Pandeglang | Jurnal Inspirasi

Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi Bogor menggelar aksi Gerakan Tanam dan Panen Serentak di Kabupaten Pandeglang Banten, Kamis (24/9). Aksi tersebut dilakukan tepat ditengah momentum peringatan Hari Tani Nasional (HTN) 2020.

“ Peringatan Hari Tani Nasional tahun 2020, meningkatkan kepedulian kami pada kegigihan petani dalam meningkatkan produksi, “ ungkap Yusral Tahir Kepala PPMKP Ciawi Bogor.Aksi melibatkan penyuluh Di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kabupaten Pandeglang binaan PPMKP. Diawali dengan Gerakan Percepatan Olah dan Tanam (GPOT) di lahan kelompok tani (Poktan) Cimenyan desa Sukamanah Kecamatan Kaduhejo, seluas tiga hektar.

Yusral Tahir tanpa takut kotor melebur dengan petani dilahan sawah menanam padi sistem ubinan. Satu demi satu Yusral menancapkan bibit padi varietas Mekongga ditanah yang sudah dipola sebelumnya oleh petani. Didampingi Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang, Nasir M Daud, Ia menanam dilahan 0,75 hektar.

“ Partisipasi dalam tanam untuk menunjukan penghargaan kita pada petani. Aktor utama Hari Tani Nasional adalah petani,” ujar Yusral Tahir.

Selesai menanam selanjutnya Yusral Tahir bergeser ke desa Kadugemblo Kecamatan Kaduhejo. Disini Ia melakukan gerakan pengendalian wereng batang coklat (WBC) melibatkan sejumlah petani dari kelompok tani Bina Karya di blok sawah Cisampang. Iapun turut hadir bersama penyuluh mendeteksi keberadaan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) ditiap rumpun padi. Dilahan seluas 20 hektar dengan varietas Mekongga, Yusral menemukan berbagai jenis OPT.

“ Dari deteksi ditemukan hama walangsangit, tungro dan kumbang besi yang banyak ditemukan di lahan sawah, “ucapnyTurut hadir dalam gerdal di satu hektar lahan berusia tanaman 45 hst tersebut Camat Kecamatan Kaduhejo Atep Kurnia.

Tak berhenti sampai disitu, Yusral melanjutkan aksi di kecamatan Carita. Bersama – sama petani dan penyuluh Ia memanen padi menaiki alsin combine harvester. Yusral memanen padi varietas Inpari dengan provitas rata – rata enam ton/ha.

Memperingati Hari Tani Nasional, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat kerja sama dan kolaborasi dalam upaya memajukan sektor pertanian.

Tahun ini, peringatan Hari Tani Nasional mengangkat tema Pertanian Andalan Nasional di Tengah Pandemi Covid-19. Sektor pertanian, kata SYL, merupakan sektor strategis yang mengedepankan kepentingan bersama dalam berbangsa dan bernegara.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian (Kementan) Dedi Nursyamsi mengapresiasi peran petani dan penyuluh yang tetap aktif menyediakan pangan di tengah pandemi covid-19.

Peringatan Hari Tani Nasional merupakan bentuk peringatan dalam mengenang sejarah penting perjuangan kaum petani. Tak berlebihan jika 24 September, disebut sebagai tonggak sejarah bangsa dalam memandang arti penting petani dan pertanian Indonesia. Seperti diungkapkan Jacques Chirac mantan Presiden Perancis, pertanian adalah kehidupan, kreasi, kecerdikan dan kemurahan hati.

Regi/PPMKP

Ciawi | Jurnal Inspirasi

Terjadinya pandemi virus Corona atau COVID-19 merubah secara mendadak perilaku konsumen di seluruh dunia. Perubahan yang mendadak ini membuat banyak pebisnis kebingungan. Sebagian bisnis meraup keuntungan yang tak terduga, namun sebagian lain justru mengalami banyak kerugian. Karena tidak ada yang tahu kapan pandemi akan berakhir dan efek jangka panjang yang dihasilkannya, pebisnis perlu menyesuaikan diri dengan perilaku konsumen yang baru.

Perubahan perilaku konsumen karena dampak pandemi Covid 19 terutama di Indonesia menjadi sorotan dalam Webinar Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi Bogor, Ngobrol Asyik Via Online (Brokoli)  volume III edisi keenam, Rabu (23/9).

