Bogor | Jurnal Inspirasi

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) menargetkan menyelesaikan vaksinasi massal Covid-19 tahap kedua dalam 45 hari. Atas dasar itu, Dinkes akan menambah lokasi vaksinasi untuk melakukan percepatan.

Wali Kota Bima Arya mengatakan, apabila vaksinasi hanya dilaksanakan di fasilitas layanan kesehatan, maka takkan selesai dalam waktu 45 hari. “Kalau dilakukan hanya di puskesmas takkan kekejar sesuai target,” ujar Bima kepada wartawan, Senin (1/3).

Bima menyebut, ada beberapa lokasi yang telah ditentukan selain 64 puskesmas. Diantaranya Puri Begawan, SMPN 5, Rumah Sakit Salak, Denkesyah, Aula Polresta Bogor Kota, RS Bhayangkara, Technopark dan Technonet IPB, serta International IPB Convention Center Botani.

Kata Bima, pada vaksinasi tahap satu yang diperuntukkan bagi tenaga kesehatan (nakes), sedikitnya ada 9.062 nakes yang telah divaksin. Selain itu, tak ada gejala yang dirasakan penerima vaksin. “Sejauh ini belum ada laporan efek-efek atau gejala-gejala dari vaksin. Jadi semuanya berjalan dengan lancar,” tuturnya.

Lebih lanjut, kata dia,sedikitnya ada 1.570 dosis vaksin Covid-19 yang siap disuntikan kepada 34.785 orang. Namun,  jumlah tersebut terbilang kurang karena target vaksinasi corona di tahap kedua ini berjumlah 86.143 orang termasuk lansia.

Terpisah, Jadi, ada kategori profesi pelayan publik di Kota Bogor yang masuk daftar penerima vaksin, seperti ASN, pejabat publik, TNI, Polri, DPRD, BUMN/BUMD, guru,Dosen, pedagang pasar, tokoh agama, pelaku pariwisata hotel/resto, ojol, taksi online dan wartawan,” paparnya.

Khusus untuk lansia, kata Retno, masih diprioritaskan di ibu kota provinsi. Sedangkan, Kota Bogor belum mendapat alokasi vaksin. Saat ini pihaknya sedang melakukan pendataan by name by address melalui kader posbindu wilayah disandingkan dengan data Disdukcapil. “Sasaran lansia di Disdukcapil ada 93.000 orang. Sementara sasaran lansia pendataan riil ada 61.000 orang,” imbuhnya.

Untuk jumlah sasaran pelayanan publik pihaknya menargetkan 25.000 orang. Diharapkan seluruh sasaran dapat ikut serta dalam pelaksanaan vaksinasi massal.

Giat itu akan melibatkan tim dari Dinkes, RS dan puskesmas dengan menargetkan sasaran 1.500 orang per hari, sehingga diharapkan dalam kurun waktu satu bulan bisa rampung.

Dinkes, sambungnya, telah menerima 7.730 vial untuk sasaran pelayanan publik yang berisi 69.570 dosis vaksin Covid-19 Bio Farma. “Untuk satu vial itu berisi 5 ml yang bisa digunakan untuk 9 orang (1 orang 0,5 ml). Jadi, kalau kami hitung dari 7.730 vial jika dikali 9 menjadi 69.570 dosis atau untuk 34.785 orang (2 kali vaksin),” tandasnya.

** Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Inspirasi

Puluhan Anggota DPRD menyambangi Puri Begawan untuk mengikuti vaksinasi Covid-19 tahap kedua pada Senin (1/3). Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Jenal Mutaqin mengatakan bahwa vaksinasi ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

“Saya berharap vaksin ini betul-betul sebagai treatment terakhir yang berhasil memutus mata rantai Covid-19, sehingga kedepan aktivitas dapat normal seperti biasanya,” ujar Jenal kepada wartawan.

