Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam (SAW) telah mengingatkan umatnya agar puasa bukan hanya menahan lapar dan haus saja. Dikutip dari tulisan Dr H Jazilul Fawaid SQ MA, ada sebagian orang berpuasa namun hanya mendapat lapar dan haus karena salah metode berpuasanya.

Puasa juga bisa menjadi obat penyakit jiwa seperti perasaan sombong, tamak, rakus, iri hati, suka marah atau emosi yang sering terganggu. Dengan berpuasa kita dapat meninggalkan keinginan atau menahan diri (imsak) untuk tidak makan, minum dan berhubungan seksual.

Jika sebelum Ramadhan kita bisa melakukan semuanya maka ketika Ramadhan, orang Islam diwajibkan untuk menahan diri. Ada yang mengatakan bahwa puasa itu alat pengendalian diri terbaik.

Cara membebaskan diri dari semua tekanan adalah dengan berpuasa. Bahkan, tidak hanya orang Islam yang mengakui itu, namun orang non muslim pun mengakui dan melakukannya.

Seperti yang dilakukan Mahatma Gandhi yang juga melakukan ritual puasa. Ritual berpuasa sudah diajarkan sejak zaman Nabi Adam sampai Rasulullah Muhammad SAW. Nabi Adam AS melakukan puasa setiap Jumat.

Sementara Nabi Daud sehari puasa sehari tidak. Ada puasa seperti Nabi Yunus yakni ketika berada di dalam perut ikan. Sementara Nabi Yusuf setelah diangkat menjadi menteri perbandaran negara selalu berpuasa dengan tujuan agar merasakan lapar atau sengsaranya orang miskin.

Puasa dapat juga menjadi sarana untuk menyucikan diri dan meninggikan spiritual. Kalau kita lihat puasa dari Nabi yang satu ke Nabi yang lain sampai ke Rasulullah, aturan-aturannya ataupun sunah-sunahnya, intinya adalah menahan diri.

Puasa yang seperti kita lakukan dalam pengertian puasa Ramadan yang diwajibkan itu adalah imsak, menahan diri untuk tidak makan, minum, dan hubungan seksual dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari.

Tidak hanya di dalam Islam, di tradisi Indonesia, pada zaman Kerajaan Majapahit, Patih Gadjah Mada juga berpuasa atau menahan diri dengan tidak akan makan enak sebelum Nusantara bersatu atau yang dikenal dengan istilah Sumpah Palapa.

Dalam kehidupan ini, kita akan selalu dihadapkan pada berbagai persoalan. Maka, cara atau metode dalam Islam agar bisa terhindar dan keluar dari masalah adalah dengan bersabar dan sholat. Dalam Surat Al-Baqarah ayat 45, Allah memerintahkan untuk menjadikan sabar dan salat sebagai penolong. “Wastainu bisshobri wassholah”. Hendaklah kamu bersabar.

Yang dimaksud dengan sabar itu menahan dan cara untuk menahan dan mengendalikan diri yang efektif adalah puasa. Pasangan suami istri kok suka bertengkar di rumah maka berpuasalah. Di dunia modern, cara ini memang kurang populer.

Banyak anak muda zaman sekarang yang kerap kali mencari pelampiasan untuk menghilangkan stres atau keluar dari masalah dengan cara pergi ke diskotek dan lainnya. Justru dengan mengikuti semua keinginannya itu dia malah menemukan kebuntuan makanya puasa itu sebenarnya mengkontrol keinginan.

Karena itu, metode yang diajarkan dalam Islam yaitu dengan puasa dan salat. Sekilas, memang berpuasa itu seolah memang menyakiti diri karena ada beberapa larangan, tapi sebenarnya ada manfaat yang luar biasa yaitu untuk menguatkan diri.

Puasa adalah menahan diri untuk menikmati. Orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kenikmatan yakni kenikmatan ketika berbuka dan kenikmatan ketika bertemu dengan Allah nanti di akhirat.

