Jakarta | Jurnal Inspirasi

Perekonomian Indonesia dihadapkan situasi sulit. Kini, pekerja dari sektor formal maupun informal yang terkena dampak virus Corona Covid-19 terus bertambah, bahkan melonjak. Hingga 11 April 2020, sudah ada 2,8 juta pekerja kena PHK dan dirumahkan. Dalam sepekan ada lonjakan sampai dua kali lipat dibandingkan 7 April. Di mana pemerintah sempat mengeluarkan data ada 1,2 juta pekerja PHK dan dirumahkan.

“Hingga Senin kemarin, sudah 2,8 juta yang dirumahkan dan PHK, ini akan selalu bertambah,” kata Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Bambang Satrio Lelono, kemarin.

Sementara upaya pemerintah yang menyiapkan program Kartu Prakerja dinilai seperti sebuah kuis. Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Irwan, mengkritik program dalam bentuk pelatihan daring kepada warga yang kehilangan pekerjaan tersebut.

Irwan menyatakan heran dengan langkah pemerintah yang lebih memilih membuat pelatihan daring melalui sejumlah aplikasi digital, dibandingkan memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) yang sudah ada di daerah. “Pelatihan online, enggak nyambung, kan selama ini pemerintah sudah punya BLK, kaya kuis-kuisan saja,” kata Irwan, Rabu (15/4).

Irwan meminta pemerintah membatalkan rencana menggelar program Kartu Prakerja kemudian mengalihkannya ke program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Menurutnya, program BLT akan berjalan lebih efektif dan lebih dibutuhkan masyarakat yang terdampak penyebaran virus Corona. “Langsung BLT, karena kenyataannya rakyat masih banyak belum dapat bantuan padahal mereka disuruh di rumah saja, kaya tenaga kerja di mal dan kantor yang dirumahkan, gaji disetop,” ucap anggota Komisi V DPR RI itu.

Irwan menyatakan bahwa Kartu Prakerja sebenarnya sebuah program yang bagus. Namun, lanjutnya, program tersebut tidak relevan dan tidak efektif di tengah situasi penyebaran virus corona seperti saat ini. Irwan menegaskan jika pemerintah mengubah program Kartu Prakerja ke BLT merupakan langkah yang lebih bijaksana dari Jokowi.

“Niatnya bagus, kalau enggak ada Corona bagus. Tapi dengan situasi seperti ini, enggak efektif, kalau dikonversi ke BLT langsung efektif,” ujar politikus asal daerah pemilihan Kalimantan Timur tersebut.

Pemerintah memutuskan menggelontorkan anggaran sebesar Rp20 triliun untuk program kartu prakerja. Dari total anggaran itu, sebesar Rp5,6 triliun digunakan untuk biaya pelatihan, dana insentif sebesar Rp13,45 triliun, dana survei Rp840 miliar, dan dana PMO Rp100 juta.

Pemerintah kemudian menunjuk delapan perusahaan sebagai mitra kartu prakerja, seperti Tokopedia, Skill Academy by Ruangguru, Maubelajarapa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijarmahir, dan Sisnaker. Pemerintah menargetkan 5,6 juta orang penduduk menjadi penerima kartu prakerja. Mereka akan mendapatkan dana bantuan pelatihan Rp1 juta, penuntasan pelatihan Rp600 ribu per bulan selama empat bulan, dan Rp150 ribu untuk survei kebekerjaan.

Menyikapi hal ini, Ketua Umum Pimpinan GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas, menilai program Kartu Prakerja dalam bentuk pelatihan online kepada warga yang kehilangan pekerjaan akibat virus corona tak tepat dan tidak efektif. Pelatihan seperti itu dinilai hanya untuk membuang-buang anggaran.

Ia mengatakan rakyat, termasuk mereka yang kehilangan pekerjaan, saat ini lebih membutuhkan bantuan langsung untuk mereka bertahan hidup. “Rakyat dan karyawan yang kehilangan pekerjaan saat ini butuh bantuan untuk hidup, bahan makanan, bukan pelatihan online,” kata pria yang akrab disapa Gus Yaqut.