Menurut dia, dengan adanya vaksinasi pembelajaran tatap muka diberlakukan kembali. Sebab, secara psikologis, mutu pendidikan berbeda antara pembelajaran daring dengan tatap muka. “Di tahap dua ini, guru dan pelaku usaha mendapat vaksinasi agar perekonomian masih tetap stabil dan berjalan dengan tidak terganggu situasi pandemi Covid-19,” katanya.

Jenal juga meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) mensosialisasikan vaksin yang digunakan. Sebab, hingga kini masih banyak warga yang belum paham. “Masih banyak masyarakat yang belum tahu jenis vaksinnya apa, apakah itu sinovac atau bio farma. Perbedaan vaksin tahap pertama apa dan tahap kedua ini apa, secara medis dan klinis vaksin pertama dan kedua apakah ada perbedaan bagi tubuh kita,” jelasnya.

Usai divaksin, Jenal mengaku tak merasakan efek samping yang berat. “Hanya sedikit pusing, karena saya takut jarum suntik,” katanya.

** Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Inspirasi

Wali Kota Bima Arya kembali gagal divaksin Covid-19 dalam vaksinasi tahap kedua yang dilaksanakan di Puri Begawan, Senin (1/3). Bima mengatakan, gagalnya ia mendapat vaksin lantaran antibodinya masih tinggi. “Sempat dicek darah secara keseluruhan dan dicek khusus antibodinya. Di situ dilihat bahwa antibodi saya masih sangat tinggi. Tternya itu 197. Syarat untuk memberikan donor plasma, itu minimal 130,” ungkapnya kepada wartawan.

Iapun mengaku hetan mengapa sudah setahun menjadi penyintas Covid-19, tetapi antibodinya tinggi. “Mungkin memang kondisi fit masih bagus, setahun masih tinggi. Karena banyak orang yang tiga bulan sudah hilang. Atau pernah reinfeksi tanpa diketahui,” katanya.

Iapun akan kembali memeriksa kadat antibodinya dalam tiga bulan ke depan. Jika, antibodinya turun dirinya pun bisa diberikan vaksin antivirus covid-19. Lantaran gagal divaksin, iapun memberikan jatah vaksinasi Covid 19 kepada Mahfud, sukarelawan pengatur lalu lintas di Jalan Sancang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor.

Sementara itu, Mahfud sendiri mengaku merasa pegal setelah divaksin dan badan terasa enak. Ia mengungkapkan alasannya bersedia divaksin. “Karena saya pernah mengalami sakit dan ingin sehat,” tandasnya.\

** Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Inspirasi

Refocusing anggaran triwulan kedua kembali direncanakan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Kendati demikian, Wali Kota Bima Arya menginginkan agar refocusing yang bakal dipakai untuk penanganan Covid-19 tak mengganggu pembangunan.

Hal itu lantaran pada refocusing kali ini hanya menyasar beberapa OPD atau tidak secara menyeluruh seperti tahun sebelumnya. “Kita berkeinginan agar pembangunan tetap jalan. Jadi mudah-mudahan refocusing terbatas untuk alokasi vaksin serta PPKM,” ujar Bima kepada wartawan, Senin (1/3).

Bima menegaskan bahwa refocusing anggaran harus dilakukan hati-hati agar tak berdampak juga pada perekonomian. Namun, Pemkot Bogor akan tetal menyiapkan anggaran bansos. “Harus dilihat dampak ekonomi. Jadi saat ada kebutuhan untuk bansos, harus dianggarkan. Menurut saya masih terbuka dan masih dipelajari,” imbuhnya.

Terpisah, Sekretaris Daerah Kota Bogor, Syarifah Sofiah Dwikorawati menjelaskan, tidak semua OPD akan mengalami refocusing anggaran. “OPD yang akan kena refocusing anggaran hanya dinas yang bersentuhan langsung dengan program penanganan Covid-19. Seperti program vaksinasi, PPKM dan Ganjil-Genap.

