Jakarta | Jurnal Inspirasi Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) berpolemik, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di DPR mencopot Rieke Diah Pitalokadari kursi Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR. Hal tersebut dibenarkan oleh anggota Baleg Fraksi PDIPHendrawan Supratikno. “Betul, saya dapat informasi itu dari Baleg,” kata Hendrawan, Rabu (8/7).
Namun, ia mengaku tak mengetahui alasan pencopotan Rieke dari posisi pimpinan Baleg. Posisi tersebut nantinya akan diisi oleh Muhammad Nurdin yang saat ini merupakan anggota Komisi III DPR. “Ya betul, tinggal penetapannya di Baleg,” ujar Hendrawan.
Berdasarkan informasi yang beredar, pencopotan Rieke berkaitan dengan RUU HIP. Ia diketahui juga merupakan Ketua Panitia Kerja (Panja) pembahasan RUU tersebut. Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi PDIP DPR Bambang Wuryanto belum memberikan penjelasan terkait pencopotan Rieke. Namun surat penggantian atas Rieke ini pun telah diterima oleh pimpinan Baleg DPR yang lain.
“Ya infonya tembusan surat sudah diterima Sekretariat Baleg,” kata Wakil Ketua Baleg Achmad Baidowi, Rabu (8/7). Pria yang kerap disapa Awiek itu mengaku belum melihat secara rinci surat penggantian Rieke. Namun, berdasarkan informasi yang diterima, ia membenarkan bahwa posisi Rieke diganti oleh M Nurdin. “Informasinya begitu, dan itu merupakan hak PDIP. Pak Nurdin periode lalu juga di Baleg,” kata Politikus PPP itu.
Bogor | Jurnal Inspirasi Satu unit bus milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) bernomor polisi B 7047 IQ lepas kendali dan menabrak sejumlah kendaraan di Jalan Veteran, Kecamatan Bogor Tengah atau tepatnya di depan Toko Terang pada Rabu (8/7) pukul 17.41 WIB.
Akibatnya, satu unit angkutan kota (angkot), satu mobil
pribadi dan satu sepeda motor dihantam oleh bus tersebut, dan seorang
pengendara motor dilarikan ke rumah sakit lantaran mengalami luka-luka.
Salah seorang saksi mata, Subari (25) mengatakan bahwa
kecelakaan beruntun tersebut bermula saat bus yang berisi karyawan itu melaju
dari arah Jembatan Merah menuju Panaragan. Namun, setibanya di lokasi, bus
hilang kendali karena diduga mengalami rem blong.
“Bus nabrak dua mobil dan satu motor yang ada di
depannya. Sepertinya rem blong, bus nabrak angkot, Yaris dan motor,”
ujarnya kepada wartawan. Kata dia, seorang pengendara sepeda motor yang belum
diketahui identitasnya mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit.
“Seorang yang bawa kotor kakinya luka. Nggak tahu patah apa tidak,”
ungkapnya.
Sementara itu, Paur Humas Polresta Bogor Kota Ipda Desty Irianti membenarkan adanya kecelakaan tersebut. Kini, Unit Laka Lantas masih melakukan penyelidikan. “Masih didalami penyebab kecelakaannya. Ada satu korban luka, sekarang sedang ditangani petugas medis,” tandasnya.
Cibungbulang | Jurnal Inspirasi Sebanyak 50 kepala Desa dari empat kecamatan mengikuti monitoring pembinaan dan penyelenggaraan pembangunan yang bersumber dari dana desa. Bahkan, Apdesi Kabupaten Bogor bekerjsama dengan kejaksaan sebagai pengawasan penggunaannya agar tidak ada penyelewangan.
“Kalau kegiatan ini berkaitan penyaluran bantuan
langsung dari dana desa sebesar 40 persen tahap kedua, dan semoga di 4
kecamatan tak ada masalah ketika pengunaan anggarannya,” kata Ketua Tim 5
DPMD Kabupaten Bogor Ike Selviany, kemarin.
Bahkan, ia menjelaskan, pihaknya pun terus mengingkatkan
ke semua kepala desa jangan sampai ada kesalahan dan menghimbau ada dukungan
masyarakat sekitar ketika penggunaaan anggaran secara transparan.