**

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Sejumlah aktivis Tanah Air prihatin atas kasus hukum yang mendera deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Syahganda Nainggolan dan Jumhur Hidayat. Kasus ini telah mengundang simpati dan empati mereka.

Bertepatan dengan buka puasa bersama di bulan Ramadhan, Senin (26/4) sore, puluhan aktivis akan berkumpul di daerah Radio Dalam, Gandaria Utara, Jakarta Selatan. Acara akan tetap digelar dengan menaati protokol kesehatan yang ketat.

Mereka berkumpul untuk memberi pernyataan sikap bertajuk “Demokrasi Harus Diselamatkan”. Di mana dalam mereka menilai penangkapan terhadap Jumhur dan Syahganda tidak logis. Apalagi jika keduanya disebut sebagai biang kerok kerusuhan saat aksi menolak RUU Cipta Kerja, lewat kicauan di akun media sosial.

Apalagi dalam perkara ini, Syahganda dituntut 6 tahun penjara oleh jaksa. Tuntutan yang oleh kelompok pro demokrasi dinilai tidak logis. Adapun sidang vonis Syahganda akan digelar pada Kamis (29/4) mendatang di Pengadilan Negeri Depok.

Titik kumpul para aktivis akan digelar di Restoran 29 Eatery yang terletak di Jalan Radio Dalam 8, RT 7/RW 10, Gandaria Utara, Jakarta Selatan.

Sejumlah tokoh telah menyatakan kehadirannya dalam acara tersebut. Mulai dari kalangan aktivis, politisi, pakar hukum, hingga pemuka agama. Mereka di antaranya adalah mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, Kepala Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Andi Arief, pakar filsafat Rocky Gerung, hingga Presidium KAMI Din Syamsuddin.

Mereka yang menyatakan siap hadir yakni Abdullah Rasyid, Ahmad Syarbini, Ahmad Yani, Alon, Andi Arief, Andrianto, Ariady Achmad, Bursah Zarnubi, Benny K. Harman, Bambang Isti Nugroho, Desyana Zainuddin, Fahri Hamzah, Ferry Juliantono, Gde Siriana, Haris Rusly Moti, Hatta Taliwang, Herdi Sahrasad, Margarito Kamis, M. Din Syamsuddin, MS Kaban, Natalius Pigai, Paskah Irianto. Rachlan Nashidik, Radhar Tri Baskoro, Ray Rangkuti, Refly Harun, Rinjani Soedjono, Rizal Darma Putra, Rocky Gerung dan Swary Utami Dewi Ilyas.

** ass

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan pekerja dengan status outsourching (alih daya), kontrak, atau pekerja tetap (PKWT dan PKWTT) berhak menerima tunjangan hari raya (THR) keagamaan.

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri mengatakan pembayaran THR ini sesuai dengan surat edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja di Perusahaan.

Indah menyatakan seluruh pengusaha harus membayar THR secara penuh kepada pekerjanya pada h-7 Lebaran. “THR keagamaan wajib diberikan dalam bentuk uang rupiah dan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan,” ucap Indah dalam keterangannya, Minggu (25/4).

Indah menyatakan ada tiga jenis pekerja yang berhak memperoleh THR keagamaan. Pertama, pekerja berdasarkan PKWT atau PKWTT yang memilih masa kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih.

Kedua, pekerja berdasarkan PKWTT yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) terhitung h-30 sebelum hari raya keagamaan. Ketiga, pekerja yang dipindahkan ke perusahaan lain dengan masa kerja berlanjut apabila dari perusahaan lama belum mendapatkan THR.

 “THR wajib dibayar penuh dan tepat waktu. Dalam pembayaran THR tidak ada perbedaan status kerja. Para pekerja outsourcing maupun pekerja kontrak asalkan telah bekerja selama satu bulan atau lebih dan masih memiliki hubungan kerja pada saat hari keagamaan berlangsung, maka berhak mendapatkan THR juga,” kata Indah.

Ia menyatakan pekerja berhak mendapatkan THR dengan besaran satu bulan upah. Ini khususnya bagi pekerja yang memiliki masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih.

