Jonggol | Jurnal Inspirasi

Perihal perizinan yang seolah diabaikan oleh perusahaan pengembang, membuat Camat Jonggol Andri Rahman angkat bicara. Camat mempertanyakan sudah dimulainya kegiatan Kavling Az-Zahra Hill yang berada di Desa Sukajaya, Kecamatan Jonggol. Andri mengatakan, sejauh ini baru izin lingkungan yang sudah diurus oleh pihak perusahaan.

“Katanya mau diurus dan sedang dalam proses, tapi kenapa sudah ada kegiatan alat berat di lokasi tersebut. Belum ada izin yang dikantongi Az-Zahra selain izin lingkungan yang dilaporkan kesaya, saya sudah instruksikan untuk tidak melakukan kegiatan apapun sebelum mengantongi izin atau melengkapi izin,” kata Andri kepada Jurnal Bogor, saat ditemui di ruangannya, Kamis (25/03).

Dia menjelaskan, pemilik perusahaan itu seorang kepala desa yang seharusnya lebih paham akan aturan yang ditempuh dan jangan justru malah sebaliknya. Apalagi kata Andri, ada laporan warga yang mengatakan aktivitas cut and fill tersebut mengotori jalan dan bisa menimbulkan kecelakaan terhadap pengguna jalan.

“Saya menyayangkan baik kepada pengusaha juga kepala Desa Sukajaya Ujang Royani yang tidak memberikan laporan lagi kepada saya perihal adanya kegiatan kavling yang sudah dimulai,” jelas Camat.

Menurutnya, pihak kecamatan tidak menghalangi siapapun yang ingin menjadi investor atau pengembang di wilayah Jonggol khususnya, tapi paling tidak ada komunikasi yang dibangun dan menunjukan legalitas perizinan dari usaha tersebut.

Pasalnya, jika ada yang bertanya sejauh mana perizinan yang ditempuh, bisa dijelaskan. Camat Andri menyarankan, selesaikan dulu legalitas perizinan di Kecamatan Jonggol, baru buka lagi ditempat yang lain, sehingga jangan sampai disini belum selesai tapi sudah membuka usaha di tempat lain.

“Akan saya turunkan Binpol dan Satpol PP untuk mengecek lokasi, jika benar seperti yang dikeluhkan warga sudah ada aktivitas dan alat berat, akan saya minta pol PP untuk mempolice line kegiatan di Kavling Az-Zahra tersebut jika mereka tidak bisa menunjukan legalitas,” tegas Andri.

Di lokasi kavling, Tina, pengguna jalan mengaku was-was jika lewat jalan tersebut karena banyak tanah merah dan membuat licin. “Saya rutin lewat jalur sini karena saya  dagang di Pasar Dayeuh, suka was-was kalo lewat jalan licin, kalo ujannya deres agak mending karena lumpur dibawa air hujan. Nah kalo ujannya nanggung yang bikin kotor jalan, dan kaya gak pernah dibersihin gitu, harusnya sama yang punya usaha jalan disemprot biar gak licin apalagi ini sebelah kanannya jurang kan, ngeri kalo malem mana minim lampu juga,” jelas Tina.

Kavling Az-Zahra Hill sendiri merupakan agro wisata villa, dan resort seharusnya mengantongi izin IMB, dan diduga pernah bermasalah perihal pemalsuan IPPT di lokasi tersebut oleh oknum yang juga memalsukan tanda tangan Kadis DPMPTSP.

Nay Nur’ain

Jakarta | Jurnal Inspirasi

DPR RI memprotes pemblokiran rekening Front Pembela Islam (FPI) oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang disampaikan dalam rapat Komisi III dengan PPATK, Rabu (24/3). Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani mempertanyakan apakah tindakan PPATK tersebut memang menjadi kewajiban atau sebatas ikut-ikutan.

Sebab menurut Arsul, Kepala PPATK dan jajarannya begitu bersemangat ketika menyampaikam penjelasan kepada publik atas pemblokiran rekening milik FPI dan afiliasi. “Saya tidak tahu persis apakah ini sebuah kewajiban hukum atau karena ini ikut-ikutan saja. Karena FPI ini kelompok yang katakanlah secara positioning politiknya berseberangan dengan pemerintah maka kemudian PPATK sebagai bagian dari atau lembaga yang ada dalam rumpun kekuasaan pemerintahan juga ikut merasa perlu, juga ikut-ikutan untuk men-disclose banyak hal terkait dengan FPI,” kata Arsul.

