Jakarta | Jurnal Inspirasi

Jumlah bayaran menghapus red notice atau notifikasi Interpol soal pencarian buron atas nama Djoko Soegiarto Tjandra terungkap dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (29/9). Polri mengungkap Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte mendapat bayaran Rp7 miliar.

“Fakta perbuatan pemohon adalah setelah pertemuan kesepakatan tentang nilai sejumlah yang awalnya Rp3 miliar yang akhirnya nilai tersebut disepakati sebesar Rp7 miliar,” kata salah satu kuasa hukum Polri dalam persidangan praperadilan yang dimohonkan oleh Irjen Napoleon tersebut.

Seperti diketahui Djoko Soegiarto Tjandra jadi terpidana kasus korupsi hak tagih (cessie) Bank Bali, April 2020. Sedangkan uang Rp 7 miliar itu kesepakatan dibuat antara Napoleon dengan pengusaha Tommy Sumardi, yang juga jadi tersangka dalam perkara tersebut. Napoleon menjabat sebagai Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri yang juga membawahi Sekretaris NCB Interpol yang memiliki wewenang dalam pengurusan red notice.  

Tim hukum Polri menjabarkan bahwa tersangka Tommy Sumardi menyerahkan uang dalam bentuk dolar AS dan dolar Singapura secara bertahap pada April hingga awal Mei 2020. Polri menyebutkan bahwa penyidik telah menyesuaikan sejumlah bukti-bukti yang berkualitas seperti kesaksian para saksi, serta bukti-bukti surat lainnya. Oleh sebab itu, penyidik menduga bahwa tersangka dapat dijerat pasal penerimaan suap sebagaimana disematkan saat ini.

“Bukti CCTV jelas-jelas melihat uang tersebut diserahkan kepada pemohon. Penyerahan uang tersebut berimplikasi pada pengambilan keputusan yang lebih menguntungkan pemberi suap,” ujar kuasa hukum Polri lagi.

Atas pertimbangan itu, Polri meminta agar Hakim Tunggal Praperadilan menolak dalil yang diajukan oleh Napoleon selaku pemohon. Bareskrim Polri menerangkan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan terhadap Napoleon selaku pemohon sudah sesuai dengan prosedur. Salah satunya, melalukan penyelidikan merujuk pada nota dinas dari Kadiv Propam Polri dan Kabareskrim Polri. “Bahwa proses penyelidikan yang dilakukan termohon diawali dengan diterima nota dinas dari Kadiv Propam Polri yang diajukan Kabareskrim Polri,” kata pihak Polri.

Dalam sidang sebelumnya, Napoleon menyatakan bahwa dirinya tidak pernah menerima uang terkait pengurusan red notice Djoko Tjandra dari Tommy Sumardi ataupun Brigjen Prasetijo Utomo. Dia meyakini bahwa Polri tidak memiliki bukti yang dapat menyatakan dirinya telah menerima suap. Apalagi, kata dia, Polri menuduhkan dirinya menghapus red notice Djoko Tjandra yang mana hal itu di luar dari wewenang jabatannya.

Dalam kasus ini, Napoleon dijerat Pasal 5 ayat (2), Pasal 11 , Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 KUHP.

Selain Napoleon, penyidik Bareskrim turut menjerat Brigjen Prasetijo Utomo, Djoko Tjandra, dan pengusaha Tommy Sumardi sebagai tersangka. Tommy dan Djoko diduga menjadi pihak pemberi. Sementara Napoleon dan Prasetijo penerima suap.

**ass

Bogor | Jurnal Inspirasi

Kota Bogor kembali berstatus zona merah Covid-19. Pemkot Bogor pun mengambil langkah untuk memperpanjang pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Mikro dan Komunitas (PSBMK) selama dua minggu kedepan hingga 13 Oktober mendatang.

Walikota Bogor, Bima Arya mengatakan, perpanjangan PSBMK diambil atas persetujuan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dengan syarat memperketat pengawasan protokol kesehatan di perkantoran. Sebab, klaster keluarga yang ada di Kota Bogor beririsan dengan klaster luar kota dan perkantoran.

“Kami akan awasi sejauh mana kantor-kantor disiplin mengikuti aturan 50 persen Work From Home, dan yang memiliki penyakit bawaan dilarang untuk bekerja. Konsen utama kita sekarang adalah analisis klaster keluarga didominasi oleh perkantoran dan dari luar kota,” ujar Bima kepada wartawan, Selasa (29/9).

