Bogor | Jurnal Inspirasi

Wirjawan Hardjamulia, lansia tertua di Kota Bogor yang berusia 104 tahun akhirnya menerima dosis kedua vaksin Covid-19. Ia mendapat suntikan itu di Rumah Sakit Vania, Sukasari, Kecamatan Bogor, Selasa (20/4).

Diketahui, Indriyati Pardewi, anak ketiga Wirjawan Hardjamulia, yang ikut mendampingi mengatakan bahwa ayahnya sangat semangat mengikuti vaksin kedua.

“Pas vaksin pertama, nggak ada keluhan atau efek samping yang dialami. Ayah juga mengetahui vaksinasi dari televisi dan baca koran,” ungkap Pardewi kepada wartawan, di lokasi vaksin.

Diketahui, vaksin dosis kedua, diberikan oleh dr Ronaldo Erric Manibuy yang mengenakan pakaian superhero Captain America.

Wali Kota Bogor Bima Arya yang hadir pun turut memberikan semangat. “Saya apresiasi pak Wirjawan 104 tahun hidup masih disiplin dan menjalani vaksinasi dosis kedua,” ungkapnya

Iapun berharap vaksin kepada Wijawan bisa mengapresiasi kepada lansia-lansia di Kota Bogor yang masih enggan divaksin.

Sementara itu, dr Rollando Erric Manibuy mengakumemakai  kostum Captain Amerika agar memberikan suasana ceria terhadap lingkungan rumah sakit serta tidak ada rasa takut bagi para lansia.

Selain pakaian super hero Captain Amerika, Rollando juga memiliki berbagai baju superhero lainnya. Ia  berharap, masyarakat khusnya yang melakukan vaksinasi Covid-19 bisa tetap terus optimis meski sedang berada di tengah pandemi.

** Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Inspirasi

Tiga besar peserta seleksi terbuka jabatan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor serta Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperumkim) Kota Bogor telah masuk ke Wali Kota Bogor, Bima Arya.

“Open bidding saat ini hasilnya sudah disampaikan ke saya tiga besar untuk dua posisi. Nanti saya pak Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim dan Ketua Pansel yang juga Sekda Kota Bogor Syarifah Sofiah akan rembukan untuk menentukan siapa yang cocok untuk dua posisi dari tiga besar yang ada,” ujar Bima Arya kepada awak media, Selasa (20/4).

Menurut dia, dimungkinkan pelantikan dilaksanakan minggu depan. Ketika disinggung soal apa yang akan ditanyakan kepada tiga besar, Bima menjawab, “Saya akan tanyakan materi persidangan,” ujarnya sambil tersenyum.

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bogor, Taufik mengatakan, dari seluruh tahapan yang sudah dicapai panitia seleksi, maka ada tiga besar peserta yang terpilih.

Untuk posisi Bappeda Kota Bogor ada nama Rudiyana yang saat ini menjabat Kabag Prokompim, Rudy Mashudi Sekertaris Bappeda Kota Bogor, dan Tyas Ajeng Fitriani Prihandari Kabag Adbang.

Sementara Disperumkim Kota Bogor, Adhitya Bhuana Karana yang menjabat Sekretaris Kecamatan Tanah Sareal, Rr. Juniarto Estiningsih Camat Bogor Barat, dan R.R. Lorina Darmastuti Sekretaris Disperumkim Kota Bogor.

Kata Taufik, para peserta selanjutnya akan mengikuti tahapan wawancara dengan wali dan wakil wali kota yang dijadwalkan pada Kamis (22/4). “Untuk tim pansel Ketua Sekda Kota Bogor Syarifah Sofiah, Sekretarias pak Aba Subagja, Bibin Rubini, Mustofa, Rita dari BKPSDM Jawa Barat,” tukasnya.

** Fredy Kristianto

Alkes Nunggak, KAHMI Dorong Audit Investigasi

Bogor | Jurnal Inspirasi

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor telah resmi menghentikan operasional Rumah Sakit Lapangan. Disisi lain masih ada kewajiban yang belum dituntaskan, yakni pelunasan pembayaran alat kesehatan (alkes). Hal itupun kembali mendapat sorotan Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri (ASB).

