Pemuda Karang Taruna bersama Ansor dan Pemuda Pancasila Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Minggu sore (2/5/2021) melakukan kegiatan bagi bagi takjil ke para pengguna jalan di Jalan Nagrog RT 06 RW 06 Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor.
Kegiatan itu bentuk kolaborasi Karang Taruna Desa Tegal, dan PP yang diinisiasi Pemuda Ansor Ranting Tegal.
Ketua Karang Taruna Desa Tegal, Cepi Kurniawan mengatakan banyak terimakasih kepada pemuda Ansor Tegal yang telah menginisiasi gerakan berbagi takjil yang melibatkan Karang Taruna dan organisasi masyarakat PP Tegal.
“Alhamdulillah ini bentuk kolaborasi kerjasama untuk kebaikan dibukan penuh berkah berbagi terhadap sesama yaitu berbagi takjil,” kata Cepi Kurniawan.
Cepi menambahkan bentuk kerjasama ini diharapakan bisa terus berkesinambungan, buka hanya dalam kegiatan berbagi takjil saja, namun dalam kegiatan sosial dan keagamaan. “Kita tujukan kekompakan di desa Tegal ini baik itu organisasi keagamaan, sosial dan organisasi kemasyarakatan,” ujarnya.
Dal kegiatan itu juga ratusan takjil dibagikan ke para pengguna jalan yang melintas jala Nagrog Desa Tegal, selanjutnya usai berbagi takjil digelar buka buka bersama di Masjid Nurul Huda Nagrog bersama dengan masyarakat sekitar.
Warga Kampung Bojong RT 04, RW 01 Desa Bojong, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, memanen kangkung untuk dijual ke pasar tradisional yang ada di Bogor maupun luar Bogor, Minggu (2/5/2021). Di lahan seluas sekitar 10 hektar itu, sejumlah warga Bojong terlihat sedang memanen kangkung yang ditanam petani disana.
Warga yang terdiri dari ibu-ibu dan bapak-bapak mencabut kakung yang selanjutnya digabungkan menjadi satu ikatan yang terdiri dari 30 kangkung satu ikatannya itu. Menurut salah seorang warga yang sedang memanen kangkung, Indeng (56), sebagian warga disini bertani kangkung dan bayam.
Sambungnya, selain ada yang bertani, ada juga yang sebagai kuli tani. “Jadi selain petani ada juga warga yang bekerja sebagai kuli tani, seperti saat ini ibu ibu dan bapak bapak di sini memanen kangkung yang dimulai sejak pukul 6 pagi sampai jam 2 siang,” kata Indeng.
Indeng menambahkan, biasanya para kuli tani ini saat memanen itu satu orang sejak pagi sampai siang bisa mencapai 1500 ikat kangkung. “Grup saya ini ada 5 orang itu bisa mencapai per orangnya 2000 maksimal dan itu dihargai Rp 25 ribu perikatnya,” kata Indeng.
Cucum, petani kangkung mengatakan untuk hasil tani ini itu dijual ke pasar tradisional, baik yang ada di Bogor ataupun luar Bogor. “Seperti Pasar Anyar, Parung, Pasar TU, Depok, Jakarta bahkan Bandung dan itu pembelinya ada yang datang dan juga dikirim pakai mobil pick-up,” kata Cucum.
Untuk harga jual ke pedagang biasanya tergantung cuaca atau kualitas kangkung dan bayam itu sendiri. Untuk harga kangkung itu harga normalnya dijual ke pedagang Rp 500, sementara jika harga lagi bagus itu bisa Rp 1000 per ikatnya.
Cucum mengatakan, untuk di lahan yang bosnya tanam itu sekali panen bisa mencapai Rp 5 juta hingga Rp juta. “Panennya 25 kali sehari paling cepat paling lama itu 30 hari,” katanya.