Ia menjelaskan, ini sifatnya pembinaan belum sampai ke
pemeriksaan dan ketika ada kegiatan reguler ada tim lagi, dan hanya membina dan
menerima laporan.
“Intinya pada saat desa melaksanakan kegiatan sudah
jelas dan tak ada kesalahan. Kita akan pantau ke desa juga, sejauh ini berharap
bisa baik-baik saja, dan mampu bekerja sesuai tugasnya. Kalau ada informasi
langsung ditindaklanjutinya,” tegasnya
Ia melanjutkan saat pandemi pihak desa silakan
memanfaatkan dana desa untuk penanganan Covid-19. Namun jika memang di desa
tersebut sudah lepas dari Covid untuk penggunaan anggaran pembangunan tak
masalah atau pun sebaliknya. Namun harus dengan laporan yang bisa dipertanggung
jawabkan nanti.
“Intinya semua dari pusat, selama dibutuhkan untuk
pandemi bisa leluasa, dan ketika sudah tertangani bisa dialihkan kembali sesuai
kebutuhan dilingkungan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Apdesi Kecamatan Cibungbulang Subhan
mengaku, dengan adanya monitoring dan pembinaan dari kejaksaan, salah satu ide
dengan tujuan agar berbagai kegiatan bisa terkontrol dengan baik.
“Justru dengan adanya ini bisa memantau kondisi kebijakan di lapangan tingkat desa, makanya kita bekerjasama dengan kejaksaan. Supaya ketika melaksanakan kegiatan bisa lebih terstruktur dan transparan,” pungkasnya.
Cibungbulang | Jurnal Inspirasi Camat Cibungbulang Yudi Nurjaman selama bertugas di Kecamatan Cibungbulang mengaku baru mengetahui ada warganya yang menderita sakit parah yang cukup menyita perhatian. Warga tersebut Nila Sari (35) yang tinggal di Kampung Gandarasa, RT 01 RW 09, Desa Situ Udik, Kecamatan Cibungbulang yang saat ini sedang dilakukan perawatan di RSUD Leuwiliang setelah ramai karena saat itu dikunjungi Anggota DPRD Kabupaten Bogor.
“Saya baru tahu sekarang ada warga Desa Situ Udik
yang menderita penyakit parah, saya baru tahu Sebelum gak tahu,”kata Camat
Cibungbulang Yudi Nurjaman kepada Jurnal Bogor, kemarin.
Lebih lanjut Yudi mengatakan, setelah mendapatkan laporan
dari Ketua RT setempat dan pihak desa, memang Nila Sari itu sudah menderita
penyakit sejak lama, namun kata Yudi itu bukan gizi buruk, melainkan ada
kelainan sejak kecil.
“Bukan gizi buruk kan usianya juga udah dewasa, itu
memang sejak kecil, mungkin pihak RT setempat bukanya gak tahu tahu dan itu
sudah dilakukan pemeriksaan juga oleh pihak puskesmas setempat dan memang untuk
parahnya sejak dua bulan terakhir dari informasi pihak desa, saya sebelumnya
gak tahu,” kata Camat.
Sementara untuk bantuan sosial karena dampak Covid-19
pihak desa pun diakui Camat sudah memberikan. “Menurut pemerintah desa udah
katanya diberikan bantuan bansos dari Bupati dan sekarang juga pasien sudah di
RSUD Leuwiliang,” katanya.
Sebelumnya, rombongan DPRD Kabupaten Bogor yang langsung
dipimpin oleh Ketuanya, Rudy Susmanto yang didampingi Wakil Ketua DPRD, Agus
Salim dan beberapa anggota DPRD Lainnya yaitu Sastra Winara, Aan Triana Al
Muharom, Permadi Dalung, Daen Nuhdiana dan Ruhiyat Sujana pada Senin (6/7)
mengunjungi RSUD Leuwiliang untuk melihat kondisi Nila Sari. Namun menurut
pihak rumah sakit pasien statusnya PDP akhirnya belum bisa dilihat.