Asep Saepudin Sayyev |*

Bekasi | Jurnal Inspirasi

Operasional kereta listrik atau commuterline yang beroperasi di wilayah Jabodetabek mulai 18 April mendatang akan dihentikan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, penghentian operasional kereta ini seiring dengan berlakunya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Banten pada tanggal yang sama.
“Jadi, kemungkinan dihentikan itu tanggal 18 (April), pada saat PSBB dari Banten berlangsung,” kata pria yang akrab disapa Emil saat memantau pelaksanaan PSBB hari pertama di Kota Bekasi, Rabu (15/4), 
Saat ini penerapan PSBB sudah berjalan di wilayah DKI Jakarta dan lima wilayah Jawa Barat, yakni Kota dan Kabupaten Bogor, Kota dan Kabupaten Bekasi, serta Kota Depok.

“Per hari ini kan masih 2/3 yang PSBB, dari kaca mata operasional, nanggung, tunggu Tangerang Raya tangal 18, menurut KCI info ke saya akan berhentikan operasional, setelah itu akan kita evaluasi,” ujar mantan wali Kota Bandung itu.
Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jabodebek nyatanya belum ampuh bagi para pengguna KRL. Terbukti dalam beberapa hari ini, penumpang masih kerap menumpuk di beberapa stasiun.
Manager External Relations PT KCI, Adli Hakim, mengakui, pihaknya tidak bisa memberikan solusi tanpa keterlibatan pihak lain. Pemda di sekitar Jakarta seperti Bogor, Depok, dan Bekasi memang sudah mendesak agar ada penghentian operasi KRL.
“Solusinya ya seperti beberapa kali kami sampaikan ya. KCI tidak bisa sendirian untuk selama masa PSBB ini,” ujarnya.

Sebelumnya, Bupati Bogor Ade Yasin menyatakan ingin operasional kereta berhenti dan telah menyurati Kemenhub dengan tembusan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Gubernur Jawa Barat bernomor 15/COVID-19/Sekret/IV/2020.

Bupati Ade Yasin berharap, PSBB yang akan diberlakukan selama 14 hari kedepan bisa menurunkan kasus orang terjangkit Covid -19, karena dengan PSBB mobilitas orang akan terbatas.

“Salah satu faktor penting mencegah penyebaran Covid -19 dengan membatasi jumlah penumpang di angkutan umum. Nah, kalau untuk kereta api, saya sudah mengirimkan surat ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar selama PSBB operasional kereta dihentikan,” kata Ade, dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan,  Rabu (15/04).

Alasan permintaan penghentian operasional kereta api, karena menurut Ade, di beberapa stasiun terjadi penumpukan penumpang. Padahal dalam protokol kesehatan selama masa pandemic Covid -19 setiap orang harus menjaga jarak atau physical distancing.

“PT. Kereta Api Indonesia (KIA) maupun PT. Kereta Comuterline Indonesia sudah berupaya dengan menerapkan metode pembatasan penumpang termasuk saat di gerbong dan mengurangi jam operasional,” ujarnya.

Namun fakta di lapangan, kata Ade, jumlah penumpang dari mulai stasiun utama di Kota Bogor dan stasiun yang dilintasinya masih tinggi dan terjadi penumpukan penumpang pada jam-jam tertentu.

“Berdasarkan pertimbangan tersebut Pemkab Bogor dan empat pemerintah daerah lainnya di Jawa Barat yang menerapkan PSBB sepakat mengajukan permohonan penghentian sementara angkutan kereta untuk memutus transmisi penularan dan penyebaran Covid-19,” katanya.

Sementara itu, terkait PSBB, Ade Yasin mengatakan, merupakan bagian dari upaya memutus mata rantai penularan Covid -19. PSBB akan diterapkan selama 14 hari kedepan dan ada kemungkinan diperpanjang.

“PSBB bisa berhasil memutus mata rantai penyebaran dan penularan Covid -19, kuncinya semua elemen masyarakat disiplin mengikuti atau menjalankan protokol kesehatan yang ditetapkan,” kata Ade.

Ade pun mengimbau, selama PSBB masyarakat tinggal di rumah atau tak perlu keluar, jika memang tidak ada keperluan mendesak. Ade pun tak menampik dan sangat memahami, penerapan PSBB selama 14 hari akan menimbulkan masalah, karena pergerakannya dibatasi.