Ia juga mengatakan tanaman sayur kangkung itu untuk menananya cukup mudah hanya tinggal ditebar bijinya tanaman kangkung itu akan langsung tumbuh. “Itu namannya pakai biji kangkung demikian bayam juga sama dan itu perawatan tidak susah hanya disiram saja atau hanya nunggu air hujan,” pungkasnya.
Diketahui warga disana bertani kangkung itu sejak tahun 1975. Dahulu lahan yang digunakan untuk bercocok tanam kangkung dan bayam itu adalah area pesawahan, namun sering waktu lahan tersebut berubah menjadi area pertanian kangkung dan bayam.
Disana juga saat ini warga tidak hanya bertani kangkung dan banyam, namun ada juga jagung, singkong dan terong.
Ciawi | Jurnal Inspirasi Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Bogor (Gempar) laporkan kegiatan dua mega proyek pembangunan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ciawi, Kabupaten Bogor, tahun anggaran 2020 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Berdasarkan tanda terima berkas dari KPK pada tanggal 30 April 2021 dengan nomor register : – /56/ /200 dan nomor surat : 12/B/SEK/IV2021, Gempar yang saat itu tiba di gedung antirasuah sekitar pukul 13.31 WIB dengan menyerahkan berkas.
Ketua Gempar, Putra Nur Pratama mengatakan, sebelum ke pokok persoalan laporan, tentunya tidak ada akibat kalau tanpa sebab. Dalam hal ini, Gempar sudah melakukan ikhtiar bertabayun ke pihak-pihak terkait sebelum melaporkan adanya dugaan korupsi kepada KPK, di kedua proyek pembangunan gedung yang berasal dari anggaran bantuan Provinsi Jawa Barat (Jabar) dan APBD Kabupaten Bogor dengan nilai mencapai puluhan miliar tersebut.
Namun, lanjut Putra, konfirmasi maupun klarifikasi serta meluruskan temuan dari Gempar di dua proyek yang saat ini mangkrak dan tidak kunjung selesai pengerjaannya itu, terkesan di anggap hal biasa oleh pihak RSUD Ciawi maupun Pemkab Bogor.
Padahal, kata Putra, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sudah jelas disebutkan ada sanksi terhadap pelaksana proyek bersumber anggaran dari pemerintah.
“Yang menjadi heran kami, kenapa sanksi seperti mencoret hitam pengusaha pelaksana proyek RSUD Ciawi tidak dilakukan. Malah pihak terkait dengan argument nya berdalih tidak dijalankan sanksi tersebut,” kata Putra saat dihubungi melalui telepon selulernya akhir pekan lalu.
Tidak hanya itu, bentuk tabayun Gempar untuk meluruskan temuan dari kegiatan pembangunan proyek gedung depan dan gedung ruangan untuk gizi dengan mendatangi kantor Inspektorat Kabupaten Bogor. Dengan harapan, sambung Putra, bisa mendapatkan data sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
“Namun kembali, kami dibuat kesal karena dari pihak Inspektorat tidak memberikan data apapun terkait ke dua proyek RSUD Ciawi,” jelas Putra.
Berangkat dari kekecewaan itu, Gempar akhirnya melakukan aksi demonstrasi menuntut KIP terkait mangkraknya proyek pengerjaan gedung MDGs RSUD Ciawi yang dilakukan di dua instansi, yakni di Dinas Kesehatan dan Inspektorat Kabupaten Bogor, pada Jumat 12/03/2021 silam.
Tidak adanya penjelasan yang memuaskan dari pihak-pihak terkait, terhadap temuan Gempar, akhirnya pada hari Jum’at, Gampar mendatangi gedung KPK dengan membawa bukti-bukti temuan di kedua proyek itu.
“Makanya, untuk membuktikan adanya dugaan korupsi di proyek-proyek RSUD Ciawi, kami lapor ke KPK. Biarlah kebenaran itu hukum yang bicara,” tegas Putra.
Hingga berita ini diturunkan, dari pihak RSUD Ciawi maupun Dinas Kesehatan dan Inspektorat Kabupaten Bogor, belum memberikan keterangan terkait laporan Gempar ke KPK terhadap proyek-proyek di RSUD Ciawi tersebut.