Arsul kemudian membandingkan kasus FPI dengan kasus lainnya yang jelas-jelas merugikan keuangan, namun tidak dilakukan pemblokiran rekening sebagaimana dilakukan terhadap ormas yang dilarang pemerintah.

“Padahal pada kasus misalnya, Jiwasraya, Asabri, PPATK tidak melakukan hal yang sama. Ini jadi concern kami pak terus terang. Saya tidak tahu apakah pada Jiwasraya dan Asabri banyak tersangkut juga dengan yang ada di pemerintahan atau yang pernah ada di pemerintahan atau bahkan yang ada di dunia politik,” ujar Arsul.

Kepala PPATK, Dian Ediana Rae mengatakan, berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2010 dan UU Nomor 9 Tahun 2013, penangguhan rekening hanya berlangsung selama 20 hari setelah ditetapkan. Meski demikian, dia menyebut kini keputusan pembukaan blokir itu bukan lagi berada di tangan PPATK, melainkan di Polri.

“Kita hanya melihat fakta-fakta saja, karena analisis transaksi keuangan menariknya begini, hanya betul-betul melihat fakta-fakta pergerakan dana itu ke mana, dari mana datangnya, keluarnya ke mana, itu saja dipastikan. Mengenai masalah apakah uang itu benar-benar dipakai untuk sesuatu yang melanggar hukum atau tidak itu bukan kewenangan PPATK,” kata Dian, Rabu (24/3).

Dian mengatakan kini ke-92 rekening FPI tersebut pun sudah diserahkan seluruhnya kepada pihak kepolisian. Dengan demikian, kata dia, kewenangan pembukaan blokir atau tidak itu saat ini berada di tangan Polri.

“Itu sebabnya kalau sudah berakhir dari kita, itu kita serahkan seluruhnya ini kepada pihak kepolisian, mereka yang menentukan apakah akan diblokir terus, atau dilepas, atau dilakukan penyidikan atau penyelidikan lain itu tergantung kebutuhan aparat penegak hukum. Kalau kita kan tidak boleh memanggil orang diklarifikasi dan lain sebagainya,” ucapnya.

Namun Polri membantah hal itu. PPATK dan Polri terkesan saling lempar setelah Polri menyatakan pemblokiran itu  bukan kewenangan polisi. “Memang PPATK telah mengirimkan laporan rekening ke Polri dan semuanya sudah diteliti. Hasilnya juga sudah disampaikan kepada PPATK,” ujar Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Djajadi, Rabu (24/3).

Polri mengatakan telah menerima laporan hasil analisa (LHA) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait 92 rekening FPI. Dari LHA tersebut, Polri mengatakan belum ada dugaan kejahatan asal atau predicate crime terkait rekening itu.

“Polri tidak freezing (membekukan, red) rekening-rekening itu karena belum menemukan predicate crime yang memadai,” kata Andi.

Namun, Andi tidak bisa memastikan nasib rekening FPI tersebut. Menurut dia, hal tersebut kewenangan PPATK. “Penyidik Bareskrim tidak pernah meminta pemblokiran atau pembekuan rekening itu kepada PPATK. Silakan tanyakan ke PPATK,” tandas Andi Rian.

Anggota dari Partai Gerindra, Habiburokhman mempertanyakan kaitan pemblokiran rekening FPI jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010, Pasal 2, 3, 4 ,5 dan Pasal 44 ayat 1, disebutkan bawha objek TPPU adalah hasil tindak pidana atau yang diduga sebagai hasil tindak pidana.

“Saya ingin tahu relevansinya apa? Karena informasi yang saya serap itu ada rekening pribadi-pribadi orang, keluarga yang sama sekali enggak ada hubungannya dengan oraganisasi itu, tidak ada akta dan lain sebagainya. Ada menantu, ada anak,” kata Habiburokhman, Rabu (24/3).

Habiburokhman juga menambahkan, sejauh ini tidak ada temuan unsur pidana dalam pemblokiran rekening milik FPI dan afiliasinya yang diblokir PPATK tersebut. Karena itulah, Habiburokhman menyarankan agar PPATK membuka blokir rekening itu.

