Leuwisadeng l Jurnal Inspirasi

Penangan normalisasi saluran air pasca terjadinya musibah banjir di Kampung Suluduk RT 01 RW 11, Desa Wangunjaya, Kecamatan Leuwisadeng terus dilakukan. Kepala UPT Jalan Jembatan wilayah V Leuwiliang, Nor Azizah mengatakan, paska bencana banjir disertai tanah longsor yang terjadi Rabu (13/5) lalu, akibat luapan Kali Suluduk membanjiri pemukiman dan memporak-porandakan belasan bangunan rumah di wilayah tersebut.

Pengerukan Kali Suluduk menggunakan alat berat excavator SK 200 Kobelco. Upaya ini  untuk membuka akses jalan yang sebelumnya tertutup material longsoran. ” Guna memperlancar aliran sungai, pengerukan Kali Suluduk kini masih  sedang berlangsung,” ujar Nur Azizah kepada Jurnal Bogor, Senin (22/6). 

Menurutnya, kondisi terakhir disana ditempat kejadian banjir dan tanah longsor dari pekan lalu sampai hari ini terus dilakukan penanganan  normalisasi aliran sungai agar tidak meluap ketika musim penghujan tiba.

“Sebetulnya dari tahap minggu kemarin pengerukan aliran sungai seharusnya sudah selesai, karena terjadi hujan kembali dan berdampak menutup Kali Suluduk maka pengerukan pun kembali dilakukan,” imbuhnya.

Menurutnya, progres berikutnya pembuatan insfrastruktur  jembatan akan segera dilakukan  karena keberadaan jembatan itu sangat vital yang biasa digunakan warga beraktivitas. Sementara korban bencana, sebanyak  20 rumah masih tinggal di tempat hunian sementara. “Mudah-mudahan selama  berlangsungnya pembangunan tidak adanya kendala dan bisa terealisasi dengan lancar,” pungkas dia.

** Arip Ekon

Cisengg | Jurnal Inspirasi
Rawannya aksi kriminal di jalan Ciseeng Putat Nutug, tepatnya menuju jembatan Gerendong yang jauh dari pemukiman, akhinya direspon Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor dengan memasang lampu Penerangan Jalan Umum (PJU). Sebelumnya warga mengeluhkan jalan itu tampak gelap dengan banyaknya pohon rindang di sepanjang jalan tersebut, namun minim penerangan.

Yaya Kasya, Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kasubag TU) UPT Pengelolaan Prasarana dan Perlengkapan Perhubungan Wilayah IV mengatakan, di sepanjang jalan tersebut dimulai dari pertigaan Putat Nutug sudah ada sekitar 18 lampu PJU.

“Hari ini kami perbaiki dan memasang 2 buah unit lampu PJU baru di lokasi itu. Besok akan dipasang 2 unit lagi, karena butuh penambahan kabel jaringan listrik,” ujar pria yang akrab disapa Jaya ini di lokasi pemasangan PJU, Senin (22/6).

Jaya menambahkan, dari hasil pengecekan di lapangan, dia menemukan hampir 500 meter kabel jaringan listrik dari arah TPU Gerendong hingga Jembatan Gerendong telah raib dijarah pencuri.

Jaya menjelaskan, tugas pokok UPT adalah memperbaiki dan melakukan perawatan prasarana rambu dan alat lalu lintas yang ada di 9 wilayah kecamatan yaitu Gunungsindur, Ciseeng, Parung, Rancabungur, Dramaga, Cibungbulang, Ciampea, Tenjolaya, Pamijahan, Leuwiliang. “Kalau penambahan titik lampu PJU baru, itu kewenangan Dishub Kabupaten Bogor,” ungkap Jaya.

Sementara Kepala Urusan Pelayanan Masyarakat Desa Putat Nutug, Bambang Purwanto yang ikut dalam kegiatan tersebut mengatakan, Pemerintah Desa Putat Nutug berencana akan mengaktifkan petugas linmas desa untuk berpatroli rutin di sekitar lokasi tersebut.

 “Di sepanjang jalur jalan ini memang tidak ada pemukiman warga. Maka kami akan menugaskan linmas desa untuk patroli sebagai upaya meminimalisir terjadinya aksi kejahatan di jalanan,” pungkasnya.

** Cepi Kurniawan

Klapanunggal | Jurnal Inspirasi
Kesal dengan pertambangan yang dilakukan oleh PT Indocement yang diduga merusak keindahan alam, Tim Pecinta Alam memasang spanduk dan tulisan yang meminta untuk tidak merusak alam. Menyikapi persoalan tersebut, Kepala Desa Nambo Nanang saat disambangi di kantornya mengatakan, Pemerintahan Desa yang didampingi oleh Babinsa dan Babinmas sudah meminta pihak PT. Indocement untuk menghentikan kegiatan pertambangan tersebut.

“Kami Pemerintah Desa Nambo yang didampingi Babinmas dan Babinsa sudah menghentikan kegiatan pertambangan tersebut, walaupun pihak PT. Indocement bersikeras bahwa dirinya sudah mengantongi izin untuk mengelola wilayah hutan dan melakukan pertambangan batu kapur untuk produksi semen, Namun karena sudah ada pengaduan dari Tim Pecinta Alam maka kami memaksa kegiatan pertambangan tersebut dihentikan,” jelas Nanang.

Ia melanjutkan, pihaknya meminta perusahaan untuk duduk bersama dengan tim pecinta alam yang nantinya Pemdes Nambo beserta Babinsa dan Babinmas yang memfasilitasi untuk pertemuan tersebut, karena tidak ingin dianggap membela pihak perusahaan.

