Cibinong l Jurnal Inspirasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor menggelar acara Forum Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2022 melalui offline dan via Zoom Meeting live streaming Youtube. Bertempat di aula BPBD acara dibuka dengan opening remarks dari Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor Ir. Yani Hassan.     

Pertemuan menghadirkan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor SES, Prodi Kebencanaan Universitas Pertahanan, Bappeda Litbang Kabupaten Bogor, Camat Jasinga Kabupaten Bogor, Staf Energy Geothermal Salak Ltd, dan Ketua Pandawa ICT.

Untuk peserta webinar lainnya dari dinas instansi, serta kecamatan, penggiat bencanna dan dunia usaha melalui zoom meeting , dengan tema percepatan pemulihan ekonomi daerah terkait, penanggulangan bencanna dengan moderator Ir. Budi Pranowo, Sekretaris BPBD Babupaten Bogor.  “Maksud dan tujuan  diadakannya forum ini adalah untuk mengimplementasikan  program Pancakarsa yang ingin dicapai oleh Bupati Bogor,” kata Budi Pranowo dalam rilisnya yang diterima Jurnal Bogor, baru baru ini.

Kegiatan tersebut, kata dia untuk penajaman indikator kinerja yang tepat dalam mendukung pelaksanaan dan fungsi prangkat daerah. Program Pancakarsa yang terkait dengan BPBD Kabupaten Bogor yaitu “Karsa Bogor membangun guna mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan  tujuannya untuk mengurangi resiko bencana khususnya di Kabupaten Bogor.

Kepala  Pelaksana BPBD Kabupaten Bogor Yani Hassan menjelaskan bahwa wilayah Kabupaten bogor memiliki tipe morfologi, bervariasi sehingga banyaknya wilayah yang berada di zona rawan bencana seperti tanah longsor, banjir, angin kencang, kekeringan, pergeseran tanah, gempa bumi, kebakaran dan lain-lain .

Ia menyebutkan, visi, misi tujuan dan sasaran BPBD dalam RPJMD  Kabupaten Bogor tahun 2018-2023 adalah visi terwujudnya Kabupaten Bogor termaju, nyaman dan berkeadaban. “Mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan tentu bisa mengurangi resiko  bencana alam,” sebutnya.

Terdapat tiga  sasaran dalam pelaksanaan, yaitu peningkatan mitigasi dengan peningkatan pelayanan tangkap darurat bencana dan peningkatan pelayanan pascabencana melalui kegiatan. Menurutnya, rehabilitasi rekontruksi indeks resiko bencana tertinggi tahun 2020 adalah banjir bandang dan longsor. “Targetnya 148 poin dan realisasi 133,75 poin,” ujarnya.

indikator kinerja BPBD tahun 2022 adalah indek resiko bencana daerah yaitu persentasi mitigasi yang di laksanakan, persentase, jumlah korban yang selamat, dan presentase masyarakat yang mendapatkan layanan, rehabilitasi dan rekontruksi.

Pada tahun 2020  di wilyaah kabupaten bogor mengalami kejadian bencana dengan total bencanna 1337 kejadianya dengan rincian tanah longsor, 428, banjir 175, kebakaran 41, angin kencang 375, kekeringan , pergeseran tanah 51, gempa bumi 18, dan lain lain 151.

Sebelum melaksakan forum perangkat BPBD Kabupaten Bogor telah melaksanakan pra forum perangkat daerah, pada 5 Maret 2021 yang menghadirkan dari berbagai wilayah di 13  kecamatan yang mengajukan usulan diantaranya  Kecamatan Rancabungur, Bojonggede, Nanggung, Jasinga, Pamijahan, Cisarua, Ciampea, Cigombong, Sukajaya, Kelapanunggal, Sukamakmur, Tenjolaya  dan Kecamatan Jonggol.

“Dengan usulan, pembentukan destana, penguatan destana serta relokasi untuk menindak lanjuti Musrenbang Kecamatan agar usulan dapat diakomodir  di forum perangkat daerah Kabupaten Bogor,” pungkasnya.

** Arip Ekon

Cibinong | Jurnal Inspirasi

Terkait Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2021, Achmad Fathoni mengingatkan Bupati melalui Bagian Perundang-undangan Sekda agar segera memulai mengajukan Raperda ke DPRD untuk dibahas.