“Tapi ini kan demi kebaikan, karena PSBB tujuannya untuk melindung diri sendiri, istri, anak-anak, orangtua dan kebarat atau bahkan tetangga agar mereka tidak tertular Covid -19,” jelasnya.

Ade lebih lanjut, Pemerintah Kabupaten Bogor dibantu Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pusat akan menyalurkan bantuan bahan pokok kepada warga yang terkena dampak PSBB. “Bantuan itu kita salurkan kepada mereka yang membutuhkan,” tutupnya.

Asep Saepudin Sayyev | Mochamad Yusuf

Bogor | Jurnal Inspirasi

Wakil Walikota Bogor Dedie A Rachim mendampingi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil beserta Kapolda Jabar Irjen Pol Rudy Sufahriadi dan Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto memantau hari pertama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah titik di Kota Bogor, Rabu (15/4).

Titik pertama yang dipantau adalah Stasiun Bogor, mengingat pada hari sebelumnya sempat terjadi kepadatan akibat masih banyaknya warga yang belum membatasi aktivitasnya untuk berangkat ke Jakarta.

Dari pantauan, tidak nampak lagi kepadatan antrean seperti hari sebelumnya. Bahkan, rombongan sempat mengecek jalur dari Stasiun Bogor, Cilebut, Bojonggede dan Citayam. “Kami tadi meninjau langsung memastikan bahwa di dalam gerbong itu ada social distancing dan physical distancing. Tadi kami pantau Alhamdulillah ada penurunan dari jumlah penumpang sudah signifikan, paling tidak sudah 50 persen. Biasanya 280 ribu (penumpang per hari). Meski masih tinggi tetapi sudah ada langkah-langkah yang baik, koordinasi yang baik pula,” ungkap Dedie Rachim.

“Sebelumnya ada permintaan 5 Kepala daerah di Bodebek (yang menerapkan PSBB), paling tidak ada perhatian untuk PT KCI , KAI termasuk untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bagaimana lebih mengetatkan pelaksanaan PSBB ini. Jadi jangan sia-sia. Pak Gubernur Jabar  sudah menggelontorkan uang ratusan miliar, Pemkot Bogor puluhan miliar, Pak Jokowi triliunan nanti sia-sia semua kalau ternyata PSBB tidak tercapai apa yang kita harapkan. Diulang lagi, diulang lagi, keuangan negara saya pikir juga tidak sekuat itu. Artinya, semua harus memperhatikan kedisiplinan, dukungan dan kesabaran. termasuk juga kita ingin semuanya pengen merayakan Lebaran dengan penuh suasana kemenangan, jadi harus disiplin,” tambahnya.

Sanksi Menanti

Sementara itu, Gubernur Ridwan Kamil juga menjelaskan bahwa PSBB ini akan dilakukan selama 14 hari sembari dilakukan tes masif secara bersamaan. “Karena kuncinya itu. Dengan kedisiplinan warga, dengan tes yang masif ketemu peta di Kota Bogor khususnya dan Bodebek ini sehingga kita bisa memblokir dean mengambil keputusan mana-mana yang PSBB-nya dikurangi, mana-mana kecamatan atau daerah yang diperketat,” terangnya.

Bertepatan dengan diberlakukan PSBB, kata Emil, pada hari pertama pelaksanaannya juga disebar bantuan Provinsi Jawa Barat berupa sembako dan uang tunai melalui PT Pos Indonesia yang bekerjasama dengan ojek online dan ojek pangkalan untuk mendistribusikan bantuan jaringan pengaman sosial.

“Mereka-mereka yang mendapatkan bantuan berada di 30-40 persen ekonomi terbawah. Kalau disebut semua terdampak, betul semua terdampak. Tapi dengan keterbatasan tidak bisa semua mendapatkan bantuan sembako dan uang tunai yang seadanya. Ini adalah untuk kelompok yang paling bawah menurut survey,” ujar Emil.

Di Jawa Barat, khususnya Bodebek, ada tujuh pintu bantuan sosial, mulai dari Program Keluarga Harapan, kartu sembako, Bansos Presiden, kartu pra kerja untuk pengangguran dan PHK, di desa ada dana desa, dan kemudian bantuan provinsi.