“Sebenarnya bagaimana perencanaan awal pendirian RS Lapangan, kenapa sekarang menyisakan masalah. Seharusnya kajian terhadap bantuan dana Rp16 miliar dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) harus matang sejak awal,” ujar ASB kepada wartawan, Selasa (20/4).

Menurut dia, permasalahan yang muncul pasca penutupan RS Lapangan disinyalir lantaran lemahnya analisa dan perencanaan yang dilakukan oleh RSUD Kota Bogor. Sehingga menyebabkan pembayaran alkes tertunggak.

“Seharusnya masalah RS Lapangan itu yang mengatur Dinas Kesehatan (Dinkes), bukan RSUD,” kata politisi PPP ini.

Kata ASB, apabila Pemkot Bogor memilih opsi menyebar alkes ke puskesmas untuk menanggulangi Covid-19. Hal itu menandakan ada yang salah mengenai penyelenggaraan RS Lapangan sejak awal. “Ini kan ujungnya muaranya di Dinkes. Buktinya, penyelesaiannya keberadaan alkes melibatkan puskesmas. Mestinya sejak awal, Dinkes yang kelola RS Lapangan,” katanya.

Selain itu, sambung dia, apakah pemkot optimistis bila takkan terjadi lonjakan kasus positif pasca Idul Fitri. “Bagaimana kalau ada kenaikan kasus nanti, sedangkan RS Lapangan sudah ditutup. Lantas bagaimana nasib SDM RS Lapangan serta bagaimana perhitungan efektifitas pelayanan covid,” bebernya.

Sementara itu, Pengurus Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah Korp Alumni HMI (KAHMI) Kota Bogor, Dwi Arsywendo menilai seharusnya tidak terjadi penunggakan pembayaran alkes.

“Ada pagu anggaran untuk pengadaan alkes tersebut. Alkesnya sudah ada dan dipakai, tapi kenapa ini masih ada tunggakan, kan suatu hal yang janggal. Yang menjadi pertanyaan besar bahwa anggaran untuk pengadaan alkes itu kan pasti sudah ada di kas pemerintah daerah, dan apabila proses pengadaan telah selesai pasti pihak penyedia barang jasa harusnya dibayar full,” ucapnya.

Atas dasar itu, Dwi meminta agar dilakukan audit investigasi terhadap RS Lapangan oleh Inspektorat. “Kejaksaan juga kalau perlu lakukan penyelidikan atas permasalahan ini, jangan sampai ada indikasi pelanggaran hukum dalam proses pengadaan alkes,” tegasnya.

Sebelumnya, Wali Kota Bima Arya tak membantah mengenai adanya permasalahan tersebut. “Masih ada, beberapa kewajiban yang akan diselesaikan secara bertahap,” ujarnya di RS Lapangan, Senin (19/4).

Saat ini, Inspektorat sedang melakukan review terhadap pembelian alkes di RS Lapangan. Namun, sambungnya, alkes masih akan tetap berada di RS Lapangan. Hal itu dilakukan, agar bila suatu saat ada lonjakan kasus Covid-19, RS Lapangam dapat diaktifkan lagi.

“Nakes masih tetap, alat juga, semuanya siaga. Bisa diaktivasi lagi bila ada kebutuhan mendesak. Memang ada juga yang habis kontrak, beberapa kembali ke RSUD Kota Bogor, tapi ada juga yang standby disini,” katanya.

Bima Arya mengatakan bahwa penghentian operasional RS Lapangan yang telah beroperasi selama tiga bulan sudah sesuai kontrak yang berakhir pada Minggu (18/4).

** Fredy Kristianto

Gunung Putri  | Jurnal Inspirasi

Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Gunung Putri, Kabupaten Bogor melakukan patroli skala besar alias razia terhadap penyakit masyarakat (pekat) di gate tol Gunung Putri, Selasa (20/04/2021). Kapolsek Gunung Putri, Kompol Andriyanto menjelaskan, patrol dilakukan bersama jajaran staf desa.

“Kita lakukan operasi gabungan bersama staf desa, Dishub, Satpol PP, karang taruna, BPD, LPM juga linmas,” jelasnya.

Lebih lanjut Andri menuturkan, patroli skala besar ini dilakukan dalam rangka antisipasi hal-hal yang kurang baik di bulan Ramadhan. “Kita semua ketahui sempat viralnya video antren kendaraan parkir di gate tol ini, selain itu ada juga pedagang asongan yang sering disebut dengan Warung Pangku,” tuturnya.

