Cibinong | Jurnal Inspirasi
Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bogor dari Fraksi PPP, Usep Supratman yang membidangi perizinan angkat bicara perihal dugaan adanya Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) palsu PT. Azzahra Mulia Karya / Azzahra Hills. Komisi 1 akan mengundang Camat Jonggol dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bogor menyikapi pemberitaan yang beredar tersebut. Pasalnya, dugaan IPPT palsu sudah harus diusut karena bukan lagi delik aduan.
“Ini bukan lagi delik aduan seharusnya juga polisi sudah harus bertindak melakukan penyelidikan sehingga kebenaran adanya IPPT palsu bisa terjawab,” tegas Usep, Rabu (7/4).
Menurutnya, oknum ini harus dicari apakah dari dalam DPMPTSP atau oknum dari luar DPMPTSP, sehingga nanti para investor tidak ragu untuk mengajukan perizinan apalagi sekarang sudah mudah dengan sistem OSS.
Sebelumnya, Dirut PT. Az-Zahra Mulia Karya Ujang Sunandar yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Sukamakmur mengatakan, dirinya tidak mengetahui kalau IPPT itu palsu dan baru tahu setelah adanya pemberitaan dari media.
“Saya awalnya tidak tau jika itu IPPT aspal (asli tapi palsu) maka dari itu saya minta “N” yang membuat IPPT untuk bertanggung jawab, dan dia berjanji akan membuat izinnya lagi,” kata Ujang beberapa waktu lalu saat ditemui.
Sekedar diketahui, sampai saat ini perihal IPPT yang diduga dipalsukan oleh oknum ” N” belum ada tindaklanjut dan seolah diabaikan, begitupun untuk kavling tahap 2 Azzahra Hills yang berada di desa Wargajaya dengan IPPT Daya Tarik Wisata Buatan itu berstatus ditolak karena tidak memenuhi syarat.
Sampai berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi yang diberikan oleh Kepala Dinas DPMPTSP Dace Supriyadi terkait IPPT palsu PT. Az-Zahra Mulia Karya.
** Nay Nur’ain
