Gunungputri, Jurnal Inspirasi

Desa Bojongkulur, Kecamatan Gunungputri, kembali  terendam  lagi, banjir kedua di awal tahun 2020 ini disebabkan, air Sungai Cileungsi yang berhulu  di wilayah Kecamatan Sukamakmur dan Babakan Madang itu, debit airnya meluap.

“Banjir di Bojongkulur ini, karena Sungai Cileungsi, tak mampu lagi menampung debit air yang terus naik,  akibat di bagian hulu dan hilir diguyur hujan dengan intensitas tinggi sejak beberapa hari ini,” kata Ketua Komunitas Peduli Sungai Cileungsi – Cikeas (KP2C) Puarman, kepada Jurnal Bogor, Selasa (25/02).

Puarman menerangkan, selain menggenangi wilayah Bojongkulur, banjir luapan Sungai Cileungsi juga merendam sejumlah perumahan dan pemukiman di wilayah Kota Bekasi, seperti di Pondok Gede, Jati Rasa dan Bekasi Barat.

“Sungai Cileungsi ini setiap musim hujan memang airnya sering meluap dan menggenani pemukiman baik di Gunungputri maupun Kota Bekasi, salah satu sebabnya, kondisi Sungai Cileungsi yang makin menyempit dan dangkal,” ungkap Puarman.

Banjir kedua di awal tahun 2020 ini, kata Puarman, mulai menggenani pemukiman Selasa dini  hari. Air yang menggenani pemukiman rata-rata satu mata kaki orang dewasa hingga lutut. untuk wilayah Bojongkulur, banjir menggenani pemukiman warga di 6 RW “Selasa siang, genangan air sudah mulai surut, lumpur serta sampah yang masuk kerumah-rumah warga sudah dibersihkan,” katanya.

Meski air sudah surut, kata Puarman, tim KP2C dan unsur dari Resimen I Pasukan Pelopor Cikeas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor, tim dari Kecamatan Gunungputri, Polsek dan Koramil serta  Pemerintah Desa Bojongkulur masih siaga.

“Musim hujan kan belum ada tanda berakhir, tim terus siaga, sebagai langkah antisipasi, di mana ketika air Sungai Cileungsi meluap lagi, kami bisa cepat informasikan kepada warga,” katanya.

Waduk Solusi Permanen

Banjir yang acap kali menggenani wilayah Bojongkulur dan Kota Bekasi, bakal segera ditangani pemerintah pusat dengan rencana membangun Waduk Naraogong, di wilayah Kecamatan Sukamakmur.

Waduk tersebut berfungsi menampung air Sungai Cileungsi, ketika debitnya naik di musim hujan. “Banjir tahunan yang selalu menggenangi ratusan rumah di sebagai wilayah Desa Bojongkulur serta Kota Bekasi itu perlu diatasi secara permanen, sebab jika tidak, tiap musim penghujan datang, banjir akan terus melanda,” kata dua Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, Mochamad Ikhsan, meninjau dampak banjir akibat Sungai Cileungsi.

Banjir di awal tahun 2020 itu, kata politisi PKS yang tinggal di Kecamatan Gunungputri itu membuka mata hati semua pengambil kebijakan, tak hanya di Kabupaten Bogor saja, sebagai pemilik wilayah, tapi Jawa Barat dan pemerintah pusat.

“Alhamdulillah, para pengambil kebijakan di pemerintah pusat sudah merancang beberapa rencana, untuk mengatasi agar aliran dua Sungai Cileungsi dan Cikeas, tak lagi meluap, ketika debitnya naik di musim hujan. Ini langkah nyata, kami (DPRD-red) Jabar pun siap membantu dengan menyampaikan usulan rencana itu ke DPR – RI,” katanya.

Aleg yang tinggal di Desa Bojongkulur itu lebih lanjut mengatakan, solusi pencegahan banjir tahunan di Bojongkulur, dalam tahap pematangan program.

“Besok (hari ini-red), Komisi IV DPRD Jabar dan  Komisi V DPR- RI bersama Gubernur Jawa Barat dan Banten serta Kementrian PUPR, dan beberapa pihak terkait akan rapat membahas masalah banjir dan penanganannya,” tuturnya.

Sambil menunggu solusi jangka panjang, Ichsan meminta, Pemerintah Kabupaten Bogor melakukan sejumlah langkah preventif, misalnya menata kembali bangunan yang berdiri di sepanjang bantaran sungai serta penanganan sampah.

“Keberadaan bangunan di bantaran sungai dan sampah yang dibuang, ikut menghambat jalannya air Sungai Cileungsi. Ini menjadi tugas Pemerintah Kabupaten Bogor,” tutupnya.

