Semplak | Jurnal Inspirasi  

Keseriusan untuk mengejar target medali emas tampak dilakukan jajaran pengurus, pelatih dan atlet terjun paying Kabupaten Bogor  dalam menghadapi Porda Jabar 2022 di  Kawasan Tasuba (Tasikmalaya, Subang dan Bandung Barat). Saat ini, cabor terjun payung yang diketuai Letkol Pnb Akhmad Maulana Mulyono sudah melakukan latihan secara rutin  di kawasan Lanud ATS, Semplak, Bogor.

Selain menggelar latihan secara rutin, Tim Terjun Payung Kabupaten Bogor juga kerap mengikuti berbagai event try out  atau beberapa pertandingan  yang di supervisi oleh PB FASI seperti Manado International Open Parachuting Championhsip.

“Target Tim Terjun Payung untuk Porda Jabar 2022 nanti  tiga medali emas dari lima nomor yang dipertandingkan ,” tegas Letkol Pnb Akhmad Maulana Mulyono.

Ia menambahkan, saat ini Tim Terjun Payung Kabupaten Bogor memiliki 10 atlet binaan yang terdiri dari 8 atlet putra dan 2 atlet putri   seperti Ikhwan, Agus Riyanto, Yasri Yudha, Tamzur, Joemadi, Agoes Hardianto, Dadang Kadarusman, Boy Aditya, Purnamawati  dan Indri Susiani  dan mereka didampingi  tiga pelatih seperti Nunik, Intarti dan Miki Kalimanto.

“Mudah-mudahan dengan intensitas  dan fokusnya kami bersama para atlet dan pelatih selama ini, akan membuahkan hasil yang maksimal dalam ajang Porda Jabar 2022 mendatang, hingga Tim Terjun Payung Kabupaten Bogor bisa memberikan kontribusi medali sesuai yang ditargetkan,” tegas Letkol Pnb Akhmad Maulana Mulyono.

Ketua Umum KONI Kabupaten Bogor, Junaidi Samsudin  mengaku sangat bangga dengan proses latihan yang telah dilakukan jajaran pelatih dan atlet terjun payung Kabupaten Bogor. “Saya optimis Tim Terjun Payung Kabupaten Bogor akan menorehkan hasil yang maksimal dan memberikan kontribusi medali emas bagi Kontingen Kabupaten Bogor dalam ajang Porda Jabar 2022 mendatang di Tasuba,” pungkas Junsam. Asep Syahmid

Purwakarta | Jurnal Inspirasi

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil alias Emil meminta bupati dan wali kota di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, agar dekat dengan anggota DPRD, supaya mereka bisa memperjuangkan usulan program yang diajukan masuk di APBD. “Kalau kami sih siap menampung sebanyak-banyaknya program dari daerah, tapi masalahnya keputusan akhir ada di DPRD,” kata Emil, dihadapan 27 bupati dan wali kota se- Jawa Barat, diacara komunikasi pembangunan daerah (Kopdar) yang berlangsung di salah satu hotel, di kawasan Jati Luhur, Purwakarta, Kamis (13/2).

Emil mengatakan, pada tahun 2020, usulan program dari 27 kabupaten/kota nilainya mencapai Rp 10 triliun, namun yang bisa diakomodir untuk dimasukan ke APBD 2021 nanti nilainya hanya Rp 7 triliun, berarti ada kekurangan Rp 3 triliunan lagi.“Nah, sisanya akan kita cari. Nanti Bappeda yang akan menentukan program mana saja yang akan dibantu,” ujarnya.

Meski berjanji akan memasukan usulan yang disampaikan bupati/wali kota, namun Emil meminta, usulan itu dikawal dengan melibatkan anggota DPRD yang berasal dari daerah pemilihan bupati/ wali kota.

“Ada kalanya, usulan itu saat pembahasan di Bappeda sampai Badan Anggaran tidak ada yang mengawal. Makanya, jangan sampai dilepas, tapi program yang dikawal haruslah yang prioritas, artinya kepentingan rakyat. Tugas ini harus dilakukan tim khusus, saya sarankan bupati dan wali kota bentuk lobi yang akan mengawal program,” tegasnya.

Bupati Ade Yasin memaparkan, ada lima usulan program untuk tahun 2021 mendatang, diantaranya pembangunan gedung RSUD Parung, berserta sarana pendukung lainnya, pembangunan jalan dan 1.000 unit rumah terdampak bencana alam di Kecamatan Sukajaya dan Nanggung.“Dua lagi, pembangunan Jalan Bojonggede – Kemang serta kelanjutan proyek Jalan Poros Tengah Timur atau Puncak II,” katanya.

Ade menjelaskan, lima usulan program kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat itu sudah dilengkap, dari mulai  Detail Engineering Design (DED) berikut Rencana Anggaran Biaya (RAB). “Program yang kita usulkan, untuk lahannya sudah selesai, intinya tinggal anggaran untuk pembangunan fisik saja,” tutupnya.

