Cibinong | Jurnal Inspirasi

Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bogor dari Fraksi PPP, Usep Supratman yang membidangi perizinan angkat bicara perihal dugaan adanya Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) palsu PT. Azzahra Mulia Karya / Azzahra Hills. Komisi 1 akan mengundang Camat Jonggol dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bogor menyikapi pemberitaan yang beredar tersebut.  Pasalnya, dugaan IPPT palsu sudah harus diusut karena bukan lagi delik aduan.

“Ini bukan lagi delik aduan seharusnya juga polisi sudah harus bertindak melakukan penyelidikan sehingga kebenaran adanya IPPT palsu bisa terjawab,” tegas Usep, Rabu (7/4).

Menurutnya, oknum ini harus dicari apakah dari dalam DPMPTSP atau oknum dari luar DPMPTSP, sehingga nanti para investor tidak ragu untuk mengajukan perizinan apalagi sekarang sudah mudah dengan sistem OSS.

Sebelumnya, Dirut PT. Az-Zahra Mulia Karya Ujang Sunandar yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Sukamakmur mengatakan, dirinya tidak mengetahui kalau IPPT itu palsu dan baru tahu setelah adanya pemberitaan dari media.

 “Saya awalnya tidak tau jika itu IPPT aspal (asli tapi palsu) maka dari itu saya minta “N” yang membuat IPPT untuk bertanggung jawab, dan dia berjanji akan membuat izinnya lagi,” kata Ujang beberapa waktu lalu saat ditemui.

Sekedar diketahui, sampai saat ini perihal IPPT yang diduga dipalsukan oleh oknum ” N” belum ada tindaklanjut dan seolah diabaikan, begitupun untuk kavling tahap 2 Azzahra Hills yang berada di desa Wargajaya dengan IPPT Daya Tarik Wisata Buatan itu berstatus ditolak karena tidak memenuhi syarat.

Sampai berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi yang diberikan oleh Kepala Dinas DPMPTSP Dace Supriyadi terkait IPPT palsu PT. Az-Zahra Mulia Karya.

** Nay Nur’ain

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Sebanyak 117 orang dinyatakan meninggal dunia dan 76 orang hilang akibat banjir bandang dan longsor yang menerjang Nusa Tenggara Timur, Minggu (4/4). Dalam keterangan pers, Selasa (6/4), Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Doni Monardo melaporkan, dari total paling banyak berada di Kabupaten Flores Timur.

“Yang di NTT ada 117 orang meninggal yakni di Flores Timur yang meninggal 60 orang, yang hilang 12, total 72. Kemudian di Kabupaten Alor meninggal 21 orang, yang hilang 20, total 41. Di Kabupaten Belu, di Malaka yang meninggal 3 orang, yang hilang 0 atau nihil. Kabupaten Kupang dan Kota Kupang masing-masing 1, yang hilang nihil. Kemudian Lembata meninggal 28 orang, yang hilang 44 orang, total 72. Kemudian Sabu Raijua adalah 2, kemudian di Ende 1,” ungkap Doni.

Dijelaskannya, banjir bandang tersebut terjadi akibat cuaca ekstrem dari siklon tropis seroja. Dimana 11 wilayah administrasi kabupaten dan kota yang terdampak antara lain Kota Kupang, Kabupaten Flores Timur, Malaka, Lembata, Ngada, Sumba Barat, Sumba Timur, Rote Ndao, Alor, Sabu Raijua, Timor Tengah Selatan.

Adapun untuk jumlah korban meninggal di Bima, Nusa Tenggara Barat, Doni Monardo menyebutkan jumlahnya tidak mengalami perubahan sejak hari pertama kejadian bencana hingga Selasa (6/4). “Di NTB, Bima (ada) dua orang (meninggal dunia). Jadi total 119 dengan NTB. Karena NTB sejak hari pertama hingga hari ini dua orang,” demikian jelas Doni Monardo.

Atas musibah yang menimpa Tanah Air, Presiden China Xi Jinping kepada Presiden Joko Widodo pun menyampaikan berbelasungkawa untuk para korban bencana alam NTT. Dia mengirimkan pesan langsung ke Jokowi, Selasa (6/4).

