Sukamakmur | Jurnal Inspirasi

Kabar terkait pemotongan dana Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilakukan oleh oknum Ketua Kelompok yang diduga diketahui oleh Sekdes Sukamakmur dan pendamping yang sudah terjadi sejak tahun 2012 hingga sekarang, membuat anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Bogor dari Fraksi PKS Achmad Fathoni geram.

Dia sangat menyesalkan dengan adanya pemotongan hak keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan PKH. Achmad Fathoni mengaku akan mengecek dan menanyakan kepada pihak kecamatan dan kepala desa terkait pemotongan ini. Jika itu benar ada pemotongan yang tidak sesuai aturan, maka pihaknya meminta agar pihak yang memotong untuk segera mengembalikannya kepada yang berhak.

“Ini bantuan untuk warga yang membutuhkan yang bertujuan untuk meringankan beban mereka, justru harusnya kita bantu bersama, bukan malah dimanfaatkan,” tegas Achmad Fathoni, Selasa (26/1).

Dia berharap pihak desa dan kecamatan segera membereskan urusan ini, jika memang ada oknum yang nakal segera laporkan dan diganti. “Sudah saya konfirmasi kepada Sekcam Sukamakmur dan Kades Sukamakmur bahwa hari ini pihaknya akan memanggil pendamping PKH,” jelasnya.

Sebelumnya, menurut keterangan salah satu RT bahwa di wilayahnya dipotong sebesar 10% dan ATM dan buku tabungan pun disimpan oleh Ketua Kelompok, sampai bukti penarikan pun tidak diberikan kepada KPM.

“Jika ditanya malah galakan dia dan jika kami minta ATM justru diintimidasi dengan mengatakan tidak akan membantu mengurus jika terjadi apa-apa. Namanya orang kampung ya kami takut, tapi saya sebagai Ketua RT miris rakyat saya dibodohi, walaupun KPM atas nama tidak paham ATM kan ada anaknya, ada keluarganya yang pasti salah satu dari mereka mengerti digital, jangan justru malah diintimidasi dan seolah dianggap bodoh,” kata dia.

Lanjutnya, menurut keterangan ketua kelompok, potongan setiap pencairan memang bervariasi. “Di tempat saya sampai 10% , dan yang wajib dibayarkan uang kas sebesar 35.000 wajibnya 10.000 yang menurut ketua kelompok itu alokasikan untuk KPM yang melahirkan, sakit dan meninggal, namun dari pertama program PKH diturunkan pemerintah sampai saat ini anggaran wajib yang diminta ketua Kelompok dan dikumpulkan pada Sekdes selaku kordinator tidak jelas alokasinya.”

“Intinya kami minta biarkan kami mandiri dan bantu kami cerdas, jangan ada intimidasi jangan ada pembodohan,” tandasnya.

Sementara Kades Sukamkmur, Ujang Sunandar melalui WhatsApp mengatakan, dirinya tidak mengetahui perihal masalah tersebut. Pasalnya, teknis penyaluran PKH dan BPNT itu oleh pendamping dan kades tidak ikut dilibatkan.

“Terkait Sekdes yang merangkap sebagai kordinator PKH, saya tahu tapi juknisnya saya kurang paham apakah boleh apa tidak perangkat desa merangkap sebagai koordinator,” kata Ujang Kades Sukamakmur.

** Nay Nur’ain

Ciampea | Jurnal Inspirasi

Gonjang-ganjing dualisme kepengurusan Federasi Arung Jeram Indonesi (FAJI) Kabupaten Bogor terus berlanjut. Meski demikan, tidak menghentikan niat para atlet arung jeram untuk berlatih di Sungai Cianten, Desa Ciampea, Kecamatan Ciampea.

