Kemang | Jurnal Inspirasi

Camat Kemang Edi Suwito meminta Pol PP Kabupaten Bogor menegur pemilik proyek gudang Pampers dan cat di Jalan Raya Kemang, Desa Kemang karena telah mengotori jalan raya dengan tanah galian. Camat juga meminta agar Pol PP mengecek perzinan proyek tersebut.

“Masalah tanah ini aduan warga karena tanah yang berceceran dan juga soal perizinan untuk perkembangannya belum ada laporanya ke saya,” kata Edi Suwito saat dikonfirmasi.

Edi mengatakan, setelah ditegur diharapkan pemilik proyek tersebut bisa membersihkan jalanan dari tanah merah yang berceceran di jalan raya tersebut guna menghindari adanya korban yang terjatuh ketika turun hujan. “Jika tetap membandel nanti kami akan koordinasi dengan Pol PP Kabupaten agar dilakukan penyegelan,” tegasnya.

Sementara itu, perwakilan proyek Riko menuturkan, pihaknya akan menjaga kondusifitas di proyek dan akan menyetop pengurukan saat hujan turun dan pihaknya pun sudah melakukan pembersihan jalan dengan cara disemprot.

“Iya kita baru pengurukan dan pengerasan jalan, saya meminta maaf kepada warga dan pengguna jalan karena ketidaknyamanan aktivitas proyek,” pungkasnya.

** Cepi Kurniawan

Bojonggede | Jurnal Inspirasi

Sebanyak 25.600 dosis vaksin Covid-19 untuk 12.800 sasaran telah tiba di Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes), Cibinong, Kabupaten Bogor, Selasa (26/1/2021). Sejumlah Puskesmas yang juga mendapat jatah vaksinasi itu telah mempersiapkan vaksinasi bahkan sebelumnya telah melakukan simulasi.

Seperti Puskemas Bojonggede melakukan persiapan dengan adanya kulkas khusus vaksin dan mempersiapkan coolbox yang bisa bertahan membawa vaksin maksimal dari Dinkes pada Jumat nanti sampai ke Puskesmas dengan suhu minus 8 sampai minus 2 derajat celcius.

“Untuk Puskesmas Bojonggede jadwalnya ketika Jumat nanti vaksin sudah sampe di puskesmas diharapkan Sabtu  sudah bisa melakukan vaksinasi,” kata Kepala Puskesmas Bojonggede dr James Tambunan saat dikonfirmasi, Rabu (27/1/2020).

James mengatakan, untuk tahap pertama ini vaksinasi dilakukan terhadap tenaga kesehatan (nakes).  Untuk di Puskesmas Bojonggede ada 40 nakes, namun tidak semuanya dilakukan vaksinasi. “Ada sekitar 40 nakes. Tapi gak akan semua divaksin karena nanti kita screening ulang staf yang ada comorbid (penyakit bawaan) seperti hipertensi, jantung, diabetes dan penyakit lainnya.  Dan juga staf yang sudah terkonfirmasi Covid tidak akan dilakukan vaksinasi juga,” bebernya.

James mengaku di Puskesmas Bojonggede ia menjadi orang yang akan pertama divaksinasi jika tidak ada kendala saat screening. “Insya Allah siap kalau gak ada kendala, dan harus dicek dulu,” katanya.

** Cepi Kurniawan

Nanggung l Jurnal Inspirasi

Selama 2 bulan ke belakang hingga kini, wilayah Kecamatan Nanggung masih masuk zona merah setelah adanya beberapa masyarakat yang terkonfirmasi positif Covid- 19. Camat Nanggung Ae Saepuloh membenarkan bahwa menurut informasi data yang diterimanya dari sejumlah wilayah di Kabupaten Bogor, sejumlah kecamatan termasuk Nanggung, kini telah menjadi kawasan zona merah akibat wabah virus Corona.

“Sudah dua atau tiga bulanan kawasan kecamatan Nanggung menjadi zona merah,” kata Camat Nanggung, baru baru ini.