Karena dari total 13 Raperda yang sudah masuk Propemperda belum satu pun yang diajukan ke DPRD melalui Bapemperda, baik naskah akademik maupun Raperdanya. Baru Draft awal Rancangan Perubahan RPJMD yang sudah sempat disampaikan untuk mendapat masukan dari fraksi.

“Jika tidak segera mulai diajukan, Saya khawatir pembahasannya akan menumpuk di akhir tahun. Dan bisa dipastikan akan buru-buru dan tidak maksimal membahasnya,” kata Achmad Fathoni pada Jurnal Bogor.

Menurutnya, Terdapat beberapa Raperda yang memang ada ketentuan batas waktunya, seperti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Raperda Perubahan APBD, namun melihat jumlah raperda yang tidak sedikit serta pembahasan yang cenderung molor, maka akan berdampak pada berkurangnya kualitas perda itu sendiri.

Seperti yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keerangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraaan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat Pasal 16 dan 17 Ayat 1 bahwa LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

 “Saya juga mengingatkan bahwa LKPJ mestinya sudah disampaikan ke DPRD maksimal 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Artinya, kan akhir maret ini, Sekarang baru Raperda Perubahan RPJMD yang sudah mulai dibahas draf awalnya,” jelas politisi PKS itu.

Menurutnya, sejauh ini DPRD masih menunggu pengajuan naskah akademik dan draf Raperda dari pihak Bupati. Mestinya pada Maret ini sudah dimulai pembahasan beberapa Raperda sehingga bisa dibahas dengan cukup waktu serta melibatkan lebih banyak pihak terkait. Memang tidak ada ketentuan kapan Raperda harus diajukan. Tapi jika dihitung jumlahnya 13 Raperda, dengan 3 Raperda reguler artinya untuk sekitar 7-8 bulan kedepan waktu efektif ada 13 Raperda yang mesti dibahas.

“Jika tidak segera dimulai pembahasannya dari sekarang akan semakin mepet waktu pembahasannya dan itu tentu menyebabkan kualitas perda kurang baik. Sekarang baru Raperda perubahan RPMJ yang sudah mulai dibahas draf awalnya, selain itu saya juga mengingatkan LKPJ mestinya sudah disampaikan ke DPRD maksimal 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir, artinya kan akhir bulan Maret ini,” pungkasnya.

** Nay Nur’ain

Cibinong | Jurnal Inspirasi

Para pelaku usaha di Kabupaten Bogor, menggelar aksi sosial untuk mencegah penyebaran Covid-19. Mereka membagikan masker, handsanitizer, dan nasi boks kepada masyarakat di tiga titik yakni Pasar Ciluar, Cibinong dan, kawasan lampu merah Cibinong City Mall, Jumat (19/3).

Dalam kegiatan tersebut, gabungan pelaku usaha yang terdiri dari Askonas, Gapeknas, Forum UMKM Kabupaten Bogor, ASITA, PHRI, Forum UMKM-IKM, INKINDO, HIPMI, Aspekindo, dan Bank Jabar Banten, dibantu oleh Satpol PP Kabupaten Bogor, secara bersamaan membagikan kepada warga.

Kordinator Gabugan Pelaku Usaha Kabupaten Bogor, Shinta Dhec Checawati mengatakan, selain membagikan masker, handsanitizer dan nasi boks, pihaknya juga memberikan edukasi kepada masyarakat betapa pentingnya menerapkan prokes pencegahan Covid-19 saat beraktivitas.

Dia pun berharap masyarakat memahami dan mengerti  soal masih bahayanya Covid-19. “Mudah mudahan dengan edukasi soal  bahaya Covid-19 ini masyarakat akan semakin disiplin dalam menerapkan prokes yang ketat,” tegas Shinta.

Selain masyarakat, gabungan para pelaku usaha juga memberikan paket masker kepada pewarta.  “Alhamdulillah kami juga kebagian masker,” tukas Age, wartawan Pakar wilayah timur Kabupaten Bogor.

** Dede Suhendar

Tamansari | Jurnal Inspirasi

Keluarga Masyarakat Peduli Bogor (KMPB) menyoroti kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan UPT Jalan dan Jembatan  Wilayah Ciomas yang dianggap lambat dalam menangani jalan rusak  yang sudah sekian tahun dikeluhkan masyarakat. Bahkan setelah masyarakat protes baru ada respon padahal jalan tersebut sudah sejak lama minta diperbaiki karena sering memakan korban kecelakaan.