Atlet Arung Jeram Kabupaten Bogor, Deni Permana (22) mengatakan, latihan di sungai jelang Pra Porda Jabar dilakukan seperti biasa yakni ritme dayung. Namun ada kesulitan dari peralatan, termasuk adanya kepengurusan dualisme di FAJI Kabupaten Bogor. Tetapi bagi para atlet arung jeram yang terpenting saat ini adalah fokus ke lantihan jelang Porda nanti.

Ia berharap tidak ada dualisme kepengurusan FAJI Kabupaten Bogor karena tujuannya tetap sama yakni mengharumkan nama Kabupaten Bogor di cabang olahraga arung jeram.  “Target untuk Porda nanti, yakni bisa memboyong medali emas. Seperti di Porda Kabupaten Bogor yang lalu,” ujarnya usai melakukan latihan di sungai Cianten, kemarin.

Pegiat olahraga arung jeram, Wika Wibisono sangat menyangkan ketika ada dualisme di tubuh kepengurusan FAJI telah berimbas kepada atlet. Padahal, jelang Porda nanti, atlet perlu dilakukan pembinaan dan latihan yang intens. Sebab, untuk mencapai raih yang maksimal perlu latihan jauh-jauh hari. Tak kalah penting, ketika latihan tetap menerapkan protokol kesehatan.

“Apapun ceritanya di kepengurus FAJI, atlet harus latihan. Sebab, atlet juga ada target yang harus dikejar di ajang Porda,” katanya.

Dia melihat di Kabupaten Bogor sungainya banyak,  termasuk perahu, operator, pegiat dan atlit yang banyak. Tinggal dilakukan pembinaan agar para atlie bisa meraih capaian yang maksimal di ajang Porda.

“Ketika atlet tidak diperhatikan dan mereka ingin mengikuti turnamen atau kejuaraan, seharusnya pengurus mendukung bukannya seakan-akan menghalangi, ” keluhnya.

Terpisah, Ketua Umum FAJI Kabupaten Bogor Bayu Rahmawanto mengaku, pada dasarnya dirinya fokus pada kepengurusan dan pembinaan atlet. Dia ingin pengurus itu orang  yang benar-benar memang  mampu mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas manakala sudah masuk jadi pengurus. Sebab, dalam pembentukan pengurus itu perlu juga ada mekanisme dan proses.

“Saat pembentukan kepengurusan itu bukan pengurus ngurusin pengurus tapi pengurus  tugas kewajibannya adalah melakukan pembinaan pengurusan pada atlet yang mempunyai potensi di wilayah Kabupaten Bogor, ” katanya.

Menurut Camat Tamansari ini, kalau pengurusnya tertib, tidak akan membuat permasalahan manakala melakukan pembinaan terhadap atlet. Tapi kalau pengurusnya acak-acakan  gimana dia mau melakukan pembinaan kepada atlrt dan jangan sampai juga atlet jadi korban. Dia mengaku, ketika ada atlet mempunyai keinginan untuk melakukan atau mengikuti kejuaraan di Depok yang diselenggarakan oleh UMG, dirinya memfasilitasinya.

“Kami melihat kondisi seperti ini, tapi juga jangan permasalahannya pengurus imbasnya ke atlet, itu yang tidak kita inginkan. Pada dasarnya, ingin fokus kepada pengurusan, pembenahan kepengurusan dan baiknya seperti apa putusan administrasinya sudah ada,” tukasnya.

** Cepi Kurniawan

Megamendung | Jurnal Bogor

Aktivitas perataan tanah di Desa Cipayung Girang, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, dikeluhkan pengguna jalan. Sebab, akibat adanya proyek perataan tanah di depan Markas Polisi Sektor (Mapolsek) Cisarua itu, kondisi jalan licin dan rawan terjadi kecelakaan.

A. Kurniawan, pengguna jalan saat melintas dari arah Puncak Cisarua menuju Ciawi mengatakan, akibat keluar masuk kendaraan proyek perataan tanah ini, kondisi jalan menjadi licin. “Apalagi sehabis hujan gerimis, tanah yang kebawa kendaraan proyek menjadi licin saat dilintasi. Apalagi kendaraan roda dua,” ungkapnya kepada wartawan.

