Bogor | Jurnal Inspirasi

DPP Sahabat Polisi Indonesia (SPI) menunjuk mantan Ketua BEM UIKA, Akhmad Hidayat sebagai Ketua DPC SPI Kota Bogor melalui SK bernomor 022/B/SM-DPC-KOTABOGOR/DPN-SPI/XI/2020.

Mandat tersebut diserahkan langsung Ketua Umum DPP SPI, Fonda Tangguh di Gedung Wisma Lumbini, Tomang, Jakarta, Rabu (6/1/2021).

“Alhamdulillah saya dipercaya untuk memimpin organisasi besar. Ini amanah yang harus dijalankan. Insya Allah kepengurusan akan segera dibentuk,” ujar Akhmad Hidayat, kepada wartawan.

Menurut dia, SPI akan menjadi mitra strategis kepolisian khusus Polresta Bogor Kota dalam menjalankan Rastra Sewakottama.

“Semoga bisa bersinergi dengan para stakeholder terutama korps Bhayangkara di Kota Hujan, SPI sengaja dibentuk agar polisi Indonesia makin disayang masyarakat. Mengingat tantangan Polri ke depan akan semakin berat, khususnya di era yang serba digital,” katanya.

Kata dia, saat banyak hoax,  radikalisme dan ancaman lain yang berpotensi merusak kamtibmas dan semangat  Bhineka Tunggal Ika.

Selain itu, ia juga menyoroti pergantian kepemimpinan di Polresta Bogor Kota, dimana Kombes Pol
Hendri Fiuser akan digantikan Kombes Pol. Susatyo Purnomo Condro.

“Selamat bertugas dan selamat datang di Kota Hujan yang untuk Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro. Semoga dapat bersinergi dalam menjaga kondusifitas di Kota Bogor,” tukasnya.

** Fredy Kristianto

Keterisian Tempat Tidur RS Sudah 90 Persen

Bogor | Jurnal Inspirasi

Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto mendukung penuh langkah pemerintah pusat soal penerapan PSBB dimana praturan pembatasan tersebut diatur melalui peraturan gubernur atau peraturan kepala daerah.

“Saya kira kita merespon dengan sangat positif, memang perlu ada langkah-langkah yang terkoordinasi secara wilayah. Di Bogor sendiri kita emang sudah jalan dengan kebijakan itu. Tapi sempat kita evaluasi terkait dengan jam operasional,” ujar Bima kepada wartawan, Rabu (6/1).

Menurut dia, Pemkot Bogor akan menjalankan arahan dari Menko Perekonomian, Airlangga Hartanto dari mulai jam operasional mall yang tutup jam 19.00 WIB, rumah makan resto yang harus dibatasi sebanyak 25 persen dan yang ketiga adalah tentang WFH.

“Kita berharap bahwa pesannya sampe kepada masyarakat. Bahwa ini lonjakannha msh tinggi dan situasi masig belom terkendali. Rumah sakit juga tingkat keterisiannya semakin penuh, masyarakat harus selalu waspada. Bahkan semakin wapada, semakin siaga harusnya,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Satgas Covid-19 Kota Bogor, Dedie A. Rachim mengatakan bahwa Pemkot Bogor akan menyesuaikan arahan dari pemerintah pusat dengan menyiapkan beberapa langkah yang diperlukan.

Dedie mengatakan, kondisi Covid-19 di Kota Bogor saat ini makin mengkhawatirkan. Sebab, beedasarkan grafik data kasus aktif mencapai 19,3 persen atau 1.084. Kemudian, untuk presentase kesembuhan 78,4 persen (4.408 kasus), sedangkan presentase kematian mencapai 2,4 persen (134 kasus).

Begitupun dengan keterisian tempat tidur rumah sakit dan ICU yang telah menyentuh 90 persen. Sementara diketahui, setiap daerah yang diwajibkan PSBB lantaran parameter jumlah kasus telah atau hampir melampaui ambang batas yang telah ditentukan pusat.

Diantaranya, tingkat kesembuhan dibawah 82 persen, tingkat kematian mencapai 3 persen dan keterisian tempat tidur isolasi dan ICU di RS mencapai 70 persen. “Untuk keterisian tempat tidur di RS se-Kota Bogor sudah 90 persen,” jelas Dedie yang juga Wakil Wali Kota Bogor.