“Maksud kedatangan saya dan teman-teman hadir ke RSUD
Leuwiliang hari ini tujuan utamanya adalah menjenguk salah satu warga Kabupaten
Bogor bernama Ibu Nila yang menurut informasi dirawat di RSUD Leuwiliang ini
karena informasi alami gizi buruk, tapi setelah mendengar hasil analisa medis
dari dokter disini bahwa pasien tidak bisa dijenguk dulu karena butuh istirahat
dan statusnya PDP sehingga sedang menjalani isolasi,”ungkap Rudy.
Terkait banyaknya permasalahan kesehatan di wilayah
Kabupaten Bogor yang jumlahnya cukup banyak dan tersebar di hampir semua
wilayah, Rudy meminta agar Pemerintah di semua tingkatan dan warga untuk
bersama-sama memberikan perhatian terhadap keadaan di lingkungan masing-masing.
“Wilayah Kabupaten Bogor kan luas, semua pihak harus
gotong-royong, saling perhatian dan membina hubungan baik dengan sesama agar
setiap permasalahan yang terjadi di semua wilayah bisa ditangani segera, jika
terjadi masalah segera beritahu Pemerintah Desa, Kecamatan atau Dinas terkait,
DPRD juga akan terus memberikan perhatian khusus terhadap masalah-masalah
seperti ini agar semakin hari kasus-kasus seperti ini bisa kita tekan dengan
kepedulian dan perhatian kita semua,”pungkasnya.
Nanggung l Jurnal Inspirasi Dinas Pemerdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan Kejaksaan Negeri Cibinong menggelar monitoring dan pembinaan para kepala desa yang meliputi empat Kecamatan, yakni Kecamatan Nanggung, Sukajaya, Leuwisadeng serta Kecamatan Leuwiliang. Acara berlangsung di Gor Kecamatan Nanggung, Rabu (8/7).
Pihak Kejaksaan Negeri Cibinong Bagian Perdata Tata Usaha
Negara Rusli putra Aji mengatakan, untuk para kepala desa dalam pelaksana bantuan
Dana Desa harus benar-benar tersalurkan dan sesuai dengan ketentuan aturan yang
berlaku.
Menurutnya, pihaknya mendampingi dana pemerintah agar jangan sampai pelaksanaannya itu melanggar aturan.
“Upaya ini agar tidak melanggar dari ketentuan sehingga uang negara itu
tidak sesuai. Karena kenapa, kalau tidak
sesuai aturan, itu jelas ada unsur pidananya,” jelasnya.
Rusli juga memaparkan, kalau pelanggaran dari kepala desa
itu ternyata terbukti jelas, akan ada tindak pidananya. “Tetapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk
memberikan arahan dan pemahaman supaya mereka jangan sampai terjadi dan
terjebak ke masalah hokum,” urainya.
“Ini kan anggaran dari pusat turun ke desa kenapa
kita turun juga kesini, karena kita ingin melihat secara langsung bagaimana
proses terjadinya. Kami berpesan kepada seluruh kepala desa yang hadir,
laksanakanlah tugas ini dengan sebaik-baiknya jangan menyimpang dari
aturan,” pesannya.
Sementara pihak DPMD, Tika menyatakan, sebelum adanya
musibah wabah Covid-19, awalnya akan
melaksanakn pembinaan dan monitoring terhadap 273 kepala desa yang baru dilantik.
“Seharunya para kepala desa yang baru dilantik mendapat pembinaan, karena
memang hari itu tidak diperbolehkan jadi
dibatalkan semuanya karena ada Covid- 19,” terangnya.
Dia melanjutkan, intinya mengajak semua pihak untuk sama-sama
mengawasi. “Kita berikan pemahaman terutama Kejaksaan turun kesini seiring
adanya perintah dari Kejaksaan Agung untuk memberikan pemahaman dan juga
pembinaan terkait untuk mengawal penggunaan Dana Desa tahun 2020, untuk BLT dan
Covid-19 agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” kata dia.