“Ya walaupun pihak perusahaan tersebut sudah mengantongi izin, sejatinya harus bisa memilah apa lokasi tersebut ada situs, sejarah atau merupakan tempat yang layak menjadi wisata, karena bisa jadi dahulu mendapati izin tersebut tidak melihat lokasi apakah disitu ada situs bersejarah atau tidak, oleh karena itu daripada menjadi rancu maka saya hentikan kegiatan pertambangan tersebut,” lanjut Nanang.

Lanjutnya, Pemdes Nambo mendukung jika tempat yakni Gunung Kuta Lingkung tetap dilestarikan dan dijaga keindahannya karena itu merupakan aset alam yang tersisa di Desa Nambo. “Saya mendukung tetap dipertahankan kelestarian alam Gunung Kuta Lingkung karena itu salah satu aset yang dimiliki Desa Nambo, jadi sekalipun pihak perusahaan Indocement sudah mengantongi izin tolong lokasi tersebut jangan dirusak, maka dari itu untuk sementara ini saya hentikan segala kegiatan di Gunung Kuta Lingkung baik untuk kunjungan pecinta alam atau pun kegiatan tambang perusahaan sebelum melakukan klarifikasi dan ada solusi dari persoalan ini,” pungkas Nanang.

** Nay Nur’ain

Bogor | Jurnal Inspirasi
Rumah Aspirasi Budhy Setiawan mendapat pengaduan dari paguyuban ikan hias di depo pemasaran jalan Binamarga, Baranangsiang, Kota Bogor. Budhy yang juga anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar asal Dapil Jabar III, meresponnya dengan bakal memfasilitasinya dengan Pemkot. “Depo atau sentra ikan hias itu telah memberikan kontribusi PAD, sudah selayaknya Pemkot mestinya berupaya meningkatkan budidaya dan pemasarannya bukan malah sebaliknya,” ujar Budhy, Senin (22/6).

Sepengetahuannya, Kota Bogor hanya memiliki satu tempat sentra ikan hias di Jalan Binamarga, namun jika direlokasi ke Pasar Gembrong di Sukasari harus memperhatikan keinginan paguyuban ikan hias. Pasalnya, ikan hias itu telah ekspor. “Ikan hias Bogor itu dari dulu udah dikenal. Nah, kalau Pemkot peduli ini kan UMKM yang mestinya didukung bukan malah digusur,” kata dia.

Aspirasi paguyuban ikan hias itu mengeluhkan, Pemkot tak lagi mau menerima sewa tempat di depo ikan Jalan Binamarga dengan 22 kios dan Pemkot lebih memilih relokasi ke Pasar Gembrong, namun tak ada sosialisasi dan surat resmi dari Pemkot. Alasan Pemkot karena tempat itu merupakan kawasan lindung sebagai kawasan sempadan infrastruktur. Padahal sesuai Perda Nomor 8 Tahun 2011 adalah kawasan perdagangan dan jasa.

Dengan fakta seperti itu, Pemkot  dinilai Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Eka Wardhana tidak konsisten menerapkan kebijakan sehingga menjadi preseden buruk. “Tidak asal relokasi. Perlu kehati-hatian jangan ujug-ujug. Mestinya buat kajian dulu dan libatkan mastarakat. Perhatikan tempat relokasi yang baru infrastruktur dan sosialisasinya bagaimana. Masyarakat jangan dibuat kebingungan,” kata dia. Asep Saepudin Sayyev |*

> Safari Gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan) Ir.Budhy Setiawan di Kota Bogor

Bogor | Jurnal Inspirasi
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar asal Dapil Jabar III, Budhy Setiawan menggelar Safari Gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan) di Rumah Aspirasi Jalan Paledang, Kota Bogor, Senin (22/6). Budhy bersama Direktur Logistik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Innes Rahmania, Kepala PSDKP UPTD Wilayah Selatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, dan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor, didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Eka Wardhana, menyampaikan pentingnya makan ikan.

“Ikan protein paling bagus yang terjangkau, begitu juga dengan produk olahannya. Upaya Gemarikan ini agar generasi kita tidak ada lagi stunting atau kekurangan asupan gizi,” ujar Budhy usai penyerahan bantuan secara simbolis ratusan paket Gemarikan.

Namun masalahnya jelas Budhi, dengan luas wilayah seperti lautan dan pesisir pantai yang mumpuni, hanya seperduapuluh konsumsi ikan dibanding Thailand. “Eksploitasi ikan dan produk olahannya masih minim, padahal Omega 3 dari ikan itu penting untuk tubuh, khususnya anak-anak. Ya, melalui gerakan ini kami bantu untuk mendorong masyarakat agar makan ini,” kata dia.

Innes Rahmania dari KKP juga menyebutkan, konsumsi ikan di Kota Bogor masih rendah dengan 21,7 kilogram, dan Jabar 29, padahal angka harapannya mesti diatas 3,1 kilogram. Dengan demikian, beban pemerintah masih tinggi untuk memberantas stunting. “Ini butuh perhatian bersama agar anak-anak kita mau mengkonsumsi ikan. Agar tidak stunting, anak-anak 0 tahun atau sejak dalam kandungan hingga umur 2 tahun ini harus cukup asupan gizi,” jelasnya.

Mengenai masih rendahnya konsumsi ikan, menurut Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Eka Wardhana, Pemkot sudah melakukan upaya. Hanya saja masih perlu melakukan intervensi melalui kebijakan. “Kalau ada masyarakat yang tidak suka makan ikan secara utuh, produk-produk olahan ikan harus beragam,” tandasnya. Asep Saepudin Sayyev