Camat Nanggung yang juga sekaligus Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid- 19 tingkat kecamatan menyebutkan, bahwa jumlah warga yang terkonfirmasi Covid- 19 ada 4 orang. ” Mudah mudahan  yang terkonfirmasi jumlahnya  tidak bertambah,” sebutnya.

Dimasa pandemi, kata dia, ditambah perpanjangan  Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), pelayanan di kecamatan pun dibatasi. ” 75 persen kerja di rumah 25 persen kerja di kantor, termasuk pengunjung dibatasi minimal 15, maksimal 20 orang,”  ujarnya.

Menurutnya, jam kerja normal seperti biasa, hanya saja jumlah pengunjung dan tenaga  kerja yang dibatasi,” imbuhnya.

Sementara upaya ini dilakukan sebagai salah satu cara untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Petugas gabungan dari Polri, TNI, Satpol PP pun diturunkan untuk memasifkan operasi yustisi. “Operasi  rutin ini terus dilakukan, paling tidak Kecamatan Nanggung bisa masuk di zona kuning dengan resiko penularan Covid -19 rendah,”  kata Kapolsek Nanggung AKP Dedi Hermawan

Pihaknya  terus bersinergi untuk memasifkan razia kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Salah satunya adalah patuh memakai masker saat berada di luar rumah.

** Arip Ekon

Ciawi | Jurnal Inspirasi

Hujan deras yang disertai angin kencang pada Rabu (27/1) pagi, mengakibatkan tumbangnya pohon dan menimpa rumah milik warga di Kampung Seuseupan Kaum, RT 02/07, Desa Bendungan, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor.

Beruntung dalam kejadian itu tidak ada korban jiwa, karena derasnya hujan membuat pemilik rumah lebih memilih berada didalam.

Kepala Sektor Damkar Ciawi, Nendri SM mengatakan, kejadian pohon tumbang yang menimpa rumah warga sekitar pukul 05.00 WIB. Namun, pihaknya mendapat laporan dari pemilik rumah pukul 05.20 WIB.  “Hanya sekitar 5 menit setelah dapat laporan, tim Damkar langsung menuju rumah pelapor,” ungkapnya kepada wartawan.

Untuk melakukan evakuasi pohon yang tumbang itu, lanjutnya, tim Damkar yang berjumlah tujuh orang membawa sejumlah alat evakuasi, mulai dari sainso, sarung tangan, helm, golok, webbing dan tali karmantel.

Tetapi, kata Nendri, sebelum melakukan evakuasi, tim terlebih dulu mengamankan area seputar rumah dan mempersiapkan peralatan tersebut.  “Hanya butuh waktu satu jam, regu tiga Unit Damkar Ciawi langsung berhasil melakukan evakuasi,” ujar Nendri.

Nendri menghimbau agar warga berhati-hati ketika berteduh dibawah pohon. Pasalnya, saat ini intensitas curah hujan yang ada di wilayah selatan Kabupaten Bogor khususnya, masih sangat tinggi dan rawan terjadi pohon tumbang. “Kalau pun berteduh, lebih baik di tempat aman dan jangan dibawah pohon,” imbuhnya.

Sementara, Ivan Syah, Komandan Regu (Danru) tiga Damkar yang melakukan evakuasi mengungkapkan, untuk penanganan pohon tumbang tidak terlalu sulit.  “Karena posisi pohon yang tumbang berada di halaman rumah, jadi penanganannya pun tidak terlalu kesulitan,” tukasnya.

** Dede Suhendar

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Kasus dugaan korupsi  bantuan sosial (bansos) yang menjerat eks Menteri Sosial Juliari Peter Batubara terus menggelinding. Belakangan ini, ada sosok ‘madam’ yang dikaitkan erat ke tokoh penting di lingkaran elite PDIP. Menyikapi hal itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menegaskan lembaganya akan menindaklanjuti setiap informasi yang berkembang di masyarakat.