“Dari Kejagung itu ada perintah ke seluruh kejaksaan
negeri di kabupaten/kota untuk mengawal penggunaan Dana Desa tahun 2020 untuk
BLT dan Covid-19. Walaupun tidak menutup kemungkinan dibawah ada permasalahan,
kita dan kejaksaan itu ingin tau permasalahannya, ada dimana, bagaimana
memecahkannya, beragam permasalahan nanti kita bisa mendeteksi sejak awal,
seperti apa dan harus bagaimana menyikapinya,” katanya.
Terakhir Camat Nanggung Ae saepullah mengucapkan banyak
terimakasi dalam perannya dibantu oleh Kejaksaan maupun DPMD. Pihaknya sangat
terbantu dengan hadirnya tim monitoring tingkat Kabupaten Bogor dalam hal ini Kejaksaan maupun DPMD. “Karena memang
Covid- 19 ini, BLT mengalami pergeseran anggaran yang dilakukan oleh pemerintah.
Saat saat kondisi yang cukup rawan sehingga perlu ada pengawasan, alhamdulillah
sudah dilakukan, baik tinggkat kabupaten maupun kecamatan,” jelas Camat.
Ae berharap bisa melaksanakan tugas sesuai dengan aturan
agar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bisa menerima sesuai dengan porsinya.
Kumuh dan Rusak Berat, Setiap Tahunnya Siswa Mengalami Penurunan
Nanggung l Jurnal Inspirasi
Bangunan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Hambaro 03 yang berlokasi di Kampung Jeruk, RT 04 RW 03, Desa Sukaluyu, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor kondisinya miris. Sekolah ini terkesan tidak terawat dan tampak kumuh dengan kondisi rusak berat.
Pantauan Jurnal Bogor saat di lokasi, ruangan sekolah
digenangi air hujan akibat atap genteng yang sudah bocor. Meja dan kursi
yang biasa digunakan belajar para siswa tidak tertata rapi dan terlihat
berantakan seperti gedung tua yang tidak ada penghuninya.
Bahkan salah satu bangunan ruangan sekolah sudah jebol,
ditambah rumput di area sekolah mulai tumbuh tinggi. Cat juga mulai memudar,
serta pintu ruangan kelas yang mulai rusak dan kedua toilet tanpa pintu
satu pun. Suasana begitu hening yang terdengar hanya percikan air yang menetes.
Anggota BPD Desa Sukaluyu, Budiansyah menyayangkan kondisi
bangunan sekolah SDN Hambaro 03 yang sudah mengalami kerusakan cukup
berat. Namun, hingga ini Pemkab Bogor belum juga melakukan pembangunan. “Setahu
kami pada tahun 2017 minat warga yang sekolah disini cukup banyak karena
mencakup warga di wilayah dua kampong,” kata dia kepada Jurnal Bogor, Rabu
(8/7).
“Namun belakangan ini, minat warga untuk sekolah di SDN ini semakin berkurang lantaran warga tidak tertarik melihat kondisi sekolah yang seperti bangunan rumah tidak layah huni,” kata Budiansyah.
Menurutnya, sebelum adanya wabah virus Corona keadaan
sekolah sudah terlihat kumuh dan terkesan tak terurus.” Padahal kalau dari
usianya gedung sekolah ini pernah dibangun beberapa tahun lalu, entah kenapa
bangunan cepat sekali rusaknya,” kata dia.
“Kami minta pihak terkait, hal ini Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor untuk segera memperhatikan untuk membangun gedung sekolah SDN
Hambaro 03. Termasuk kualitas tenaga pengajar pun harus lebih ditingkatkan,”
pintanya.
Gedung sekolah itu, sebanyak 4 ruangan berikut kantor. Tampak
di beberapa titik bagian plafon gedung sudah rusak dan berlubang, akibat bocor
saat hujan.
Kepala sekolah, SDN Hambaro 03, melalui pesan
singkatnya yang diterima Jurnal Bogor, Jumadi membenarkan keadaan sekolah yang
sudah mengalami kerusakan cukup berat dan berdampak setiap tahunnya siswa yang
belajar di sekolahnya mengalami penurunan.
“Semenjak kami disini dari tahun 2013 siswa 80
murid, namun sekarang jumlah siswanya semakin berkurang tersisa hanya 40
murid. Alasan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya lantaran kondisi bangunan
sekolah tidak memadai,” jelasnya.
