Jakarta | Jurnal Bogor

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mempersalahan vendor yang bekerjasama dengan Ditjen Keimigrasian dalam meningkatkan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) terkait kasus Harun Masiku. Menurutnya pihak vendor harus turut bertanggung jawab atas kesalahan yang terjadi pada data perlintasan lantaran telah menjamin upgrading SIMKIM.

Hal itu merujuk adanya gangguan pada data terminal 2F lantaran data tersebut tidak langsung terkirim ke server lokal yang ada pada server bandara dan server Pusat Data Keimigrasian (Pusdakim).

“Pada Desember terjadi pelatihan-pelatihan staf-staf Keimigrasian kita oleh trainer-trainer vendor untuk perbaikan sistem di Terminal 2F, upgrading sistem di 2F, di Terminal 3 sudah selesai. Ternyata memang data Harun Masiku itu diterima, masuk, tetapi di PC. Dari PC ke server lokal tidak ter-connect,” kata Yasonna Laoly dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (24/2).

Sementara itu, terkait informasi yang disampaikan Yasonna Laoly soal keberadaan Harun Masiku yang masih berada di luar negeri, itu merujuk pada data Pusdakim atau SIMKIM. Karenanya, Yasonna H Laoly mengklaim mulai ada perbedaan pendapat dengan masyarakat terkait keberadaan Harun Masiku.

“Sebelum terjadi perbedaan, masyarakat menanyakan di mana posisi Harun Masiku. Humas Ditjen imigrasi, Kabag Humas Imigrasi mengatakan, (Harun Masiku) masih di luar negeri karena dia melihat di pusat data SIMKIM,” jelasnya.

Atas dasar itu, Yasonna mengaku kecewa dengan vendor yang bekerja sama dengan Ditjen Keimigrasian untuk mengaupgrade SIMKIM. Menurut dia, hal itu sangat memalukan pihak Imigrasi dalam hal ini Kemenkumham.

Menteri asal PDI Perjuangan itu pun menegaskan pihaknya akan memanggil vendor untuk memberikan pertanggungjawaban atas kejadian tersebut. “Kita betul-betul sangat percaya pada waktu itu, tapi kendalanya apes, apes besar dan sangat memalukan. Makanya saya katakan kemarin dengan Plh Dirjen pastikan panggil mereka. Saya minta pertanggungjawaban mereka membayar berapa ini, barang sampe 1.200-an terkendala,” tandasnya.

Sementara Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat Benny K Harman mengatakan terdapat tiga spekulasi keberadaan tersangka suap Harun Masiku, yang menjadi buron hingga saat ini. Benny menyebut spekulasi pertama Harun sudah ditembak mati.
Hal itu Benny sampaikan usai mendengar penjelasan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/2). “Akibat situasi ini ada tiga spekulasi di tengah publik. Pak HM ini sudah ditembak mati, sangat mungkin,” kata Benny.

Spekulasi kedua, lanjut Benny, mantan calon anggota legislatif PDI-Perjuangan itu disembunyikan. Spekulasi ketiga Harun sembunyi sendiri. Namun, Benny tak yakin jika Harun sembunyi sendiri.
Untuk itu, Benny menyatakan agar tak memunculkan spekulasi lain, dirinya mengusulkan pembentukan Paniti Kerja (Panja) soal Harun. Benny mengusulkan secara kepada Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J. Mahesa selaku pimpinan rapat untuk membentuk Panja soal Harun.
“Supaya tuntas, supaya tidak ada dusta di antara kita,” ujarnya.

Asep Saepudin Sayyev |*

Bandung, Jurnal Inspirasi

Ribuan guru honorer di Jawa Barat terancam tidak akan menerima tunjangan dari dana Bantuan Operasional Siswa (BOS), menyusul diberlakukannya Permendikbud Nomor 8 tahun 2020 yang mengatur petunjuk teknis bantuan operasional sekolah.
Ketua Forum Aksi Guru Indonesia Jawa Barat Iwan Hermawan memperkirakan, sekitar 50% dana BOS untuk guru honorer dipastikan tidak akan terserap oleh sekolah negeri, karena terkendala persyaratan.
Hal terjadi setelah terbit permendikbud Nomor 8 tahun 2020 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah. Permendikbud Nomor 8/2020 mengamanatkan guru honorer wajib memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) dan tercatat pada data pokok pendidik (Dapodik) per Desember 2019.

