Klapanunggal | Jurnal Inspirasi

Komisi III DPRD Kabupaten Bogor melakukan kunjungan ke PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI), Rabu (24/03). Salah satu anggota Komisi III Achmad Fathoni mengantongi 6 catatan saat melakukan kunjungan tersebut.

Sejumlah catatan itu yakni, perusahaan limbah ini berdiri diatas tanah negara dengan status hak pakai seluas 43 hektare. Dengan saham 95% PMA Jepang dan sisanya itu BUMN. “Kecil banget kan porsi masyarakat dan negara RI. Dan ternyata bau menyengat yang mengganggu masyarakat tidak hanya terjadi 19 Maret 2021 saja, tapi sudah beberapa kali. Bahkan sebulan bisa 2-3 kali dengan intensitas dan radius berbeda,” ungkap Achmad Fathoni kepada Jurnal Bogor, Kamis (25/3).

“Hasil investigasi sementara kejadian itu dikarenakan oleh uap udara hasil proses pengolahan limbah yang berlebihan kata PPLI,” tandas politisi PKS ini.

Menurutnya, perusahaan limbah ini amat kurang melakukan komunikasi dan kepedulian dengan lingkungan. Nyatanya, saat kunjungan Kepala Desa (Kades) Nambo seperti mendapat kesempatan untuk ‘curhat’ saat menjelaskan keluh kesah warga. Perusahaan harus melakukan evaluasi terkait pengaturan area pengolahan limbah.

” Cek siteplan serta prosedur safetynya. Karena info Pak Kades, saat ini sudah banyak tumpukan sisa pengolahan limbah berada dekat dengan pemukiman,” jelasnya.

Sementara itu, Arum Tri Pusposari selaku Public Relations Manajer PT. PPLI membenarkan kedatangan DPRD Kabupaten Bogor ke perusahaan limbah tersebut. Pihak DPRD kata dia, menunggu hasil investigasi dari perusahaan yang mengacu sesuai arahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor.

Menurut Arum, PT. PPLI akan menemui wakil warga yaitu kepala desa setempat untuk mendapatkan penjelasan langsung mengenai permintaan warga atas insiden kemarin secara pararel. “Nanti akan ada tim community relations yang akan menemui kades-kadesnya langsung,” tuturnya.

Arum juga menyebutkan, pihak perusahaan akan berkomunikasi secara intens dengan warga untuk mendapatkan informasi tentang keluhan. “PT. PPLI masih terus mengerahkan tenaga medis untuk menangani masalah kesehatan warga yang terdampak insiden,” kata dia.

** Nay Nur’ain

Kemang | Jurnal Inspirasi

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Burhaudin menyebut tahun 2021 di  wilayah Kabupaten Bogor rencananya ada dua jalan tol yang akan dibangun, diantaranya jalan bebas hambatan Bogor – Serpong via Parung dan jalan tol Sentul Selatan – Karawang Barat. Menurut Burhanudin tujuan pemerintah membangun jalan tol yakni untuk mengejar target konektivitas.

“Mudah-mudahan tidak molor ya. Bisa dilihat di google 12 jalan tol tahun 2021. Salah satunya ada yang disebut Bogor – Serpong via Parung. Kami menyambut baik rencana ini karena dapat mengurangi kemacetan, memudahkan distribusi barang, ini sangat baik ya,” kata Burhanudin, Kamis (25/3/2021).

Tidak hanya itu ia pun mengatakan saat ini meskipun  belum ada proses pembebasan lahan. Namun ke depannya, dia meminta agar masyarakat dapat ikut serta menyukseskan dan mendukung program yang direncanakan.

“Untuk itu saya dan Pemerintah Daerah memerlukan dukungan semua pihak termasuk masyarakat. Tolong nanti kalau ada pembebesan lahan, karena nanti jalannya layang. Sementara, jalan di bawah tetap akan dipakai, berarti akan tetap ada pelebaran, tolong masyarakat bersama Pemda, pemerintah pusat Kementerian PUPR, yuk sama-sama sukseskan program ini. Semoga jalan tol Bogor – Serpong via Parung itu segera terbangun,” tambahnya.