“Nggak banyak instansinya. Dinkes, Satpol-PP, kelurahan dan lainnya,” tegasnya. Ia menambahkan, refocussing tahun ini berbeda dengan tahun lalu. Lantaran tidak ada pergeseran atau pemotongan anggaran dari OPD kedalam satu anggaran khusus.

** Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Inspirasi

Sidang perdana gugatan hilangnya akses ke lahan milik warga akibat pembangunan bukaan atau interchange Tol Jagorawi Km 42,5 di Jalan Parung Banteng-Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, digelar di Pengadilan Negeri (PN) Bogor pada Senin (1/3).

Namun, dalam persidangan itu tidak dihadiri oleh tergugat satu, yakni Konsorsium PT Gunung Swarna Abadi (GSA) lantaran alasan sakit. Sementara tergugat lainnya seperti Pemkot Bogor, Kementerian PUPR dan Jasa Marga hadir dalam sidang tersebut.

“PT GSA nggak hadir. Tapi majelis hakim menganggap bahwa gugatan telah dibacakan. Pada 15 Maret semua pihak akan dipanghil lagi, dengan agenda pembacaan jawaban dari pihak tergugat,” ujar kuasa hukum penggugat, Dwi Arsywendo kepada wartawan, Senin (1/3).

Menurut Dwi, pihaknya tetap ada gugatan awal, yakni meminta dibangunkan akses jalan selebar 6,5 meter sesuai dengan Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 2006 tentang Jalan.

“Kami tetap pada gugatan agar akses jalan dikembalikan sesuai regulasi yang ada. Kemudian, klien kita juga menuntut kerugian materil akibat gagal panen lantaran ditutupnya akses ke ladang,” kata Dwi.

Menurut Dwi, pihaknya juga mempertanyakan dasar pemagaran lahan yang dilakukan oleh Bogor Raya. “Pemagaran itu dilakukan di atas lahan milik PUPR. Kenapa mereka diberi izin, sedangkan kami tidak. Apakah memang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk pagar sudah dikantungi,” ucapnya.

Dwi menyatakan, akibat pemagaran tersebut lahan milik kliennya terkunci dan tak memiliki akses sama sekali. “Kalau sudah begini kan imbasnya luas, interchange itu pun tak bisa dibuka lantaran masih adanya sengketa,” katanya.

Sebelumnya, perkara itu sempat dimediasi di PN Bogor. Namun, lantaran sudah delapan kali mediasi tak kunjung menemukan titik temu, akhirnya kasus itu naik ke meja hijau.

Salah satu warga yang merupakan ahli waris pemilik lahan Yahya Maulana menolak opsi PT GSA yang membangunkan akses jalan selebar 2 meter dan panjang jalan kurang lebih 80 meter. “Kami tidak sepakat atas opsi itu,” kata Yahya.

Menurut Yahya, penolakan itu bukan tanpa alasan, tetapi karena lebar tanah yang ditawarkan tidak mungkin untuk dilalui oleh dua kendaraan. “Bayangkan aja kalau misalakan ada kendaraan dari dua arah di jalan tersebut pasti akan sulit untuk melewatinya,” ucap dia.

Kata Yahya, jika mengacu pada aturan perundang-undangan seharusnya lebar jalan adalah 6,5 meter.

** Fredy Kristianto

Pemilik Lahan Minta Pemkot Penuhi Janji Ruislag

Bogor | Jurnal Inspirasi

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor kembali mematangkan pembangunan Jalan Regional Ring Road (R3) section III, khususnya dari Katulampa hingga Parung Banteng. Kendati demikian, pengerjaannya takkan mudah, sebab masih ada satu bidang tanah seluas 10.091 meter persegi yang belum dibebaskan.

“Ada satu bidang lagi milik Atoillah. Lokasinya berada di dekat kebun bibit. Sedangkan lahan yang lain sudah dikonsinyasi di Pengadilan Negeri (PN) Bogor,” ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor, Chusnul Rozaqi kepada wartawan, Senin (1/3).