Firli menegaskan KPK bekerja secara profesional, akuntabel, dan transparan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kata dia, KPK tidak pandang bulu dalam melakukan penegakan hukum.

 Pernyataan itu disampaikan Firli menjawab informasi mengenai dugaan keterlibatan politikus PDI Perjuangan (PDIP) Herman Hery dan Ihsan Yunus. “Pada prinsipnya segala informasi dari masyarakat akan ditindaklanjuti sesuai dengan alat bukti yang dikumpulkan dan keterangan para saksi-saksi,” kata Firli melalui keterangan tertulis, Selasa (26/1).

“Karena dengan bukti-bukti itulah akan membuat terang suatu perkara dan menemukan tersangkanya,” lanjutnya.

Meskipun begitu, jenderal polisi bintang tiga itu menyatakan untuk saat ini penyidik masih fokus pada pembuktian unsur pasal sangkaan terhadap lima tersangka. Para tersangka yang dimaksud yakni Juliari; dua pejabat pembuat komitmen (PPK) Kementerian Sosial, Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono; serta dua pihak swasta Ardian I M dan Harry Sidabuke. Dalam temuan awal KPK, Juliari diduga menerima fee Rp10 ribu dari setiap bansos. Total uang yang diterima mencapai Rp17 miliar dari dua paket pelaksanaan bantuan.

Sebelumnya Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman justru pesimis dengan nyali lembaga anti rasuah itu menangkap ‘ikan kakap besar’. Kalimat satir itu ia kemukakan di akun Twitter pribadinya @BennyHarmanID, Rabu (23/12).

“KPK Dalami Keterlibatan Puan Maharani di Kasus Korupsi Bansos. KPK berani? Tangkap ikan “kakap besar” di laut dangkal saja ndak bernyali, apalagi di laut dalam,” sindir Benny pesimis.

Ia kemudian menyarankan KPK bekerja senyap dan tidak mengumbar harapan semu ke publik yang nantinya hanya sebatas janji palsu belaka. “Baiknya KPK bekerja dalam diam, jangan obral harapan. Dan jangan doyan main ci luk ba! Liberte!” seru Anggota DPR RI itu.

Sementara itu, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menegaskan segala informasi dari media dan masyarakat tentu akan dikonfirmasi kepada para saksi-saksi yang akan diperiksa tim penyidik KPK. Juliari diduga pernah menyerahkan uang miliaran rupiah kepada salah satu orang dekat Puan Maharani di Jawa Tengah pada November lalu.

“Apakah kemudian ada aliran dana ke parpol tertentu yang dia misalnya ada di situ misalnya, ini kan nanti digali lebih lanjut dalam pemeriksaan saksi-saksi,” kata Ali.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Sebagai tersangka penerima suap diantaranya Juliari Peter Batubara selaku Menteri Sosial (Mensos); Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW) selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kemensos. Selain itu sebagai pemberi suap KPK menetapkan, Aardian I M (AIM), dan Harry Sidabuke (HS) selaku pihak swasta. KPK menduga, Juliari menerima fee sebesar Rp 17 miliar dari dua periode paket sembako program bansos penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek.

** ass

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Ambroncius Nababan dijemput paksa terkait kasus ujaran rasisme oleh Bareskrim Polri. Hal itu dilakukan usai Ketua Umum Pro Jamin (Pro Jokowi-Amin) itu ditetapkan sebagai tersangka. “Yang bersangkutan dijemput paksa,” kata Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Slamet Uliandi, Selasa (26/1).

Ambroncius Nababana diduga melakukan tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Kader Partai itu dijemput sekitar pukul 18.30 WIB dan pukul 19.40 WIB Ambroncius tiba di Bareskrim Polri. Dia pun kembali diperiksa penyidik. Tapi, kali ini dia diperiksa dengan status sebagai tersangka. “Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap AN sebagai tersangka,” katanya.