“Dan nanti kalau masih ada yang kurang, ada dana dari Pemerintah Kota Bogor untuk mereka yang mungkin di jalanan yang tidak terdata secara formil, ada gerakan nasi bungkus juga. Di kota bogor dilakukan di kecamatan, kantor Kodim atau Koramil, itu bebas. Yang penting kuncinya satu, tidak boleh ada yang kelaparan selama PSBB di Jawa Barat,” tandasnya.

“Terakhir bagi mereka yang merasa tidak terdata dan merasa berhak, silahkan melaporkan melalui fitur aduan di aplikasi Pikobar. Jadi ada aplikasi khusus Pusat informasi koordinasi covid di Jawa Barat. Klik di fitur aduan sampaikan alasan kenapa anda merasa terlewat dan berhak. Termasuk perantau yang ada di Kota Bogor dan Bodebek, yang KTP-nya bukan Bodebek, tetap kita bantu seperti halnya kami membantu yang ber-KTP Jabar. Jangan khawatir, tanyakan ke RT/RW, anda masuk ke kelompok mana, kalau masih kelewat masih ada fitur aduan,” pungkasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor Eko Prabowo menilai pelaksanaan PSBB di hari pertama berlangsung lancar. Meski tidak lenggang 100 persen, volume kendaraan cukup berkurang. “Datanya nanti kami update. Ada pengurangan (volume kendaraan). Dipantau di lapangan, masih ada warga yang tidak mengikuti pedoman PSBB, seperti tidak menggunakan masker, sarung tangan, atau duduk bersebelahan di dalam mobil. Namun, untuk Ojol terpantau sudah tidak ada yang mengangkut penumpang,” terangnya.

Hari pertama pelaksanaan PSBB, lanjut Eko, masih merupakan masa transisi dan petugas di lapangan hanya memberikan teguran lisan, belum tertulis dengan blanko teguran bagi pelanggar PSBB.

“Tentunya teguran tertulis dan sanksi akan kami terapkan. Hari pertama masih sosialisasi. Ada 10 titik checkpoint yang akan dipantau petugas, seperti gerbang keluar Tol Baranangsiang, Simpang BORR, Pomad, Empang, Gunung Batu, RSUD, Ciawi, Yasmin, Batutulis dan Bubulak,” katanya.

Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Inspirasi

Nasib ribuan guru honorer madrasah swasta di Kota Bogor nelangsa. Pasalnya, sejak pemerintah mengambil kebijakan belajar di rumah bagi seluruh siswa pada bulan lalu, akibat merebaknya pandemi Covid-19 para pendidik itu hanya menerima honor 30 persen dari honorarium yayasan tempat mereka bekerja.

Ketua Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) Indonesia Kota  Bogor, Hasbullah mengatakan bahwa hal tersebut terjadi lantaran yayasan madrasah tidak mempunyai pemasukan lantaran mayoritas orangtua siswa tak membayar iuran akibat adanya kebijakan belajar dari rumah. Kendati menerima BOS, namun berdasarkan petunjuk teknis bantuan tersebut hanya dapat mengcover 30 persen dari honor.

“Madrasah swasta tentunya hanya mengandalkan iuran siswa. Karena tak ada iuran yang masuk, pihak yayasan kesulitan untuk memberi honor,” ujar Hasbullah kepada wartawan, Rabu (15/4) malam.

Menurut dia, sampai pada Rabu (15/4) pihaknya memastikan belum ada satupun guru honorer madrasah swasta yang tersentuh bantuan pemerintah. “Sampai sekarang pun belum ada pendataan dari instansi terkait perihal pemberian bantuan terhadap para guru tersebut,” jelasnya.

Hasbullah mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Agama (Kemenag) untuk memperjuangkan nasib guru honorer madrasah swasta. “Kami masih terus melakukan pendataan terhadap mereka. Kalau guru PNS kan jelas, gaji tetap jalan. Kalau swasta apalagi yayasan kan begini,” katanya.

Selain itu, kata Hasbullah, pihaknya juga terus berkoordinasi dengan DPRD untuk mencarikan solusi untuk memasukan guru honorer madrasah swasta sebagai penerima bantuan warga terdampak Covid-19. “Kan ada 7 pintu bantuan dari pemerintah. Nah, sampai sekarang para guru honor ini belum masuk di dalamnya. Makanya kami koordinasi, kira-kira bisa tidak mereka dimasukan,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Walikota Bogor, Dedie A. Rachim mengatakan bahwa pendataan pemberian bantuan itu seluruhnya berbasis wilayah. “Mau dia adalah buruh harian, guru honorer atau siapapun bantuan itu berbasis wilayah. Jadi kalau mereka masuk di dalam ada KD PKN dan PKH,” paparnya.