Pada Selasa (20/4) malam, papar Andri, Muspika Gunung Putri mendapati beberapa orang untuk dimintai keterangan. “Salah satunya seorang wanita yang mengaku tukang parkir, ataupun ada beberapa orang yang kita amankan,” paparnya.

Andri menambahkan, salah seorang yang diamankan untuk dimintai keterangan adalah warga Desa Tajur, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor. “Ada juga warga Lenteng Agung, Jakarta yang sedang kita dalami dan periksa untuk dimintai keterangan, apa kepentingannya wanita tersebut ada di gate tol Gunung Putri hingga dini hari, nanti akan dimintai keterangan oleh Polwan yang akan didampingi Kanit Satpol PP untuk mengambil keterangan,” tambahnya.

Agar maraknya ‘Warung Pangku’di gate toll Gunung Putri ini tidak terjadi lagi, Muspika Gunung Putri sudah sepakat untuk terus melakukan patroli dalam skala besar di bulan Ramadhan ini. “Kita sudah sepakati, kita akan lakukan patroli seperti ini selama bulan suci Ramahdan ini, untuk menjaga marwah bulan suci ini,” tegasnya.

Lalu untuk kendaraan yang parkir sembarang di gate tol ini, menurut Andri pihak Jasamarga juga sudah memberikan himbauan. “Pihak Jasa Marga menghimbau gar kendaraan-kendaraan ini tidak parkir sembarangan untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan,” pungkasnya.

Terpisah, Kades Gunung Putri Damanhuri menjelaskan nantinya semua akan ditertibkan sepeti maraknya parkir liar mobil dump truck akan rentan kecelakan dan juga mengganggu pemandangan apalagi terjadi persis di hadapan kantor Desa Gunung Putri.

“Dengan razia gabungan ini berharap lebih baik kedepannya, dan parkir liar ini akan ditertibkan, selain kurang enak dipandang mata juga khawatir rentan kecelakaan,” pungkasnya.

** Nay Nur’ain

Gunung Putri | Jurnal Inspirasi

KNPI Kecamatan Gunung Putri memberikan 1000 masker untuk Desa Bojong Nangka guna mengantisi dampak pasca kebakaran penampungan ban di lahan seluas 5000 meter di Desa Bojong Nangka Kecamatan Gunung Putri, Selasa (20/4).

“Apalagi ini di terjadi di bulan suci Ramadhan, kami dari KNPI Kecamatan Gunung Putri memberikan 1000 masker kepada kepala desa Bojong Nangka.  Dari kebakaran ini berdampak polusi asap sehingga mengganggu pernafasan warga sekitar lokasi,” ujar Sekretaris KNPI Kecamatan Gunung Putri Fadly kepada Jurnal Bogor Fadly.

Menurut Fadly, dirinya bersama Ketua SAPMA Kabupaten Bogor Fuad Kasyifurahman menaruh perhatian terhadap kesehatan pernapasan warga. “Kami menyerahkan masker ke lokasi saat bareng dengan kedatangan Kapolres,” kata dia.

Terpisah, Kades Bojong Nangka Amir Arsyaad menyampaikan terima kasih atas kepedulian KNPI Kecamatan Gunung Putri dan SAPMA Kabupaten Bogor yang sudah memberikan 1000 untuk warga guna antisipasi polusi asap akibat kebakaran tersebut.

“Kejadian itu sekitar pukul 18.00 pada jam buka puasa dan pukul 18.30 saya baru ke lokasi melihat api sudah membesar, informasi yang saya peroleh akibat sambaran petir pada pohon sengon hingga serpihannya membakar limbah ban bekas yang ada dibawahnya,” jelasnya.

Masih kata Amir, luas lahan yang menjadi tampungan ban bekas sekitar 6500 meter, dan itu berada di tanah pribadi milik Alm.H.Maman dan mengingat masih banyak tumpukan ban di lokasi yang lain, maka akan ditertibkan agar hal serupa tidak terjadi.

“Nantinya lahan yang terbakar tersebut akan kami jadikan tempat kuliner sehingga mengurangi risiko dampak kebakaran, dan efek dari dampak kebakaran yang sampai ke desa tetangga akan kami bagi kan masker kepada warga,” jelasnya.