Dalam postingan-nya, Ambroncius Nababan menyandingkan foto Pigai ini dengan Gorilla. Duduk persoalannya, Pigai disindir oleh Ambroncius melalui media sosial karena menolak vaksin yang diprogramkan Pemerintah. Kemudian, Ambroncius dilaporkan oleh Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Papua Barat, Slus Dowansiba ke Polda Papua Barat dengan nomor laporan polisi: LP/17/I/2021/Papua Barat pada Senin (25/1).

Sebelumnya, Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono menyampaikan, Polri tidak tinggal diam terhadap perlakukan rasisme yang dialami oleh Natalius Pigai. Melalui Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, telah bergerak untuk menyelidiki tindakan yang mengancam keutuhan NKRI itu.

“Tentunya dari pihak Kepolisian tidak tinggal diam. Kita sudah bisa memprediksi dengan adanya postingan itu, kita sudah melakukan penyelidikan dan analisis oleh Siber Bareskrim,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono).

Argo mengatakan, setelah Polda Papua Barat menerima laporan polisi (LP) terkait perlakuan rasis ini, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, sesuai dengan Standart Operasional Prosedur (SOP) telah melayangkan surat panggilan terhadap terlapor dalam hal ini Ambroncius Nababan. “Sudah kita layangkan surat panggilan. Sudah kita serahkan kepada yang bersangkutan,” tandas Argo.

Saat penuhi panggilan Bareskrim, Ketum relawan Pro Jamin (Pro Jokowi-Amin) itu tak menampik bahwa dirinyalah yang mengunggah foto Natalius Pigai dengan seekor Gorila. Namun ia membantah apa yang dilakukannya itu adalah sebagai tindakan rasisme.

“Percakapannya saya yang buat. itu saya akui saya yang buat. Sifatnya itu satire. Kritik satire. kalau orang cerdas tau itu satire itu lelucon-lelucon. Bukan tujuannya untuk menghina orang apalagi menghina suku dan agama. Tidak ada. Jauh sekali apalagi menghina Papua,” kata Ambroncius mengelak saat penuhi panggilan Bareskrim Polri.

** ass

Cibinong | Jurnal Inspirasi

Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan mengaku siap menjadi orang pertama divaksin Covid-19 di Bumi Tegar Beriman. Ia akan disuntik vaksin Sinovac bersama 10 orang lainnya yakni Kepala BPJS Bogor Erry Endri, Ketua Komisi IV DPRD Kabupatem Bogor Muad Khalim, Dr.Reza, perwakilan MUI Kiai Taqi (Islam), tokoh agama Buddha Arya Prasetya, tokoh Konghucu Ws. Hariyanto, tokoh Hindu IG Ngurah Jelantik, serta Pendeta Febrianto (Kristen Protestan) dan Romo Suradi (Katolik).

“Saya siap divaksin. Penerima vaksin sudah sesuai sistem dari pusat dan provinsi, sudah sesuai by name by address. Jadi kita tidak mana yang harus divaksin terlebih dahulu karena sudah diatur secara sistem,” ujar Iwan usai serah terima vaksin di Gudang Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Selasa (26/1).

Sementara vaksinasi tersebut dilakukan secara serentak pada Kamis (28/1) yang pencanangannya dilakukan di Puskesmas Cimandala, diikuti 12.800 tenaga kesehatan yang tersebar di 136 fasilitas pelayanan yang terdiri dari 101 Puskesmas, 4 RSUD, 1 RS Paru, 1 RSAU Dr Hassan Toto, 7 RS swasta dan 7 klinik.

Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin sendiri tidak menjadi penerima vaksinasi perdana karena berstatus sebagai penyintas atau pernah dinyatakan positif Covid-19.

Seperti diketahui, berdasarkan Surat dari Kementerian Kesehatan RI Dirjen Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Nomor: SR.02.06/1/210/2021 tanggal 22 Januari 2021 perihal distribusi vaksin dan rencana pelaksanaan vaksinasi Covid-19 tahap 1, Pemkab Bogor mendapat jatah 25.600 dosis vaksin dari 1,2 juta yang direncanakan Kementerian Kesehatan.

** Asep Saepudin Sayyev