Dedie menegaskan bahwa pihaknya kini tengah mempersiapkan sosialisasi kepada masyarakat dan dunia usaha terkait kebijakan PSBB. “Memang benar saat ini laju peningkatan kasus penularan cukup tinggi sementara daya tampung RS semakin sedikit. Tapi belum segenting wilayaj Jabodetabek yang lain,” ungkapnya.

Kendati akan kembali menerapkan PSBB, namun Dedie menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan kondisi Kota Bogor. “Tapi itu masih dibahas. Mungkin beberapa hari kedepan akan diumumkan. Sekarang masih ada langkah-langkah yang perlu dipersiapkan,” pungkasnya.

** Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Inspirasi

Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim akan menjadi orang pertama yang menerima vaksin Covid-19 di Kota Hujan. Hal itu lantaran Wali Kota Bima Arya tidak bisa divaksin Covid 19 lantaran politisi PAN itu merupakan penyintas Covid-19. “Jadi di Kota Bogor yang menjadi pertama untuk lakukan vaksin pak wakil walikota,” ujar Bima Arya kepada wartawan, Rabu  (6/1).

Sementara itu, Dedie mengaku siap jika dirinya menjadi yang pertama dilakukan vaksinasi. “Saya siap saja bila memang instruksi Mendagri seperti itu,” ungkapnya.

Dedie mengatakan bahwa syarat penerima vaksin adalah mereka yang berusia 16 hingga 59 tahun, tidak sedang hamil dan sedang tidak menyusui, tidak punya komorbit dan bukan alumni Covid-19 serta dalam keadaan sehat.

Ia berharap dengan dijadikannya sebagai orang pertama yang menerima vaksin, dapat menjadi contoh bagi masyarakat.

Seperti diketahui vaksin Covid 19 di Kota Bogor akan dilaksanakan pada 14 Januari 2021. Sesuai rencana vaksinasi akan dilakukan kepada tenaga kesehatan (nakes) dan non nakes atau tenaga Fasyanakes dengan total 9.669 orang yang tercatat Sistem Informasi SDM Kesehatan (SISDMK).

Rencananya vaksin akan dialokasikan ke Kota Bogor untuk 7.000 orang atau 14.000 dosis. Vaksin sendiri bakal dipusatkan di gudang farmasi Dinas Kesehatan Kota Bogor.

** Fredy Kristianto

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Pemerintah menerapkan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Pulau Jawa dan Provinsi Bali. PSBB Jawa-Bali ini berlaku pada 11 hingga 25 Januari 2021. Pemerintah membatasi kegiatan masyarakat tersebut untuk menekan penularan virus Corona (Covid-19). Keputusan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

“Penerapan pembatasan secara terbatas dilakukan provinsi di Jawa dan Bali karena seluruh provinsi tersebut memenuhi salah satu dari empat parameter yang ditetapkan,” kata Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto dalam keterangannya, Rabu (6/1).

“Oleh karena itu pemerintah membuat kriteria terkait pembatasan kegiatan masyarakat dan ini sesuai dengan UU yang dilengkapi PP 21 Tahun 2020, di mana mekanisme pembatasan tersebut. Pembatasan ini kami tegaskan bukan pelarangan kegiatan, tetapi pembatasan,” ujar Airlangga.

Dalam mengambil kebijakan ini, Airlangga mengatakan bahwa pemerintah melihat data perkembangan penanganan Covid-19, seperti zona risiko penularan virus corona, rasio keterisian tempat tidur isolasi dan ICU. Selain itu, pemerintah juga melihat kasus aktif Covid-19 yang saat ini telah mencapai 14,2 persen.

Menurut Airlangga, pembatasan sosial di provinsi, kabupaten, atau kota harus memenuhi parameter terkait penanganan Covid-19. Parameter tersebut antara lain, tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional sebesar 3 persen. Kemudian tingkat kesembuhan di bawah nasional sebesar 82 persen.