Lebih lanjut, Burhanudin meminta agar masyarakat bersabar dengan rancangan pembangunan mengingat wilayah Kabupaten Bogor sangat luas. “Membangun Kabupaten Bogor tidak seperti membangun Kota yang jumlah penduduknya di bawah 1 juta dengan wilayah sedikit. Contoh Kota Banjar. TPS waktu pemilihan Presiden. Jumlah TPSnya saja masih banyakan Kecamatan Cibinong. TPS Kecamatan Cibinong 995 dan Kota Banjar 905. Itu baru satu kecamatan,” paparnya. Cepi Kurniawan

Daftar rencana 12 tol yang dibangun tahun 2021:

Kuartal I-2021:

– Tol Yogyakarta-Bawen

– Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap

Kuartal III-2021:

– Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg

– Tol Bogor-Serpong via Parung

– Tol Semanan-Balaraja

– Tol Akses Patimban

– Tol Sentul Selatan-Karawang Barat

– Tol Semarang Harbour

– Tol Gilimanuk-Mengwi

Kuartal IV-2021:

– Tol Mamminasata

– Tol Cikunir-Karawaci

– Tol Cikunir-Ulujami

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Kaum lanjut usia (lansia) dengan tenang menunggu giliran mendapatkan penyuntikan vaksinasi Covid-19 di Lantai 3 Mall Kelapa Gading 5, Jakarta Utara, Kamis (25/3) pagi. Hampir seluruh lansia yang datang didampingi anak atau cucu itu antusias antre mengikuti tahapan vaksinasi Covid-19. Pelaksanaan vaksinasi lansia ini diselenggarakan selama satu minggu mulai 25 – 31 Maret 2021.

“Ya, di sini suasananya nyaman dan tidak menegangkan seperti di rumah sakit,” ujar Marcela yang mendampingi ibunya. 

Ketua Komunitas Indonesia Lawan Libas Covid-19 (KILL Covid-19) Adharta Ongkosaputra dalam sambutannya mengatakan dirinya sempat mendapatkan tiga orang lansia yang datang tanpa mengetahui bakal divaksinasi Covid-19.

“Anaknya cuma bilang mau main ke mall,” ujar Adharta Ongkosaputra mengulangi cerita pendamping peserta vaksinasi.

Past District Governer Rotary Eva Kurniaty, yang juga Ketua The Rotary Foundation District 3410, mengatakan penyelenggaraan vaksinasi lansia ini merupakan bentuk partisipasi aktif Rotary District 3410 dalam mendukung program pemerintah memberantas virus corona.

Eva Kurniaty berharap program vaksinasi ini bisa terlaksana dengan baik dan membentuk kekebalan masyarakat sehingga semua bisa beraktivitas di era new normal.

“Kalau sudah divaksinasi Covid-19 semua dapat kembali beraktivitas, roda ekonomi bergulir lagi, dan masyarakat pun bisa bersilaturahmi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan,” ungkap Eva Kurniaty optimistis.

Pihaknya mengundang para lansia ber-KTP DKI Jakarta bisa datang langsung ke Mall Kelapa Gading 5 bersama pendamping dengan membawa identitas.

Bagi lansia dari luar daerah pun bisa mendapat layanan vaksinasi ini dengan menyertakan surat domisili dari RT/RW setempat. 

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan Maxi Rein Rondonuwu mengatakan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 untuk lansia sedang ditingkatkan untuk memenuhi target pemerintah.

Dalam beberapa kunjungan kerja ke lapangan Dirjen Maxi Rondonuwu mengungkapkan petugas pelaksana vaksinasi seperti kesulitan mencari lansia.

Untuk mengejar target, Kementerian Kesehatan melakukan terobosan dengan proaktif menjemput bola mendatangi tempat tinggal lansia. “Kami akan mendatangi panti jompo yang dihuni lansia untuk memberikan vaksinasi Covid-19,” ujarnya.

Selain Dirjen P2P Kemenkes hadir pula Walikota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim. Ia menghimbau agar kaum lansia melaksanakan vaksinasi Covid-19 yang menjadi program prioritas pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona di Indonesia.

Rencananya kegiatan serupa akan dilaksanakan pula di kawasan timur Indonesia dalam waktu dekat ini. Menurut Romy Junardy dari Rotary District 3420 Indonesia yang berbasis di Surabaya pihaknya pun akan berpartisipasi mendukung program pemerintah untuk mempercepat vaksinasi Covid-19 di seluruh Indonesia.

** ass

Sukaraja | Jurnal Inspirasi

Kebijakan upah buruh tahun 2021 dibahas dalam sidang Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit, Rabu (24/03/2021). Masing-masing unsur menyampaikan masukan. Menurut Zaenal Ashari, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Kabupaten Bogor, sidang LKS yang diselenggarakan di Grand Mulya Resort and Convention Bogor, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor  adalah bagian dari pemerintah memberikan rumusan-rumusan masukan yang tak hanya berkaitan dengan upah.

“Karena UJK sudah keluar sehingga wadah tripartit ini tak hanya membahas upah, tapi bagaimana kita membentuk frame untuk membuat suasana kondusif di Kabupaten Bogor, antara perusahaan, buruh, dan kita selaku pemerintah memiliki fungsi memediasi,” ujarnya Zaenal.