Sebagai informasi, pada tahun 2020 ini, Kabupaten Bogor mendapatkan bantuan keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat senilai Rp 254 miliar lebih atau naik lebih dari 100 persen dibandingkan tahun 2019 lalu yang hanya mencapai Rp 122,3 miliar. Keputusan itu tercantum dalam Peraturan Gubernur (Pergub)  Nomor Tahun 2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang APBD tahun 2020. Mochamad Yusuf

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Presiden Joko Widodo akan mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) dalam menyikapi status kewarganegaraan eks ISIS. Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD. Menurut dia, hal tersebut merupakan pencabutan kewarganegaraan melalui proses hukum administrasi.

“Presiden mengeluarkan itu proses hukum, namanya proses hukum administasi, jadi bukan proses pengadilan. Jadi benar Pak Moeldoko itu. Ya (berbentuk) Keppres dong,” jelas Mahfud di kantornya, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (13/2).

Ia menerangkan, pencabutan kewarganegaraan melalui proses hukum administrasi diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2007. Pemerintah mencabut kewarganegaraan para eks kombatan ISIS berdasarkan aturan tersebut.

“Menurut PP Nomor 2 tahun 2007, pencabutan itu dilakukan oleh Presiden harus melalui proses hukum, bukan pengadilan ya. Proses hukum administrasi diteliti oleh menteri, lalu ditetapkan oleh presiden,” jelas Mahfud.

Mahfud menuturkan, menurut Undang-Undang (UU) Nomor 12 tahun 2006, orang dapat kehilangan status kewarganegaraannya dengan beberapa alasan. Di antaranya, yakni orang tersebut ikut dalam kegiatan tentara asing yang diatur pada pasal 23 ayat 1 butir d.

“Jadi jangan mempertentangkan saya dengan Pak Moeldoko. Pak Moeldoko benar, (para eks ISIS) kehilangan status kewarganegaraan secara otomatis,” kata dia.

Menurut Mahfud, pencabutan kewarganegaraan mereka yang pernah tergabung dalam ISIS memang harus melalui proses hukum, tapi bukan proses pengadilan. Dalam hal ini, pencabutan kewarganegaraan terhadap mereka dilakukan melalui hukum administrasi yang diatur pada Pasal 32 dan 33 PP Nomor 2 tahun 2007.

“Di pasal 32, 33, bahwa itu nanti menteri memeriksa ya, sesudah oke, serahkan presiden, presiden mengeluarkan. Itu proses hukum namanya proses hukum administasi, jadi bukan proses pengadilan,” tutur dia.

Sebelumnya, Kepala Staf Presiden Moeldoko memastikan status kewarganegaraan WNI mantan teroris lintas batas yang ditolak masuk ke Indonesia menjadi stateless. Menurut Moeldoko, status kewarganegaraan mereka sudah diatur dalam perundang-undangan tentang kewarganegaraan.

“Sudah dikatakan stateless. Itu sudah sangat tegas dalam UU, UU tentang Kewarganegaraan,” kata Moeldoko di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kamis (13/2).

Moeldoko mengatakan, status kewarganegaraan WNI eks ISIS tersebut otomatis gugur setelah mereka membakar paspor kewarganegaraannya. “Ya, karena mereka sendiri yang menyatakan sebagai stateless. Pembakaran paspor adalah salah satu indikator,” ujar dia.

Dalam rapat terbatas beberapa hari yang lalu, masalah status kewarganegaraan WNI eks ISIS itupun juga dibahas. Ia menyebut, siapa saja yang memiliki niat untuk bergabung dengan sebuah organisasi teroris, sudah bisa diadili. Pemerintah juga akan melakukan langkah penegakan hukum ketika mereka kembali ke Indonesia. SEP