Saat disinggung mengapa sebidang tanah itu belum dibebaskan. Chusnul mengaku tidak mengetahui secara pasti lantaran merupakan peninggalan Panitia Pembebasan Tanah (P2T). “Lahan itu entah konsinyasi yang tertinggal pada 2015 atau bukan. Nggak tahu jelasnya gimana, karena itu zaman P2T,” jelasnya.

Kendati demikian, kata dia, PUPR akan kembali melaksanakan appraisal untuk sebidang tanah tersebut. Sehingga pada akhir tahun kembali dapat dianggarkan pembebasannya. “Karena appraisal kan hanya berlaku enam bulan, makanya akan dilaksanakan saat mendekati penganggaran,” imbuhnya.

Chusnul juga mengaku belum dapat memastikan berapa nominal yang diperlukam untuk membangun Jalan R3 dari Katulampa ke Parung Banteng. “Kalau hitungan 2015, Rp900 ribu per meter. Sementara untuk anggaran pembangunan hingga ke Wangun sepanjang 1,5 km juga belum dihitung,” jelasnya.

Saat ini, kata Chusnul, pihaknya masih fokus untuk melaksanakan pembebasan lahan, agar tahun depan seluruhnya bisa rampung. “Jika untuk Detail Engineering Design (DED) sudah ada,” imbuhnya.

Lebih lanjut, sambung dia, lantaran terbatasnya APBD Kota Bogor, pihaknya akan berupaya mencari dana bantuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) dan pusat. “Kita akan minta bantuan ke Jabar dan pusat untuk membangun Jalan R3,” tegas Chusnul.

Dalam kesempatan berbeda, H Atoillah mengatakan bahwa dalam pembebasan lahan miliknya, Pemkot Bogor harus mengacu kepada perjanjian dengan P2T yang diketuai dan ditandatangani Ade Sarip Hidayat. “Saat 2015 itu ada SK Wali Kota Bogor soal persetujuan ruislag antara lahan miliknya dan kepunyaan pemkot di daerah Katulampa. Tapi sampai sekarang tidak ada progres sama sekali,” kata Atoillah.

Dengan demikian, Atoillah menjelaskan, hingga kapan pun lahan tersebut tak dapat dieksekusi sebelum Pemkot Bogor menjalankan kewajibannya. “Jalankan dulu kewajiban itu,” tandasnya.

** Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Inspirasi

Komunikasi adalah senjata utama prajurit. Demikian yang disampaikan Dr. Aqua Dwipayana saat mengisi kegiatan sharing komunikasi dan motivasi di aula Kodim 0606/Kota Bogor Jl. Jendral Sudirman No. 33, Lelurahan Pabaton, Bogor Tengah, Kota Bogor. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kemampuan komunikasi prajurit dan PNS Kodim 0606/Kota Bogor dalam mendukung pelaksanaan tugas.

“Karena selalu berhubungan dengan masyarakat. Senjata utama prajurit adalah komunikasi. Tadi saya sampaikan bagaimana kekuatan komunikasi dan saya tegaskan juga tidak ada satu persoalan dimuka bumi ini yang tidak bisa diselesaikan dengan komunikasi. Dengan kata lain komunikasi itu adalah solusi,” jelas Aqua pada wartawan, Senin (1/3/21).

Kegiatan ini berlangsung pada pukul 10.00-12.07 WIB yang diikuti oleh 50 orang yang terdiri dari Dandim 0606, Kasdim 0606, para Perwira Staf Kodim 0606, para Danramil Kodim 0606, Personil Kodim 0606, ibu-ibu Persit Kodim 0606.

Saat mengisi kegiatan tersebut Aqua menjelaskan cara agar silaturrahim atau komunikasi tetap berjalan diantaranya Audible (dapat didengar atau dipahami dengan baik), Empathy (selalu merasakan apa yang dirasakan orang lain), Respect (menghormati orang lain), clarity (gunakan kalimat sederhana secara terbuka), humble (rendah hati dan tidak sombong), dan Action dan Consistency (melaksanakan aksi nyata dan selalu konsisten).