Mochamad Yusuf

Caringin, Jurnal Inspirasi

Adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penataan Bangunan wilayah II Ciawi yang nyambi menjadi makelar perizinan Coffe Resind, di Kampung Pabaton, Desa Pancawati, Kecamatan Caringin, disesalkan anggota DPRD Kabupaten Bogor, Heri Aristandi. Politisi Partai Gerindra yang berangkat dari daerah pemilihan (Dapil) III itu pun meminta Bupati Bogor, segera memberikan sanksi tegas kepada pengawas tata bangunan wilayah Caringin tersebut.

Heri mengungkapkan, sanksi tegas harus diberikan bupati kepada ASN itu, karena sudah melenceng dari tugas dan fungsinya sebagai pegawai negeri. Terlebih, ASN tersebut bekerja di UPT yang membidangi bangunan.  “Biar ada efek jera, sanksi tegas harus diberikan bupati,” tegasnya saat di konfirmasi melalui telepon selulernya.

Menurutnya, semua pegawai negeri sudah memiliki tugasnya masing-masing, sesuai tempat dimana ASN itu bekerja. Karena, dalam melaksanakan tugasnya ASN sudah diatur didalam Undang-undang (UU) RI Nomor 5 Tahun 2014.  “Tidak boleh ASN jadi makelar izin. Kecuali kalau dalam melaksanakan tugasnya, mengarahkan agar pelaku usaha di Kabupaten Bogor yang tidak punya izin untuk mengurus legalitasnya tanpa harus jadi makelar,” papar anggota dewan yang duduk di Komisi I tersebut.

Ketua Fraksi Partai Gerindra itu juga mengimbau agar para pengusaha yang akan membuka usahanya di wilayah Kabupaten Bogor untuk mentaati aturan.  “Apabila yang mau berinvestasi di Kabupaten Bogor, urus dulu perizinannya langsung ke dinas terkait,” jelas Heri.

Sementara, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Usep Supratman mengatakan pihaknya akan memanggil pengusaha Coffe Resind yang keberadaan tempat usahanya belum memiliki izin.  “Saya akan panggil pengusaha Coffe Resind,” tukasnya.

Dede Suhendar

Bogor, Jurnal Inspirasi

Keluarga Masyarakat Peduli Bogor (KMPB) menggelar aksi unjuk rasa didepan pintu masuk Plaza Balaikota Bogor, Selasa (25/2), menuntut Pemkot Bogor melakukan pemeriksaan kepada perangkat kerja pada Badan Pengelolaaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bogor yang dinilai ‘ngawur’.  

Dikatakan Ikromi Yozy, Koordinator Aksi dan sebagai anggota Presidium KMPB, ke-ngawuran pengelolaan aset pada tahun 2017 terulang kembali pada tahun 2018 dan disinyalir 2019 kemungkinan terjadi lagi. Hasil riset dan pengolahan data yang didapat tercatat ada delapan poin yang dianggap ngawur yang dilakukan BPKAD) Kota Bogor.

“Aksi ini kami lakukan berdasarkan atas data yang kami olah dari berbagai sumber dan juga pantauan dilapangan. Dan ada sekitar delapan poin yang kita catat yang kami anggap ini merupakan ke’Ngawuran’ kinerja BPKAD Kota Bogor selama tahun 2017 lalu yang terulang kembali ditahun 2018,” tegasnya dalam aksinya.

Selain itu Romi sapaan akrabnya menyatakan, BPKAD selaku pengemban Amanah dalam pengelolaan aset Daerah kami nilai ” Gagal” Dalam menjalankan amanahnya. “Tidak dapat dibayangkan apabila APBD Kota Bogor  dikeluarkan setiap tahun untuk pengadaan aset yang kemudian tidak terurus dan rawan akan hilang ditelan “angin”, jika pengelolaan aset BPKAD masih seperti ini,” lanjutnya.

Tentunya kerugian yang sangat besar. Anggaran ini harusnya dapat disalurkan untuk dana yang lebih bermanfaat seperti pendidikan kesehatan dan lainnya. Benar-benar “Bocor”.

Dalam aksinya KMPB menuntut kepada Pemkot Bogor, untuk mencari tahu keberadaan aset tersebut, kalau memang hilang atau digelapkan harus dipertanggungjawabkan sesuai peraturan undang-undang yang berlaku. 

Membuat dokumen Berita Acara Serah Terima. Dalam waktu 2×24 jam Point 1 dan 2 untuk di publikasikan baik di media pemerintah kota atau pun media swasta cetak maupun online sebagai informasi kepada masyarakat.

Mengevaluasi kinerja Penyelenggara Sensus Barang Milik Daerah sebagaimana amanah PERWALI  Kota Bogor Nomor 58 tahun 2018. Dalam hal ini, Sekretaris Daerah (Sekda) bertanggungjawab mengawal penuh sebagaimana amanah PERDA Kota Bogor nomor 2 tahun 2018 tentang pengelolaan Barang Milik Daerah.