Lebih lanjut, kata Dedie, pemerintah ingin mengingatkan bahwa di saat-saat sulit seperti ini gotong royong, solidaritas antar warga sangat diperlukan. “Kesetiakawanan antara warga harus  kita bangkitkan kembali suasana yang sulit ini, kita mesti tetap optimis,” tukasnya

Seperti diketahui, setidaknya terdapat tujuh pintu bantuan sosial yang dimaksimalkan dari pemerintah pusat, provinsi dan daerah akibat pandemi Covid-19. Yakni, Kartu PKH, Kartu Sembako, Kartu PraKerja, Bantuan Misbar Propinsi, Bantuan Bantalan Jaring Pengaman Sosial Pusat, Bantuan Tunai atau sembako Pemkot dan Bantuan Bantalan Pemkot Bogor.n Fredy Kristianto

Data dan Fakta

1. Madrasah Raudatul Athfal berjumlah 135 sekolah, dengan jumlah guru 1.035

2. Madrasah Ibtidaiyah, berjumlah 64  sekolah dengan jumlah guru 935.

3. Madrasah Tsanawiyah berjumlah 48 sekolah dengan jumlah guru 920

4. Madrasah Aliyah berjumlah 18 sekolah dengan jumlah guru 400.

Total Guru : 3.290

Gunung Putri | Jurnal Inspirasi

Gubernur Jawa Barat Ridwal Kamil mengunjungi beberapa perusahaan yang ada di Jawa Barat yang memproduksi APD demi terpenuhinya ketersediaan produk. Seperti salah satu perusahaan produksi masker PT.Multi One Plus di Kampung Parungdengde,k Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri yang menjadi salah satu target kunjungan Jabar 1 tersebut.

Dalam keterangannya, Kang Emil biasa disapa mengatakan, kunjungannya ke seluruh wilayah Jawa Barat untuk melihat dihari pertama ditetapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di semua perbatasan wilayah penyangga DKI Jakarta, sekaligus mengunjungi beberapa perusahaan yang memproduksi APD yang ada di Jawa Barat, Rabu (15/04)

“Hari ini saya menginspeksi persiapan PSBB di seluruh wilayah di Jawa Barat yang menjadi wilayah penyangga DKI Jakarta,secara umum masih baik dan juga rapi, fasilitas umum seperti kereta api juga sudah mulai berkurang. Kepada para pelanggar PSBB nantinya akan diberikan surat tilang,” jelas Kang Emil.

Ia melanjutkan yang tidak kalah penting kehadirannya itu untuk mengunjungi perusahaan PT.Multi One Plus yang merupakan satu dari 9 perusahaan yang ada di Jawa Barat yang memproduksi, masker dan alat pelindung diri. “Kebutuhan APD harus mulai dipenuhi dari Jawa Barat dulu, baru Indonesia yang selanjutnya ekspor ke luar negeri, jadi harus mengutamakan kebutuhan Indonesia terlebih dahulu untuk saat ini PT.Multi One Plus memproduksi masker medis sebanyak 250 ribu perharinya, karena pesanan meningkat yang nantinya akan ditambah produksi mencapai 1 juta pcs per harinya,” jelas Kang Emil.

Ia menambahkan untuk sembako dari provinsi sudah dibagikan dan disebarkan melalui Ojol dan kantor pos ke masyarakat.

Senada Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan bahwa untuk selanjutnya pihak perusahaan yang masih beroperasi untuk produksi diwajibkan untuk melakukan rapid tes massif dari semua karyawan , direktur manager dan semua direksinya.

“Ini kan pandemi dan alat pengecekan rapid tes pun sudah banyak,dan sudah seharusnya perusahaan ikut andil,oleh karena itu untuk semua perusahaan diwajibkan agar melakukan rapid tes untuk karyawan dan jajaran direksi bagi perusahaan yang masih berproduksi,” pungkas Ade Yasin.

Nay Nur’ain