Surabaya | Jurnal Inspirasi

Seperti tahun-tahun lalu sebelum ada pandemi virus Corona (Covid-19), Idul Fitri 1441 Hijriah di Jawa Timur akan berlangsung seperti biasa. Hal itu setelah Pemerintah Provinsi Jatim mengeluarkan surat edaran yang membolehkan pelaksanaan shalat Id berjamaah di masjid-masjid dengan tetap memperhatikan Protokol Covid-19.

SE itu dikeluarkan pada 14 Mei 2020 dengan bernomor 452/7809/012/2020 itu berbunyi: shalat Idul Fitri, takbir, tahmid, tasbih, serta aktivitas ibadah lainnya sebagai ibadah bulan Ramadhan boleh dilaksanakan secara berjamaah dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan dan mencegah terjadinya penularan.

Atasnama Gubernur Jatim, SE ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Heru Tjahjono. Ia mengatakan, edaran itu dikeluarkan setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) provinsi setempat meminta pemerintah agar memberikan kelonggaran bagi masjid-masjid di Jatim untuk melaksanakan ibadah secara berjamaah.

“Surat edaran yang kami keluarkan itu sudah sama persis dengan surat edaran MUI,” kata Heru dalam konferensi pers secara live streaming di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, Jumat malam (15/5).

Kendati dibolehkan, ia menegaskan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pengelola masjid yang akan menggelar salat Id. Di antaranya, mengukur suhu tubuh anggota jemaah, wajib mengenakan masker, mengatur jarak shaf dengan model zigzag, dan khotbah diperpendek.

“Sandal juga enggak boleh ditinggal di luar dan harus dibawa masuk, karena proses pengambilan sandal setelah shalat biasanya terjadi penumpukan. Nanti disediakan plastik untuk wadah,” ujar Heru.

SE pemprov dan MUI itu juga senada dengan surat imbauan yang dikeluarkan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jatim pada Kamis, 14 Mei. Merujuk pada keputusan Bahtsul Masail bernomor 643/PW/A-II/L/III/2020 tertanggal 18 Maret 2020 tentang Covid-19, tiga poin imbauan dikeluarkan NU Jatim terkait pelaksanaan ibadah selama Ramadan dan Idul Fitri.

Pertama, dilaksanakan relaksasi dan atau pemberian kelonggaran terhadap ibadah shalat berjamaah, yang meliputi shalat tarawih, shalat Jumat, dan shalat Id (Fitri maupun Adha) dengan penjaminan penegakan protokol kesehatan secara maksimal.

Kedua, kebiasaan rangkaian perayaan kegiatan Idul Fitri seperti silaturrahim dalam bentuk berkunjung ke orang tua/keluarga/sanak famili/tokoh agama/tokoh masyarakat atau kiai dibatasi dengan beberapa ketentuan. Ketiga, kegiatan halal bil halal agar ditiadakan.

Asep Saepudin Sayyev |*

Gunung Putri | Jurnal Inspirasi

Ikatan Kekeluargaan Istri Anggota Dewan (IKIAD) menggelar kegiatan Jum’at Berkah yang merupakan program bulanan. Bulan pertama masa periode 2019/2024 dilaksanan di Dapil 1 bertepatan dengan bencana longsor dan banjir bandang yang melanda Sukajaya, Kabupaten Bogor. Sedangkan di bulan kedua, dana saweran dari para istri dewan itu diperuntukkan untuk mensupport tenaga medis di 10 puskesmas di ‘Bumi Tegar Beriman’ yang berdampak Covid-19.

Sementara acara di bulan Mei ini bertempat di Dapil 2 dengan pemberian sumbangan sembako dan uang tunai di 4 titik yaitu Kecamatan Gunungputri, Cileungsi, Jonggol, dan Sukamakmur. Untuk yang di Gunungputri, Jum’at berkah bertempat di Yayasan Al Kursiya, Desa Bojongnangka yang di wakili oleh istri dewan H. Achmad Fathoni, ST, H. Adi Suwardi, dan H. Amin Sugandi yang berasal dari 3 partai yang berbeda.

Disela kunjungannya, Hj. Enny Musfiroh Setyarini, SP yang merupakan istri H. Achmad Fathoni, ST menyampaikan, “Meski kami beda partai namun kami melebur dalam ikatan kekeluargaan istri dewan. Jadi kegiatan sosial semacam ini kami lakukan bersama-sama. Semoga bisa mengasah empati kami dan mendatangkan keberkahan untuk semua pihak,” jelas Enny kepada Jurnal Bogor, kemarin.

Ustadz Agus Setiawan yang merupakan Ketua Yayasan Al Kursiya, menyampaikan apresiasi luar biasa. “Terus terang ini kegiatan yang luar biasa, bermanfaat bagi kami dan harus dipertahankan. Baru pertama kalinya kami mendapat kunjungan dari ikatan istri dewan seperti ini,”kata dia.

Adapun pesantren yatim Al Kursiya pada masa pandemi Covid-19, meski pemerintah menganjurkan agar mengembalikan santri ke rumah, namun karena kondisi keluarga yatim yang tidak memungkinkan akhirnya mereka tetap di pesantren dengan menjaga anjuran yang ada. “Jadi bantuan yang disampaikan oleh IKIAD Kabupaten Bogor sangat bermanfaat bagi keluarga besar yayasan Al Kursiya,” tandas Agus.