Dikutip dari Antara, Xi dalam pesannya itu, mengaku kaget atas terjadinya bencana alam di NTT yang menyebabkan jatuhnya hingga seratusan korban jiwa. Rasa dukanya itu juga disampaikan atas nama seluruh rakyat China dan jajaran Pemerintahannya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyampaikan duka cita bagi korban bencana banjir bandang dan longsor di NTT  dan Nusa Tenggara Barat (NTB). “Saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas korban meninggal dunia dalam musibah tersebut dan saya juga memahami kesedihan yang dialami saudara-saudara kita akibat dampak yang ditimbulkan dari bencana ini,” ujar Jokowi dalam keterangan resmi, Senin (5/4).

Selain korban jiwa, bencana tersebut juga merusak sejumlah rumah dan fasilitas di wilayah tersebut. Oleh karena itu, Jokowi meminta seluruh pihak terkait melakukan penanganan secara cepat.

Baik dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Kepala BNPB, Kepala Basarnas, Panglima TNI, serta Kapolri. Penanganan cepat baik dalam proses evakuasi, penanganan korban bencana, dan penanganan dampak bencana.

“Saya minta agar penanganan bencana dapat dilaksanakan dengan cepat dan baik seperti bantuan pelayanan kesehatan ketersediaan logistik dan kebutuhan dasar bagi para pengungsi beserta juga perbaikan infrastruktur,” terang Jokowi.

Jokowi juga mengimbau agar masyarakat dapat mengikuti instruksi petugas di lapangan. Kewaspadaan pun perlu ditingkatkan mengingat curah hujan diprediksi masih tinggi.

** ass

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Surat telegram Kapolri nomor ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021 tanggal 5 April 2021 terkait larangan menyiarkan tindakan arogansi aparat kepolisian akhirnya dicabut setelah mendapat penolakan publik. Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Pamungkas Prabowo mencabut surat telegram (ST tersebut tertuang dalam surat telegram bernomor ST/759/IV/HUM.3.4.5./2021 yang ditandatangani oleh oleh Kadiv Humas Polri Irjen Polisi Argo Yuwono.

“Sehubungan dengan referensi di atas kemudian disampaikan kepada KA bahwa ST Kapolri sebagaimana ref nomor empat di atas dinyatakan dicabut atau dibatalkan,” tulis Sigit dalam Surat Telegramnya, Selasa (6/4).

Lebih lanjut, Sigit juga menyebutkan ST pencabutan ini bersifat Jukrah untuk dilaksanakan dan dipedomani. Surat Telegram bertanggal 6 April 2021 ini ditujukan kepada Kapolda dan Kabidhumas.

Sebelumnya, ST Kapolri terkait pelarangan media menyiarkan arogansi anggota polisi ini menuai kecaman, sekalipun sejatinya ST tersebut hanya untuk internal kepolisian. Namun, banyak pihak yang mengkhawatirkan jika ST tersebut akan berimplikasi pada tugas wartawan. Bahkan, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti meminta agar ST tersebut segera direvisi.

“Meski STR (surat telegram) bersifat internal, tapi dalam STR ini ternyata berdampak pada eksternal, khususnya jurnalis,” ujar Poengky saat dikonfirmasi, Selasa (6/4).

Lebih lanjut, Poengky menangkap maksud dari surat telegram tersebut adalah ada poin kedua. Yaitu, untuk menjaga prinsip presumption of innocent, melindungi korban kasus kekerasan seksual, melindungi anak yang menjadi pelaku kejahatan, serta untuk melindungi materi penyidikan agar tidak terganggu dengan potensi trial by the press.

Namun, ada hal yang menjadi pro-kontra, seperti pada poin pertama tentang larangan meliput tindakan kekerasan dan arogansi polisi. Pada poin pertama dalam surat telegram tersebut, disebutkan media dilarang menyiarkan upaya atau tindakan kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan. Kemudian, diimbau untuk menayangkan kegiatan kepolisian yang tegas, namun humanis.