Menurutnya, kotornya jalan akibat lalu lalang kendaraan proyek, mencapai puluhan meter persisnya hingga lokasi Hotel Bahtera. Selain jalan, lanjut Kurniawan, tanah dari proyek juga mengotori semua bahu jalan untuk warga atau pejalan kaki.  “Sampai bahu jalan juga penuh dengan tanah,” ujarnya.

Harusnya, kata Kurniawan, pihak pengusaha maupun pelaksana proyek perataan tanah, memerintahkan pegawainya untuk langsung membersihkan tanah yang ada di bahu dan jalan dengan melakukan penyemprotan. “Biar tidak mengganggu dan membahayakan pengguna jalan, ada pegawai yang menyemprot tanah di sekitar jalan dan bahunya,” jelasnya.

Sementara, Kepala Seksi (Kasi) Trantib Kecamatan Megamendung, Iwan Relawan mengaku, pihak pengusaha maupun pelaksana proyek perataan tanah di Desa Cipayung Girang, tidak ada laporan kepada pihak kecamatan.  “Gak ada laporan,” singkatnya melalui pesan WhatsApp.

Pengawas UPT Tata Bangunan Ciawi wilayah Megamendung, Asep Supriadi mengungkapkan, proyek perataan tanah tersebut milik pengusaha Cimory.  “Kalau retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) nya sih sudah ada. Itu proyek perataan tanah milik Cimory,” tukasnya.

** Dede Suhendar

Bandung | Jurnal Inspirasi

Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, pengelolaan zakat dengan memanfaatkan teknologi termasuk sistem pembayaran daring mesti dilakukan. Tujuannya untuk memudahkan masyarakat membayar zakat, terutama di tengah pandemi Covid-19. Oleh karena itu, Kang Uu mendorong Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jabar untuk melakukan digitalisasi termasuk dalam pengumpulan dan penyaluran zakat.

“Baznas hari ini di provinsi sudah ada gerakan yang dilakukan tentang zakat digital dan yang lainnya,” ujar Kang Uu di Kantor Baznas Provinsi Jabar, Kota Bandung.

“Harapan kami, ada tambahan-tambahan lain, program-program untuk mengumpulkan dana dari masyarakat lewat digital, karena itu sangat mudah yang bisa dilaksanakan oleh masyarakat,” imbuhnya.

Selain itu, Kang Uu meminta Baznas Jabar dan Baznas Kabupaten/Kota untuk terus berinovasi, baik dalam penarikan, penerimaan, maupun penyaluran zakat. Hal itu perlu dilakukan agar Baznas tidak tertinggal dari lembaga-lembaga zakat lainnya.

“Kami khawatir kalau kita tidak ada inovasi yang disukai dan memudahkan pelayanan, kita akan ditinggalkan. Masyarakat akan lebih suka membayar kepada lembaga-lembaga zakat yang lain daripada ke Baznas,” ucapnya.

Hal senada dikatakan Ketua Baznas RI Noor Achmad. Menurutnya, digitalisasi dan inovasi menjadi krusial. Kedua hal tersebut pun menjadi fokus utama Baznas RI. Noor juga mengatakan, digitalisasi perlu digunakan untuk melaksanakan amanah dalam rangka mengumpulkan zakat. Untuk itu, pihaknya akan menyebarkan teknologi yang tengah dikembangkan kepada Baznas di seluruh Indonesia.

“Dalam rangka untuk melakukan pengumpulan yang lebih elegan, untuk amanah itu, berkali-kali kita juga sampaikan agar ada digitalisasi,” kata Noor.

“Teknologi Baznas saat ini sedang dikembangkan terus dari Baznas RI. Nanti hasilnya, insyaallah akan di-share semuanya ke seluruh Baznas di Indonesia karena kami juga menginstruksikan agar digitalisasi menjadi sangat penting,” tambahnya.

