SPP Berubah Jadi Koperasi

Cibungbulang | Jurnal Inspirasi
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Genpar mendesak dan mengingatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor akan adanya sinyal merah dari beberapa pengelola Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat  (PNPM) Mandiri Pedesaan (Mpd) untuk program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang sudah dinyatakan berakhir tahun 2015 silam. Namun aset program masih dikelola oleh Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) di kecamatan masing-masing.

Ketua LSM Genpar Samas Alamsyah mengungkapkan, sejak program Simpan Pinjam Perempuan yang sudah dinyatakan berakhir tahun 2015 lalu, akan tetapi aset dana bergulir yang dikelola UPK yang kini berubah nama menjadi Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM), secara prinsip merupakan milik masyarakat desa dalam suatu wilayah kecamatannya.

“Sayangnya setelah PNMP berakhir, dana sangat besar ini seperti melahirkan ruang kosong hokum,” kata Sambas kepada wartawan, Rabu (15/7).

Meski ada diantaranya sudah dipayungi oleh sebuah peraturan bersama antara kepala desa dan menjelma menjadi nama lain dibawah bendera Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), namun untuk proses monitoring dan kontrol serta pertanggung jawabannya sudah tak lagi serupa.

“Temuan saya dari seluruh desa berubah menjadi Koperasi yang dikelola oleh pihak UPK Kecamatan di Kecamatan LeuwiSadeng, justru sampai saat ini laporan pertanggung jawabannya tidak pernah diketahui oleh pemerintah kecamatan, bahkan pihak DPMD Kabupaten Bogor terkesan kecolongan,” ungkapnya.

Oleh karena itu lanjut Sambas, pihak LSM Genpar mencoba mengingatkan masalah ini agar segera disikapi oleh Pemerintah Kabupaten Bogor dalam hal ini DPMD agar mau transparansi dalam melakukan pengawasan dan pembinaan pada para UPK yang diberi tanggung jawab mengelola aset dana bergulir yang kini berubah nama menjadi DAPM menjadi koperasi. “Kami menginformasikan kepada Pemerintah Kabupaten  Bogor bahwa ini sinyal merah,” tegasnya.

Jadi sambung Sambas, dengan disinyalir adanya sinyal merah bagi segelintir para pengelola aset PNPM MPd yang harus diketahui Pemerintah Kabupaten Bogor, segeralah melakukan audit dan bagi yang menyimpang dikenakan sanksi pidana hukum. “Kami dari LSM Genpar khawatir jika hal ini akan menjadi bencana,”katanya.

Sementara menurut DPMD Kabupaten Bogor yang disampaikan Sekdis Adi Hendryana mengatakan, pihaknya belum bisa memberikan keterangan secara valid terkait UPK yang disoal salah satu LSM itu.

“Belum bisa memberikan keterangan yang secara valid soal hal itu, namun dari dinas tentu melakukan monitoring apakah ada dana dari APBD atau APBN, dan bagian itu ada yang menangani bidangnya nanti untuk jelasnya saya tanyakan dulu ke Kabidnya dan soal aduan masyarakat akan kami monitoring (tindaklanjuti),” pungkasnya.

** Cepi Kurniawan

Kemang | Jurnal Inspirasi
Guna memberikan rasa aman dan nyaman dalam proses transaksi jual beli hewan kurban hingga pelaksanaan Idul Adha 1441 H memdatang, Dompet Dhuafa (DD) menerapkan sistem protokol kesehatan secara ketat. Selain melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban seperti kambing, domba dan sapi, Dompet Dhuafa juga memastikan semua elemen yang berkaitan dengan kegiatan Tebar Hewan Kurban (THK) tahun 2020 ini, memberikan pelayanan dan pemeriksaan kesehatan bagi para peternak hingga petugas pelaksana kurban di lapangan.

Ketua Progam THK Dompet Dhuafa 2020 Zainal Abidin Sidiq menjelaskan, sejak pertama kali THK diluncurkan pada tahun 1994, Dompet Dhuafa tetaf fokus dalam memberikan kesejahteraan terbesar untuk peternak.

“Demi kelancaran pelaksanaan THK dalam Idul Adha  tahun ini yang masih dalam kondisi adanya wabah pandemi Covid 19, maka kami melakukan pemeriksaaa kesehatan para peternak mitra Dompet Dhuafa,” terang Zainal Abidin Sidiq, Rabu (15/7).