Menurut dia, Forkopimda sepakat untuk memberikan penguatan pengawasan protokol kesehatan di kantor-kantor. Nantinya, setiap kantor wajib memiliki Satgas Covid, sehingga bisa berkomunikasi dengan satgas tingkat kota. “Kami menyepakati bahwa masih akan membatasi aktifitas warga, namun sektor perekonomian harus terus berjalan,” ungkapnya.

Bima juga melihat adanya angka keseimbangan antara sektor ekonomi dan sektor kesehatan. Atas dasar itu, protokol kesehatan akan diperluas dan diperketat di tiap perkantoran. Tak hanya itu, kata Bima, jam operasional toko, rumah makan, restoran dan cafe diperbolehkan pada pukul 21.00 WIB dari sebelumnya hanya pukul 20.00 WIB. Pelonggaran tersebut dilakukan lantaran minimnya klaster dari unit ekonomi.

“Pembatasan aktivitas secara menyeluruh sampai pukul 21.00 WIB dan Tim Elang dan Tim Merpati akan terus berjalan untuk memastikan ditaatinya protokol kesehatan,” katanya.

Bima mengatakan, zona merah terjadi karena ada beberapa faktor di antaranya meningkatnya angka kematian, menurunnya tingkat kesembuhan Covid-19, dan tingkat keterisian rumah sakit yang makin tinggi. “Jadi tiga hal itu akan diperbaiki. Kami menemukan data bahwa angka kematian yang ada itu 80 persen dari pasien dengan penyakit penyerta,” kata dia.

Dalam sepekan ini penambahan kasus kematian Covid-19 mencapai enam orang. Berdasarkan hasil evaluasi data kasus Covid-19 di Kota Bogor, tingkat kematian paling tinggi terjadi kepada lelaki. Sedangkan paparan Covid-19 mayoritas terjadi pada orang dengan usia produktif serta anak-anak. “Orang yang terpapar di luar kota, atau beraktivitas di luar kemudian menulari orang rumah,” tegasnya.

Berdasarkan evaluasi tersebut, masyarakat dengan aktivitas tinggi ke luar kota juga diawasi secara khusus. “Intinya 50 persen pekerja kantoran harus WFH, yang punya penyakit bawaan dilarang bekerja,” jelasnya.

Bima menuturkan bahwa Pemkot Bogor kedepan akan terus melakukan tes masif kepada masyarakat. “Kami targetkan 1.000 seminggu, hari ini 16 ribu, sudah di atas rata-rata. RS rujukan juga diminta menambah fasilitas isolasi,” tandasnya.

** Fredy Kristianto

Data Covid-19 Kota Bogor

-Total Kasus Positif Hingga 27 September 2020 adalah 1.180

-Angka Kematian 45 (4%)

-Angka Kesembuhan 827 (70%).

-80% Persen Kematian Disebabkan Komorbid (penyakit penyerta)

-821 kasus positif terjadi pada usia 20-59 tahun

-Usia Balita 27 Kasus

-Usia 6 sampai 19 tahun 117 kasus

Bogor | Jurnal Inspirasi

Seorang Anggota DPRD Kota Bogor terkonfirmasi positif Covid-19. Diketahui, yang bersangkutan adalah Anita Primasari Mongan, legislator asal Fraksi Partai Demokrat, yang juga merupakan anggota Komisi II dan Badan Anggaran (Banggar).

Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto mengatakan bahwa pihaknya mendapatkan hasil positif salah satu anggotanya tersebut pada Senin (28/9). Setelah itu, dewan langsung melakukan disinfeksi terhadap seluruh ruangan, memperketat protokol kesehatan dan melaksanakan tracing terhadap kontak erat yang bersangkutan.

“Hasilnya ada 19 orang yang kontak erat. Mereka adalah anggota dewan dan staf. Namun, pada Selasa (29/9) ada 31 orang yang mengikuti swab test di Dinkes, termasuk eksternal DPRD,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (29/9).

Selain itu, pihaknya juga membatasi jumlah pegawai yang bekerja di kantor. “Jadi ada yang WFH dan WFO. Disinfeksi rutin dilakukan setiap hari,” singkatnya.