Meski begitu, ujar Jumadi, kondisi gedung sekolah yang
jauh dari kata layak terpaksa masih digunakan untuk melangsungkan Kegiatan
Belajar Mengajar (KBM). ” Bahkan KBM pun mulai dari siswa kelas 1,
hingga kelas 6 disekat-sekat menggunakan 3 ruangan dengan cara digabung,”
jelasnya.
Dia mengaku, sering kali mengajukan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, namun informasinya tahun ini direncanakan gedung sekolah tersebut akan segera dibangun.” Masyarakat juga sangat mendukung harapan kami gedung sekolah ini bisa dibangun dengan layak,” harapnya.
Cisarua | Jurnal Inspirasi Sudah berjalan empat bulan pandemi virus Corona (Covid-19) melanda Kabupaten Bogor, Kecamatan Cisarua dan Megamendung sempat menjadi zona merah akibat virus mematikan itu. Akhirnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bogor, terus melakukan pemantauan secara intensif ke dua kecamatan yang berada di kawasan wisata tersebut itu.
Langkah terakhir yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jabar dan
Kabupaten Bogor, akhir pekan lalu melakukan rapid test di pasar tradisional
Cisarua. Para pedagang saat itu menjadi target tim medis. Sedangjan dampak dari
pandemi ini, rencana pembangun yang seharusnya dilakukan di setiap desa yang
ada di dua kecamatan ini menjadi terhambat.
Dana Desa yang merupakan anggaran untuk pembangunan
infrastruktur hingga kini masih dialokasikan untuk penanganan Covid-19. Seperti
yang dikatakan Kepala Desa Sukamanah, Kecamatan Megamendung, Ismail. Pencegahan
penularan virus Corona masih tetap hal yang paling penting dilakukan di wilayahnya.
“Anggaran DD tahap kedua masih tetap untuk
penanganan virus Corona. Mengingat, keselamatan dan kesehatan masyarakat itu
sangat penting. Dengan demikian, anggaran untuk pembangunan akan terus
dipergunakan untuk penangan Covid-19 sesuai instruksi pemerintah pusat,”
ujat Ismail.
Ditempat terpisah, Kepala Desa Leuwimalang, Yayan Nuryana
menambahkan, “Wilayah Leuwimalang merupakan titik atau pusat wisatawan
datang ke sini. Dengan demikian pengamanan melalui protokol kesehatan yang
diharuskan tetap kita laksanakan. Mulai dari pelayanan di kantor desa hingga
kepada tempat-tempat usaha yang ada disini. Dan kita pemerintahan desa sudah
mendistribusikan bantuan kepada masyarakat dengan menggunakan anggaran
DD,” ungkapnya.
Sementara itu, meskipun pemerintah belum menormalkan situasi,
aktivitas di wilayah Puncak sudah berjalan normal. Sepanjang jalan raya Puncak
kembali dilanda kemacetan oleh antrian kendaraan yang didominasi warga DKI.
Cileungsi | Jurnal Inspirasi Organisasi para istri Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut atau yang akrab disebut Jalasenastri, memperingati HUTnya dengan berbagi sembako kepada masyarakat di 3 titik lokasi kecamatan di Kabupaten Bogor, Rabu (8/7). Rombongan pengurus pusat Jalasenastri yang dipimpin oleh Veronica Yodomargono sebagai ketua umum, tiba di Balai Kesehatan, Perumahan TNI AL Desa Pasir Angin, Kecamatan Cileungsi yang disambut hangat oleh sepasang dokter cilik.
Kegiatan diawali dengan melepaskan pasukan penyemprotan
disinfektan, melihat lokasi rumah sakit darurat Covid-19, pemeriksaan kesehatan
rapid test, penanaman pohon durian Musang King, penyerahan bantuan APD,
wastafel, susu dan vitamin bayi, bibit sayuran, serta sembako kepada masyarakat
Desa Pasir Angin.