“Saya pikir ini kita ada semangat bidang hukumnya ya, ada semangat restorative justice pak supaya tidak memperbanyak spekulasi. Saya pikir bijak kalau memang enggak ada ini sudah berapa bulan ya enggak ada masalah ya dibuka saja,” ujarnya.

Dia berharap PPATK lebih bijak dalam melakukan pemblokiran rekening pribadi. Karena akan dapat merugikan seseorang, apalagi jika mereka sedang dalam kesulitan. “Karena itu rekening-rekening pribadi yang menyangkut kebutuhan pribadi orang-orang tersebut. Kasihan sekali sama seperti kita, misalnya dana kita hanya ada di rekening tersebut malah dibekukan tentu kesulitan dalam memenuhi kebutuhan,” jelasnya.

** ass

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Adanya masalah pelaksanaan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia belum seluruhnya terdaftar, pemberlakuan sertifikat tanah elektronik akhirnya ditunda. Belum lagi soal data fisik dan data yuridis tanah untuk setiap bidang tanah belum seluruhnya tersedia.

Demikian kesimpulan rapat kerja Komisi II DPR RI dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Nusantara DPR, Jakarta, Selasa (23/3), yang sepakat untuk menunda pemberlakuan Peraturan Menteri ATR/BPN 1/2021 tentang sertifikat elektronik.

Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia Tandjung itu, kedua belah pihak sepekat untuk melakukan evaluasi dan revisi terhadap sejumlah ketentuan yang berpotensi menimbulkan masalah di masyarakat.

Komisi II DPR juga mendesak kementerian yang dipimpin Sofyan A. Djalil untuk segera melakukan evaluasi dan penyelesaian terhadap seluruh Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pengelolaan yang tumpang tindih.

Khususnya hak rakyat atas tanah yang tidak sesuai izin dan pemanfaatannya, yang tidak sesuai peruntukannya, serta yang terlantar dan tidak memberikan manfaat bagi kepentingan bangsa dan negara.

Sementara dalam rangka mendorong pencegahan, pemberantasan, dan penyelesaian praktik mafia pertanahan dan permasalahan penataan ruang di seluruh Indonesia, Komisi II DPR akan membentuk Panitia Kerja (Panja) HGU, HGB, dan HPL, Panja Kerja Mafia Pertanahan, dan Panja Kerja Tata Ruang.

** ass

Kontribusi Positif Bagi Jawa Barat

Bekasi | Jurnal Inspirasi

Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum membuka resmi Rapat Kerja Daerah (Rakerda) ke- IV Tahun 2021 Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Jawa Barat yang digelar di  Hal Hotel Grand Zuri, Jababeka, Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, Rabu (24/03/2021).

“Kami memberikan apresiasi dan dukungan sepenuhnya kepada SMSI dan mudah-mudahan akan lebih maju ke depan. Tentunya dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan dan pembangunan Provinsi Jawa Barat,” Uu yang mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Menurutnya, dirinya berharap hasil Rakerda SMSI Jawa Barat dapat melahirkan rumusan-rumusan program kerja dan Pemprov Jaabar selaku pemerintah daerah tentunta siap memfasilitasi jalinan kerjasama antara SMSI dengan pemrintah daerah kota dan kabupaten di Jawa Barat.

“Saya harapkan pemerintah kota dan kabupaten bisa melakukan hal sama, menggandeng SMSI untuk mensukseskan program pembangunan di daerahnya masing-masing. Selamat mengikuti rakerda,” ucapnya saat membuka secara resmi Rakerda ke- IV SMSI Provinsi Jawa Barat tahun 2021.

Ketua SMSI Jawa Barat H. Hardiyansyah bersama Sekretaris Ahmad Syukri menyampaikan hasil sidang komisi organisasi dan komisi pprogram pada Rakerda SMSI Jawa Barat ke-IV tahun 2021

Sebelumnya Ketua Umum SMSI, Firdaus dalam sambutannya mengatakan perusahaan media siber yang telah bergabung dalam keanggotaan SMSI saat ini sudah mencapai lebih 1.300 perusahaan media siber (online-red) yang tersebar di seluruh pelosok kabupaten maupun kota di Indonesia.