Terakhir, Walikota dan sekda untuk mereformasi perangkat kerja pada BPKAD, sekaligus menugaskan penegak hukum untuk memanggil dan memeriksa perangkat BPKAD Kota Bogor. Apabila terjadi kelalaian atau kesengajaan yang merugikan keuangan daerah untuk di proses secara hukum. Handy Mehonk | *

Poin yang Dinilai Ngawur:

A.            Bahwa terdapat sejumlah aset peralatan dan mesin kendaraan yang bernilai RP. 9.843.869.147.32 tidak diketahui keberadaannya. Kemungkinan hilang atau digelapkan.

B.            Bahwa masih terdapat OPD yang belum membuat BAST (berita acara serah terima) barang dengan pemegang BMD. Kemungkinan rawan disalah gunakan.

C.            Bahwa BPKAD berjalan tanpa administrasi yang jelas.

D.            Bahwa BPKAD berdalih tidak mengetahui pengguna barang.

E.            Bahwa BPKAD mengeluhkan kekurangan SDM.

F.            Bahwa sampai detik ini BPKAD belum juga mengetahui keberadaan aset yang diduga hilang. Ini acuh atau malas?

G.           Bahwa aksi kali ini kami fokus pada Barang Milik Daerah dalam bentuk alat dan kendaraan Bermotor, permasalahan lainnya akan kami kawal dalam aksi selanjutnya.

Hambalang, Jurnal Inspirasi

Mantan Panglima TNI  Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo yang juga merupakan Pembina Utama Persikabo 1973, mengunjungi mes baru pemain di Komplek Pusat Pemeliharaan Misi Perdamaian (PPMP), Hambalang, Kabupaten Bogor, Selasa (25/2).

Dalam kunjungan tersebut Gatot bertemu dengan jajaran pelatih dan para pemain Persikabo 1973, dalam kesempatannya Gatot mengutarakan targetnya bagi jajaran pelatih dan pemain.

“Saya ingin kami juara di musim baru ini, saya minta semua pemain dan pelatih harus berfikir positif untuk mencapai target juara bagaimanapun caranya, namun tetap harus menjunjung tinggi nilai sportipitas, maka dari itu persiapan tim sangatlah penting untuk mengarungi musim baru,” ungkapnya.

Lebih jauh Gatot mengatakan, pertandingan perdana yang akan di gelar, Senin (2/3) mendatang akan menjadi poin pentinng bagi timnya.

“Pertandingan perdana ini akan menjadi pertandingan penting, saya berpesan kepada para pemain untuk menjaga kesehatan, berlatih keras dan kerjasama tim yang harus diutamnakan,” ungkapnya.

Gatot meyakini bahwa pemain Persikabo 1973 sudah lebih baik dari musim kemarin. “kami sudah mengevaluasi bahwa pemain lapis kedua lemah, begitu tim kita digunakan untuk TNI dan Timnas, maka pemain kita habis. Ini yang kita evaluasi sehingga lapis pertama dan kedua harus seimbang,” ujarnya.

Gatot juga mengaku bangga, karena timnya saat ini merupakan bagian dari Persikabo milik masyarakat Kabuoaten Bogor. “Kami berharap sekarang ini besar atau tidaknya tergantung masyarakat Kabuoaten Bogor, kita menyiapkan semuanya untuk masyarakat Kabupaten Bogor. Maka, mari sama-sama kita mencintai agar tim bermain mati-matian untuk Kabupaten Bogor,” pungkasnya.

Gita Purnama

Jakarta, Jurnal Inspirasi

Dinamika politik yang tidak stabil bukan hanya dirasakan oleh Malaysia setelah Tun Dr Mahathir Mohamad menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Perdana Menteri. Kini negara tetangga Indonesia lainnya, Timor Leste juga tengah dilanda persoalan serupa. Perdana Menteri Timor Leste, Taur Matan Ruak mengaku telah mengirimkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Francisco Gutteres pada Selasa (25/2).

Pengunduran diri ini diputuskan oleh Ruak di tengah ketidakstabilan politik akibat runtuhnya koalisi pemerintah. Di mana Partai Kongres Nasional Rekonstruksi Timor (CNTR) yang didirikan oleh mantan Presiden Xanana Gusmao menarik dukungannya. Alhasil, Ruak berulang kali gagal mendapatkan pengesahan anggaran 2020 karena tidak mendapatkan suara mayoritas. “Saya telah mengirim surat (pengunduran diri) kepada presiden,” ujar Ruak seperti yang dimuat Channel News Asia.

Kendati begitu, Ruak mengatakan siap untuk menjabat sampai pengunduran dirinya diterima presiden.

Sejak terpilih pada pemilihan Mei 2008, Ruak mendapatkan dukungan dari koalisi tiga partai. Termasuk Aliansi Perubahan (AMP) dan CNTR. Sebelumnya pada Sabtu (22/2), Gusmao mengumumkan koalisi baru bersama enam partai. Ia mengaku tengah mempersiapkan pemerintahan baru, tanpa Ruak.

sayYEV