Nanggung l Jurnal Inspirasi
Tiang listrik milik PLN di Kampung Nangela Atas RT 01 RW 07 dan di Kampung Rancabakti RT 02 RW 05, Desa Nanggung, Kecamatan Nanggung dikeluhkan warga sekitar. Pasalnya, tiang listrik itu kondisinya sudah miring dan nyaris roboh. Sementara, hingga kini belum ada tanda-tanda petugas hendak memperbaikinya.

Kepala Dusun setempat, H Deden Muyawidanta mengatakan, setelah musibah bencana alam pada Januari lalu, tiang listrik terjadi kemiringan. Namun masalahnya, tiang listrik itu berada  di area pemukiman padat penduduk dan khawatir sewaktu waktu bisa terjadi roboh dan mengancam keselamatan warga. “Tidak adanya penyangga kawat sling baja sehingga tiang listrik itu tertarik kabel dan kondisinya menjadi miring,” kata Deden kepada Jurnal Bogor, Selasa (30/6).

Menurut dia, keberadaan tiang listrik tersebut jangan menunggu roboh, baru ada tindakan dari pihak terkait. “Bagian bawah tiang itu sudah terkikis air hujan. Keluhan warga ingin adanya perbaikan tiang listrik berkali kali sudah kami sampaikan ke pihak PLN, namun hingga sekarang belum ada tindak lanjutnya,” keluh Deden. Deden  berharap  pihak yang bertanggung jawab untuk segera memperbaikinya. “Jika bisa secepatnya diperbaiki agar semua warga bisa nyaman.” harapnya.

Sementara melalui sambungan teleponnya, Supervisor PLN unit Leuwiliang, Anom berjanji secepatnya akan dibenahi tiang listrik yang dikeluhkan warga. “Segera dikoordinasikan dengan petugas lapanga. Nanti disurvey dulu kemudian material apa yang akan dibutuhkan dan ditindak lanjut oleh bagian perawatan,” jelasnya.

** Arip Ekon

Cileungsi | Jurnal Inspirasi
Dukungan dari  warga dan tokoh masyarakat yang terus mengalir,  mendorong Jani Ginting SE, MM  bulat hati mengikuti pencalonan pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Cileungsi Kidul  Kecamatan Cileungsi  mendatang. “Saya maju untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa karena ada dukungan dari sebagian masyarakat Desa Cileungsi Kidul , termasuk para pemuda dan sejumlah tokoh,” kata Jani.

Selain itu, keikutsertaannya pria yang merupakan wartawan senior ini semakin mantap, setelah mendapatkan dukungan dari keluarganya. “Apabila diberi mandat oleh masyarakat Desa  Cileungsi Kidul  untuk  menjabat sebagai  kepala desa, saya akan berpegang teguh janji untuk mensejahterakan dan membangun Desa Cileungsi Kidul ,” ujarnya.

Jani yang juga merupakan praktisi humas dan marketing rumah sakit ini menambahkan, misinya kalau dipercaya  untuk  menjabat  menjadi kepala desa yaitu siap untuk  mensejahterakan masyarakat, menciptakan keterbukaan, dan keberpihakan kepada masyarakat. Dengan adanya kucuran dana yang sangat besar dari pemerintah pusat (kepada desa), saya akan terbuka dalam pengelolaan dana desa dan keberpihakan kepada masyarakat di semua golongan,” katanya.

lanjut Jani  didasari visi mewujudkan masyarakat Cileungsi Kidul yang berpancasialis dan wawasan lingkungan yang bersih. “Dan kalau saya terpilih nanti di Pilkades mendatang  saya akan benar-benar menjalankan roda pemerintahan  yang berpihak kepada masyarakat, karena saya (Kades)  yang  dipilih oleh warga  akan bertanggungjawab kepada masyarakat Desa Cileungsi Kidul,”  pungkasnya.

** Nay Nur’ain

Nanggung l Jurnal Inspirasi
Kepala Desa Hambaro, Firadaus memberikan penjelasan mengenai tanah yang berada di Kampung Cidudut, Desa Hambaro, Kecamatan Nanggung tepatnya tanah yang kini jadi lapangan sepak bola. Status tanah ini ramai diperbincangkan karena adanya saling klaim. Menurut Kades, di desa bukan lembaga kompeten untuk menguji alas hak kepemilikan tanah tetapi desa ini tempatnya musyawarah mencapai mupakat dan bisa diuji di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor.