“SMSI merupakan sebuah organisasi tempat berhimpunnya perusahaan-perusahaan pers media online, ibarat sebuah tanaman SMSI ini belumlah seumur jagung, tapi Alhamdulillah, statusnya sudah resmi menjadi konstituen Dewan Pers,” tandasnya.

Selain itu, Firdus yang juga mantan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Banten dua periode itu menekankan pentingnya News Room Siberindo dalam mempertahankan peran dan eksistensi perusahaan media yang tergabung dalam SMSI.

“Kita meninginkan, News Room siberindo.co milik SMSI ini bisa mengalahkan media online raksasa yang sudah ada di Indonesia,” ujar mantan Wakil Ketua Bidang Organisasui PWI Pusat tersebut.

Ketua SMSI Jawa Barat Hardiyansyah, dalam sambutannya mengungkapkan, bahwa untuk di Provinsi Jawa Barat, saat ini sudah terdaftar sebanyak 143 perusahaan media siber yang berada di bawah naungan SMSI.

Ketua SMSI Jawa Barat Hardyansyah menyerahkan sertifikat keanggotaan SMSI kepada CEO inilahonline.com. “Dari semua perusahaan media online yang sudah terdaftar di SMSI Jabar ini, legalitasnya sudah memenuhi persyaratan sebagai sebuah perusahaan media,” imbuhnya.

Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, B.N Holik Qodratullah yang turut hadir dalam pembukaan Rakerda SMSI jabar itu, dalam sambutanya mengatakan, bahwa di era digital saat ini, kami berharap agar media-media yang tergabung dalam SMSI dapat memberikan informasi yang menyejukkan dan tidak membuat masyarakat kita terjerumus pada informasi yang tidak benar, berita bohong, apalagi berita yang menyesatkan

Wakil Walikota Bekasi Dr. H. Tri Adhianto Tjahyono, SE, MM. yang hadir mewakili Walikota Bekasi Rahm,at Effendi karena berhalangan mengatakan, pihaknya berharap agar forum Rakerda ini akan menjadi konsulidasi daalm menyusun program-program SMSI yang bersinergi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi.

 “Mudah-mudahan Rakerda ini dapat menjadi konsolidasi menyusun program kemudian bisa menyiapkan langkah-langkah dalam rangka kemajuan Jawa Barat pada umumnya dan Kota Bekasi secara khusus,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Rakerda Jawa Barat 2021, dalam laporannya menyampaikan, bahwa Rakerda SMSI Jawa Barat Ke-IV untuk tahun 2021 ini menerapkan dan menjalankan protokol kesehatan, mengingat kegiatan ini diselenggarakan masih di tengah pandemi.

“Kita bekerjasama dengan pighak manajemen hotel, khusunya dengan petugas pengamanan menggunakan alat thermu gun untuk melakukan pengecekan suhu badan dipintu masuk dan menyediakan hand sanitizer bagi peserta yang hadir. Selain itu, kita juga membatasi jumlah peserta sebanyak 25 persen dari kapasitas tempat penyelenggaraan Raker,” ucapnya.

Dalam Rakerda SMSI Provinsi Jawa Barat juga menghadirkan nara sumber Pengurus kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Bekasi H. Fatulloh dengan materi dan tema “Membangun Media Siber yang Sehat, Berkualitas dan Profesional”.

Selain itu, untuk merancang program kerja dan perumusan tatanan strategis bagi anggota yang tergabung dalam SMSI Jawa Barat, juga  diisi dengan Workshop bimbingan teknis oleh  CEO ProPS Google Channel Partner, Ilona Juwita.

Kegiatan yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Jabar, turut hadir Kepala Diskominfo Provinsi Jawa Barat, Setiaji, S.T, M.Si, Wakil Walikota Bekasi Dr. H. Tri Adhianto Tjahyono, SE, MM, Kepala Diskominfo Provinsi Jawa Barat, Kadiskominfo Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi BN Holik Qodratullah, Komandan Batalyon D Pelopor Satbrimob Polda Metro Jaya, Kompol Budi Prasetya, S.I.K,.

Selain itu Rakerda yang beralangsung sehari penuh itu, juga dihadiri para pemilik-pemilik media siber (online-red) di bawah naungan SMSI Provinsi Jawa Barat, enam perwakilan pengurus SMSI Kabupaten dan Kota serta ketua PWI Bekasi Raya.

