sistem simral termasuk ormas-ormas islam kepada Pemkab Bogor .
“Jadi dalam penyusunan itu juga sekolah-sekolah dilibatkan dan diajukan melalui simral sesuai juklak dan juknis yang ada di Kemenag,” tutupnya. n Noverando H

Bogor | Jurnal Bogor

Kualitas bangunan Gedung DPRD Kota Bogor kembali menuai sorotan, seiring ditemukan banyaknya titik kebocoran di lantai tiga dan lantai lainnya. Terutama saat hujan dengan intensitas tinggi terjadi. Ketua LSM Mitra Rakyat Bersatu (MRB), Jamal Nasir mengatakan bahwa sejak dinding sopi-sopi di lantai 5 ambruk, sontak menimbulkan banyak pertanyaan publik. “MRB sudah mempertanyakan apakah dalam proses lelang ada deviasi? barang yang digunakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis? apakah desain konstruksinya gagal? konsultannya tidak kompeten? Atau fungsi pengawasannya tidak berjalan?,” katanya kepada wartawan, Kamis (20/2).

Atas dasar itu, kata dia, perlu dilakukan audit komprehensif oleh lembaga independen, dan DPRD harus berani membuat Pansus untuk menyelidiki proses pembangunan gedung agar dapat menggali lebih jauh permasalahan tersebut

“Sebenarnya ketika Dinding di latai 5 ambrol kami sudah berkirim surat kepada Polresta dan Kejaksaan Negeri Bogor. Tapi tidak  ada respon. Nah dengan adanya kejadian ini kita tunggu saja, apakah mereka akan turun tangan,” ucapnya.

Menurutnya, penegak hukum harus bergerak sesuai dengan prinsip negara supermasi hukum untuk menegakan law enforcement dan asas-asas umum penyelenggaraan negara.  Demi terciptanya Good Governance dan Clean Government,” ucapnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Fraksi PPP, Saeful Bakhri mendesak agar pemerintah segera melakukan audit menyeluruh terhadap pembangunan gedung dewan. Ia menilai, kebocoran yang terjadi di gedung DPRD diduga akibat rembesan air dari lantai atas. “Seharusnya yang namanya beton tidak akan rembes. Ini kan rembes, kacau,” ujar Saeful.

Sebelumnya, Sekretaris DPRD, Boris Derurasman mengatakan bahwa tetesan air tersebut bukan diakibatkan kebocoran, melainkan berasal dari AC. “Sekarang lagi diperbaiki saluran AC di lantai tiga,” ungkapnya.

Menurut Boris, plafon di lantai tiga bukannya ambruk, melainkan sengaja dibuka untuk memperbaiki saluran AC, sehingga tak merusak plafon.

Sementara itu, teknisi dari CV Mandala yang tengah melakukan perbaikan, Jaelani  mengatakan, kebocoran diakibatkan rembesan dari lantai empat. “Bukan dari AC, tapi rembesan dari atas,” katanya.

Ia menyatakan bahwa kebocoran yang terjadi bisa saja diakibatkan dari saluran WC atau rembesan beton. “Saya harus cek dulu semuanya. Tapi sepertinya bukan dari AC,” tandasnya.

Fredy Kristianto

Cibinong | Jurnal Inspirasi

Bila melihat luas geografis, potensi demografis dan potensi alam, serta pariwisata yang dimiliki Kabupaten Bogor, yang berada di 40 kecamatan, idealnya PAD Kabupaten Bogor dapat digenjot menjadi penghasil PAD tertinggi di Jawa Barat, bahkan se Indonesia dari level kabupaten/kota.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bogor, M. Leo Hananto Wibowo mengatakan, banyak potensi yang belum digarap secara serius oleh pemerintah Kabupaten Bogor, terlepas adanya permainan oknum yang menjadikan penyerapan PAD Kabupaten Bogor menjadi tidak maksimal.

