Jakarta | Jurnal Inspirasi

Kritik keras dilontarkan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Hidayat Nur Wahid terhadap isi Kamus Sejarah Indonesia Jilid I dan II karena tidak menampilkan fakta sejarah yang proporsional. Terutama terkait dengan tidak dimasukkannya banyak peran para tokoh Islam dalam membangun bangsa.

Sedangkan tokoh komunis yang melakukan pemberontakan justru banyak disebut dalam kamus tersebut. Menurut Hidayat, hal ini dapat menyesatkan masyarakat umum maupun guru dan anak didik. 

“Saya telah baca Kamus yang beredar tersebut. Ternyata, bukan hanya pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Asy’ari yang tidak dicantumkan. Bahkan putra beliau, yaitu KH Wahid Hasyim, yang anggota BPUPK, Panitia 9 dan PPKI, juga banyak tokoh umat Islam lain yang sudah diakui sebagai pahlawan nasional dan berperan konstruktif untuk menghadirkan dan membentuk Indonesia merdeka juga tidak dimasukkan ke dalam kamus tersebut. Ini maksudnya apa?” Kata HNW, Rabu (21/4).

HNW mencatat beberapa tokoh yang penting lainnya yang tidak dicantumkan adalah, di antaranya, KH Mas Mansoer yang merupakan mantan Ketua PB Muhammadiyah, Anggota BPUPK, Pendiri MIAI. Kemudian ada Mr Syafruddin Prawiranegara yang merupakan tokoh Masyumi sekaligus pencetus dan pemimpin Pemerintahan Darurat RI (PDRI), Mohammad Natsir, tokoh Partai Masyumi sekaligus pencetus mosi integral yang menyelamatkan NKRI, Ir Djoeanda yang merupakan Guru Muhammadiyah yang berjasa dengan Resolusi Djoeanda.

Di sisi lain, HNW menambahkan, justru sejumlah pihak yang tercatat pernah memberontak dan memecah belah bangsa Indonesia dimasukkan ke dalam Kamus Sejarah Indonesia tersebut. HNW menyebut Tokoh-tokoh sentral Partai Komunis Indonesia (PKI) seperti Alimin, Semaun, Musso, Amir Syarifuddin, DN Aidit malah disebut dalam kamus sejarah tersebut.

“Bahkan, Bapak Komunis Asia Tenggara Henk Sneevliet yang sukses memecah belah Sarekat Islam menjadi putih dan merah justru dicantumkan, termasuk organisasinya, ISDV. Apakah peran mereka yang memecah belah perjuangan bangsa dan memberontak terhadap Pemerintah Indonesia yang sah lebih penting di mata Dirjen dan Direktur Sejarah Kemendikbud, ketimbang peran tokoh-tokoh bangsa dari umat Islam yang telah  menghadirkan Indonesia merdeka dan mempertahakankan Indonesia merdeka dengan NKRI-nya?” ujarnya.

HNW membandingkan penjelasan mengenai Partai Komunis Indonesia (PKI) yang mendapat porsi yang jauh lebih besar dibanding partai-partai lainnya atau ormas Islam. PKI dijelaskan dalam 2,5 halaman yakni halaman 177- 179, sedangkan PNI hanya satu halaman lebih sedikit halaman 179-180.

Bahkan, NU juga hanya dijelaskan dalam 1 halaman lebih sedikit halaman 157-158, sedangkan Muhammadiyah hanya 0,5 halaman halaman 55. Begitu pula Partai Masyumi yang melalui pimpinannya M Natsir, berhasil kembalikan RIS menjadi NKRI juga hanya disebutkan 0,5 halaman. 

“Ini sangat tendensius, tidak masuk akal dan jadi informasi sejarah yang sesat kalau peran PKI yang dua kali memberontak terhadap pemerintah Indonesia yang sah dianggap lebih besar daripada peran PNI, atau Partai Masyumi yang selamatkan NKRI. Ini juga sangat ahistoric kalau PKI lebih berjasa bagi Indonesia ketimbang ormas-ormas Islam, seperti NU dan Muhammadiyah yang sangat jelas jasa dan kiprah positif dan konstruktifnya untuk Indonesia,” ujarnya

Dengan demikian, HNW menilai sudah seharusnya Dirjen Kebudayaan Kemendikbud selaku pengarah dari penyusunan Kamus tersebut untuk  mengklarifikasi secara benar terkait hadirnya buku Kamus Sejarah Indonesia yang beredar itu. Dan harusnya segera merevisi dan merombak total secara benar.