Noor menjelaskan, saat ini, banyak masyarakat yang belum memahami betul tata cara membayar zakat dan simulasi penghitungan zakat yang harus dibayarkan. Karena itu, kata ia, Baznas RI akan intens menyosialisasikan hal tersebut. “Informasi-informasi semacam itu perlu kita sampaikan kepada semua orang, dan itu adalah tanggung jawab kita (pengurus BAZNAS),” katanya.

** Cepi Kurniawan

Bogor | Jurnal Inspirasi

Fikri Salim dituntut delapan tahun dalam kasus pemalsuan surat atas perizinan pembangunan Rumah Sakit Graha Medika Bogor, oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang lanjutan digelar Pengadilan Negeri Bogor, Selasa (26/1/2021).

“Menjatuhkan terhadap terdakwa Fikri Salim dengan pidana penjara selama delapan tahun,” ujar JPU, Haryadi.

Dalam dakwaan kesatu, Fikri Salim dinilai melanggar Pasal 263 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 65 Ayat (1) dan Ayat (2)` KUHP. Sementara dakwaan kedua melanggar Pasal 374 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 65 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP.

Sebelum menyampaikan tuntunan pidana, JPU mengungkapkan hal-hal memberatkan yang menjadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana tersebut. Perbuatan terdakwa kontraproduktif dengan upaya pemerintah karena akibat perbuatannya menjadikan terhambat operasinya Rumah Sakit Graha Medika Bogor sebagai salah satu penunjang sarana kesehatan masyarakat Kota Bogor khususnya di masa pendemi.

JPU menilai bahwa Fikri Salim tidak mengakui perbuatannya yang berkorelasi kepada terdakwa tidak menyesali yang telah dilakukannya. Kemudian terdakwa juga berbelit-belit dalam memberikan keterangan dalam persidangan sehingga menghambat kelancaran jalannya sidang. “Hal-hal yang meringankan tidak ditemukan,” imbuhnya.

JPU menyampaikan atas keterangan di muka persidangan Dr. Lucky Azizah selaku komisaris PT. Jakarta Medika mengalami kerugian sebesar Rp1,14 miliar terkait pengurusan perizinan rumah sakit tersebut. Rumah sakit juga belum beroperasi lantaran belum mengantongi izin operasional.

Fikri Salim disebut telah membuat kuitansi-kuitansi serta bon-bon bukti pembayaran yang palsu guna mencairkan uang tersebut dengan cara menyuruh saksi Junaedi menuliskan nominal uang dan juga tanda tangan penerima uang yang dimuat dalam kuitansi.

Sementara Penasehat Hukum Fikri Salim akan mengajukan pledoi untuk terdakwa secara tertulis yang akan dibacakan dalam sidang lanjutan pada 5 Februari. Dalam sidang melalui video conference ini, Fikri Salim mengatakan tuntunan JPU banyak point yang tidak bisa dibuktikan. Seperti pencairan uang satu miliar.

Dalam kasus yang sama dengan berkas penuntutan terpisah, JPU menuntut pidana delapan tahun penjara kepada terdakwa Rina Yuliana. JPU juga meminta majelis hakim memutuskan menjatuhi hukuman tersebut karena Rina Yuliana dinilai bersalah.

Dalam dakwaan ke satu, Rina Yuliana melanggar Pasal 263 Ayat (2) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 65 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP. Dan dakwaan kedua melanggar Pasal 374 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 65 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP.

Pada kasua ini, Fikri Salim bekerjasama Rina Yuliana dan Selamet Isnanto dalam pengurusan perizinan pembangunan rumah sakit tersebut. Hal yang sama, Penasehat Hukum Rina Yuliana juga mengajukan pledoi atau pembelaan untuk terdakwa atas tuntutan JPU.

** Fredy Kristianto