Selanjutnya, kasus aktif di bawah kasus aktif nasional sebesar 14 persen, dan keterisian RS untuk tempat tidur isolasi dan ICU di atas 70 persen. Pembatasan kegiatan masyarakat ini antara lain membatasi tempat kerja dengan WFH 75 persen, belajar dilakukan secara daring, jam operasional pusat perbelanjaan, hingga jam operasi moda transportasi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo berbicara soal antisipasi karantina wilayah atau lockdown usai Indonesia memiliki kasus aktif virus corona (Covid-19) lebih dari 110 ribu.  Jokowi mengatakan sejumlah negara telah menempuh kebijakan itu. Ia meminta para menteri untuk bekerja keras menangani pandemi.

** ass

Andalkan Sejuknya Udara dan Pemandangan Alam Kaki Gunung Pangrango

Caringin | Jurnal Inspirasi

Destinasi wisata di Kabupaten Bogor, bukan hanya kawasan Puncak yang lokasinya berada di Kecamatan Cisarua dan Megamendung saja, tapi ada di beberapa wilayah, satu diantaranya Pancawati, Kecamatan Caringin. Desa Pancawati, yang berada di kaki Gunung Pangrango, sekarang ini banyak diincar investor untuk membuka usaha, seperti resto dan kafe dengan latar belakang pemandangan alam nan indah dan udara yang sejuk.

“Pancawati merupakan surga tersembunyi yang ada di Kecamatan Caringan. Nah, potensi alam yang indah itu harus dimanfaatkan untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi, tentunya dengan tidak mengabaikan aspek kelestarian lingkungan,”kata Ketua Himpunan Pengusaha Kecamatan Caringin (HPKC) Eko M. Restoe Boemi, kepada Jurnal Bogor, Rabu (06/01).

Direktur Kedai Kopi Daong itu mengatakan, panaroma alam di Pancawati,sebenarnya tidak kalah dengan kawasan Puncak, bedanya di Pancawati tidak ada perkebunan teh. “Pancawati tinggal dikelola saja dengan baik. Saya optimis kedepan, destinasi wisata yang ada di Pancawati akan banyak mendatangkan keuntungan secara ekonomi, tak hanya untuk Pemerintah Kabupaten Bogor saja, tapi juga warga setempat, minimalnya dengan banyak destinasi wisata angka pengangguran pun bisa ditekan,” ujar Eko.

Namun, kata Eko, untuk menjadikan Pancawati, sebagai destinasi alternative setelah Puncak butuh waktu, karena selain memerlukan dukungan kebijakan dari pemerintah daerah, khususnya soal tata ruang dan pembenahan infrastruktur, pola pikir masyarakat pun harus ikut menyesuaikan. “Sektor wisata Kabupaten Bogor itu potensi sangat besar, sayangnya infrastruktur menuju lokasi atau tempat wisata itu kurang memadai, salah satunya kondisi jalan yang masih sempit,” ungkapnya.

Anggota DPRD Kabupaten Bogor yang tinggal di Kecamatan Caringin, tepatnya di Desa Ciderum, Abdul Jalil membenarkan, potensi wilayah selatan, di luar Cisarua dan Megamendung, untuk dijadikan destinasi alternative dengan suguhan pemandangan alam sangat besar. “Nah, di sinilah perlu ada regulasi soal pemanfaatan ruang. Artinya antara pengembangan wisata dengan pelestarian lingkungan harus sejalan,” katanya.

Menurut Jalil, destinasi wisata di wilayah Caringin, khususnya Pancawati itu belakangan ini mulai dikenal pelancong dari berbagai daerah. “Jarak Pancawati dengan Jakarta kan tidak terlalu jauh, apalagi setelah adanya Jalan Tol Bocimi, jarak tempuh bisa dipersingkat, dan yang paling utama tidak ada kemacetan seperti di kawasan Puncak,”tutupnya.

** Dede Suhendar

Gunung Sindur | Jurnal Inspirasi

Jelang bebas murni Abu Bakar Ba’asyir (ABB) dari Lapas Kelas IIA Gunung Sindur, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor pada Jumat (8/1/2020) pekan ini, pihak Lapas melakukan koordinasi dengan TNI-POLRI dan BNPT termasuk dengan Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Bogor.

“Kita sudah berkoordinasi dengan Polres Bogor dan Pihak TNI serta BNPT dan juga Gugus Tugas Covid-19 terkait bebasnya ABB pada hari Jumat tanggal 8 Januari 20201,” kata Kalapas Kelas IIA Gunung Sindur, Mujiarto kepada wartawan, Rabu (6/1/2021).