Menurut Atang, anggota dewan yang terpapar Covid-19 saat ini sedang melaksanakan isolasi mandiri di kediaman pribadinya. “Untuk aktivitas di gedung DPRD tak ditutup, sebab ada beberapa hal yang mesti tetap dikerjakan seperti menyerap aspirasi warga dan penuntasan APBD Perubahan. “Untuk pembahasannya kami lakukan secara virtual dan tatap muka, demi memenuhi syarat persetujuan pengesahan APBD,” kata Atang.

Atang mengaku bahwa hingga kini pihaknya belum dapat memastikan bahwa anggotanya tersebut terpapar Covid-19 dari klaster mana. “Belum dapat diketahuu, darimana dia terpapar. Sebab agenda padat,” katanya.

Kendati demikian, kata Atang, Anita sempat mengalami demam tinggi pada Sabtu (26/9) malam, atau sepulangnya dari kunjungan kerja (kunker) luar kota. “Jadi kunker itu pada Kamis, dan Sabtu malam sudah pulang. Yang bersangkutan demam. Kemudian Minggu diswab test. Dan Senin (28/9) dinyatakan positif,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa pihaknya membebastugaskan anggota DPRD dan staf yang kontak erat dengan yang bersangkutan.

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mengatakan, berdasarkan hasil tracing sementara, anggota DPRD yang terkonfirmasi Covid-19 terpapar saat menjalani kunjungan kerja ke luar kota atau tepatnya ke Yogyakarta. “Laporannya perjalanan kunker luar kota,” tandasnya.

Sementara itu, Anita Primasari Mongan mengatakan bahwa ia mengetahui telah terpapar corona setelah menjalani tes swab secara mandiri pada Senin (28/9). Padahal, sebelumnya ia sempat melakukan rapid test dan dinyatakan non-reaktif.

Ia pun menegaskan bahwa pengumuman sebagai pasien positif corona dilakukan agar memberikan pembelajaran kepada publik.

Anita pun bercerita sempat mengalami demam tinggi pada Sabtu (26/9) malam. Namun ketika itu, demamnya sempat turun usai mengkonsumsi vitamin dan obat. “Setelah diswab hasilnya positif. Kemudian, iapun melaksanakan isolasi mandiri. Saya harus bisa self healing ini. Penyakit ini belum ada obatnya. Jadi saya minum vitamin-vitamin aja dan makanan bergizi, termasuk ramuan jamu,” ungkapnya saat dihubungi melalui whatsapp, Selasa (29/9) malam.

Anita mengatakan bahwa ia melaksanakan isolasi mandiri di kediamannya selama 10 hari atas saran Dinkes dan Pak Wali. Kondisi fisik saya baik, makanya isolasi mandiri,” tegasnya.

Iapun meminta masyarakat tetap waspada dan tidak kendor untuk tetap jalankan protokol kesehatan. Tetap pakai masker jika keluar rumah, cuci tangan, jaga jarak dan selalu jaga imunitas agar terhindar dari Covid-19.

“Virus ini masih mengintai, kita jangan kendor dalam protokol kesehatan. Hasil rapid test non-reaktif bukan jaminan aman dari virus ini. Saya belajar dari sini bahwa akhir-akhir ini pandemi makin tinggi, tapi sayanya agak kendor menjaga protokol kesehatan,” pungkasnya.

** Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Inspirasi

Walikota Bogor, Bima Arya menjadi keynote speaker di Web Seminar (Webinar) Nasional UIKA dengan tema ‘Semangat Entrepreneur bagi Milenial di tengah Pandemi Covid-19’. Dalam kesempatan itu, Bima mengatakan bahwa situasi saat ini sedang berperang melawan sesuatu yang tidak terlihat, yang jenius dengan korban semakin banyak, namun logistik terbatas.

Tak ayal di situasi saat ini perlu berkolaborasi dan bersatu. Caranya dengan membaca medan pertempuran dengan serius, mengingat Pandemi Covid-19 semakin serius. “Kalau tidak bisa membaca medan pertempuran ini kita tidak akan menang, tapi kalau melihatnya dengan kacamata ilmiah memungkinkan kita mengatasi itu,” ujar Bima Arya di ruang kerja, Balai Kota Bogor, Selasa (29/9).

Bima Arya mengatakan, pihaknya melihat potret persoalan ekonomi di Kota Bogor dimana masyarakat banyak yang mengeluh dan meminta bantuan sosial, sementara anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat juga terbatas. Pemkot Bogor kemudian membuat kajian survei seberapa besar dampak ekonomi Pandemi Covid-19 secara keseluruhan.

