Jakarta | Jurnal Inspirasi

Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) enam Laskar FPI menyambangi Istana Kepresidenan di Jakarta bersama pendiri Partai Ummat, Amien Rais, Selasa (9/3). Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD menjelaskan perihal kedatangan Amien Rais bersama 6 orang anggota TP3 Laskar FPI melalui jumpa pers yang disiarkan melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden.

Dia mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo bersama Menkopolhukam dan Mensesneg Pratikno, menerima kedatangan 7 orang itu dengan kapasitas sebagai ketua dan anggota TP3.

“Tadi jam 10, baru saja Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo) ditemani Menkopolhukam, saya dan Mensesneg menerima 7 orang anggota TP3 yang kedatangannya dipimpin Pak Amien Rais tetapi pimpinan TP3nya itu sendiri Pak Abdullah Hehamahua,” jelas Mahfud MD.

Tujuh orang itu, disebutkan Mahfud MD, di antaranya Amien Rais, Abdullah Hehamahua, Marwan Batubara, dan Kiyai Muhiddin. Mahfud menjabarkan inti dari maksud kedatangan Amien Rais Cs ini. Yakni, menuntut keadilan kepada Presiden Joko Widodo terkait tewasnya enam Laskar FPI di Ruas Tol Cikampek KM 50.

“Mereka menyampaikan satu hal pokok, yaitu soal terbunuhnya atau tewasnya 6 laskar FPI yang itu diurai dalam dua hal. Pertama harus ada penegakan hukum sesuai ketentuan hukum, sesuai perintah Tuhan bahwa hukum itu adil,” beber Mahfud MD. “Dan yang kedua ada ancaman dari Tuhan kalau orang membunuh orang mukmin tanpa hak, maka ancamannya neraka jahanam. Kemudian di urai apa yang terjadi,” tambahnya.

Sementara, Amien Rais menyatakan kepada Jokowi bahwa TP3 memiliki keyakinan bahwa 6 laskar FPI itu telah dibunuh secara kejam dan melawan hukum oleh aparat negara. “Kami memiliki keyakinan bahwa 6 laskar tersebut, merupakan anak-anak bangsa yang telah dibunuh secara kejam dan melawan hukum (extra judicial killing) oleh aparat negara,” kata Amien dalam pernyataan sikap TP3, Selasa (9/3).

Amien menyadari bila Polri sudah menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus ini. Selain itu, Komnas HAM juga menyatakan telah terjadi pelanggaran pidana biasa. Meski demikian, Amien menegaskan temuan dari TP3 menyatakan pembunuhan tersebut merupakan pelanggaran HAM berat. “Oleh karena itu kami menganggap kasus ini masih jauh dari penyelesaian yang sesuai dengan azaz keadilan dan kemanusiaan seusai Pancasila dan UUD 1945,” kata Amien.

Melihat hal itu, Amien mendesak agar pemerintah bersama lembaga-lembaga terkait untuk memproses kasus pembunuhan ini sesuai dengan ketentuan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. “Kami mendesak kasus ini harus segera diselesaikan secara tuntas, transparan dan berkeadilan agar tidak menjadi warisan buruk dari pemerintahan ini,” kata Amien.

Terpisah, Ketua TP3 Abdullah Hehamahua menyebut dalam pertemuan itu Jokowi menyampaikan dua hal. Pertama, kata dia, Jokowi berjanji akan menangani kasus ini secara transparan dan akuntabel. Kedua, Jokowi terbuka menerima temuan dari TP3 yang ada bukti pelanggaran HAM berat.

“TP3 menyampaikan bahwa peristiwa KM 50 adalah pelanggaran HAM berat. Sedangkan menkopolhukam menyampaikan hasil rekomendasi Komnas HAM bahwa hal itu hanya pidana biasa,” kata Abdullah.

** ass

Bogor | Jurnal Inspirasi

Program rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Bogor terus berlanjut. Tahun ini, Kota Bogor mendapat total 11.000 unit bantuan rutilahu. Total itu, berasal dari berbagai sumber bantuan. Salah satunya dari Bantuan Gubernur (Ban-Gub) Provinsi Jawa Barat sebanyak 1.000 unit. Bantuan itu kemudian langsung disosialisasikan di Kantor Kecamatan Tanah Sareal, Selasa (9/3).

Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim memberikan arahan mengenai teknis dan pelaksanaan bantuan RTLH untuk 25 kelurahan di Kota Bogor.  Menurut Dedie, jumlah Ban-Gub untuk rutilahu tahun ini naik dibanding tahun lalu. Dimana tahun lalu hanya 540 unit RTLH yang dapat bantuan.

“Kita kembali hadir untuk menindaklanjuti Bantuan Gubernur Jawa Barat untuk perbaikan rutilahu. Ada 1.000 rumah di 25 kelurahan. Jadi satu kelurahan ada 40 rumah yang diperbaiki. Nilainya Rp 17,5 juta satu rumah,” sebut Dedie.

Dedie merinci, tak hanya bantuan dari gubernur, Kota Bogor tahun ini juga mendapat bantuan dari sumber lainnya. Seperti bantuan perbaikan rutilahu sebanyak 3.300 rumah dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), bantuan dari CSR, dan juga dari anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) sendiri sebanyak 6.506 unit.

Tak bisa dilupakan juga, ada hal yang penting dalam proses bantuan rutilahu ini. Seperti alas hak dan segala sisi administrasi dalam pengadaan proses distribusi bantuan rutilahu tersebut.

Juga saat proses administrasi. Dedie mengingatkan, jangan sampai terjadi kutipan – kutipan liar dalam prosesnya. Ia mengatakan, anggaran bantuan ini merupakan uang negara. Sehingga jika tidak tertib dalam menjalani prosesnya, akan ada resiko – resiko yang akan diterima.

Maka dari itu, dalam sosialisasi yang dilakukan di Kecamatan Tanah Sareal, Pemkot juga menghadirkan unsur Polresta Bogor Kota dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor untuk memberikan pembinaan.

“Saya masih melihat kondisi – kondisi yang harus diperhatikan. Dan juga tolong diprioritaskan mereka yang membutuhkan, mereka yang tidak berdaya. Yang perlu bantuan langsung dari kita (Pemkot). Jangan sampai ada yang terlewat,” tegasnya.

Dalam acara sosialisasi, dihadirkan juga para unsur Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM).

Ditempat yang sama, Koordinator Wilayah (Korwil) I dari Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat, Oca Setiawan mengatakan, program ini dilaksanakan untuk 27 kabupaten dan kota di seluruh Jawa Barat.

“Program ini berupa stimulan, bukan pembangunan baru. Dengan nilai Rp17,5 juta. Mudah – mudahan amanah ini menjadi ibadah, penerimaan ini harus sesuai dengan kaidah dan aturan,” katanya.

Untuk tahun 2021 ini, Pemprov Jabar akan melakukan perbaikan RTLH sebanyak 31.500 unit yang tersebar di 953 BKM. Termasuk di Kota Bogor yang akan memperbaiki 1.000 rumah di 25 kelurahan.

“Alhamdulillah Kota Bogor bertambah dari yang jumlahnya 540 unit menjadi 1.000 unit,” pungkasnya.

** Fredy Kristianto

Penanganan Pandemi Covid-19 di Kota Bogor Disoal

Bogor | Jurnal Inspirasi

Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Kota Bogor merekomendasikan agar legislatif menggunakan hak Interpelasi terkait penanganan pandemi Covid-19 oleh Pemkot Bogor dan Satgas Covid-19. Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto mengatakan, rekomendasi pemakaian hak interpelasi adalah upaya untuk mengetahui penggunaan anggaran Covid-19. “Itu akan dibahas di Badan Musyawarah pada Junat (12/3). Apakah nanti ke interpelasi atau tidak,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (9/3).

Menurut dia, dalam setiap penggunaan anggaran itu harus memenuhi dua unsur yakni sesuai perencanaan artinya tidak ada penyimpangan hukum. Kemudian, penggunaannya memilik dampak terhadap pengurangan kasus Covid-19.

“Kami ingin tahu karena angka ratusan miliar itu bukan kecil. Apakah program yang diluncurkan memang optimal dan punya dampak postitif. Tapi kalau tidak punya dampak harus dihentikan atau diganti dengan program lain. Jadi kami ingin memastikan anggaran ini betul-betul terdampak,” terangnya.