“Desa ini tempatnya pelayanan administrasi, adapun untuk menguji alas hak itu BPN  sebagai lembaga yang berkompeten dalam bidang pertanahan,” kata Firdaus, Selasa (30/6).

Dia menjelaskan bahwa status tanah tersebut memang saat ini ada dua yang mengklaim. Di satu sisi diklaim oleh keluarganya alm Sopian Mahmud yang beralamat di Jakarta dengan alas hak yang tercatat di kantor desa terdapat dalam leter C desa termasuk SPPTnya. “Terus dari Alm Pak Sopian  hingga saat ini belum dijual ke  pihak perusahaan sebagaimana isu yang telah beredar di masyarakat. Hanya saja dari ahli waris keluarga alm Pak Sopian baru adanya proses jual beli dengan perusahaan, jadi tanah tersebut belum dijual,” tegas Firdaus.

Karena, tambah Firsdus ada yang mengatakan dari pihak Sopian Mahmud yang informasinya saat ini lagi proses jual beli dengan pihak perusahaan. Jadi, tegas Firdaus,  surat akta jual beli, SPPT termasuk surat lainnya dengan kepemilikam perusahaan belum diterbitkan karena tanah tersebut belum dijual .” Hanya saja pihak BPN baru memploting luas tanah tersebut,” tandasnya.

Di satu sisi, warga  masyakat mengklaim dengan dasar segel jual beli di tahun 1970, adapun dari alas hak ataupun dua hak tersebut masing masing punya kelemahan, warga masyarakat memiliki segel tetapi tidak dijelaskan secara spesifik baik itu nomor leter C desa dan nomor SPPTnya. “Luas tanahnya ini hanya tercatat batas batas tanah sama persil dikuatkan persil 23 kalau tidak  salah,” jelasnya.

Menurut Firdaus, adapun yang menjadi pertanyaan, dalam segel tersebut tidak ada tanda tangan pihak kedua. Sementara sepengetahuannya disegel itu harus menguatkan  kedua belah pihak antara pihak pertama dan kedua. “Pihak pertama tercatat atas nama sebagai penjual tanah, yaitu Ahmad Palak yang keduanya ada 2 orang masyarakat warga masyakatnya itu harus tercatat sebagai pembeli”.

“Ditambah dari pihak kedua tidak ada yang membubuhkan tandatangan, yang ada hanya  tercantum sebagai saksi-saksi saja, itu juga dipertanyakan keabsahannya dan harus diuji materi oleh pihak BPN,” kata Firadus.

Ia menegaskan, sampai saat ini pemerintah pihak desa juga belum membubuhkan tanda tangan dari proses peralihan tanah tersebut.” Jadi masih jelas  sebab akibat peralihannya ini belum ada dan tanah itu masih tercatat atas nama  Sopian Mahmud dan belum diover alihkan kepada siapapun,” tegasnya.

Klaim dari keluarga Sopian Mahmud itu dasarnya di leter C desa tercatat dan SPPTnya. “Maka itu berdasarkan hasil musyawarah dengan masyarakat kemarin dan diskusi pada waktu itu,  idealnya kita ini memusyawarahkan permasalahan harus mencari titik solusi yang terbaik,” jelasnya.

Apalagi dengan masalah sengketa tanah saat ini, kata Firdaus idealnya di satu sisi warga masyarakat tanah tersebut kebutuhananya untuk fasilitas umum, yaitu untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU). “Jadi harus dicarikan solusi seperti apa baiknya. Adapun masyarakat menuntut untuk menerbitkan surat SPPT dan surat lainya, berbicara SPPT atau PBB itukan bagian dari bukti pembayaran pajak bahwa tanah tersebut seharusnya milik individu jadi bukan bentuk untuk fasilitas umum.”

Sehingga kata dia, kalau tanah diperuntukannya untuk fasilitas umum seperti  TPU, masjid atau pun lainnya seperti mushola, tidak ada pajak  atau SPPT.