Sementara, pekerja dengan masa waktu kurang dari 12 bulan berhak mendapatkan THR yang dihitung secara proporsional sesuai masa kerjanya. “Dari perhitungan upah tersebut, tidak menutup kemungkinan perusahaan juga dapat memberikan THR yang nilainya lebih besar dari peraturan perundang-undangan, di mana hal tersebut terlebih dahulu ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama atau kebiasaan yang selama ini memang telah dilakukan oleh perusahaan,” kata Indah.

Indah menambahkan untuk pekerja yang bekerja harian, upah satu bulan dihitung dengan dua ketentuan. Ketentuan tersebut adalah memiliki masa kerja 12 bulan dan masa kerja kurang dari 12 bulan.

** ass

Jakarta | Jurnal Bogor

Kapal selam KRI Nanggala 402 dipastikan karam dengan kondisi terbelah tiga pada kedalaman 838 meter di bawah permukaan laut dalam yang ditemukan di perairan Bali bagian utara, Minggu (25/4) pukul 09.04 WITA.

KRI Nanggala-402 dengan 53 awak itu mengalami force majeure atau faktor alam dan bukan disebabkan kesalahan manusia atau human error setelah tim pencari melakukan pencarian selama 72 jam, dimana pada Sabtu pagi juga merupakan batas akhir life support (pendukung untuk hidup) berupa ketersediaan oksigen bagi kru KRI Nanggala, yakni 72 jam jika listrik dalam kapal mati total (black out).

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyatakan KRI Nanggala-402 telah hilang kontak pada Rabu (21/4), dinyatakan tenggelam pada Sabtu (24/4) dan seluruh awak prajurit yang on board atau yang bertugas dalam kapal selam buatan Jerman tersebut gugur.

“Berdasarkan bukti-bukti otentik, dapat dinyatakan bahwa KRI Nanggala 402 telah tenggelam, dan seluruh awaknya telah gugur,” kata Panglima TNI dalam konferensi pers, Minggu sore (25/4).

“Prajurit prajurit terbaik Hiu Kencana telah gugur saat melaksanakan tugas di perairan utara Bali. Atas nama seluruh prajurit dan keluarga besar TNI saya selaku Panglima TNI saya sampaikan saya rasa duka cita yang sedalam-dalamnya kepada seluruh prajurit yang gugur. Semoga Tuhan Yang Maha Besar memberikan keikhlasan, kesabaran dan ketabahan.”

Sementara Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono juga mengungkapkan sejumlah bukti-bukti konkret bahwa kapal selam tersebut tenggelam lebih disebabkan faktor alam. Tapi, dia menyatakan, hal ini bisa dibuktikan setelah adanya investigasi usai pengangkatan kapal selam buatan Jerman ini di kedalaman 838 meter. “Sebetulnya sudah kita evaluasi dari awal kejadian ini tapi saya yakin ini bukan human error tapi lebih kepada faktor alam,” katanya.

Yudo menekankan, saat melakukan penyelaman diketahui listrik ataupun lamu-lampu dari kapal selam tersebut masih menyala. Artinya, dia menegaskan, tidak terjadi mati total atau blackout saat prosesi penyelaman.

“Dan saat menyelam diketahui lampu menyala semua artinya tidak blackout saat menyelam langsung hilang. Ini yang akan diinvestigasi setelah badan kapal tadi bisa kita angkat,” ujarnya.

Yudo menerangkan, saat proses overhaul atau prosedur membongkar mesin yang dilakukan di Korea Selatan pada 2012 lalu, TNI telah melakukan pengecekan ulang dan perawatan yang baik dari kapal selam tersebut sehingga dipastikannya ini tidak menjadi penyebab.

“Terkait overhaul di Korea pada 2012 tapi setelah di Indonesia sudah kita laksanakan tingkat perbaikan baik tingkat harmen, pemeliharaan menengah maupun docking rutin,” katanya.