Zaenal menjelaskan, tujuan sidang dari tiga unsur ini adalah mengimplementasikan fungsi tripartit. Pasalnya, tripartit ini harus menciptakan suasana kondusif antara buruh, perusahaan maupun pemerintah. “Hari ini hanya pengumpulan rumusan-rumusannya saja, keputusannya besok,” jelasnya.

Sementara itu, masih di ruang rapat sidang Tripartit, Alexander Frans Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Bogor menegaskan, ketiga unsur ini memahami betul kondisi perusahaan. “Intinya tidak boleh ada kecurigaan, jujur saya selaku ketua Apindo jika ada perusahaan yang berbohong saya akan malu, tapi kita juga harus mengetahui kondisi saat ini, tak hanya di Indonesia bahkan banyak perusahaan di semua negara pun goyah karena pandemi Covid-19,” tegasnya.

Menurut Alexander, pemerintah, pengusaha dan serikat pekerja yang ada di dalam tripartit ini harus mempunyai pemikiran yang sama terhadap peraturan yang sama. “Solusinya harus ada kesamaan paham, jangan ketiga unsur ini selalu berbeda pendapat,” jelasnya.

Masih di lokasi yang sama, Sumarno selaku Ketua Serikat Pekerja DPC FSP KEP Kabupaten Bogor bersikeras menganggap Undang-Undang Cipta Kerja merugikan kaum buruh. ” Terlihat dari yang notabene tujuan pemerintah UU Omnibus law serta turunannya ini sama sekali gak ada hasil, mulai dari banyak pengusaha yang tutup, sehingga UU Cipta Kerja itu menciptakan pengangguran bukan menciptakan lapangan kerja,” tegasnya.

Meski demikian, Sumarno pun senada dengan Zaenal dan Alexander, ingin menciptakan Kabupaten Bogor harmonis dan kondusif. “Upahnya harus tetap naik, UMK harus tetep ada, UMSK di UU Cipta Kerja sebernernya gak ada, tapi akan kita usahakan ada dengan konsep yang lain,” paparnya.

Menurutnya, saat ini rata-rata upah sektor itu sudah tinggi, yaitu di angka 4,6 juta dan itu tidak boleh turun bahkan harus naik. “Kita nanti akan mengusulkan lewat LKS ini ke Bupati untuk membuat kesepakatan dengan perusahaan, sepakat upah itu di angka sekian, nanti akan ada SK Gubernur lewat upah sepakat ke masing-masing perusahaan,” tukasnya.

** Nay Nur’ain

Leuwiliang l Jurnal Inspirasi

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Prasarana Perhubungan (P3) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wilayah1 dari Satuan Pelayanan Terminal Tipe B Leuwiliang Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dimasa pandemi ini terus menggelar pemeriksaan protokol kesehatan (prokes) terhadap para penumpang bus angkutan.

Posko Kegiatan PPKM secara mikro di Terminal Tipe B Leuwiliang bersama tim gabungan dari TNI Polri terus berupaya melakukan sosialisasi prokes Covid -19 diantaranya mengimbau agar selalu menggunakan masker dan menggunakan handsanitizer.

“Termasuk, pengecekan suhu tubuh bagi para penumpang bus armada yang baru tiba atau yang baru berangkat dari terminal,” kata petugas terminal Leuwiliang, Wahyu Hidayat kepada Jurnal Bogor, Kamis (25/3).

Tak hanya itu, pihaknya menganjurkan serta mengarahkan agar para penumpang dan pengemudi sekaligus warga yang berada di terminal agar sesering mungkin mencuci tangan menggunakan  sabun dan air mengalir yang telah disiapkan petugas terminal.

Petuga juga rutin melakukan penyemprotan cairan disinfektan pada tiap armada yang berada di terminal, serta  mengatur jarak tempat duduk di dalam bus para penumpang. Selain penumpang, kata Wahyu termasuk pengemudi serta warga di lingkungan yang berada di terminal. “Anjuran senatiasa untuk  memakai masker terutama  menjaga kebersihan lingkungan terminal,” ujarnya.

Guna memastikan kondisi kendaraan laik jalan, pihaknya melakukan pemeriksaan perlengkapan administrasi dan kondisi kendaraan tersebut. Menurutnya, karena masih PPKM skala Mikro tiap bus hanya dibolehkan membawa 50% penumpang dari kursi yang tersedia.

Ia juga mengatakan, sejak 1 Juli lalu, keberadaan Terminal Leuwiliang mulai beranjak normal, dimana sebanyak 15 armada bus PO CBU, MGI dan DAMRI mulai beroperasi. Namun hingga sekarang masih sepi penumpang lantaran kondisinya masih pandemi Covid-19.

“Jumlah penumpang bus setiap hari datang dan pergi di Terminal Leuwiliang, kondisinya sekarang ini belum stabil,” tukasnya.

** Arip Ekon