Kata dia, berdasarkan temuan pansus ada kebutuhan masyarakat yang belum tercover di tahun 2021, salah satunya wifi untuk penunjang Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan Bansos untuk keluarga Covid-19 di Kota Bogor. “Sementara beberapa penyebaran Covid-19 karena pasien keluarga positif tidak mampu isolasi di rumah saja, karena Untuk mencari kebutuhan sehari-hari belanja,” katanya.

Atang menambahkan, untuk kebutuhan sehari-hari dianggarkan bagi pasien Covid-19 itu bisa membantu. Sehingga Kota Bogor kan punya anggaran, bisa alihkan kesana.

Sementara itu, Anggota Pansus III, Said M Mohan mempertanyakan mengapa Pemkot Bogor tak menyiapkan jaring pengaman sosial (JPS) pada 2021. Padahal, sudah ada regulasi yang mengatur mengenai hal tersebut, dan itu tertuang di Permendagri 64 Rahun 2020 pasal 5 ayat (3) yang berbunyi bahwa pemerintah daerah mesti menyiapkan JPS dari APBD 2021.

“Itu bunyinya sudah jelas. Apa pemkot tidak tahu. Makanya pansus laporkan pada Banmus untuk menggunakan hak interpelasi,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Pansus III, Endah Purwanti menyatakan bahwa sudah setahun pandemi Covid-19, namun belum ada rumusan ril mengenai penanganan Covid-19. Padahal, anggaran untuk penanganan pandemi cukup besar. “Contohnya untuk fasilitas vaksinasi massal sampai Rp8 miliar. Kemudian untuk reagen swab Rp21 miliar. Tapi sampai sekarang belum dibelanjakan dengan alasan belum ditenderkan,” ungkapnya.

Padahal, kata Endah, kondisi saat ini dalam keadaan darurat. “Dari sisi itu saja jelas, anggaran ada tapi lamban,” ucapnya.

Selain itu, dari segi sosial, ekonomi, pendidikan dan pengangguran. Belum terlihat adanya upaya yang utuh mengenai penanganan beberapa hal tersebut. “Pemkot masih fomus pada upaya preventif. Misal buat kebijakan baru ganjil genap dievaluasi lagi. Kemudian batal. Harusnya ada pola yang pas,” tuturnya.

Kemudian, sambung dia, ketika rumah sakit swasta menambah jumlah bed bagi pasien Covid-19, seharusnya dibarengi dengan tambahan bed ICU. “Angka kematian naik karena ICU sudah penuh,” tandasnya.

** Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Inspirasi

Wali Kota Bogor, Bima Arya terus memantau pelaksanaan vaksinasi massal yang digelar Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor di Puri Begawan, Jalan Pajajaran, Kota Bogor, Selasa (9/3). Sedikitnya terdapat 1.700 peserta vaksin mulai dari driver Ojek Online (Ojol), instansi vertikal, tokoh agama, Madrasah (MI, MTS, MA) yang disuntik vaksin.

Sekretaris Dinas (Sekdis) Kesehatan Kota Bogor, dr Erna Nuraena mengatakan, pendaftaran untuk Ojol melalui link di website Kota Bogor dan setelah link ditutup, baru sekitar 100 driver yang mendaftar. Padahal diperkirakan jumlah Ojol di Kota Bogor mencapai ribuan.

“Kami dengar dari manajemen ojol-nya mau daftar kolektif tapi belum ada data yang masuk, jadi kami tunggu data dari manajemen ojolnya, yang hari ini datang banyak yang daftar sendiri melalui website,” ujarnya.

Salah satu driver Gojek, Bayu Agustina (40) mengatakan, vaksin pertamanya hari ini berjalan lancar, para petugas sangat kooperatif sehingga ia tidak mengalami kesulitan dan jika tidak tahu maka akan diarahkan. “Setelah di vaksin saya jadi lebih tenang dan tidak khawatir lagi untuk bekerja, karena setiap hari interaksi dengan penumpang,” terangnya.