Yudo menjelaskan, kontak awal ditemukannya lokasi kapal selam terjadi pada Minggu, 25 April 2021 pada pukul 01.00 Wita oleh KRI Rigel yang sedang melaksanakan multibeam echosounder.

Karena batas peralatan KRI Rigel yang hanya mampu menjangkau 800 meter kedalaman laut, Yudo mengatakan, pencarian lanjutan diserahkan kepada Kapal MV Swift Rescue melalui Remotely Operated Vehicle (ROV) yang dimiliki oleh Singapura pada pukul 07.37 Wita.

Dari hasil citra bawah air yang menggunakan kamera, menurut Yudo, MV Swift Rescue pada pukul 09.00 Wita menemukan kontak visual pada posisi 07 derajat 48 menit 56 detik selatan dan 114 derajat 51 menit 20 detik timur lokasi kapal selam KRI Nanggal 402.

“Yaitu yang tempatnya dari datum satu atau dari tenggelamnya KRI Nanggala berjarak kurang lebih 1.500 yard di selatan pada kedalaman 838 meter. Jadi, di sana KRI Nanggala terbelah menjadi tiga bagian,” ujarnya.

Sejumlah bagian-bagian KRI Nanggala yang ditemukan di kedalaman 838 meter, antara lain badan kapal, kemudi vertikal belakang, jangkar, bagian luar badan tekan, kemudi selam timbul, bagian kapal yang lain, termasuk baju keselamatan awak kapal MK 11. “Dari kondisi kedalaman 838 meter seperti ini sangat kecil kemungkinan awak KRI dapat diselamatkan,” ujarnya.

** ass

Dramaga | Jurnal Inspirasi

Satu orang pelaku aksi pencurian kendaraan bermotor di Kampung  Cihideung RT 02, RW 02, Desa Purwasari, Kecamatan Dramaga, babak belur dihajar warga. Pelaku diketahui berjumlah lebih dari 1  orang. Kejadian tersebut terjadi pada Jumat, 23 April pukul 01.30 Wib.

Menurut Kepala Desa Purwasari  Yusuf Mustofa saat itu pelaku ketakutan setelah membawa motor warga bernama Syarif, pedagang sayur. Motor tersebut sempat  berhasil dibawa pelaku. Karena kebetulan warga sedang roda pelaku ketakutan dan loncat ke got dan kakinya terluka. Bahkan saat ingin ditangkap pelaku sempat menodongkan senjata api.

“Dan begitu berhasil  dilumpuhakan oleh warga saya periksa  teryata senjata api tersebut hanya mainan, warga yang berang sempat menghajar pelaku. Karena khawatir amuk massa akan lebih banyak. Maka, saya bergegas membawa pelaku ke polsek Dramaga,”kata Kades Purwasari Yusuf Mustofa, kemarin.

Kades Purwasari mengatakan, pelaku merupakan komplotan dan berjumlah lebih dari 1 orang. “Pelaku lebih satu orang satu reknaga kabur,” ujarnya.

Kejadian aksi pencurian itu pun dibenarkan Kapolsek Dramaga, Iptu Dian Pornomo bahwa betul ada aksi pencurian pelaku yang berhasil diamankan 1 orang  sedang diproses hukum di Polsek Dramaga. “Iya ada  pelaku R.J.A 35 tahun warga Sukajaya sedang  diproses hukum di Polsek berserta barang bukti motor Honda Beat streat warna hitam nopol F-2787-FFO, dua kunci leter T dan 1 buah senjata api mainan,” bener Kaposlek.

Lebih lanjut Kapolsek mengimbau warga tetap menjaga dan memperhatikan keamanan barang milik pribadi. “Khususnya kendaraan bermotor pastikan dipakir dalam keadaan aman,” pungkasnya.

** Cepi Kurniawan

Bogor | Jurnal Inspirasi

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor berencana kembali menggeber pembangunan di pusat kota. Salah satunya dengan membangun Park and Ride dan alun-alun di kawasan Suryakencana.