“Batasan kepada jurnalis untuk meliput tindakan kekerasan atau arogansi anggota Polri itu yang saya anggap membatasi kebebasan pers, serta akuntabilitas dan transparansi kepada publik,” ungkap Poengky.

Sementara, Ikatan Jurnalis UIN (IJU) mengecam keras Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang ingin mengintervensi kegiatan jurnalistik melalui surat telegram bernomor: ST/750/IV/HUM.3.4.5/2021 ter tanggal 5 April 2021. IJU mengkhawatirkan ST Kapolri tersebut menjadi cela untuk melarang wartawan untuk melakukan peliputan di instansi kepolisian.

“Akan jadi senjata pamungkas anggotanya yang bertugas di lapangan untuk melarang wartawan melakukan peliputan dan merekam setiap aksi arogan polisi ketika berhadapan dengan rakyat,” ujar Sekjen Ikatan Jurnalis UIN Jakarta, Sholahuddin Al Ayyubi, dalam keterangannya, Selasa (6/4).

Selain itu, kata Yubi, surat telegram tersebut juga menjadi kontraproduktif Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang tengah mengedepankan konsep prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan (Presisi) yang memungkinkan Polri bersikap lebih terbuka dan humanis.

Karena itu, IJU mendesak agar Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo segera mencabut surat telegram dengan nomor: ST/750/IV/HUM.3.4.5/2021 ter tanggal 5 April 2021 yang ditandatangani oleh Kadiv Humas Polri Irjen Polisi Argo Yuwono.
“Terutama pada poin ke-1 mengenai larangan media menyiarkan tindakan anggota polisi yang arogan dan melakukan kekerasan kepada rakyat,” kata Yubi menegaskan.

** ass

Ciptakan Perdamaian dan Kenyamanan

Cibinong | Jurnal Inspirasi

Tokoh lintas agama bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bogor menggelar deklarasi antiradikalisme di aula Mako Polres Bogor, Cibinong, Selasa (6/4). Bukan hanya tokoh semua perwakilan keyakinan, organisasi keagamaan pun turut andil dalam menyuarakan antipaham radikal di wilayah Bumi Tegar Beriman.

Bupati Bogor, Ade Yasin menegaskan, bahwa semua unsur religi di wilayah yang dipimpinnya telah satu suara dalam menjaga kondusifitas. “Tokoh semua agama dan ormas keagamaan bersama Forkopimda telah menyepakati untuk deklarasi damai dan anti radikalisme,” tegas Ade Yasin.

Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Barat itu mengatakan, penyatuan persepsi lintas agama tersebut sebagai langkah antisipatif terhadap adanya paham radikalisme di Bumi Tegar Beriman.

“Penduduknya banyak dan bersebelahan dengan Jakarta itu gampang sekali dimasuki, tapi kita solid dan kondusif, insya Allah mudah-mudahan tidak masuk Bogor. Kami jaga-jaga saja, sedia payung sebelum hujan,” kata Ade Yasin.

Ia menerangkan, pihaknya tidak akan memberi ruang terhadap oknum yang dapat menggangu keamanan dan kenyamanan wilayah Kabupaten Bogor. “Melalui deteksi dini dari para tokoh agama di masyarakat, agar ada hal-hal yang mencurigakan segera melaporkan ke kepolisian,” terangnya.

Sementara itu, Kapolres Bogor, AKBP Harun menambahkan, deklarasi tersebut sebagai langkah awal dalam menutup ruang terhadap paham radikalisme. “Ini hanya awal saja, kami ingin yang terpenting di lapangan yakni bagaimana menolak adanya intoleransi, radikalisme dan terorisme,” kata AKBP Harun.

Lebih lanjut mantan Kapolres Lamongan itu memaparkan, optimalisasi peran jajarannya di wilayah hukum Polres Bogor akan dilakukan dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan.

“Babinkamtibmas itu secara persuasif memberikan pemahaman dan merangkul masyarakat yang sikap-sikap intoleran dan benih-benih radikal itu harus dihilangkan. Maka dari itu tokoh agama dan ormas keagamanaan, ayo bareng-bareng karena ini bukan tugas Polisi saja tapi semua masyarakat,” paparnya.