“Miris jalan setelah rame baru diperbaiki, kemaren kemana aja? Lambat kinerja PUPR tidak sesuai dengan  jargon Bupati Bogor Gercep. Jangan sampai perbaikan jalan tersebut hanya bertahan dalam hitungan hari/Minggu (jangan asal-asalan),” tegas Ketua KMPB Roby Faisal alias Botol, kepada wartawan, Sabtu (20/3/2021).

Botol pun selaku ketua KMPB meminta Bupati Bogor mengganti Kadis PUPR dan merotasi Kepala UPT Jalan dan Jembatan Wilayah Ciomas karena dianggap gagal dalam melaksanakan tugas. “Tidak sesuai dengan  jargon Bupati Bogor Gercep, saya memintanya ganti kadis PUPR dan kepala UPT karena dianggap lambat,” pintanya.

Sementara itu Ketua Karang Taruna Desa Sukajaya, Kecamatan Tamansari mengucapkan terima kasih terhadap media yang objektif dalam menyampaikan persoalan ini. “Apresiasi juga buat soliditas dari warga masyarakat untuk berjuang bareng-bareng dalam proyek amal ini, sehingga Bupati, Kepala dinas PUPR , muspika kecamatan bisa mengeksekusi untuk mendorong percepatan perbaikan jalan ditempat ini dan tuntuntan kami lanjutnya hanya realisasi, karena ini menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak,” kata Asep.

Kepala UPT Jalan dan Jembatan Wilayah Ciomas Andri mengaku, pihaknya sebenarnya sudah mengajukan jalan tersebut untuk perbaikan, bahkan sudah beberapa  kali mendorong agar jalan itu ada perbaikan.

“Mudahan-mudahan tahun ini segera terealisasi, dan sementara kita tambal sulam, hari ini sudah sebagian kita perbaiki saya dan muspika langsung terjun,” pungkasnya.

** Cepi Kurniawan

Cibungbulang | Jurnal Inspirasi

Pemerintah Kecamatan Cibungbulang mengaku kecolongan terhadap adanya aliran Blukosuto di Kampung Leuwengkolot, Desa Leuwengkolot, Kecamatan Cibungbulang. Meskipun sudah lama keberadaan aliran itu, pemerintah desa dan kecamatan tidak mengetahui segala aktivitas yang dilakukan kelompok  yang diduga  pimpinan Eyang Suryo tersebut.

“Pihak kecamatan tahu dari sosial media, dan saya kecolongan bahwa Eyang Suryo itu pimpinan Blukosuto yang viral itu Desa Leuwengkolot,” kata Camat Cibungbulang, Yudi Nurjaman kepada wartawan.

Camat Cibungbulang bahkan mengaku belum pernah ketemu dengan pimpinan aliran Blukosuto yang disebut Eyang Suryo itu. “Saya juga belum pernah ketemu dengan Eyang Suryo dan yang di Pandeglang itu muridnya  atau bukan, atau ada kaitannya apa tidak, masih dalam penyelidikan pihak terkait juga,” ujar Camat.

Lanjutnya,  yang saat ini berada di Kampung Leuwengkolot  hanya anak dan keluarganya saja, rencananya Senin (22/3), pihak kecamatan akan mengumpulkan Ketua RT/RW dan desa untuk menanyakan kembali soal keberadaan aliran Blukosuto.

“Nanti Senin kami akan panggil pihak RT RW pemilik kontrakan desa untuk mendalami aliran Blukosuto dan Eyang Suryo itu yang katanya masih ada kaitannya dengan Hakekok itu. Tapi, saya perlu mendalami apakah betul ada kaitannya atau tidak belum tahu,” katanya.

Lebih lanjut dengan kejadian ini Camat mengimbau kepada para kepala desa untuk mewanti – wanti ketua RT dan RW serta masyarakat ketika ada tamu atau orang yang tidak dikenal harap lapor 3x 24 jam.

“Jangan sampai kecolongan lagi adanya hal seperti ini saya imbau kades untuk menekankan RT dan RW jangan sembarang menerima tamu atau kelompok yang belum jelas maksud dan tujuannya,” pungkasnya.

** Cepi Kurniawan