Warga Laladon ini menuturkan, ia daftar vaksinasi melalui link dari website kota Bogor dan mendapatkan jadwalnya melalui SMS. Ia berharap setelah mengikuti vaksinasi kasus positif Covid-19 di Kota Bogor semakin turun, Pandemi Covid-19 segera hilang dan ekonomi bisa kembali pulih.

“Saya sangat apresiasi dengan vaksinasi massal ini, untuk teman-teman saya yang masih takut harusnya jangan takut karena vaksin untuk kebaikan bersama, bukan hanya untuk orang-orang tertentu tapi untuk semua masyarakat agar pandemi cepat selesai,” ujarnya.

Sementara itu, salah satu driver Grab Teza Adisaka (25) mengatakan, saat pemeriksaan kesehatan, semua tensi dan kesehatan normal hanya saya setelah divaksin dan menunggu 30 menit untuk observasi, ia sedikit merasa pegal dan mengantuk.

Teza sengaja mendaftar vaksin agar tetap sehat karena selama Pandemi Covid-19 ia tetap bekerja mengantar penumpang dan berharap Covid-19 segera hilang. “Semoga semua bisa divaksin dan kembali normal lagi, saya apresiasi pemerintah yang sudah memberikan vaksin untuk ojol,” katanya.

Di tempat yang sama, Ketua KPU Kota Bogor, Syamsudin mengatakan, hari ini 34 pegawai KPU dijadwalkan vaksin. Ia pun sudah menyampaikan kepada staf KPU untuk melakukan vaksin menyukseskan program vaksinasi massal dari pemerintah dan semoga dengan vaksinasi Covid-19 bisa hilang karena semua punya imunitas yang kuat.

“Alhamdulillah saya dan semua di KPU sampai hari ini belum ada yang kena Covid-19 karena kami mengikuti aturan pemerintah WFH dan WFO, menjalankan protokol kesehatan ketat, masker, jaga jarak, tidak berkerumun dan acara rapat digelar online maksimal satu jam,” pungkasnya.

** Fredy Kristanto

Jakarta | Jurnal Inspirasi

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) secara konsisten mewujudkan kepeduliannya dalam membangkitkan semangat masyarakat agar tetap sehat dan produktif menjalani aktivitas di tengah pandemi, salah satunya pada aspek pemuda dan olahraga. IndiHome sebagai layanan fixed broadband terdepan di Indonesia mendukung gaya hidup sehat masyarakat, khususnya di wilayah Jabodetabek, dengan mempersembahkan “IndiHome Jabotabek Virtual Run 2021”.

Dalam sambutannya, Executive Vice President Telkom Regional II, Teuku Muda Nanta menjelaskan bahwa IndiHome Jabotabek Virtual Run 2021 merupakan kompetisi lari yang dilakukan secara mandiri dan dapat diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat yang berdomisili di Jabodetabek serta Banten. Peserta dapat mendaftarkan diri mulai tanggal 5 Maret hingga 5 April 2021 secara online di https://indihome.co.id/virtualrun. Pendaftaran GRATIS dan tidak dipungut biaya. Peserta akan diminta untuk melengkapi data diri lalu melaksanakan lari secara mandiri sambil mengaktifkan aplikasi pencatatan waktu serta rute lari yang kemudian diunggah ke situs pendaftaran tersebut.

IndiHome Jabotabek Virtual Run terbagi menjadi 3 kategori perlombaan yitu Power Run, Fun Run Photo dan Fun Run Video. Power Run adalah kegiatan lari secara mandiri dengan jarak 10 km yang dilakukan dalam 1 (satu) kali sesi olahraga yang terbagi menjadi kategori pria dan wanita. Pemenang ditentukan dari kecepatan lari.

Fun Run Photo merupakan kegiatan dimana peserta wajib menempuh jarak lari sejauh 5 km yang dilakukan dalam 1 (satu) kali sesi olahraga. Pemenang ditentukan dari hasil foto bertema lari/running yang di upload di Instagram dengan 3 poin penilaian, yaitu: kreativitas & estetika foto pada spot foto yang ditentukan (daftar spot foto terlampir), caption foto, interaksi audience sosmed (comments & likes).