Dalam wawancaranya dengan awak media, Ketum Jalasenastri
mengatakan bahwa kegiatan ini memang sudah direncanakan mengingat kondisi saat
ini ekonomi masyarakat sangat sulit maka pihaknya memberikan bingkisan berupa
sembako dan nasi bungkus untuk masyarakat Desa Pasir Angin.
“Antusias masyarakat sangat luar biasa, dimana yang
kami targetkan ada 250 warga yang ikut rapid test dan pembagian sembako
ternyata melebihi yang sudah disediakan, sekarang sudah hampir 290 warga dan
itu bisa saja bertambah,” ucap Veronica Yudomargono.
Ia melanjutkan, kegiatan Jalasenastri membagikan sembako
di 3 titik lokasi yakni Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Desa Pasir
Angin, Kecamatan Cileungsi dan terakhir di Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol.
“Harapan saya masyarakat peduli dan sadar akan
kesehatan, mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah,
hingga besar harapan saya dengan kegiatan bakti sosial ini warga sekitar Pasir
Angin tidak ada lagi yang terdampak dari Covid-19, yang kita harapkan kita
semua sehat dan yang hadir disini serta mengikuti tes rapid hari ini hasilnya negative,”
kata dia.
Di tempat yang sama, Mayor Laut Kesehatan Wanita Dr. Diah
Vinianti, spesialis dokter penerbangan, Kasie Dukes Diskes Lamtamal III Jakarta
mengatakan bahwa kegiatan bakti sosial non bencana alam kali ini diadakan
sekaligus untuk memperingati HUT Jalasenastri yang ke-74. Adapun kegiatan
berupa pembagian sembako dan rapid tes kesehatan untuk warga sekitar Desa Pasir
Angin.
“Sumbangan rapid test ini berasal dari ibu Kasal,
dengan target 250 tapi pendaftar sudah mencapai 290an, untuk pendaftaran
sendiri sudah kita mulai dari 2 minggu sebelum kegiatan ini dilaksanakan,
sampai tadi malam tercatat 290. Sampai detik ini belum ada hasil yang reaktif
semuanya negatif. Tapi bila memang nanti ada hasil yang reaktif sudah kita
sediakan fasilitas dan kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten
Bogor, Puskesmas Pasir Angin, yang sudah kita siapkan untuk Swab, sementara
untuk saat ini belum ada yang berlanjut untuk dilakukan Swab,” jelas Dr.
Vini.
Ia melanjutkan, adapun jika nanti ada masyarakat yang reaktif dan harus dilakukan Swab maka pihaknya telah menyiapkan tempat untuk isolasi disini, yaitu rumah sakit darurat Covid-19. “Sampai menunggu hasil Swab keluar untuk masyarakat yang hari ini dinyatakan reaktif. Tapi kita semua berharap jika semua masyarakat yang saat ini ikut rapid test hasilnya negatif dan dinyatakan sehat,” katanya.
Solo | Jurnal Inspirasi Tenaga medis di Kota Solo kecewa dengan insentif penanganan Covid-19 yang tak kunjung cair. Salah satu pegawai rumah sakit membeberkan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Solo, Siti Wahyuningsih sudah menanyakan soal insentif bagi tenaga medis yang menangani pasien Covid-19. Namun Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto, malah enggan membahas masalah tersebut. “Kita tidak usah membahas itu,” demikian kata Terawan, menurut sumber yang enggan disebut namanya itu dikutip dari CNN, Rabu (8/7).
Tak hanya itu, Ning, sapaan akrab Siti Wahyuningsih juga berusaha mengajak Menkes, meninjau kamar-kamar yang disiapkan untuk merawat pasien Covid-19 di RSUD Bung Karno. Namun diakuinya, Terawan tak merespons dengan baik. “Malah bablas, enggak mau nengok sama sekali,” kata dia.
Terawan mengunjungi RSUD Bung Karno, usai menyalurkan
santunan kematian bagi perawat yang meninggal karena tertular Covid-19 di RS dr
Oen, Solobaru, Sukoharjo, Jumat (3/7) pagi. Ia sampai di RSUD Bung Karno
sekitar pukul 09.55 WIB. Di sana ia memimpin pertemuan tertutup di lantai 5
bersama Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo, Ning, dan petinggi rumah sakit.