Ia  menjelaskan, pelayanan kesehatan terhadap semua mitra peternak Dompet Dhuafa yang berperan dalam THK tahun 2020, diantaranya dengan memberikan layanan test rapid yang telah dilakukan sejak hari Rabu (8/7/2020) lalu. “Giat ini bukan hanya langkah preventif menekan angka penyebaran virus covid-19, tapi sekaligus untuk memastikan kelancaran ibadah kurban tanpa kekhawatiran terhadap penyebaran virus Corona,” paparnya.

Masih kata Zainal sapaan akrabnya, dalam pelaksanaan THK tahun ini, tim THK Dompet Dhuafa akan membagikan daging kurban dari rumah ke rumah penerima manfaat guna menghindari kerumunan orang sesuai dengan protokol kesehatan. “Daging kurban yang akan dibagikan kepada penerima menggunakan daun jati, daun pisang maupun besek,” paparnya.

Selain itu, sambung Zaenal, guna memudahkan masyarakat dalam berkurban di tengah pandemi Covid-19, Dompet Dhuafa meluncurkan layanan Chat Pay atau WhatsApp Dompet Dhuafa Digital Banking. Dompet Dhuafa ingin memastikan bahwa semua pelaksana kurban dalam kondisi prima, demi kelancaran THK, yang tahun lalu berhasil mendistribusikan puluhan ribu hewan kurban ke berbagai wilayah di Indonesia.

“Memang belum ada riset ilmiah yang membuktikan adanya transmisi virus ini (Covid-19) dari manusia ke hewan, namun kami ingin memastikan bahwa seluruh pelaksana penyembelihan di progam THK ini akan menjalani test Covid-19 secara keseluruhan. Bukan untuk menghindarai transmisi, tapi menjaga kelancaran ibadah kurban nantinya,” pungkasnya.

** Cepi Kurniawan

Kemang  | Jurnal Inspirasi
Peduli dengan masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, Batalyon 14 Grup 1 Kopassus membagikan ribuan paket sembako ketiga desa binaan Kopassus di wilayah Kecamatan Kemang, yakni Desa Kemang, Bojong dan Desa Parakan yang sebelumnya korps baret merah itu pun telah membagikan sekitar 3.000 paket sembako di beberapa desa di Kecamatan Ciampea yang saat itu dihadiri Komandan Batalyon 14 dan Dangrup 2 Kopassus.

Komandan Detasemen -2 Batalyon 14 Grup 1 Kopassus, Kapten Inf. Junus mengatakan, bakti sosial ini merupakan hasil kerja sama dengan Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Menurutnya, pembagian sembako sebagai bentuk kepedulian Batalyon 14 terhadap warga yang terdampak Covid-19.

“Selain warga desa binaan di wilayah Kecamatan kemang, kami sebar juga ke desa sekitar tanah aset Kopassus, seperti di Ciampea, Cibadak dan Bojongrangkas yang merupakan daerah latihan, sehingga sudah sepantasnya Batalyon 14 berbagi kepada wilayah sekitar. Total bantuan paket sembako bagi warga terdampak Covid-19 ada 5.000 paket,” katanya.

Masih kata Kapten Inf Junus, tak hanya menggelar baksos, pihaknya juga gencar menyosialisasikan kepada masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan. Termasuk mencuci tangan dan mengenakan masker ketika keluar rumah.

“Saya juga mengimbau masyarakat harus yakin dan percaya bahwa prosedur penanganan Covid-19 yang dibuat pemerintah sudah tepat untuk memutus rantai penyebaran Covid-19,” terangnya.

Sementara itu Kepala Desa Kemang, Entang Suana berterima kasih kepada Batalyon 14 Grup 1 yang sudah peduli dan memberikan bantuan paket sembako. Ia menuturkan, saat ini sinergitas antar pemerintah desa dengan Batalyon 14 sudah berjalan dengan baik.

“Alhamdulillah desa saya mendapat 400 paket sembako dibagi ke 10 RW. Selama ini pihak pemerintah desa sudah cukup baik dalam setiap kegiatan. Batalyon 14 selalu mensuport kegiatan desa. Sekali lagi saya berterima kasih kepada Batalyon 14 Grup 1 Kopassus yang sudah peduli kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 sekarang ini,” tukasnya. 

** Cepi Kurniawan

Jakarta | Jurnal Inspirasi
BUMN yang bergerak di bidang pembiayaan kapal, yaitu PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero) alias PANN, lain daripada yang lain. Jika BUMN yang memiliki banyak pegawai tentu sudah biasa. Tapi BUMN ini memiliki minim pegawai dengan hanya memiliki tujuh karyawan saja, namun memperoleh penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp 3,76 triliun.

Hal ini terungkap dari pengakuan Menteri BUMN Erick Thohir. Erick sempat mengatakan bisnis PANN adalah financing kapal, tapi BUMN ini juga mengelola hotel. Bukan hanya itu namanya pun baru didengar oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Desember 2019 lalu.