“Berdasarkan hasil pengamatan FAGI Jabar, sebagian besar honorer di tiap sekolah negeri belum memiliki NUPTK dan terdaftar di dapodik. Contohnya di Kota Bandung ada 12.000 guru SD dan SMP yang belum memiliki NUPTK dan Dapodik,” kata Iwan, Senin (24/2).
Sementara, kata dia, untuk mendapat NUPTK dan Dapodik guru honorer harus mendapat SK penugasan dari Kepala Daerah. Hal ini yang menghambat terbitnya NUPTK dan Terdaftar di Dapodik.
Melihat kondisi itu, FAGI, kata dia, mengusulkan beberapa hal. Pertama, selama aturan tersebut pada masa transisi, di dilakukan diskresi, berikan kemerdekaan kepada kepala sekolah untuk memberikan honor dari BOS untuk guru honorer tanpa ada persyaratan NUPTK.
Kedua, jika aturan itu tetap diberlakukan maka dilakukan pergeseran honor bagi yang sudah memiliki NUPTK diberi honor dari BOS. Sementara yang belum memiliki NUPTK diberi honor oleh Pemda tanpa harus mewajibkan memiliki NUPTK.
“Ketiga, kami mendesak kepada Gubernur ,Walikota/Bupati segeri memberi SK Penugasan kepada guru Honorer sebagai persyaratan untuk mendapat UUPTK,” imbuh dia.

Asep Saepudin Sayyev |*

Jakarta, Jurnal Inspirasi

Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (sebelumnya Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka) tak hanya berpotensi merugikan kaum buruh dan mengabaikan sektor lingkungan hidup. RUU dengan konsep omnibus law ini juga mengatur soal pendidikan serta berpotensi melanggengkan praktik pemalsuan ijazah, sertifikat, dan gelar.

Hal itu dimungkinkan karena dalam draf omnibus law RUU Cilaka, terdapat tiga pasal dalam Undang-Undang Nonomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional [PDF] yang akan dihapus. Ketiga pasal itu antara lain: 67, 68, dan 69. Pasal 67 yang dihapus terdiri dari empat ayat, yaitu:

“(1) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/ atau vokasi tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

“(2) Penyelenggara perguruan tinggi yang dinyatakan ditutup berdasarkan Pasal 21 ayat (5) dan masih beroperasi dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

“(3) Penyelenggara pendidikan yang memberikan sebutan guru besar atau profesor dengan melanggar Pasal 23 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

“(4) Penyelenggara pendidikan jarak jauh yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Itu artinya ancaman pidana kepada orang, organisasi dan penyelengara pendidikan yang memberikan ijazah dan sertifikat palsu hilang. Ancaman penggunaan gelar akademik tanpa izin juga hilang. Lembaga pendidikan yang melakukan tindak penipuan dan pidana juga hilang ancaman pidananya.

Pasal 68 yang dihapus terdiri dari 4 ayat, yaitu:

“(1) Setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

“(2) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

“(3) Setiap orang yang menggunakan gelar lulusan yang tidak sesuai dengan bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

“(4) Setiap orang yang memperoleh dan/atau menggunakan sebutan guru besar yang tidak sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) dan/atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Konsekuensi dari penghapusan pasal tersebut adalah orang yang memalsukan dan membantu pemalsuan ijazah, sertifikat, gelar akademik dan lainnya tidak diancam pidana lagi.

Sementara Pasal 69 yang juga dihapus terdiri dari dua ayat, yaitu:

“(1) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

“(2) Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Penghapusan tersebut artinya, lagi-lagi, orang yang menggunakan ijazah, sertifikat, gelar akademik palsu, tidak dipidana lagi.

Asep Saepudin Sayyev |*

Jakarta | Jurnal Bogor

Duet Joko Widodo dan Ma’ruf Amin sudah melewati 100 hari lebih memimpin pemerintahan RI. Namun, yang menjadi kritikan karena sejumlah jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju dianggap membuat gaduh karena pernyataan dan sikapnya. Awal pemerintahan, publik disuguhi beberapa pernyataan kontroversi Menteri Agama Fachrul Razi. Mulai wacana larangan cadar, celana cingkrang bagi aparatur sipil negara atau ASN sampai doa Bahasa Indonesia saat khutbah Salat Jumat.

Contoh lain sikap Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang ikut membentuk dan menyampaikan keterangan dalam konferensi pers menyangkut tim hukum PDIP terkait kasus suap eks Komisioner KPU, Wahyu Setiawan. Kasus ini menjerat kader PDIP, Harun Masiku yang masih buron.

“Bukan manajemen yang baik jika pejabat publik membuat komen tidak mendidik dan membuat gaduh. Bangsa ini perlu energi sosial yang besar. Komen,sikap seperti itu dari penyelenggara negara membuat erosi kepercayaan publik,” kata Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, kemarin.

Mardani juga menyoroti pernyataan gaduh Ketua Badan Pembinaan Idelogi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi soal agama musuh Pancasila. Lalu, usulan fatwa Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy terkait orang kaya menikahi orang miskin.

Bagi dia, pernyataan-pernyataan tak perlu itu memperlihatkan manajemen pemerintahan yang buruk. Ia menduga juga jangan sampai pejabat pemerintahan melontarkan pernyataan hanya untuk pengalihan isu kasus besar. 

Maka itu, Jokowi selaku kepala negara mesti punya ketegasan dalam bersikap. Jika berulang kali, pejabat setingkat menteri melakukan hal sama maka harus ada tindakan tegas.