** Noverando H

Gunungsindur | Jurnal Inspirasi

Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur menggelar razia serentak di blok hunian bersama Tim Satops Patnal dan melibatkan aparat penegak hukum terdiri dari TNI, Polri, BNN, Brimob Polda Jawa Barat dan unsur masyarakat dalam hal ini diwakili oleh Ketua RW 13 Komplek Rumah Dinas Kementerian Hukum dan HAM Gunung Sindur, Selasa (6/4/2021) malam, pukul 20.00-22.00 WIB.

Razia serentak ini dalam rangka deteksi dini gangguan kamtib dan komitmen penuh P4GN sekaligus menjadi momentum menyambut Hari Bakti Pemasyarakatan Ke-57. Razia serentak dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur, Mujiarto menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS.2-PK.02.10.02-143 tanggal 1 April 2021 dan surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Nomor W.11.PK.01.05.06-3921 tanggal 1 April 2021 perihal Kegiatan Razia Serentak dalam rangka Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-57 Tahun 2021.

Kepala Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur, Mujiarto menyampaikan,  razia serentak kali ini dilakukan dalam upaya menunjukan bentuk komitmen jajaran pemasyarakatan dalam P4GN. Kalapas menambahkan, razia serentak dilakukan diseluruh blok hunian warga binaan, Para petugas menyisir dengan teliti kamar warga binaan untuk mengamankan barang-barang yang terlarang berada di kamar WBP, imbuh Kalapas.

“Dari hasil razia serentak tersebut tidak ditemukan adanya narkoba. Akan tetapi petugas menemukan beberapa barang terlarang didalam lapas seperti kipas angin portabel, baterai, kabel, pengharum ruangan, kompor portabel, kaca, botol kaca, gas kecil, piring kaca, pisau cutter, paku, gunting kuku, sendok, garpu, obeng, panci, pisau cukur dan korek api gas,” ujar Kalapas.

Nantinya, barang-barang temuan tersebut akan diinventarisir untuk kemudian diproses lebih lanjut dan dimusnahkan. Selanjutnya kepada petugas agar lebih teliti lagi dalam pelaksanaan tugas, dan harapan kepada masyarakat agar tidak mencoba memasukan barang-barang terlarang kedepannya”, pungkas Kalapas.

** Cepi Kurniawan/rls

Bogor | Jurnal Inspirasi

Sebanyak 1.800 pedagang yang berjualan di pasar tradisional yang dikelola Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ) sudah menerima vaksin Covid-19. Tetapi, jumlah tersebut masih dibawah angka yang ditargetkan yakni 7.734.

“Baru 1.800 yang divaksin, masih kurang 5 ribu orang lagi yang belum menerima vaksinasi,” ujar Direktur Umum Perumda PPJ, Jenal Abidin kepada wartawan, Selasa (6/4).

Menurut dia, PPJ terus berkoordinasi dengan Dinas kesehatan (Dinkes) Kota Bogor, untuk memvaksin 5 ribu pedagang. “Kami berharap semua pedagang pasar divaksin,” katanya.

Sementara itu, koordinasi antara pihaknya dengan Dinkes sudah berjalan baik dan mendukung untuk dilakuakn vaksinasi terhadap pedagang pasar. “Kerjasama kami dengan Dinkes berjalan baik. Mensupport kami untuk menggelar vaksin di pasar,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Dinkes Kota Bogor, dr Sri Nowo Retno mengatakan, jadwal vaksinasi untuk pedagang beberapa waktu lalu memang disesuaikan dengan alokasi vaksin yang diterima.

Kata dia, Dinkes membagikan jatah vaksin kepada beberapa sektor. Diantaranya pelayanan publik, lansia dan pedagang pasar. “Untuk pedagang 1.800 yang baru dialokasikan. Secara bertahap, tentu nanti kalau kita mendapatkan alokasi vaksinasi, pasti vaksinasi akan langsung dilakukan,” ucapnya.

** Fredy Kristianto