Pertemuan berlangsung sekitar 30 menit.
“Tapi tidak membahas Covid. Malah ngomong soal
jamu,” katanya. Saat dikonfirmasi, Ning enggan memberi pernyataan soal
kunjungan Terawan di RSUD Bung Karno. “Yang jelas, dari Pak Menteri belum
ada jawaban soal insentif tenaga medis,” kata Ning.
Ia menambahkan hingga saat ini belum ada perkembangan
terkait insentif Covid-19 bagi tenaga medis di 14 rumah sakit lini 2 dan 3 yang
ditunjuk Pemerintah Kota (Pemkot) Solo sebagai rujukan Covid-19.
“Untuk lini 3 kita ajukan Rp3,1 miliar lebih. Yang
lini 2 Rp3,95. Kalau yang lini satu di Solo memang ada satu rumah sakit. Tapi
itu yang mengajukan dari Provinsi,” katanya.
Dari 14 rumah sakit tersebut baru RS dr Oen Solo yang
sudah menerima insentif. Padahal Pemkot Solo sudah mengajukan berkas
persyaratan sejak 19 Mei lalu. “Yang dr Oen itu pun cairnya sudah Kamis
(2/7). Sampai hari ini belum ada tambahan lagi,” katanya.
Terpisah, Asisten Manajer Humas RS Kasih Ibu, dr Divan
Fernandes membenarkan hingga saat ini belum ada tenaga medis di rumah sakitnya
yang menerima insentif yang dijanjikan pemerintah itu. Ia berharap pemerintah
segera merealisasikan janji tersebut.
“Bagi rekan-rekan tenaga medis tentu sangat berarti.
Selama ini kan mereka menanggung risiko lebih, harus jauh dari keluarga, dan
pekerjaannya juga lebih berat karena harus pakai APD (alat pelindung diri). Itu
kan panas,” kata dia.
Sukabumi | Jurnal Inspirasi Kota Sukabumi dinyatakan sebagai zona hijau oleh gugus tugas penanganan Covid-19 sehingga ‘Kota Moci’ akan memulai kegiatan belajar mengajar secara tatap muka langsung. Wakil Presiden Ma’ruf Amin pun akan meninjau persiapan protokol kesehatan di sejumlah sekolah.
Wapres menyambangi SMAN 4 Sukabumi sebagai titik pertama kunjungan kerja perdana Wapressejak merebak wabah virus Covid-19. Berdasarkan rilis yang diterima dari Sekretariat Wakil Presiden, Ma’ruf akan menyambangi tiga titik di Kota Sukabumi, Rabu (8/7).
Alasan dipilihnya SMAN 4 Sukabumi sebagai titik kunjungan, karena sekolah ini dianggap menjadi role model pelaksanaan KBM tatap muka langsung di masa adaptasi tatanan normal baru (new normal).
Setelah itu, Wapres akan mendengarkan paparan dari Walikota Sukabumi, Achmad Fahmi di Balaikota, mengenai penanganan pandemi Covid-19 di Kota Sukabumi dan Program Pulihkan Sukabumi.
Sebelum kembali ke Jakarta, Wapres menutup rangkaian kunjungan kerjanya dengan melakukan peninjauan ke Pondok Pesantren Assobariyyah.
Menteri yang turut mendampingi Wapres dalam rombongan yakni, Menteri Agama Fachrul Razi serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim.
Kota Sukabumi diketahui menjadi satu satunya wilayah di Jawa Barat yang masuk zona hijau. Meski demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat berhati-hati dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar (KBM) secara tatap muka SMA/SMK di Kota Sukabumi yang telah dinyatakan zona hijau Covid-19.
Menurut Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Dedi Supandi, kehatian-hatian diperlukan untuk meminimalisasi risiko penularan virus di sekolah. Menurutnya, SMA/SMK di Kota Sukabumi menjadi percontohan KBM di sekolah karena sudah dinyatakan zona hijau Covid-19. “Sekolah di Sukabumi jadi piloting yang melakukan KBM di sekolah,” ujar Dedi.