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Sejumlah janji pemerintah yang tertuang dalam perjanjian damai antara GAM dan pemerintah RI yang diteken di Helsinki, Finlandia pada 2005 silam, kini ditagih mantan Perdana Menteri Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Tengku Malik Mahmud. Dia menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (13/2).
“Kami beri masukkan kepada beliau bahwa perdamian Aceh sudah berlalu 15 tahun, ada beberapa poin di MoU yang belum selesai. Kami harap supaya pemerintah selesaikan semuanya supaya berjalan dengan baik,” jelas Mahmud usai bertemu Jokowi.
Sejumlah ‘utang pemerintah’ yang belum dilunasi antara lain adalah komitmen pemberian tanah kepada kombatan. Hal ini memang diatur di poin 3.2.5 Perjanjian Helsinki, yang berbunyi “Pemerintah RI akan mengalokasikan tanah pertanian dan dana yang memadai kepada Pemerintah Aceh dengan tujuan untuk memperlancar reintegrasi mantan pasukan GAM ke dalam masyarakat dan kompensasi bagi tahanan politik dan kalangan sipil yang terkena dampak.”
Selain itu, Mahmud juga mengingatkan presiden terkait permasalahan perekonomian yang belum tuntas, termasuk soal investasi di Aceh. Menurutnya, ada aturan yang tak sejalan antara pemerintah pusat dan daerah dalam menarik investasi ke Aceh. “Ini harus diselesaikan,” ujarnya.
Mahmud menyampaikan bahwa Presiden Jokowi merespons positif masukan yang ia berikan. Pemerintah juga berjanji untuk duduk bersama, paling tidak tiga bulan sekali, untuk mengevaluasi berjalannya komitmen yang tertuang dalam Perjanjian Helsinki.
Sementara itu, Kepala Staf Presiden Moeldoko yang ikut mendampingi Mahmud menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk melanjutkan pembangunan di Aceh. Terkait iklim investasi, Moeldoko juga menjamin situasi di Aceh kondusif dan sangat siap menyambut investasi.
“Presiden menunjuk KSP untuk menangani berbagai isu-isu ini dalam tiga bulan ke depan sudah ada formula-formula yang bisa menjadi solusi. Kira-kira seperti itu,” jelas Moeldoko. SEP

Cileungsi | Jurnal Inspirasi

Tim Ski Air  Kabupaten Bogor menargetkan 7 medali emas dalam pelaksanaan Porda Jabar 2022 mendatang di Tasikmalaya, Subang dan Bandung Barat. Hal tersebut dikatakan Ketua Pengcab Ski Air Kabupaten Bogor, Ari Indriadi.

Ari menambahkan,  saat  ini Pengcab Ski Air Kabupaten Bogor saat ini sudah melakukan program pembinaan dan latihan di kawasan Danau Mekarsari. “Program pembinan yang kami lakukan terus berjalan. Saat ini kami melakukan pembinaan kepada 17 atlet yang memang sudah jadi binaan Pengcab Ski Air kabupaten Bogor,” tegas Ari Indriadi

Namun demikian, kata Ari, pihaknya  berharap bisa memiliki peralatan baru untuk mendukung program latihan dan demi pencapaian target 7 emas di Porda Jabar 2022 mendatang.  

Ia menambahkan,  Pengcab Ski Air Kabupaten Bogor  juga termasuk salah satu cabang  olahraga yang berhasil menyumbang medali emas bagi Kabupaten Bogor dalam Porda Jabar 2020 lalu.

Sementara itu, Wakil  Ketua II KONI Kabupaten Bogor, Wawan Darmawan mengaku sangat optimis kalau Pengcab SKI Air akan mampu memberikann kontribusi emas bagi Kabupaten Bogor dalam Porda Jabar 2022.

Program pembinaan jelas, itulah yang membuat KONI Kabupaten Bogor merasa yakin kalau cabang olahraga ski air ini akan berada dalam  deretan cabang olahraga yang bisa mendulang medali emasb dengan mengandalkan potensi atlet binaan.  

Asep Syahmid

Cibinong | Jurnal Inspirasi

Kendati pelaksanaan Piala Dunia U-20  baru akan digelar tahun  2021, namun Stadion Pakansari mulai bulan April 2020 nanti harus sudah steril. “Ya kami akan menerapkan sterilisasi di dalam area Pakansari bagian dalam. Semua kesekretariatan cabor harus pindah dulu,” tegas Kadispora Kabupaten Bogor, Bambang Setyawan.

Pasalnya, kata Bambang Setyawan, mulai April 2020, Stadion  Pakansari akan dilakukan beberapa pekerjaan atau yang sangat urgen dan sesuai dengan ketentuan FIFA. Beberapa pekerjaan yang akan dilakukan di area dalam Pakansari seperti penambahan daya lampu stadion, pembangunan Lift,  sound system,   pemberian nomor pada tempat duduk penonton, pengecetan beberapa ruangan dll.      

“Semua elemen atau pihak yang selama ini melakukan aktivitas di semua ruangan yang ada di Stadion Pakansari harus memahami sterilisasi yang akan dilakukan. Karena ini bertujuan untuk menunjukan kalau Stadion Pakansari memang berkelas  internasional,” tuntas Bambang Setyawan.

Sementara itu, Ketua Umum KONI kabupaten Bogor, Junaidi Samsudin  mengatakan, akan ada pengaruh atau dampaknya ketika semua cabang olahraga harus pindah latihan dari area Pakansari.   

Namun demikian, kata Junsam,   KONI Kabupaten Bogor akan memfasilitasi cabang olahraga untuk mencarikam sarana untuk berlatih selama Stadion Pakansari dilakukan sterilisasi  selama mau menghadapi pelaksanaan Piala Dunia U 20 tahun 2021.  

Asep Syahmid