“Harus muncul kepemimpinan berkualitas. Kasih kesempatan tiga kali. Jika tetap jatuh di lubang yang sama ya harus diambil tindakan,” tutur Mardani.

Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai adanya deretan pernyataan dan sikap yang memunculkan kegaduhan karena komunikasi yang tak baik di lingkaran pemerintahan. Ia mengibaratkan sejumlah menteri dan pejabat lembaga tertentu seperti ingin main sendiri.

“Menteri-menteri seolah-olah main sendiri-sendiri. Komentar sendiri-sendiri dan komentarnya kontroversial juga merugikan Jokowi,” ujar Ujang.

Dia menyinggung pejabat sekelas Ketua BPIP sampai Menko PMK mesti cermat dan bijak dalam membuat pernyataan. Lebih baik mengurusi persoalan negara yang kompleks ketimbang membuat ucapan tak penting. “Kalau menteri salah. Presiden juga bisa saja disalahkan. Karena mengangkat menteri seperti itu untuk dijadikan pembantunya di kabinet,” sebut Ujang.

Menurutnya, saat ini Jokowi perlu membuktikan dengan sikap tegas seperti menegur menteri atau pejabat pemerintah yang ngawur dari ucapan dan sikap. Jika memang terus berulang kali, kata dia, ada baiknya dilakukan evaluasi dan reshuffle kabinet. “Jika ditegur tak berubah. Ya, terpaksa reshuffle saja. Toh, reshuffle adalah hak prerogatif presiden. Kapan pun presiden berhak untuk mengganti menteri,” ujarnya.

Pun, hal senada disampaikan Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun. Menurutnya, Jokowi selaku pemimpin harus berani menegur. Hal ini penting mengingat ucapan pemerintahan yang sudah membuat gaduh.

Rico mengibaratkan kegaduhan yang dibuat pejabat menteri seperti saat kemunculan raja-raja baru macam Sunda Empire sampai Keraton Agung Sejagad. “Karena sudah kadung gaduh di publik, ada baiknya Jokowi memberikan warning terbuka,” ujar Rico.

Asep Saepudin Sayyev |*

Cibinong | Jurnal Bogor

Bupati Bogor, Ade Yasin mengumpulkan jajaran Direksi seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintahan Kabupaten (Pemkab), di Ruang Rapat Bupati Bogor, Cibinong, Senin (24/2).

Ade Yasin menegaskan, perusahaan plat merah dibentuk untuk dapat mendongkrak pendapatan pemerintah daerah.

“BUMD itu dibentuk untuk menjadi daya dongkrak terhadap penghasilan daerah, mindset itu wajib ditanamkan pada direksi. Jangan sampai keberadaan perusahaan daerah justeru membebani pemerintah,” tegas Ade Yasin.

Perempuan yang juga menjabat sebagai Ketua DPW PPP Jawa Barat (Jabar) ini mengatakan, pihaknya menekankan pada semua perusahaan daerah agar berkondisi sehat.

“Terus gali potensi yang ada sesuai bidang BUMD tersebut. Saya tidak ingin ada perusahaan daerah yang jalan di tempat,” ujarnya.

Ibu dua orang anak ini mengungkapkan, BUMD Kabupaten Bogor, sudah sebagian berjalan dengan baik. “Iya, ada yang sudah memberikan keuntungan dan ada juga yang belum,” katanya.

Untuk PT. Prayoga Pertambangan Energi (PPE), Ade Yasin meminta agar direksi yang baru dapat mengembangkan perusahaan tersebut lebih baik.

“PT PPE maupun lainnya harus profesional,  piawai dalam mengahadapi persaingan bisnis dan juga harus produktif. Saya minta mereka naik tingkat atau ‘sehat’ tentunya dengan mengambil langkah yang inovasi dan juga transparan,” imbuh ya.

Dalam kesempatan ini, mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor ini juga akan merustrukturisasi perusahaan plat merah sesuai Peraturan Pemerintah (PP) nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD.

“Langkah restrukturisasi ini kami ambil demi ‘sehatnya’ BUMD, untuk PDAM Tirta Kahuripan yang sudah sehat  saya pun mempertanyakan sudah 39 tahun berjalan kenapa sayacakupan pelayanannya baru 23 persen karena menurut saya harusnya sudah mencapai 50 persen,” jelasnya.

Lebih lanjut ia memaparkan, restrukturasi atau perubahan badan hukum tidak menjamin BUMD bakal maju tanpa dukungan dari aparatur Pemkab Bogor lainnya.

“Apapun namanya atau restrukturisasi tidak akan bisa memajukan BUMD apabila tidak didukung oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya, misal dalam pembangunan jalan aspalnya disarankan dari PT. PPE atau Aparatur Sipil Negara (ASN) menambungnya selain di BJB juga di Bank Tegar Beriman (BTB),” tandasnya. 

Noverando H