Dikutip dari CNBC, Rabu (15/7), Direktur Utama PANN Hery S. Soewandi menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI. Kehadiran itu lantaran PANN memperoleh PMN senilai Rp 3,76 triliun.

Permintaan PMN ini dilakukan tahun lalu untuk menutup nilai kewajiban perusahaan yang telah membengkak sejak seperempat abad terakhir. Hery mengatakan, utang tersebut membengkak karena perusahaan menanggung utang dari service level agreement (SLA) yang yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan Jerman dan Spanyol untuk pengadaan 10 pesawat dan 31 kapal.

“Kedua transaksi ini memang bukan core business PANN, gak ada ahli dan kompetensi di pesawat dan kapal armada niaga, bukan kapal ikan. 10 pesawat itu nilainya dengan kurs saat itu US$ 89,6 juta dan 31 kapal ikan US$ 182 juta,” kata Hery.

Pesawat tersebut kemudian diserahkan kepada perusahaan penerbangan pelat merah Mandala (2 pesawat), Bouraq (2 pesawat), Merpati (3 pesawat) dan Sempati (3 pesawat). Namun perusahaan ini malah collapse tanpa membayarkan utangnya kepada PANN.



Sedangkan 31 kapal dari Spanyol hanya mampu dibangun 14 unit, sedang 17 lainnya terbengkalai. Namun, kapal yang sudah dibangun ini tak bisa dijual karena harga jualnya terlalu tinggi dari harga pasar.

 PANN telah mengeluarkan cicilan sebanyak US$ 34 juta unutk pesawat dan Rp 150 miliar pinjaman bank untuk membiayai kapal tersebut.



“Dan dalam dua proyek itu pemerintah janjikan PANN tambah modal jadi Rp 500 miliar, tapi tidak pernah terealisasi. Sejak 1994 PANN sudah mulai tergerus, likuiditas habis dan negatif ekuitas di 2004 karena hasil yang dikelola PANN gak sampai lagi untuk menutupi kerugian karena dua proyek ini,” terang dia.



Lalu pada 2006 manajemen perusahaan mengajukan penghentian pembayaran bunga kepada pemerintah. Namun, utang sebelumnya masih tetap dibukukan perusahaan dan terus bertambah setiap tahunnya. Pada 2009 perusahaan mengajukan restrukturisasi atas utang tersebut namun baru disetujui oleh pemerintah empat tahun kemudian.



“Restrukturisasi yang dilakukan PANN ajukan ke Kemenkeu konversi pinjaman SLA ini, di mana angkanya sudah membengkak dari US$ 271 juta bengkak jadi US$ 461 juta karena bunga dan denda bunga dikenakan ke PANN. Padahal hasilnya gak balik dari program tersebut, makanya kita minta konversi agar PANN bisa berjalan kembali sesuai bisnisnya,” kata Hery.



Untuk itu perusahaan mengajukan PMN non-cash senilai Rp 3,76 triliun kepada pemerintah untuk mengkonversi SLA tersebut.



Mengacu situs resminya, PANN didirikan pada 6 Mei 1974 dan bergerak di bidang pengembangan armada niaga nasional. Berdirinya PANN juga menjadi amanat dari Rencana Pembangunan Lima Tahun atau Repelita II. Dokumen Repelita II tersebut menyatakan agar pemerintah membentuk suatu badan yang bertugas di bidang pembiayaan dan pengembangan armada niaga nasional.


PANN kemudian memantapkan strateginya dengan membentuk cross-sektoral holding dan spin-off sektor usaha strategis yakni usaha pembiayaan kapal, shipping, shipyard, manajemen perkapalan, pialang asuransi kapal sehingga PANN (berdiri menjadi perusahaan holding.


Pada 8 Agustus 2012, PANN mendirikan anak usaha PT PANN Pembiayaan Maritim yang kemudian dilakukan pemisahan bisnis atau spin off pada 19 Februari 2013. Dengan demikian, kegiatan bisnis inti perseroan dialihkan kepada anak usaha (PANN Multifinance), sedangkan PANN ditetapkan sebagai induk perusahaan (holding company).


ASS|*

Jakarta | Jurnal Inspirasi 
Puluhan jurnalis dan pekerja media di Jawa Timur terkonfirmasi positif virus Corona (Covid-19). Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Surabaya pun mengungkap keprihatinannya. Para jurnalis yang terpapar covid-19 di antaranya 54 orang dari RRI Surabaya, 3 orang dari Metro TV Surabaya. Ada pula 3 orang dari TVRI Jatim, 2 di antaranya bahkan telah meninggal dunia.