Jelas Mujianrto, meski sudah dipastikan bebas murni, namun Mujiarto belum dapat memastikan secara detail terkait waktu pembebasannya. Menurut Mujiarto, pihaknya harus berkoordinasi dengan aparat terkait lainnya.

“Untuk jam kerja Lapas Gunungsindur dari jam 08.00 WIB sampai 17.00 WIB, untuk tepatnya di antara itu, karena kita akan berkoordinasi dengan pihak lainnya seperti Densus, BNPT, dan pimpinan kami,” ujarnya.

Lebih lanjut, Mujiarto menegaskan bahwa penjemputan Abu Bakar Baasyir hanya diwakili pihak keluarga dan tim pengacara. “Untuk pembebasannya, untuk penjemput dari pihak keluarga atau tim pengacara untuk melengkapi syarat seperti rapid test antigen,” bebernya.

Mujiarto juga mengatakan untuk pengamanan tentu akan diperketat dan ekstra, mengingat ABB sendiri merupakan terpidana teroris. “Tentu kalau terpidana teroris pengaman itu ada peningkatan ekstra,” ujarnya.

Sementara itu, Mujiarto membeberkan bahwa Abu Bakar Baasyir bebas murni setelah menjalani hukuman sebanyak 15 tahun dan mendapatkan 56 remisi. “Kalau total pidana keseluruhan Abu Bakar Baasyir itu 15 tahun. Itu dimulai dari Lapas Pasir Putih, kemudian di Lapas Gunungsindur sejak 2016. Jadi total remisi sejumlah 56 bulan yang terdiri dari banyak remisi. Remisi umum, 17 Agustus, Idul Fitri, Dasawarsa ada remisi hakim berkepanjangan,” tegasnya.

** Cepi Kurniawan

Cibinong | Jurnal Inspirasi

Farda Sanberra, pengusaha muda asal Ciampea dipercaya Kadin Jawa Barat menjadi caretaker Kadin Kabupaten Bogor. Hal tersebut terungkap saat silaturahmi antara pengurus Kadin Kabupaten Bogor dengan Dandim 0621 Kabupaten Bogor Letkol Inf Sukur Hemanto di Makodim 0621 Kabupaten Bogor, Rabu (6/1/2021).

“Saya dipercaya Kadin Jabar untuk menjadi caretaker Kadin Kabupaten Bogor,” ujar Farda saat memperkenalkan diri di hadapan Dandim 0621 Kabupaten Bogor.

Lebih lanjut Farda menuturkan, kepengurusan Kadin Kabupaten Bogor dipenuhi oleh anak-anak muda yang profesional di bidangnya masing-masing. Di kepengurusan ini, ada sekitar 25 wakil ketua, sesuai dengan bidang profesionalitasnya. “Kepengurusan kita terdiri dari 70 persen pengusaha dan 30 persen politisi dan media. Itu sesuai hasil Munas,” jelas Farda.

Farda menuturkan, kepengurusannya akan diresmikan di akhir bulan ini. Rencananya, dalam waktu dekat akan digelar Musyawarah Kabupaten (Muskab) Kadin Kabupaten Bogor, dilanjutkan dengan pelantikan pengurus. “Pelantikan rencananya akan dilaksanakan di salah satu hotel di sekitar Cibinong. Saat ini kita sedang mempersiapkan semua hal,” jelasnya.

Sementara itu, Dandim 0621 Kabupaten Bogor Letkol Inf Sukur Hermanto menuturkan harapannya terhadap Kadin Kabupaten Bogor tersebut. Dia mengatakan, pengurus yang didominasi anak muda tersebut diharapkan bisa membangkitkan perekonomian Kabupaten Bogor. “Pengurusnya masih muda-muda, saya harapkan mereka bisa bergerak cepat, gesit dan bisa membaca dan membuat peluang usaha,” ujar Dandim.

Selain itu, ujar Dandim, diharapkan para pengurus Kadin bisa memanfaatkan teknologi yang terus berkembang untuk mendukung perkembangan dunia usaha di Kabupaten Bogor. “Sekarang ini zaman IT, diharapkan para pengurus bisa memaksimalkan teknologi ini, baik untuk pemasaran produk-produk yang dikelola anggota Kadin maupun teknologi lainnya,” harapnya.

** Nay Nur’ain