** Nay Nur’ain

Gunung Putri | Jurnal Inspirasi

Kebakaran hebat yang membakar limbah ban bekas di Desa Bojong Nangka, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor belum juga diatasi hingga pukul 10.00 wib, Selasa (20/04)

Hal ini dikonfirmasi oleh Hendra, Komandan Regu Pemadam Kebakaran (Danru Damkar) Mako Cibinong.

Hendra menuturkan, kejadian tersebut sejak Senin (19/04) pukul 18.17 WIB lalu. “Pas buka puasa kita mendapat telepon ada kebakaran, lalu kita pastikan kebenarannya, dan langsung menuju lokasi kejadian,” tuturnya.

Hingga 10 jam Damkar bekerja, Hendra belum bisa memastikan apa penyebab terjadinya kebakaran tersebut. “Kami belum dapat mengetahui apa penyebabnya karena masih dalam tahap penanganan,” ucap Hendra.

Menurut Hendra, dalam upaya pemadaman si jago merah ini, tak kurang dari 18 unit turun ke lokasi kebakaran ini. “Secara global ada 18 unit mobil damkar dengan 5 orang personil per mobilnya” ujarnya.

Dengan luas sebar api yang diperkirakan hingga 3 hektar ini, Hendra merasa kesulitan karena jauhnya sumber air yang bisa diserap. “Hingga saat ini kita masih terkendala oleh jauhnya titik air, sehingga ketika api hampir padam air sudah habis dan api membesar lagi,” paparnya.

Dengan segala upaya yang telah dilakukan, Hendra berharap api segera padam. “Kami berharap dan juga mengupayakan api padam hingga kurang lebih pukul 7 pagi,” pungkasnya.

Terpisah, Sekdes Bojong Nangka Obing menyampaikan, ban yang terbakar kurang lebih 5000 meter. “Gak sampe hektaran, saya memang belum melihat lokasi karena yang intens di lokasi adalah pak kades. Untuk penyebabnya sendiri sampai saat ini belum diketahui, katanya dari sambaran petir,” jelasnya.

** Nay Nur’ain

Nanggung l Jurnal Inspirasi

Kabel listrik yang menjuntai di Kampung Sibentang  RT 01 RW 09 Desa Hambaro, Kecamatan Nanggung  dikeluhkan warga. Musababnya, warga dan sejumlah pengguna jalan yang melintas khawatir dengan keadaan kabel listrik yang tidak terlihat rapi dan kedodoran.

Kepala Desa Hambaro H Firdaus meminta pihak PLN untuk segera memperbaiki kabel listrik yang sudah lama menjuntai. “Sudah 2 tahun keadaan kabel seperti itu. Padahal masyarakat sudah menyampaikan ke petugas PLN , namun sampai sekarang belum ada perbaikan,” kata kepala Desa Hambaro Firdaus, kepada Jurnal Bogor, Selasa (20/4).

Dia menjelaskan, saat petugas PLN sedang perbaikan jaringan listrik di wilayah Desa Hambaro, warga pun telah menyampaikan keluhannya ingin adanya perbaiakan jaringan kabel listrik yang sudah tahunan menjuntai dirapikan.

“Sekitar sudah dua tahun kabel itu lepas  turun kebawah, namun belum juga diperbaiki,” beber Firdaus.

warga bukannya tidak mau memperbaiki karena  masyarakat  tidak paham listrik dan khwatir ada hal tidak diinginkan. “Kami minta petugas PLN  segera turun ke lokasi untuk memperbaiki kabel listrik tersebut,” pintanya.

Beberapa waktu lalu, Supervisor PLN Leuwiliang Anom saat dikonfirmasi berjanji akan menurunkan petugas ke lokasi untuk memperbaiki kabel listrik itu. “Baik nanti akan kirim petugas ke lokasi,” singkatnya.

Sedangkan Ketua RW 09 Kampung Sibentang, Desa Hambaro, Mursin mengaku hingga saat ini belum ada tanda-tanda untuk perbaikan jaringan kabel yang menjuntai itu.” Petugas PLN belum terlihat dan kabel yang sudah lama lepas dari tiang, kondisinya masih seperti itu,” ungkapnya.

** Arip Ekon