Selanjutnya, Fun Run Video merupakan kegiatan dimana peserta wajib menempuh jarak lari sejauh 5 km yang dilakukan dalam 1 (satu) kali sesi olahraga. Pemenang ditentukan dari hasil video yang di upload di TikTok, dengan poin penilaian: estetika video, kreatifitas dalam meng-highlight IndiHome Virtual Run dan brand IndiHome, interaksi audience sosmed (views, comments & likes) serta sudah menyelesaikan lari sejauh 5 km.

Untuk kategori Power Run, pemenang pria dan wanita secara terpisah akan dipilih dimana masing-masingnya diperoleh juara 1, 2, dan 3. Sementara untuk Fun Run Video akan dipilih 5 orang pemenang untuk mendapatkan masing-masing Rp350.000 dan 5 orang pemenang untuk Fun Run Photo yang berhak mendapatkan masing-masing Rp250.000.

“IndiHome Jabotabek Virtual Run diharapkan dapat menjadi salah satu motivasi masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat dengan menyelaraskan adaptasi kehidupan dalam pandemi. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang digital, menjadi suatu tanggung jawab bagi Telkom Indonesia untuk memberikan wadah bagi masyarakat dalam pergeseran bentuk acara atau kegiatan yang menjadi serba digital yang bukan hanya adaptasi transformasi zaman, namun juga sebagai upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19 dengan tetap menyediakan hiburan yang sarat akan edukasi gaya hidup bagi masyarakat,” kata Teuku Muda Nanta, Executive Vice President Telkom Regional II mengakhiri sambutannya.

** Prast

Gunung Putri | Jurnal Inspirasi

Merasa dirugikan oleh Kepala Desa Cicadas, DH yang meminta sejumlah uang untuk koordinasi lingkungan, NS pengusaha yang sedang melakukan cut and fill di Desa Cicadas, NS melaporkan DH ke Polres Bogor.

Saat dimintai keterangan via telpon, Kuasa hukum NS, R. Anggi Triana Ismail, SH dari 9 Bintang mengatakan, kliennya yang sedang melakukan pekerjaan cut and fill di lokasi Desa Cicadas, dimintai sejumlah uang dengan alasan untuk koordinasi lingkungan oleh DH.

“Kerugian yang dialami oleh NS berdasarkan bukti kwitansi dan bukti transfer sebesar 200 jutaan dari angka 600 juta yang diminta,” jelas Anggi, Selasa (9/3).

Menurutnya, apa yang dilakukan oleh kepala desa dengan mematok sejumlah uang tanpa memberikan pemahaman secara spesifik kepada klien kami NS, mengesankan apa yang dilakukan oleh oknum kepala desa tersebut bukan mencerminkan sebagai penyelenggaran negara atau pelayan masyarakat tapi lebih terkesan seperti preman.

“Kejadian seperti ini tidak boleh dibiarkan, oleh karena itu kami akan membuat aduan kepada inspektorat, Bupati dan Gubernur jika perlu atas apa yang sudah dilakukan oleh Kepala Desa Cicadas,” jelas Anggi.

Terpisah, DH menjelaskan, dirinya akan melakukan laporan balik kepada NS. “Saya akan buat laporan balik dan akan melakukan jumpa pers nantinya, saat ini saya sedang konsultasi dengan kuasa hukum saya, saya akan beri kabar selanjutnya,” pungkasnya.

** Nay Nur’ain

Cibungbulang | Jurnal Inspirasi

Pelayanan  kesehatan di Kabupaten Bogor dinilai masih kurang, seperti diungkapkan Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto yang meminta Pemkab Bogor meningkatkan pelayanan bidang kesehatan kepada masyarakat, mengingat grade Puskemas yang memiliki rawat inap menjadi Rumah Sakit tipe D.

“Ada beberapa Puskemas yang sudah memiliki fasilitas rawat inap bisa ditingkatkan gradenya menjadi RS tipe D  agar pelayanan kesejahteraan bisa semakin memuaskan masyarakat,” kata Rudy kepada Wartawan, kemarin.

Sementara itu anggota DPRD Kabupaten Bogor Lukmanudin Ar Rasyid mengapresiasi  keinginan ketua DPRD untuk meningkatkan BLUD Puskesmas yang memiliki rawat inap menjadi RSUD tipe D. “Momentumnya ada, disaat pemerintah sedang mengkhususkan anggaran untuk penanggulangan covid, maka segala kebutuhan untuk pelayanan kesehatan akan sangat berpeluang untuk dianggarkan dalam refocusing,” kata Lukmanudin Ar Rasyid.