“Tapi karena dampak negatifnya yang sudah menyebar luas, klarifikasi Dirjen Kebudayaan Kemendikbud seharusnya tidak hanya mengenai tidak dicantumkannya KH Hasyim Asy’ari, juga mengenai tidak dicantumkannya KH Wahid Hasyim, KH Mas Mansur, M Natsir dan Tokoh-Tokoh Bangsa dari Kalangan Umat Islam lainnya, tetapi juga mengapa justru Kamus Sejarah Indonesia tersebut malah lebih mementingkan menyebut  PKI dan banyak tokoh-tokoh PKI, Partai terlarang itu,” ujarnya.

** ass

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Seorang penyidik KPK dari Polri yakni AKP SR yang meminta uang sebesar Rp 1,5 miliar ke Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial, diamankan Divisi Propam Polri. Kepentingan permintaan uang itu diduga berkaitan dengan janji penghentian perkara di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Diketahui saat ini KPK tengah melakukan penyidikan perkara di Tanjungbalai, Sumatera Utara (Sumut). Perkara ini disebut KPK terkait dugaan korupsi lelang jabatan.

“Propam Polri bersama KPK mengamankan Penyidik KPK, AKP SR dan telah diamankan di Divisi Propam Polri,” kata Kepala Divisi Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo, Rabu (21/4).

Selanjutnya, kata Sambo, penyidikan kasus tersebut dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun demikian, KPK tetap berkoordinasi dengan Propam Polri. “Masih akan diproses pidananya di KPK terkait kasus suap,” ujarnya.

Sambo belum mau bicara lebih jauh terkait masalah etik yang diduga dilanggar oleh AKP SR. Sebab, pihaknya akan berkoordinasi terlebih dulu dengan KPK. “Masalah etik nanti kita akan koordinasi KPK, karena yang bersangkutan anggota Polri yang ditugaskan di KPK,” jelas dia.

KPK sendiri menyatakan tengah melakukan pengeledahan di rumah dinas Wali Kota di Jalan Sriwijaya Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara.”Benar, setelah menemukan dua bukti permulaan yang cukup maka saat ini KPK sedang melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan hadiah atau janji terkait lelang atau mutasi jabatan di Pemerintah Kota Tanjungbalai tahun 2019,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Rabu (21/4).

Namun, Ali masih belum bisa menginformasikan siapa tersangka dalam kasus ini. Tim penyidik KPK masih mengumpulkan bukti-bukti lain untuk melengkapi berkas perkara.

“Saat ini, kronologi mengenai uraian dan para pihak yang telah KPK tetapkan sebagai tersangka belum dapat kami informasikan kepada masyarakat. Tim Penyidik KPK masih akan terus melakukan pengumpulan alat bukti untuk melengkapi berkas perkara,” ujar Ali.

“KPK pastikan pada waktunya akan menyampaikan kepada masyarakat mengenai konstruksi perkara dan alat buktinya serta akan dijelaskan siapa pihak yang telah di tetapkan sebagai tersangka beserta pasal sangkaannya,” tambahnya.

Adapun mengenai oknum penyidik yang meminta uang Rp 1,5 miliar itu, anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK Syamsuddin Haris mengaku belum tahu. Sedangkan anggota Dewas KPK lainnya, Albertina Ho, baru mengetahuinya dari pemberitaan media. “Sampai saat ini Dewas belum memperoleh informasi terkait hal itu,” kata Syamsuddin.

“Dewas baru tahu hal ini dari pemberitaan media,” imbuh Albertina secara terpisah.

Sementara itu Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengaku akan mengecek kabar itu. Bila kabar itu benar adanya, KPK tak segan akan memproses hukum yang bersangkutan. “Kami akan periksa kebenaran kabar tersebut,” kata Ghufron, Rabu (21/4).

“Karena hal tersebut jika benar jelas merupakan tindak pidana korupsi, tentu akan kami proses sesuai prosedur hukum,” imbuhnya.

Di sisi lain penyidik senior KPK Novel Baswedan membenarkan kabar itu. Novel mengamini oknum penyidik dari Polri itu terhitung baru bertugas di KPK. “Iya benar, kita semua prihatin dan sedih,” kata Novel.

“Tapi bagi saya sikap KPK yang akan proses yang bersangkutan menunjukkan hal yang positif. Tidak dilindungi, di KPK berlaku jeruk makan jeruk terhadap perbuatan korupsi, tidak ada pemakluman,” imbuhnya.