Mengusung tema Kiat Membangun Network Pemasaran Dimasa Pandemik, Brokoli edisi pamungkas di volume III ini menghadirkan Dr. Nani Sufiani, M.Sc.Agr Widyaiswara senior sebagai narasumber didampingi Rizky Permana, S.Si, MM, Widyaiswara Ahli Muda.

Mendapat perhatian 190 participan, Nani membahas marketing mix   dengan konsep  tujuh “P” yaitu products, price, promotions, place, people, process, dan physical evidence sebagai strategi pemasaran dalam perencanaan bisnis.

 “ Tujuan akhir dari sebuah usaha t entunya meraup keuntungan, tentunya keuntungan untuk semua.  Bukan hanya pelaku usahanya saja yang untung, tapi juga konsumen terpuaskan dengan produk yang dibelinya.  Salah satu caranya dengan melibatkan konsumen dalam proses produksinya secara virtual melalui media sosial, sehingga konsumen merasa aman dengan produk yang dibelinya.  Sementara itu bagi para pelaku usaha, agar bisnis berjalan lancar hendaknya senantiasa membangun network dan bermitra dengan pelaku usaha lainnya“ ungkap Nani Sufiani.

Nani Sufiani menyampaikan  hal penting yang harus dicermati dalam kiat membangun network , yaitu membangun hubungan baik dengan semua pihak melalui kemitraan usaha,  karena dalam setiap bisnis selalu ada bisnis lain yang bisa diupayakan dengan mitra usaha.

Narasumber  lain Rizky Permana, S.Si. MM. widyaiswara ahli muda PPMKP menambahkan  dalam kiat membangun network  pemasaran  melalui media social adalah dengan menciptakan signature sendiri

“ Tak kalah penting  dalam kiat membangun network pemasaran melalui media sosial adalah dengan menciptakan signature sendiri,  agar produk kita senantiasa diingat orang.  Selain itu, media sosial harus dimanfaatkan untuk hal yang berguna, untuk branding, menjaga networking dengan konten yang bernilai ,” papar Rizky.

Brokoli Volume III menghadirkan enam episode. Setiap episode dibawakan dengan ciamik oleh Viera Restuani Adia, S.Ikom, MA, Widyaiswara Ahli Muda. Tak tanggung – tanggung  Kepala PPMKP Ir. Yusral Tahir, MSc.Agr. pun dihadirkan sebagai narasumber dalam  kegiatan ini. Sebagai program pembelajaran dan sharing knowledge Ia berharap kegiatan ini dilanjutkan dengan Brokoli Volume IV.

Himbauan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) Dalam berbagai kesempatan,  pelaku usaha tani untuk meningkatkan usaha taninya menjadi skala bisnis.  Kata Mentan pengalaman selama ini menunjukan sector pertanian merupakan bisnis yang menjanJikan dan mampu bertahan dalam kondisi perekonomian buruk sekalipun.

Seirama suara dengan Mentan,  Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Prof. Dedi Nursyamsi.  Dedi mengatakan  Sebagai negara agrais ditambah dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia memiliki potensi besar untuk pengembangan usaha dan bisnis di sektor pertanian.  Di masa pandemi ini justru peluang bisnis pertanian terbuka lebar karena masyarakat sangat membutuhkan panganan yang sehat.

Viera R.A/Regi PPMKP

Nanggung | Jurnal Inspirasi

Pemerintah Desa Pangkaljaya, Kecamatan Nanggung menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun anggaran 2021 di balai desa, Kamis (24/9). Dalam kegiatan tersebut, bidang infrastruktur yang terbanyak diusulkan oleh warga.

Kepala Desa Pangkaljaya Taupik Sumarna mengatakan, sebelum digelar Musrenbang tingkat desa pihaknya lebih dahulu menyelenggarakan kegiatan serupa di tingkat dusun. “Sejumlah wilayah RT sebagian besar memang mengusulkan adanya perbaikan infrastruktur seperti jalan, dan fasilitas lainnya,” kata Taupik kepada wartawan.

Menurutnya, penggunaan Dana Desa (DD) untuk tahun 2021 telah ditetapkan posnya pada infrastruktur dan pemberdayaan staf desa. “Untuk skala prioritas sesuai dengan Musdus masih infrastruktur dan untuk desanya kami pertimbangkan dan disesuaikan dengan prioritas DD nya dari Kementerian Desa,” kata dia.

Topik menambahkan, Peraturan dari Undang Undang Kementrian Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa bahwa, desa berhak mendapatkan anggaran dari Pemerintah Pusat sesuai usulan. “Saat ini kami tetap acuannya dari Kemendes untuk 2021 dan, sekarang belum ada peraturan yang mengikat,” imbuhnya.