“Kita minta buka secara transparan data wajib pajak diberbagai leading sector agar bisa dioptimalkan dengan kerja bersama antara Legislatif, Executif, dan Yudikatif di Kabupaten Bogor,” ujar Leo saat diskusi mingguan di DPC Partai Demokrat, di  Jl. Tegar Beriman, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Rabu (19/2).

Leo juga meminta agar para wajib pajak raksasa untuk diaudit secara transparent dari sisi perizinan maupun kontribusi PAD kepada kabupaten Bogor.

“Dari sisi perizinan masih banyak yang melanggar,” tegasnya.

Politisi Demokrat itu juga menilai perlu adanya optimalisasi BUMD di Kabupaten Bogor. Semestinya keberadaan BUMD itu menambah PAD bukan hanya menjadi beban APBD.

“Ini penting untuk dioptimalkan operasional maupun profit yang dapat menambah PAD, karenanya kami harap ada transparansi laporan keuangan, jika tidak tentu sulit bagi kita untuk menyetujui penyertaan modalnya,” tambah Leo.

Sementara sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Bogor Dede Candra meminta agar DPRD Kabupaten Bogor untuk segera membentuk Pansus terkait kasus PT PPE.

“Seharusnya DPRD segera membentuk Pansus PT PPE, karena kerugian oleh PT PPE itu uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan. Jangan sampai rakyat menilai DPRD tidak melakukan tindakan apa-apa,” ujarnya.

Gita Purnama

Cibinong | Jurnal  Inspirasi  

LAGA uji coba Persikabo versus Badak Lampung FC , Minggu, 23 Pebruari 2020 di Stadion Mini Persikabo mulai pukul 17:00 hingga 21:00 WIB akan dijadikan sebagai momentum launching tim Persikabo 1973  yang akan mengarungi kompetisi Liga 1 tahun 2020. Direktur Pengembangan Bisnis Persikabo, Rhendie Arindra secara tegas mengatakan, laga uji coba lawan Badak Lampung nanti sebagai ajang untuk  perkenalan  Laskar Padjajaran yang akan berlaga di Liga 1 tahun 2020 .

“Kami sudah menyebarkan undangan ke Bupati, Wakil Bupati, dan juga elemen olahraga lainnya  termasuk supporter  untuk datang dan menyaksikan laga uji coba dan launching tim Persikabo Liga 1 tahun 2020,” tegas Rhendie.

Selain perkenalan para punggawa Persikabo 1973, pada saat launching juga akan diadakan Doorprize dan pemberian Jersey Original kepada undangan. “ Saya berharap Bupati, Wakil Bupati dan jajaran Muspida serta SKPD yang ada di Kabupaten Bogor bisa hadir dalam acara launching nanti,” tuntas Rhendie.           

Sementara itu, Wakil Bupati Bogor,  H Iwan Setiawan mengaku siap hadir dalam acara  Launching skuad  Persikabo   dan menyaksikan laga uji coba melawan Badak Lampung di Stadion Mini Persikabo .

“Saya akan hadir, karena  tim Persikabo ini kebanggaan kami  sebagai rakyat Kabupaten Bogor. Kami juga berharap semua elemen yang ada di Kabupaten Bogor harus datang dan menyaksikan  semua laga Persikabo di Liga 1 tahun 2020 dengan budaya tertib membeli tiket sesuai dengen harga yang ditetapkan,” tegas Wabup .

Wabup menambahkan, eksistensi sebua klub sepakbola di era modern dan industri  saat ini akan tergantung dari kebiasaan dan budaya membeli tiket secara resmi yang ditetapkan harganya oleh panitia. “Persikabo adalah kebanggaan kita semua. Makanya mulai musim 2020 ini, semua elemen yang ada di Kabupaten Bogor  sudah harus terbiasa dengan atmosfir sepakbola modern salah satunya tertib dalam membeli tiket pertandingan,” tuntas Wabup Bogor. 

Asep Syahmid