** ass

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Kali pertama KRI Nanggala dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Bali, Rabu (21/4). Pencarian tengah dilakukan terhadap kapal selam yang mengangkut 53 orang, terdiri dari 49 anak buah kapal, satu komandan dan tiga orang pakar persenjataan.KRI Nanggala tengah latihan penembakan torpedo di perairan Bali Utara.

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama Julius Widjojono mengungkapkan bahwa pencarian tidak akan berhenti dan akan dilakukan 24 jam. Julius mengatakan pencarian dilakukan di perairan Bali Utara dengan kedalaman sekitar 700 meter.

TNI AL juga telah mengirimkan distres ISMERLO ( International Submarine Escape and Rescue Liaison officer). Julius mengatakan, “Kapal ini sudah 40 tahun lebih, dengan risiko tekanan yang cukup besar, materialnya cukup bisa lelah.”

KRI Nanggala 402 dibuat di HDW (Howaldtswerke Deutsche Werft) Jerman pada 1977 dan mulai digunakan pada 1981, dengan kecepatan jelajah 21,5 knot dengan kapasitas penumpang 34 orang. KRI Nanggala-402 hilang kontak ketika tengah latihan penembakan senjata strategi di perairan Selat Bali.

“KRI Nanggala yang akan melaksanakan penembakan Torpedo SUT meminta izin menyelam pada pukul 03.00 WIB. Setelah diberikan izin menyelam sesuai prosedur, kapal hilang kontak dan tidak bisa dihubungi,” demikian pernyataan dari Kementerian Pertahanan.

Menurut pengamat pertahanan LIPI Muhammad Haripin, kecelakaan kapal selam di dunia militer termasuk jarang terjadi. Peralatan militer punya standar yang lebih tinggi dibandingkan produk komersial atau produk sipil. Haripin mengatakan ada dua faktor penyebab kecelakaan kapal selam.

“Yang pertama, kendala teknis. Mungkin ada kerusakan teknis yang tidak terdeteksi atau yang dibiarkan berlarut-larut. Yang kedua, human error, atau faktor manusia,” kata Haripin. “Bisa jadi, personel kurang latihan atau dihadapkan pada medan atau lapangan yang menantang atau tidak lazim,” tambahnya.

Melalui pengamatan udara dari helikopter, pada pukul 07:00 WIB ditemukan tumpahan minyak di sektiar posisi awal kapal menyelam. Beberapa negara sudah merespons dan siap memberikan bantuan termasuk dari AL Singapura, AL Australia, dan AL India. Kapal selam KRI Nanggala 402 adalah satu dari lima kapal selam yang dimiliki Indonesia.

Kapal selam ini sempat diperbarui dan dilengkapi lagi selama dua tahun di Korea Slatan dan selesai pada 2012. Kecelakaan kapal selam pernah terjadi pada 2017 di Argentina di selatan Samudra Atlantik dengan 44 awak. Puing-puing kapal ditemukan setahun kemudian dan para pejabat memastikan kapal selam itu pecah karena tekanan.

** ass

Bogor | Jurnal Inspirasi

Tunggakan pembayaran pengadaan alat kesehatan (alkes) Rumah Sakit (RS) Lapangan sebesar Rp5,6 miliar, rupanya tak luput dari perhatian Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor.

Korp Adhyaksa pun mengaku akan segera mendalami permasalahan tersebut. “Ya, yang pasti kami akan mendalami dan mempelajarinya,” ujar Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Bogor, Cakra Yudha kepada wartawan, Rabu (21/4).

Cakra juga tak menampik bila saat pendirian RS Lapangan, Datun Kejari Kota Bogor telah memberi pendampingan. Kendati demikian, kata dia, pencegahan dan penindakan merupakan dua hal yang berbeda.

“Pendamping perdata itu mulai administrasi dan kesesuaian aturan. Jadi bila ada permasalahan di kemudian hari tentunya akan dipelajari” jelas Cakra.

Cakra menegaskan bahwa pendampingan yang dilakukan sebelumnya bersifat yuridis dan normatif.

Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) RS Lapangan, Ari Priyoni mengatakan, anggaran yang dipergunakan untuk RS Lapangan menggunakan APBN yang berasal dari Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang diperuntukan untuk penanganan bencana.

“Jadi anggaran RS Lapangan tidak masuk ke dalam APBD Kota Bogor. Kami ditunjuk sebagak PPK berdasarkan SK BNPB,” ungkapnya.