Usai penutupan Rakerda, SMSI Jawa Barat menyerahkan sertifikat kepada perusahaan media onlinebagi yang dinyatakan badan hukumnya telah memenuhi syarat legalitas sebagai perusahaan pers di bawah naungan SMSI jawa Barat.

** ass

Janji Dampingi Empat Korban Hingga ke Pengadilan

Bogor | Jurnal Inspirasi

Kasus penganiayaan terhadap empat orang anak oleh ayahnya AF di Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, membuat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bogor meradang.

P2TP2A pun akan melakukan pendampingan kepada keempatnya di kepolisian hingga ke ranah pengadilan. Bahkan, mereka pun akan merehabilitasi psikologis keempat korban.

Koordinator dan Advokat P2TP2A Kota Bogor, Iit Rahmatin mengatakan bahwa pihaknya telah menerima rujukan dari Polresta Bogor Kota terkait dengan kasus tersebut.

P2TP2A juga telah melakukan ivestigasi untuk memgetahui sejauh mana kasus tersebut. “Kami akan memberi pendampingan dari sisi hukum, juga psikologis anak. Sehingga kedepannya, agar anak-anak korban kekerasan bisa kembali ke kondisi semula,” ujar Iit kepada wartawan, Rabu (24/3).

Menurut dia, pendampingan akanmengembalikan percaya diri dan rasa traumatik yang dialaminya. Pihaknya juga mengaku sering berkolaborasi dengan pihak kepolisian juga bukan kali pertama dalam menangani kasus kekerasan perempuan dan anak.

“Kami terus menerus berupaya melakukan penegakan hukum, proses pemulihan, penguatan, pencegahan supaya kondisi masyarakat tidak bungkam dalam persoalan rumah tangga,” jelasnya.

Ia mengatakan bahwa selama ini banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tak dilaporkan lantara tak mengerti mesti berbuat apa. P2TP2A membuka pintu selebar lebarnya bagi korban kekerasan untuk melapor.

“Jadi masih banyak masalah belum terlaporkan. Jangan enggan melaporkan, agar kasus bisa terselesaikan. Kami ada advokat, konselor, dan psikolog. Itu gratis,” tegasnya.

Kata dia, selama 2021 ini ada 25 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi di sejumlah wilayah di Kota Bogor. Dari jumlah itu, 10 diantaranya merupakan kasus rujukan dari kepolisian.

“Maret ini ada tiga kasus yang masuk kepada kami. Dari tiga kasus ini ialah kasus kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual,” ungkap Iit.

Lebih lanjut, kata dia, di 2020, terdapat 112 kasus yang masuk dalam daftar laporan P2TP2A Kota Bogor. Dimana, sebagian besar kasus tersebut didominasi oleh kekerasan dalam rumah tangga, terutama saat memasuki masa pandemi Covid-19. Ia menyebut peningkatan kasus saat pandemi lantaran tingginya intensitas pertemuan.

Sebelumnya, AF tega menganiaya empat orang anaknya yang diduga dilakukannya sejak 2014 lalu.

Bahkan, penganiayaan dilakukan menggunakan sejumlah benda seperti palu kunci inggris, obeng hingga pisau.

Wakapolresta Bogor Kota AKBP Arsal Sahban mengatakan bahwa penganiayaan dilakukantersangka di rumah kontrakannya di Kampung Baru Gang Masjid Al-Ikhlas, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, pada 8 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 Wib.

Kekerasan terhadap empat orang anak itu dilakukan dengan cara tmemukul korban menggunakan tangan kosong ke pelipis sebelah kanan. Namun sebelum kejadian 8 Maret 2021, tersangka juga pernah melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara korban dipukul dibagian kaki menggunakan palu, memukul dibagian kepala menggunakan kunci inggris dan memukul korban menggunakan obeng di bagian alis sebelah kiri.

“Korban dipukul di bagian alis hingga terluka, korban lainnya dipukul di bagian kepala menggunakan kunci Inggris hingga nyaris retak tengkoraknya. Ada juga korban dipukul di bagian betis menggunakan palu. Penganiayaan ini sudah berlangsung sejak 2014 dan baru terungkap setelah istrinya melaporkan ke polisi,” ujar Arsal kepada wartawan, Selasa (23/3).