“Pertama, kami prihatin dengan banyaknya pekerja media dan jurnalis yang terpapar Covid-19,” kata Ketua AJI Surabaya, Miftah Faridl dikutip dari CNN, Rabu (15/7).

Menurutnya ada tiga pihak yang perlu dievaluasi. Di antaranya yakni institusi pemerintahan, perusahaan media dan jurnalis itu sendiri. Evaluasi tersebut berkaitan dengan penerapan protokol keselamatan peliputan, yang dinilai telah diabaikan tiga pihak tersebut.

Faridl mengungkapkan, sejak Maret 2020 lalu, AJI Surabaya sebenarnya telah mengirimkan surat kepada Pemerintahan Provinsi Jatim dan Pemerintah Kota Surabaya. Rekomendasi itu mengingatkan pentingnya protokol keselamatan peliputan bagi jurnalis.

“AJI merespons berbagai aktivitas dari para pejabat di Pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim, terkait pengabaian mereka terhadap protokol keselamatan peliputan jurnalis,” ujarnya.

Dari surat kepada dua instansi tersebut, kata Faridl, masukan-masukan AJI Surabaya telah sempat dijalankan oleh beberapa instansi pemerintah. Namun hal itu ternyata hanya berjalan sementara waktu.

Fakta yang ditemukannya di lapangan, beberapa instansi ternyata pemerintah malah makin rajin menggelar acara seremonial dan mengundang bangak kerumunan pejabat dan wartawan untuk datang.

“Namun kalau AJI lihat ada banyak sekali hal-hal yang masih muncul pengabaian, misalnya banyaknya acara seremonial yang diselenggarakan para pejabat ini,” katanya.

Menurutnya, prilaku pejabat yang seringkali menggelar acara seremonial tersebut, bukanlah bagian dari informasi yang penting bagi publik dan tak perlu diliput oleh jurnalis.

“Ada banyak sekali pemberitaan soal seremonial, apa untungnya bagi publik, apa publik teredukasi dengan gaya pejabat yang narsis, yang ingin setiap hari masuk di layar TV, di koran, di media, menunjukkan mereka seolah-olah sudah bekerja dengan baik,” ujarnya.

Sesi seremonial seperti itu, kata Faridl, bisa tetap diberitakan oleh media, tanpa jurnalisnya perlu melakukan peliputan secara langsung hingga membahayakan keselamatannya. “Apa buktinya? Buktinya ada banyak pejabat yang terkonfirmasi positif Covid-19, bahkan ada yang meninggal, ada banyak jurnalis yang terkonfirmasi positif dan kemudian juga ada yang meninggal,” ujarnya.

Selanjutnya, yang juga perlu dievaluasi adalah otoritas perusahaan media. Berdasarkan laporan yang pihaknya terima, Faridl menyebut banyak jurnalis ternyata masih terus ditugasi kantor, meski objek yang diliput mengabaikan protokol keselamatan dalam peliputan.

“Mereka tidak ada pilihan ketika harus melakukan peliputan, ntah itu peliputan yang melanggar protokol keselamatan, atau liputan tak penting yang sifatnya seremonial, dia tidak memiliki kuasa yang cukup terhadap dirinya dan keselamatannya, jadi tidak didukung oleh perusahaannya,” ujarnya.

Menyikapi temuan itu, AJI pun mendorong perusahaan-perusahaan media itu untuk membuat dan menerapkan protokol keselamatan dalam peliputan, baik untuk jurnalis di lapangan, maupun pekerja media yang ada dalam kantor.

“Kalaupun mereka tidak memiliki kemampuan untuk membuat, protokol keselamatan dalam peliputan, mereka bisa mengadopsi apa yang sudah di susun AJI dan Komite Keselamatan Jurnalis,” ucapnya.

Terakhir, temuan AJI, selama masa pandemi banyak sekali pewarta berperilaku abai terhadap protokol keselamatan liputan.

Menurutnya, ada beberapa faktor yang menyebabkan jurnalis bersikap abai, yang pertama yakni ketidaktahuan, yang kedua jurnalis itu memang tidak mau tahu, dan yang ketiga jurnalis tidak memiliki ruang untuk melakukan penolakan terhadap situasi yang membahayakan.

Faridl berharap jurnalis sadar bahwa virus Covid-19 ini, sudah sangat dekat dengan profesinya, bahkan telah mendekati orang-orang yang ada di sekitar mereka. Bisa saja para pejabat atau narasumber yang diwawancarai narasumber ternyata terpapar corona.

ASS|*