Ari mengaku, berdasarkan RAB yang disusun, BNPB baru memberikan uang muka sebesar Rp9 miliar. “Memang utk pembangunan dan tiga bulan operasional RS Lapangan. Kenapa harus sesegera mungkin dan prosesnya cepat, sebab dalam penanganan penanggulangan bencana, waktu merupakan hal utama. Insya Allah RS Lapangan memenuhi hal tersebut,” jelasnya.

Ari menambahkan, hingga akhir kegiatan kebutuhan RS Lapangan mencapai Rp14,6 miliar, sedangkan yang belum dibayarkan Rp5,6 miliar.

“Kami telah sampaikan hal ini kepada BNPB. Jawaban yang kami dapat, masih dalam proses di DJA Kementerian Keuangan. Jadi bukan hanya Kota Bogor saja, daerah lain yang melakukan kegiatan sejenis juga mengalami hal yang sama.
Insya Allah dari BNPB akan sesegera mungkin menyelesaikannya jika anggaran DSP – BNPB 2021 sudah ada,” tuturnya.

Ari mengklaim bahwa dalam hal pendirian RS Lapangan seluruhnya sudah mengikuti proses dan mengikuti Perlem LKPP Nomor 3 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa pada masa pandemi Covid-19.

Diketahui, untuk kebutuhan alkes sendiri 18 sampai 19 persen dari Rp16 miliar, atau sekitar kurang lebih Rp3 miliar.

** Fredy Kristianto

Bojonggede | Jurnal Inspirasi

Sistem jemput bola atau door to door ke rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dilakukan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Petugas Kantor Pos didampingi Babinkamtibmas Desa Bojonggede, menyambangi rumah  warga yang belum mengambil Bantuan Sosial Tunai (BST).

Ketua TKSK Kecamatan Bojonggede, Asep Suhana mengatakan, sistem ini dilakukan sebagai salah satu bentuk tanggung jawab TKSK dan Kantor Pos agar BST tersebut langsung diterima KPM. Salah satunya, Sugiem seorang nenek paruh baya yang kondisinya cukup memprihatinkan. Dia tidak bisa mengambil ke kantor pos akhirnya diantarkan langsung dengan didampingi petugas Kepolisian Sektor Bojonggede yakni Aipda Sodikin yang juga Babinkamtibmas Desa Bojonggede.

Pria yang karib disapa Cepoy itu menjelaskan bahwa penyaluran BST tahap 12 dan 13 kali ini terkendala dengan alamat penerima BST yang kurang lengkap. “Jadi hari ini penyaluran di tahap 3. Kita punya penyaluran melalui BST dari tanggal 10 April lalu kita sudah salurkan. Dari Desa kemudian melalui kantor pos,” ujarnya, Selasa (20/4/2021).

Lebih lanjut Cepoy mengatakan, untuk sisanya yang tidak mengambil itu ditelusuri alamatnya. “Jadi kita koordinasi dengan kecamatan, karena data yang kita terima pada tahap kali ini cukup sulit karena tidak tercantum RT dan RW. Akhirnya, kita keliling mencari alamat dan mendatangi yang berhak menerima,” sambungnya.

Cepoy memaparkan bahwa penerima BST itu harus menunjukkan kartu keluarga (KK) dan e-KTP. “BST ini sebesar Rp 600 ribu. Per bulan itu Rp 300 ribu. Ini akumulasi bulan Maret dan April 2021,” bebernya.

Dia juga menjelaskan, untuk penerima BST di Kecamatan Bojonggede jumlahnya mencapai ribuan orang. “Tahap 12 dan 13 itu Kecamatan Bojonggede ada 6.668 penerima BST,” ungkapnya.

** Cepi Kurniawan

Caringin | Jurnal Inspirasi

Pengawas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penataan Bangunan II Ciawi, wilayah Caringin, Arief Budiman, kembali menemukan bangunan belum mengantongi perizinan dari pemerintah. Kali ini, bangunan yang melanggar peraturan daerah tentang perizinan itu, dilakukan pemilik Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan Islam (STIPI) Maghfirah, di Kampung Citaman, RT01/01, Desa Tangkil, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor.

Arief Budiman mengungkapkan, setelah mendapatkan informasi terkait keberadaan STIPI Maghfiroh di Desa Tangkil, pihaknya langsung mendatangi lokasi sekolah tersebut.  “Saat tiba disana, ternyata sudah banyak berdiri bangunan. Dan saya tanya ke pengelola soal izin, ternyata  belum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB),” katanya kepada wartawan saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Rabu (21/4).

Berdasarkan keterangan pengelola STIPI, kata Arief, pihaknya belum mengurus perizinan, karena masih memproses kepemilikan lahan.  “Tapi untuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sudah saya laksanakan. Kalau surat teguran belum, saya masih memberikan waktu sama pemilik,” ungkapnya.