** Nay Nur’ain

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Kekesalan sejumlah tenaga medis di Indonesia ditumpahkannya lewat media sosial terhadap apa yang mereka sebut sebagai kebijakan pemerintah yang “berpotensi memperluas penyebaran Covid-19” dengan menggunakan tagar #Indonesiaterserah di media sosial. Beberapa kebijakan yang disoroti tenaga medis di antaranya adalah pengecualian pergerakan masyarakat keluar kota hingga diperbolehkannya warga berusia di bawah 45 tahun di 11 sektor yang dibolehkan kembali bekerja di kantor.

Di sisi lain, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Dokter Brian Sriprahastuti, menanggapi hal itu dengan menegaskan bahwa pemerintah tetap konsisten menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). “[Sesuai] prinsip PSBB, individu masih boleh beraktivitas tapi dibatasi, termasuk work from home (bekerja dari rumah) dengan pengecualian,” ujarnya dikutip BBC News Indonesia, Jumat (15/5).

Pakar kesehatan masyarakat Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Jawa Tengah, Joko Mulyanto, turut membagikan satu foto tenaga kesehatan yang memegang kertas bertuliskan “Indonesia terserah, suka-suka kalian” di akun Twitter-nya, Kamis (14/05). Joko mengatakan foto itu bukan miliknya, tapi beredar di salah satu grup WhatsApp tempat ia bergabung.

Cuitan itu dibagikan lebih dari 11.000 orang dan disukai lebih dari 24.000 orang hingga Jumat (15/5) sore. Ia mengatakan terkejut foto itu dibagikan begitu banyak orang di media sosial. “Dalam pandangan saya, [foto] itu di-retweet dan di-like begitu banyaknya orang, berarti kegelisahan itu memang mungkin menjadi concern (perhatian) banyak orang di media sosial,” kata Joko.

Evi Rismawati, seorang perawat di salah satu puskesmas di Surakarta, Jawa Tengah, ikut membagikan fotonya yang memegang tulisan ‘Indonesia Terserah’ di akun media sosialnya. Evi, tenaga kefarmasian di puskemas itu mengatakan ia menyayangkan kebijakan pemerintah.

“Kecewa sama kebijakan pemerintah yang cenderung tumpang tindih. Yang ‘A’ bilang begini, yang ‘B’ bilang begini, jadi mereka nggak sinkron satu sama lain,” ujar Evi. “Itu kan menyulitkan kami yang [bekerja] di kesehatan. Kalau misalnya ada apa-apa, pasien tambah, otomatis kami yang repot.” Salah satu kebijakan yang disorot Evi adalah terkait kebijakan larang mudik yang kontradiktif dengan pengecualian pergerakan masyarakat ke daerah lain.

“Ada larangan mudik, terus tiba-tiba bandara dibuka. Itu otomatis bertolak belakang. Ngapain bikin peraturan begitu, kalau akhirnya nggak bisa dijalankan dengan maksimal?” ujarnya. Pelayanan seperti biasa,” kata Evi. “Tapi kami minta tolong masyarakat harus benar-benar sadar diri bagaimana harus menyikapi hal ini. Kalau nggak terpaksa keluar rumah, jangan keluar rumah.”

Asep Saepudin Sayyev |*

Jakarta | Jurnal Inspirasi

DKI Jakarta memberlakukan izin masuk ke ibu kota. Hal ini dikatakan Gubernur Anies Baswedan bahwa pembatasan mobilitas yang diberlakukan tersebut untuk menekan penularan covid-19, berlaku juga untuk warga di luar Ibu Kota.

Menurut Anies yang juga mantan Mendikbud ini, warga di luar Jakarta, harus memiliki surat izin jika ingin diperbolehkan masuk kawasan Jakarta.

“Masyarakat yang akan masuk ke Jakarta, harus mengurus izin untuk masuk. Tanpa ada surat izin masuk, maka tidak bisa memasuki kawasan Jakarta,” ujar Anies di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (15/5).

Anies mengungkapkan, warga yang bisa mengurus izin, juga terbatas pada mereka yang bekerja di 11 bidang yang dikecualikan, serta kalangan seperti pegawai pemerintah atau BUMN/BUMD. Izin diurus melalui situs web corona.jakarta.go.id.

“Proses penegakan aturannya nanti dikerjakan bersama dengan kepolisian, sehingga pilihannya adalah jika memaksakan tanpa surat izin tetap berangkat, akan diminta untuk kembali,” ujar Anies.

Anies juga mengemukakan, DKI, bisa melakukan karantina kepada warga luar Jakarta yang baru tiba di Jakarta. Pemerintah akan memastikan tidak ada potensi penularan baru covid-19 dengan diberlakukannya aturan. “Ada proses karantina bila memang dibutuhkan,” ujar Anies.

Diketahui, 11 profesi yang dikecualikan dari penerapan aturan, yaitu mereka yang bekerja di bidang kesehatan, pangan, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, serta kebutuhan sehari-hari. 

Selain itu, ada juga kalangan lain yang dikecualikan dari aturan, yaitu pegawai pemerintahan, pegawai perwakilan negara asing atau organisasi internasional, pegawai BUMN atau BUMD yang terlibat dalam penanganan covid-19, serta organisasi lokal atau internasional yang turut dalam upaya yang sama.

Asep Saepudin Sayyev |*