Selain itu, Aqua juga menyampaikan kunci agar hidup bahagia yaitu dengan jalani, nikmati, syukuri, dan ikhlas. Katanya lagi bahagia itu adalah berbagi, apresiasi, hadapi, ambil, gunakan, ikhlas, dan abadikan.

Serka Didin Saepuloh peserta pada kegiatan tersebut menyampaikan ilmu yang dia dapatkan saat kegiatan yakni komunikasi. “Terutama komunikasi dengan keluarga,” ujar Didin.

**Eliyani [MG/UIK-Jb]

Sukaraja | Jurnal Inspirasi

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Sukaraja Maesaroh dan supplier PT BPP, Wawang memberi penjelasan perihal pertemuan di villa Desa Gunung Geulis. Sebelumnya disebutkan,  pertemuan tersebut menimbulkan dugaan memonopoli paket bantuan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)  dari Kementerian Sosial hingga Fazhrurizal, anggota Komisi 3 dari Fraksi Golkar menanggapi pertemuan tersebut.

“Saat itu saya kebetulan ada di sekitar daerah Ciawi, dan saat saya telepon TKSK untuk menanyakan kenapa bulan Januari kemarin tidak ada pemesanan barang, mendengar TKSK ada di villa Gunung Geulis saya langsung ke lokasi,” ujar Wawang kepada Jurnal Bogor, Senin (1/3).

Wawang menampik pertemuan di villa Gunung Geulis adalah untuk mengondisikan e-Warung agar memesan barang kepadanya. Menurutnya, saat mendatangi TKSK di villa dia tidak tahu jika ada bagian Kesra juga . “Justeru malah saya dievalusi perihal kualitas barang dan kuantitas barang yang saya kirim,” jelasnya.

“Itu acara mereka (TKSK dan Kesra), dan kebetulan saya ada disana karena melewati lokasi tersebut, dan justru saya dievaluasi, jadi perihal keterangan salah satu dewan itu tidak benar, bahwa pertemuan di villa untuk pengondisian kepada e-Warung,” tandas Wawang lagi.

Dia menjelaskan, hanya melakukan sistem jualan. Pasalnya, jika ada e-Warung yang memesan maka dia kirim. “Saya lakukan di kecamatan lain juga, menawarkan barang kepada e-Warung. Disana (Sukaraja) suplier bukan hanya saya, jika dikatakan pengondisian maka seharusnya saya yang mensuplai barang pada seluruh e-Warung yang ada di Kecamatan Sukaraja, nyatanya saya hanya mengisi barang di 11 e-Warung saja,” kata Wawang.

Terpisah, TKSK kecamatan Sukaraja Maesaroh mengatakan, pertemuan di villa Gunung Geulis tersebut membahas SIK-NG dan beberapa poin lainnya. “Itu memang acara TKSK dan para Kesra  sudah kami rencanakan selain untuk sekedar refreshing juga untuk membahas beberapa poin tentang kesejahteraan masyarakat,” jelas Maesaroh.

Ia melanjutkan, kedatangan Wawang juga tidak diketahui olehnya. Namun dia meneleponnya dan menanyakan keberadaannya. “Saya bilang saya di villa Gunung Geulis, tau-tau sudah datang dan sekaligus saja kita evaluasi.”

“Justeru kita evaluasi kedatangannya itu, dan jika ada pengondisian kepada e-Warung itu tidak benar karena di Kecamatan Sukaraja ada 3 suplier, PT BPP (Bangun Putra Perdana), CV Amanah, dan 1 lagi belum tau namanya yang mengisi di 29 e-Warung yang ada di Kecamatan Sukaraja.” tandas Maesaroh.

** Nay Nur’ain