“42 persen warga sempat menganggur dan di PHK saat Pandemi, sementara 7 persen diantaranya menganggur sebelum Pandemi dan sisanya 58 persen tetap sama seperti sebelum Pandemi,” sebutnya.

Kata Bima, orang-orang yang paling terdampak pandemi Covid-19 merupakan pekerja harian, seperti buruh, supir, karyawan toko/hotel/restoran, pedagang kaki lima dan freelance.

Mereka yang terdampak ini menariknya bisa membaca peluang dan memilih usaha alternatif yang diminati, yakni makanan sehat, alat olahraga, produksi sayur dan buah-buahan, Frozen food dan kuliner.

“Di Kota Bogor permintaan buah dan sayuran meningkat 300 persen. Tiga besar peluang usaha ini dihasilkan dari Pandemi Covid-19,” ujar Bima Arya.

Tak hanya itu, lanjut Bima, 91 persen warga pun berminat membuka usaha jika ada bantuan modal dan sarana prasarana dari pemerintah. Saat ini Pemkot Bogor berfokus pada tiga bidang yang diminati di Kota Bogor, yakni membuat wisata alam dengan anggarkan sekitar Rp 2 Miliar untuk membangun tracking alam di Mulyaharja.

Melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian fokus membangun urban farming dan Pemkot Bogor juga mengalokasikan anggaran untuk mendorong pelaku UKM terdampak masuk ke produsen dekorasi rumah tangga.

“Proses sedang berjalan, sudah mulai pelatihannya, semoga Oktober sudah mulai kelihatan hasilnya. Kita meyakini selalu ada jalan untuk orang-orang yang mau berpikir dan berusaha, selalu ada peluang kesempatan di tengah tantangan, ujian cobaan, dan saya optimis bisa keluar dari pandemi Covid-19,” pungkasnya.

** Fredy Kristianto

Cisarua | Jurnal Inspirasi

Pelaksanaan revitalisasi Pasar Cisarua Blok C yang sudah berjalan beberapa minggu, mendapat sorotan dari sejumlah pihak, salah satunya anggota dewan Kabupaten Bogor yang duduk di Komisi III.

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Ferry Roveo Checanova mengatakan, pekerjaan revitalisasi Pasar Cisarua Blok C yang berlangsung di tengah pandemi Covid-19 harus diperhatikan oleh pelaksana pemenang tender. Protokol kesehatan pencegahan Covid-19 barus dipatuhi.

Selain itu, lanjutnya, pihak pelaksana juga harus bekerja sesuai dengan RAB dan gambar yang ada, sehingga kualitas bangunan sesuai dengan yang diharapkan.

 “Proyek revitalisasi ini kan menggunakan anggaran dari APBD Kabupaten Bogor tahun 2020 sebesar 5 miliar. Makanya pelaksanaan pembangunan harus di awasi,” ujar politisi PPP tersebut.

Lelaki yang akrab disapa Fio ini melanjutkan, dengan kondisi cuaca saat ini, di mana curah hujan cenderung tinggi, pelaksana kegiatan harus memperhatikannya.

 “Perlu diingat intensitas hujan sudah mulai tinggi, jumlah pekerja harus disesuaikan dengan skedul yang ada, karena waktu efektif tinggal tiga bulan lagi. Mudah-mudahan tidak ada kendala di lapangan, dan pekerjan selesai tepat waktu dengan kualitas sesuai dengan RAB,” harapnya.

Fio pun berjanji akan mengajukan ke Ketua Komis III untuk meninjau lokasi revitalisasi Pasar Cisarua Blok C. “Mudah-mudahan secepatnya kita bisa meninjau ke lokasi revitalisasi pasar plat merah milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor itu,” imbuhnya.

Sementara, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kabupaten Bogor, Nuradi mengatakan, progres pekerjaan fisik revitalisasi Pasar Cisarua Blok C masih sangat rendah. “Sekarang baru 1,3 persen,” singkatnya.

Pantauan di lokasi Pasar Cisarua yang dibangun pada tahun 1989 itu, saat ini PT Asi Namura Jaya sebagai pemenang proyek, baru melaksanakan perataan tanah menggunakan alat berat di bekas salah satu bangunan kios Blok D yang dibongkar.

** Dede Suhendar