** Arip Ekon

Citeureup | Jurnal Inspirasi
Pemerintahan Desa Leuwinutug mengadakan Musyawarah Desa (Musdes) tahun 2020 untuk program pembangunan anggaran tahun 2021 di aula kantor Desa Leuwinutug, Kecamatan Citeureup, Selasa (30/06).  Kegiatan Musdes tersebut dihadiri oleh Sekcam Citeureup, Kasie Pemerintahan Kecamatan Citeureup, Babinsa dan Babinmas Desa Leuwinutug, Ketua BPD Desa Leuwinutug sebagai penyelenggara kegiatan, Kades Leuwinutug, RT/RW yang mewakili, Ketua Bumdes, Ketua Karang Taruna, Ketua Tagana dan Para Kader.

Dalam sambutannya, Kades Leuwinutug Deden Saiful Hamdi yang biasa disama Kang Denz memaparkan semua kegiatan yang akan dilaksanakan pada anggaran tahun 2020. “Saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin yang sudah menyempat diri untuk hadir dalam kegiatan Musdes kali ini, sesuai dengan surat edaran dari Kecamatan bahwa hari ini adalah jadwal Musdes untuk Desa Leuwinutug.”

“Karena masih dalam suasana Covid-19 maka yang biasanya kita menghadirkan seluruh RT/RW untuk hari ini hanya yang mewakili saja mengingat masih dalam suasana PSBB Proporsional, oleh karena itu saya harapkan untuk disampaikan apabila tidak ada yang hadir hari ini untuk hasil Musdesnya,” kata Kang Denz.

Dalam pemaparan itu dia menyampaikan beberapa kegiatan Desa Leuwinutug untuk anggaran 2020 dengan ada beberapa item yang harus diubah dalam segi pembangunan. “Mengingat kita diberikan hadiah Covid-19 jadi 30% anggaran harus dialihkan untuk kegiatan Covid-19.”

“Disini saya jelaskan kegiatan di tahun anggaran tahun 2020, pertama di Sub Bidang Kawasan Pemukiman yaitu Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan status belum terealisasi, KRL dengan status sedang dilaksanakan, Jumsih dengan status belum terealisasi, kedua Sub Bidang Pendidikan yaitu Pelatihan (LDK) dengan status belum terealisasi, pustaka dengan status belum terealisasi, beasiswa untuk warga yang tidak mampu dengan status belum terlaksana, PKBM dengan status sedang dilaksanakan, dan Rehabilitasi MD Arrofian dengan status belum terlaksana.”

“Ketiga sub bidang penanggulangan bencana darurat desa yaitu penanggulangan Covid-19 penyemprotan dan pembagian nasi box dengan status sudah terlaksana, keempat Bidang Kepemudaan dan Olahraga yaitu Operasional kegiatan karang taruna dengan status sedang dilaksanakan, kegiatan Pordes Desa Leuwinutug dengan status belum dilaksanakan karena PSBB, kelima Bidang Kebudayaan dan Keagamaan yaitu Penyelenggaraan PHBN dengan status belum terealisasi, penyelenggaranan PHBI dengan status sedang PSBB, pemeliharaan sarana prasarana peribadatan dengan status belum terealisasi.”

“Kegiatan pengajian bulanan desa dengan status sedang dilaksanakan dan tertunda karena PSBB, keenam Bidang Pembangunan Betonisasi jalan lingkungan 16 titik, masing-masing sepanjang 200 meter dengan status hanya terealisasi 1 titik di wilayah RT 004/002, dan Bidang Kesehatan,” jelas Kang Denz.

Lanjutnya, sebagai Kepala Desa dirinya sudah membuktikan kinerja dengan anggran yang transparan walaupun baru menjabat selama 2 tahun menjadi kepala desa. “Saya harapkan seluruh pihak pemerintahan desa, BPD, LPM, Posyandu, untuk bersinergi karena hasil dari kerja keras kita semua status Desa Leuwinutug dari berkembang kini menjadi mandiri, itu merupakan kemajuan yang perlu kita banggakan,” jelasnya.

Senada, Ketua BPD Desa Leuwinutug Cecep Badurrahman sebagai penyelenggaran kegiatan Musdes tersebut mengatakan bahwa hasil musyawarah desa kali ini seluruh jajaran RT, RW, Posyandu, Kader , Karang Taruna, Destana menyetujui untuk melanjutkan rencana kerja pembangunan yang tertunda akibat anggaran dialihkan untuk Covid-19.