Kepada wartawan, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor, Rudi Mashudi mengatakan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sedang melaksanakan kajiam Destail Engineering Design (DED) terhadap rencana pembangunan Park and Ride.

“Recananya akan dibangun di lahan yang saat ini berdiri Plaza Bogor. Nantinya yang akan membangunnya Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperumkim).”

Sedangkan untuk pembangunan Alun-Alun atau taman, rencananya akan dibangun diatas lahan yang saat ini berdiri Plaza Bogor, yang akan digarap Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) Kota Bogor. “Sekarang status lahannya sedang diurus,” ujar Rudi kepada wartawan, Minggu (25/4).

Rudi menuturkan, rencana penataan wilayah Suryakencana ini sesuai dengan rencana yang sempat dipaparkan pada 2018 silam.

Selain bertujuan mengintegrasikan dengan pembangunan Transit Oriented Development (TOD) di Terminal Baranangsiang, penataan kawasan Suryakencana ini juga untuk menunjang lokasi wisata Jalan Suryakencana dan Kebun Raya Bogor (KRB).

“Berdasarkan data dalam setahun itu ada satu juta wisatawan yang datang ke Kebun Raya Bogor,” katanya.

** Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Inspirasi

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Syarifah Sofiah Dwikorawati secara resmi membuka Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Bogor di Padjadjaran Suite Resort and Convention Hotel, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Sabtu (24/4) malam.

Pada kesempatan itu, Syarifah mengatakan, Rapimda ini mutlak harus dilakukan karena masa kepemimpinan yang lama akan berakhir sehingga harus melaksanakan Musyawarah Daerah (Musda). Dalam persiapannya, Musda ini harus ditentukan waktu pelaksanaan, kepanitiaan dan sebagainya.

“Mudah mudahan nanti dapat menghasilkan regenerasi kepemimpinan yang terbaik serta musda bisa berjalan dengan lancar dan terus berkolaborasi dengan pemerintah karena banyak tugas pemerintah yang harus bergandengan tangan dengan kepemudaan,” ungkapnya.

Ia juga menjelaskan, mengenai Perda Kepemudaan akan dijabarkan dengan ditindaklanjuti adanya Peraturan Wali Kota (Perwali), yang kini tengah dikonsep.

“Semoga tidak terlalu lama supaya bisa kita selesaikan agar ada landasan untuk melakukan langkah langkah selanjutnya,” katanya.

Menurut dia, KNPI juga mendapat hibah dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Namun memang ada penurunan untuk tahun ini lantaran sedang kondisi pandemi covid-19. “Nanti kita lihat lagi pada saat anggaran bagus, pasti anggaran terkait bantuan hibah akan kita evaluasi, karena semua bantuan hibah ini kita refocusing ditahun lalu,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPD KNPI Kota Bogor Bagus Maulana Muhammad menambahkan, musda ini seharusnya dilaksanakan tahun 2020, tapi karena pandemi harus menahan diri dan lebih membantu masyarakat dalam bahu membahu menghadapi masa pandemi Covid-19.

“Alhamdulilah Rapimda sudah selesai dan berjalan lancar. Untuk agenda Musda, sudah direncanakan waktu Musda akan digelar tanggal 6 Mei 2021 mendatang. Mudah mudahan bisa terlaksana sesuai rencana dan diberikan kelancaran dalam pelaksanaan nanti,” katanya.

Bagus menambahkan, setelah Rapimda, agenda selanjutnya pembukaan bursa bakal calon ketua dan agenda utama pelaksanaan Musda yakni pemilihan Ketua DPD KNPI Kota Bogor. Sementata itu, Sekretaris DPD KNPI Jawa Barat Asep Komarudin menerangkan, Rapimda pada hakikatnya mengamankan tiga hal.

Pertama, para pemuda harus menyiapkan berbagai hal materi untuk di bahas saat Musda. Kedua, menetapkan peserta Musda dan yang ketiga menetapkan waktu dan tempat.