Atas tindak penganiayaan tersebut, kata dia, semua korban mengalami trauma. Empat korban tersebut berusia 14 tahun, 18 tahun, 13 tahun dan 7 tahun. Perlakuan kekerasan tidak hanya kepada anak pertama, juga kepada tiga anak lainnya.

“Ada yang dianiaya menggunakan obeng, pisau hingga palu. Sementara, anak kandungnya yang masih berusia 7 tahun juga tidak luput dari penganiyaan verbal atau nonverbal,” katanya.

Menurut dia, motif penganiayaan itu lantaran anak anaknya itu tidak mau mengikuti perintah tersangka. Terkait kejiwaaan tersangka, Arsal mengatakan saat ini masih diperiksa secara intensif petugas guna mengatahui motif kekerasan hingga terjadi bertahun tahun itu.

Akibatnya perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan pasal berlapis yakni UU 3t/2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 43 Pidana tengang KDRT, dan Pasal 351 Pidana tentang Penganiyaan. “Ancaman di atas 10 tahun penjara,” tegasnya.

** Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Inspirasi

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor fokus kejar target vaksinasi bagi pekerja ritel. Pasalnya, dari 11.300 lebih pekerja ritel yang sudah didaftarkan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan (Disperindag). Dinas Kesehatan (Dinkes) baru memberi jatah vaksin untuk 5.250 pekerja ritel.

Kepada wartawan, Kepala Disperindag Kota Bogor Ganjar Gunawan mengatakan, estimasi pekerja ritel di Kota Bogor, mulai dari supermarket hingga mal, jumlahnya berkisar di angka 15 ribu orang. Sementara yang sudah didaftarkan ke Disperindag ada di angka 11.300 orang lebih.

“Itu yang sudah kirim nama dari perusahaan. Tapi jatah kuota vaksin dari Dinkes itu baru 5.250 orang. Ini yang kita lakukan di tiga lokasi, yakni mal Boxies, BTM dan Lippo Ekalokasari. Dengan target per hari itu 750 orang divakksin, karena melihat kemampuan nakes (tenaga kesehatan, red) yang ada,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (24/3).

Ganjar menjelaskan bahwa proses vaksinasi di mal Boxies dan Lippo Plaza Ekalokasari selama dua hari dan tiga hari di mal BTM. Sehingga jika di estimasi, selama lima hari pelaksanaan vaksinasi di tiga mal, akan mencakup 2.250 pekerja ritel yang menerima vaksin.

Sementara untuk ribuan pekerja ritel yang belum divaksin, baik nama-nama yang sudah masuk ataupun belum, akan menunggu tambahan alokasi dari Dinkes.

“Estimasinya selama lima hari vaksinasi di tiga mal. Nah sisanya bagaimana, ya kita menunggu jatah tambahan dari Dinkes saja,” tuturnya.

Dengan demikian, pekerja ritel yang divaksin hingga saat ini memang berdasarkan pada nama yang dikirim perusahaan ritel.

Kata dia, tak menutup kemungkinan ada warga luar Kota Bogor yang masuk vaksin dalam kategori ini.

“Kita dapat angka dari pengelola mal, jadi itu yang kita masukkan. Belum kita pilah, misalnya kalau ada warga luar, intinya kita vaksin yang bekerja disini. Kaitannya kan dengan kenyamanan mereka bekerja dan pengunjung yang masuk,” paparnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim mengatakan, vaksinasi tersebut sesuai dengan intruksi Presiden RI, Joko Widodo untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

“Seperti yang diketahui bersama bahwa masa pandemi ini pertumbuhan ekonomi turun drastis. karena itu, sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Bogor, vaksinasi massal dilakukan di mal,” ucapnya.

Kata dia, vaksinasi massal di mall diharapkan dapat memberi rasa aman dan mengembalikan animo warga untuk berkunjung ke mal. Sebab, ketika diterapkannya kebijakan ganjil genap tingkat pengunjung sangat menurun sampai 30 persen.

“Setelah para pegawai dan pedagang ini di vaksin tentu akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga sehingga tidak perlu takut lagi untuk datang ke mall,” katanya.

Meski sudah dilakukan vaksinasi, Dedie mengimbau kepada pengelola mal untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

“Prokes harus tetap dijalankan, karena pandemi ini belum berakhir. Jangan sampai karena sudah di vaksin jadi tidak menerapkan prokes bahkan menjadi klaster baru,” tandasnya.

** Fredy Kristianto