Selaku DPRD yang terpilih dari dapil IV, ia pun tentu merekomendasikan Puskemas Cibungbulang untuk ditingkatkan grandenya. “BLUD Puskemas Cibungbulang yang harus diutamakan. Lokasinya sangat strategis dan memadai untuk ditingkatkan menjadi RSUD. Kalau bicara keterwakilan keterpilihan dewan hanya tinggal warga masyarakat di dapil 4 belum memiliki RSUD, Puskemas Cibungbulang lokasinya strategis  dan peluang untuk dilakukan perluasan juga masih sangat terbuka,” katanya

Lukmanudin Ar Rasyid yang juga Sekretaris Komisi 2 dan anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bogor dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)  mengatakan, perlu dilakukan kajian serius oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor.

“Peluang BLUD Puskesmas Cibungbulang dijadikan pusat isolasi covid di wilayah barat, sehingga sarana pendukungnya bisa disiapkan dan keberpihakan anggaran bisa dimaksimalkan,” pungkasnya.

** Cepi Kurniawan

Bogor | Jurnal Inspirasi

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bersama Forkopimda melakukan rapat evaluasi terkait penanganan Covid-19 di gedung eks DPRD, Jalan Kapten Muslihat, Selasa (9/3). Wali Kota Bima Arya mengatakan, evaluasi dilakukan dengan menganalisa data data selama satu minggu terakhir. Sehingga data menunjukan tren covid terus menurun dan tingkat keterisian semakin turun, begitu juga angka kematian, dan presentase kesembuhan merangkak naik.

“Vaksin tahap pertama berhasil dengan terjadinya penurunan-penuruan sekarang ini. Vaksin ini berhasil dan sukses, tidak ada efek samping, antibody naik semua dan beberapa laporan antibody naik,” ujar Bima kepada wartawan, Selasa (9/3).

Pada evaluasi yang dilakukan secara berkala dan rutin, diamati bahwa fenomena di lapangan terjadi sedikit peningkatan bidang ekonomi karena relaksasi setelah tidak diberlakukan Ganjil-Genap (Gage). “Kita masih memutuskan bahwa libur panjang ini Gage tidak berlaku karena masih membutuhkan data untuk analisis angka covidnya. Kita kaan memperkuat di kalangan untuk manajemen trafick dan kerumunannya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bima menjelaskan, akan mempercepat pelaksanaan pemberian vaksin karena sekarang ada dua lokasi di Puri Begawan dan Botani. Nanti akan ditambah tempat lagi untuk mempercepat dan lokasi akan disiapkan dimana saja termasuk tenaga kesehatan.

“Ada dua hotel dan beberapa mal yang sudah siap dan hari ini akan dibicarakan untuk dijadikan lokasi vaksinasi. Kita berharap pusat menambah jumlah vaksin dan arahan dari pusat lansia sudah mulai boleh diberikan,” ungkapnya.

Terpisah, Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan Pemkot Bogor dan Forkopimda. Berbagai upaya yang dilakukan terus membuatkan hasil dengan turunnya angka covid di Kota Bogor.

Kendati demikian, kebijakan yang akan diterapkan dilakukan tentunya harus betul-betul tepat sasaran. “Saya sampaikan bahwa kita perlu menetapkan angka toleransi dari sisi jumlah terkonfirmasi positif dan bed okupansi dan lainnya karena dari situlah kebijakan ditentukan, apakah relaksasi atau diperketat protokol nya. Dengan angka yang dikeluarkan, perkembangan relatif sangat baik dan harus disyukuri bahwa kebijakan Pemkot berhasil,” kata Atang.

Terkait vaksinasi, Atang meminta agar jangka panjang disesuaikan vaksinasi dan diperluas. Artinya titik pelaksanaan seperti PPKM Mikro disinergikan dengan program vaksinasi. “Artinya vaksinasi harus jemput bola agar cepat dan targetnya tidak menyulitkan masyarakat,” pungkasnya.

** Fredy Kristianto