“Kemudian selanjutnya dalam Rapimda harus mengeluarkan dua rekomendasi mendasar, pertama rekomendasi internal tentang organisasi internal jika ada yang harus dibenahi. Kemudian tentang kepanitiaan baik SC maupun OC dan berbagai hal keterkaitan dengan Musda. Selamat atas terlaksananya Rapimda DPD KNPI Kota Bogor. Mudah mudahan kita bisa mengambil keputusan yang baik terutama di bulan suci ramadhan ini,” jelasnya.

** Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Inspirasi

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor mengajukan bantuan Buy The Service (BTS) senilai Rp52 miliar ke Kementerian Perhitungan (Kemenhub). Kepala Dishub, Eko Prabowo mengatakan bahwa pihaknya sjdah melayangkan proposal agar mendapat bantuan Rp52 miliar dapat dicairkan, dan akan digunakan untuk mengatasi kemacetan di Kota Bogor.

“Untuk BTS memang harus ada persetujuan, makanya kami sounding ke dewan,” ungkapnya kepada wartawan, Minggu (25/4).

Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2020.  Tak hanya melayangkan mengajukan proposal ke pemerintah pusat, salah satu poin dalam pasalnya mengharuskan ada dukungan legislatif.

Kata dia, apabila dana bantuan tersebut turun dapat digunakan membantu Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT). “Kami juga akan tawarkan bantuan kepada badan hukum pada enam koridor angkutan,” ucapnya.

Seharusnya, kata Eko, bantuan BTS mencapai Rp100 miliar lebih, karena ada refocusing anggaran dialihkan ke penanganan Covid-19 menyebabkan turun menjadi Rp52 miliar.

Dishub, sambung dia, telah menjalin nota kesepahaman dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ). “Setiap pasal saat ini sedang dibahas. Kami juga sudah usulkan enam koridor yang nantinya dilewati bus dengan pelayanan BTS,” jelasnya.

Lebih lanjut, kata Eko, untuk pembenahan sarana prasarana BTS akan mulai dilelangkan pada Mei mendatang. “Pemenang BMC dan company manajemennya, sedangkan PDJT dan badan hukum lainnya akan menjadi operator,” katanya.

Namun, sambungnya, terdapat syarat yang harus dipenuhi badan hukum untuk menjadi operator, yakni mengikuti program konversi angkot tiga menjadi satu.

Disisi lain, ngebetnya pemerintah memperbaiki PDJT dengan BTS dan perubahan status BUMD menjadi perumda sepertinya takkan mulus. Pasalnya, dewan ogah membahas kelanjutam raperda lantaran pemkot hingga kini tak kunjung menyerahkan hasil audit keuangan PDJT.

Anggota Panitia Khusus (Pansus) Raperda PDJT, Endah Purwanti mengatakan bahwa pihaknya belum melanjutkan pembahasan lantaran draft tidak disetujui dewan. Sebab, dalam judul raperda itu terdapat perubahan dari BUMD menjadi Perumda. “Draft yang disodorkan baru, judulnya berubah menjadi pembentukan Perumda Jasa Transportasi,” ujar Endah.

Kata Endah, hingga kini DPRD juga belum menerima berkas audit keuangan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) Rp35 miliar. Padahal, hal itu menjadi salah satu syarat untuk melanjutkan pembahasan raperda tersebut. “Dewan sudah sepakat tidak akan membahas sebelum ada audit,” ungkapnya.

Lebih lanjut, kata dia, aset PDJT saat ini jumlahnya Rp3,6 miliar, sedangkan hutang perusahaan pelat merah itu mencapai Rp4 miliar. “Jadi pemkot jangan terlalu bergairah mendapatkam Buy The Service (BTS) senilai Rp81 miliar dari Kementerian Perhubungan, yang aturannya mengacu pada Pemenhub Nomor 9 Tahun 2020 tentang subsidi angkutan umum, BTS dapat diberikan asal perusahaannya sehat,” ungkapnya.

Sejauh ini, kata dia, restrukturisasi Pemkot Bogor telah membentuk tim untuk perusahaan yang akan berubah badan hukumnya menjadi Perumda.

** Fredy Kristianto