Topik berharap, untuk anggaran yang akan diberikan ke masyarakat tidak melulu diambil dari DD, akan tetapi bisa juga dari bantuan yang sudah dilayangkan proposalnya,” ungkapnya.

“Anggaran yang sekarang saja Rp 1.600.000.000,- kami berharap anggarannya akan naik juga karena, Desa Pangkal Jaya ini masih banyak PR dan untuk bantuan yang lain juga kami harap cepat terealisasi dari proposal yang sudah kami layangkan semoga di tahun 2021 bisa terjawab,” tukasnya.

Hadir dalam acara Musrenbang, para ketua RT, RW, Kader PKK, tokoh agama dan masyarakat.

** Arip Ekon

Cibinong | Jurnal Inspirasi

Komisi III DPRD Kabupaten Bogor dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) menggelar pertemuan membahas secara serius masih tingginya angka rumah tidak layak huni (Rutilahu) di wilayah Kabupaten Bogor. Komisi III pun mendorong alokasi dana Rutilahu ditingkatkan. “Sedang diusahakan agar bisa ditambah alokasi Rutilahu baik dari pusat, provinsi maupun dari kabupaten,” kata Komisi III dari Fraksi PKS Achmad Fathoni kepada Jurnal Bogor, Kamis (24/9).

Saat ini kata dia sedang didorong agar nilai Rutilau yang  di Kabupaten Bogor bisa sama dengan nilai Rutilahu yang di pusat atau Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar Rp 17,5 juta. Lebih lanjut dikatakannya, data base Rutilahu di wilayah Kabupaten Bogor masih sangat tinggi. “Puluhan ribu Rutilahu, maka itu Komisi III mendorong agar  Rutilahu di Kabupaten Bogor setiap tahunnya semakin berkurang,” ujarnya.

Oleh karenanya, dia mengusulkan ada mekanisme yang bukan by name Rutilahu, tapi anggarannya dialokasikan. “Tetapi tidak ditentukan dulu bagi setiap penerimanya. Tentu ini untuk merespon itu tadi, keluhan masyarakat yang kita tahunya  dibelakang hari, seperti  Rutilahu yang di  Kampung Cimanganten, Desa Bantarkaret, Kecamatan Nanggung  kalau harus nunggu dibangun tahun depan kan kasihan kelamaan, padahalkan dia juga sangat membutuhkan,” terang Achmad Fathoni.

Untuk itu, lanjut dia ada mekanisme yang sifatnya darurat, seperti BPBD mengalokasikan anggaran untuk kebencanaan. “Artinya kan bisa jadi bukan bencana ya, tetapi sifatnya urgen. Namun sistem seperti itu sekarang lagi dicarikan payung hukumnya,” ucapnya.

Diakuinya, dari dinas sampai sekarang memang belum ada ketentuannya, karena memang dari pemerintah sepertinya ada arahan seperti itu. “Atas usulan tersebut, secara umum DPKPP sepakat kalau Rutilahu harus segera dituntaskan, Rutilahu  harus segera diselesaikan sehingga kedepan semua masyarakat rumahnya menjadi layak,” jelasnya.

Achmad Fathoni kembali menegaskan, selama ini program rehabilitasi Rutilahu yang diusulkan dari awal by name by address  kemudian ditetapkan oleh Bupati selanjutnya baru bisa dialokasikan. “Dari awal pengusulan sampai proses penepatan kan butuh waktu lama tuh, sedangkan untuk pengajuan Rutilahu baru tentunya harus nunggu tahun berikutnya, dan kami  ingin ada aloksi Rutilahu yang sifatnya urgen,” ungkapnya.

Sementara, Sekretaris DPKPP Kabupaten Bogor, Irma Lestiana melalui sambungan teleponnya merespon usulan yang disampaikan  Komisi III perihal penambahan kuota Rutilahu. “Sebanyak 500 penambahan kuota Rutilahu diusulkan pihak DPRD, hal ini sudah dibahas dengan mitra kerja, hal ini DPRD,” kata Sekdis DPKPP.

Namun dalam hal ini kata dia, pihaknya belum bisa menjawab secara fix. “Intinya kami mendukung karena data base Rutilahu di Kabupaten Bogor masih kisaran 60-70 ribuan. Kuota pengalokasiannya setiap tahunnya tidak sama, tahun 2020 ini Rutilahu yang dialokasikan hanya 3 ribu kuota,” pungkas Irma.

** Arip Ekon