“Kita sepakat akan melanjutkan program yang sudah pernah kita gagas di tahun 2019 yang tidak terealisasi di tahun 2020 ini karena anggaran perubahan dan harus dialihkan untuk Covid-19, oleh karena itu kita tetap akan melanjutkan program pembangunan yang tertunda di tahun anggaran 2021, harapan saya pandemi Covid-19 segera selesai agar apa yang kita programkan bisa berjalan dan terealisasi,” pungkas Cecep mengakhiri.

** Nay Nur’ain

Ciampea | Jurnal Inspirasi
Setelah didesak oleh Camat dan Kades, jalan rusak dan berlubang di Jalan Raya Ciampea pertigaan Warung Borong yang jadi penghubung antara Kecamatan Ciampea dan Rancabungur, akhirnya diperbaiki UPT Jalan dan Jembatan Ciampea.

Camat Ciampea pun langsung meninjau dan berterimakasih kepada pihak UPT Jalan dan Jembatan wilayah Ciampea yang sudah merespon jalan tersebut dan langsung diperbaiki dengan cara tambal sulam.

“Alhamdulillah sudah rapi langsung dikerjakan dengan cara tambal sulam yang bolong-bolong ditambal sekaligus rumput dibahu jalan dipotong dengan mesin pemotong rumput, ” Kata Camat Ciampea, Chaerudin Pelani kepada Jurnal Bogor, kemarin.

Menurut Kepala UPT Jalan dan Jembatan Wilayah Ciampea, Bondan, jalan rusak itu memang sudah dijadwalkan untuk diperbaiki pada Juli. Namun karena ada permintaan segera dari pihak kecamatan karena jalan itu penghubung antar kecamatan, pihaknya langsung memperbaiki. “Alhamdulillah sudah kita laksanakan pengerjaan sudah beberapa hari ini dengan panjang 3 + 300 km,”pungkasnya.

** Cepi Kurniawan

Cisarua | Jurnal Inspirasi
Sampah masih menjadi masalah di kawasan Puncak. Masalahnya, di wilayah Cisarua khususnya di lingkungan pasar, masih banyak warga yang membuang sampah ke sungai. Terlebih, sungai Cisarua yang melintasi ke pinggiran pasar kerap dimanfaaatkan untuk membuang sampah.

Bisa dilihat, di sepanjang aliran sungai Cisarua yang melintasi pasar kondisinya sangat kotor oleh tumpulan sampah. Bau busuk  yang menusuk hidung sangat mengganggu terhadap kenyamanan masyarakat atau pengunjung pasar.

“Hingga kini keberadaan sungai Cisarua terus menjadi tempat pembuangan sampah oleh sebagian masyarakat. Ini perlu adanya kesadaran bagi mereka yang suka sembunyi-sembunyi membuang sampah ke kali. Karena, sampah yang dibuang ke sungai tersebut akan menjadi malapetaka bagi masyarakat yang berada dihilir,” ujar Peri, warga Cisarua.

Tidak hanya sungai yang dijadikan tempat pembuangan sampah, melainkan jalan alternatif Cikopo Selatan juga menjadi tempat pembuangan sampah. Titik yang dinilai tidak ada rumah merupakan tempat yang menjadi target para pembuang sampah. Hal ini menjadikan pemandangan di sepanjang jalan tersebut menjadi kotor dengan onggokan sampah yang dibungkus oleh kantong kantong plastik.

Pengawas jalan Cikopo Selatan dari PUPR Unit Ciawi,  Maman Daud mengungkapkan, dirinya sangat menyayangkan kepada oknum pembuang sampah secara sembarangan itu. “Petugas dari PUPR Ciawi sering melakukan pembersihan sampah dipinggir jalan tersebut. Tetapi, setelah bersih sampah itu kembali ada. Kita meminta kepada orang orang yang suka membuang sampah sembarangan itu supaya berhenti. Karena, selain mengotori kondisi jalan juga sampah itu bisa menimbulkan bencana banjir dan mengganggu terhadap kesehatan,” tuturnya.

** Dadang. S