Namun, lanjutnya, surat teguran pertama akan diberikan, ketika persoalan kepemilikan lahan sudah selesai di proses dan keluar sertifikat hak milik (SHM), tetapi pemilik STIPI tidak juga mengajukan permohonan perizinan.  “Makanya saya masih menunggu. Dan selama ini saya sering menanyakan sudah sampaimana proses sertifikat lahan nya,” aku Arief.

Dari pantauan di lokasi STIPI, sudah banyak bangunan berdiri di lahan yang diduga masuk kedalam bidang tanah garapan. Menyikapi adanya bangunan bodong tanpa mengantongi perizinan, disikapi serius aktivis wilayah selatan Kabupaten Bogor, Ujang Ka’mun. Ia menyayangkan adanya lembaga pendidikan yang tidak taat aturan.

 “Harusnya aturan dulu dilaksanakan, baru membangun. Ini kan lembaga pendidikan, seharusnya memberikan contoh baik,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dalam hal ini dinas terkait, sambung Uka panggilan akrab Ujang Ka’mun, menindak tegas terhadap pelaku usaha bentuk apapun yang tidak mentaati aturan.

Dengan begitu, menurut Uka, penindakan peraturan terhadap pelaku usaha atau pemilik bangunan yang melanggar, tidak terkesan tembang pilih.

 “Izin ini kan prodak pemerintah dan dituangkan didalam peraturan daerah (Perda), baik Perda tentang perizinan maupun Perda penertiban umum sebagai penegakan aturan. Jadi kalau memang pemilik bangunan melanggar, sudah jelas tindakan tegas harus dilaksanakan pemerintah,” imbuhnya.

Uka mendesak agar pengawas UPT Penataan Bangunan II Ciawi, melaksanakan tugas dan fungsinya dengan benar. Apabila ditemukan ada bangunan tidak berizin, berikan surat teguran satu sampai tiga agar penegakan aturan bisa langsung di jalankan dinas terkait di Pemkab Bogor.

“Saya ingin pengusaha yang berinvestasi di wilayah selatan, taat aturan. Bagaimana pun, perizinan itu bagian dari sektor pendapatan. Jadi kalau pemilik STIPI membandel, Satpol PP harus turun dan membongkar bangunan yang sudah berdiri,” tukasnya.

** Deni/Dede Suhendar

Cigudeg l Jurnal Inspirasi

Pembangunan Jalan Raya Cigudeg- Jasinga, tepatnya di Kilometer 38, Kecamatan Cigudeg berdampak terhadap penumpukan kendaraan di sepanjang satu kilometer. Sistem buka tutup yang diterapkan selama adanya pengecoran jalan menyebabkan kemacetan dari arah Cigudeg menuju Jasinga maupun sebaliknya. Hal tersebut disebabkan, pengendara yang melintasi harus bergantian .

Sopir Truk Nazamudi menuturkan sebelah Jalan tidak bisa digunakan karena tengah ada pengecoran Jalan. Otomatis, kendaraan yang melintas dari dua arah terpaksa harus bergantian. “Karena sistem buka tutup Jalan,  dampak terjadi penumpukan kendaraan yang menyebabkan kemacetan panjang, “ujar Nazamudi, kemarin.

Ia menambah adanya peningkatan jalan dan sistem buka tutup Jalan menyebabkan kemacetan panjang sekitar satu kilometer meter. “Pengendara yang melintas harus bergantian, itu pemicu kemacetan, ” ungkapnya.

Sementara itu, Camat Cigudeg Pardi membenarkan adanya pengerjaan perbaikan di ruas jalan raya Cigudeg. Namun, dirinya belum mengetahui sampai kapan pengerjaan pengecoran jalan  selesai dikerjakan. Lantaran, dirinya belum melihat papan informasi kegiatan proyek pengecoran jalan tersebut.

“Kemacetan dikarenakan ada perbaikan Jalan. Warga sekitar juga ikut membantu mengatur lalulintas. Karena, kalau tidak ada yang mengatur ya, semrawut,” kata Pardi saat dikonfirmasi melalui pesan singkatnya.

Terpisah, Kanit Lantas Polsek Cigudeg Iptu Teteng Wijaya mengatakan, pihaknya melakukan rekayasa arus lalulintas untuk mengurai kemacetan. “Ya ada pengecoran jalan, rekayasa lalulintas dilakukan buka tutup,” singkatnya.

** Arip Ekon