PENGASUH PONPES: KAMI HARAP PT. ANTAM BISA MEMBANTU
Nanggung l Jurnal Inspirasi
Pembangunan Pondok Pesantren Darussa’adah di Kampung Ciketug RT 01 RW 05 Desa Pangkaljaya, Kecamatan Nanggung sudah satu bulan ini mangkrak. Pasalnya, pondok pesantren yang dibangun diatas lahan seluas 16× 8 meter persegi itu, mengawali pembangunan dengan menggunakan anggaran APBD Kabupaten Bogor pada Januari lalu.
Pengasuh Pondok Pesantren Darussa’adah Ustadz Saminan mengatakan, pembangunan yang dibiayai Pemkab Bogor sebesar 50 juta kini pengerjaannya mandek karena minim anggaran. “Karena anggarannya tak mencukupi, sudah satu bulan ini bangunan mangkrak,” kata Ustadz Saminan kepada Jurnal Bogor, Minggu (2/5).
Pengasuh dan para santri berharap ada donatur yang dapat membantu memberi bantuan untuk membangun ponpes sehingga 100 santri dapat menuntut ilmu agama tanpa kendala. “Kami harap pihak perusahaan yang berada di wilayah Kecamatan Nanggung dapat membantunya.
“Semoga pihak ketiga yakni perusahaan PT Antam Pongkor dapat membantunya,” ujar Saminan penuh harap.
Anggaran yang ada, jelas tak mencukupi lantaran kondisi bangunanya rencana dibangun menjadi dua lantai. Namun karena anggarannya habis, termasuk pembayaran tukang bangunan yang juga nunggak selama 20 hari.
Saminan menerangkan, sebidang tanah yang digunakan pondok pesantren hasil pemberian hibah dari Hj. Nur Syamsinur warga Jatinegara, Jakarta timur. Pondok Pesantren yang sudah lama dibinanya berdiri tahun 2003, kini telah mendapatkan izin oprasional dari Kemenag pada tahun 2013.
Sejauh ini Pondok Pesantren Darussa’adah belum pernah mendapatkan bantuan dari PT Antam. “Untuk memastikan keberadaan bangunan Ponpes, kami harap pihak perusahaan untuk datang ke lokasi,” kata dia.
Saat dikonfirmasi perihal harapan adanya bantuan ponpes tersebut melalui Whatsapp, Humas PT. Antam Pongkor Agus Setiono belum merespon.
Larangan mudik lebaran sudah resmi diumumkan pemerintah untuk meminimalisir mobilitas masyarakat. Salah satu langkah prefentif juga dilakukan oleh Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 dengan mengeluarkan Surat Edaran No. 13 Tahun 2021 berikut adendumnya. Hal ini merupakan bentuk upaya untuk mencegah penyebaran Covid-19 yang masih menjadi musuh bersama.
Mendukung hal ini, TNI/POLRI, Kementrian Perhubungan (Kemenhub), juga instansi lainnya mendukung larangan mudik dengan melakukan penyekatan di beberapa ruas utama jalur mudik. Adapun penyekatan ini tersebar di wilayah yang dianggap sering dilalui oleh para pemudik setiap tahunnya.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sekaligus Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Letnan Jenderal TNI Dr. (H.C) Doni Monardo berkesempatan untuk meninjau lokasi pos penyekatan di Gerbang Tol (GT) Palimanan, Kamis (29/4).
Didampingi jajaran Forkopimda Jawa Barat (Jabar), di antaranya, Kapolda Jabar Irjen Pol Ahmad Dofiri, Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto, Ketua DPRD Jabar Taufik Hidayat, Kajati Jabar Ade Eddy Adhyaksa, dan lainnya.
Doni berpesan jangan sampai ada posko yang kosong. Pastikan petugas yang berjaga diatur agar tidak menyebabkan kendornya penjagaan, sehingga tidak ada kendaraan yang lolos.
“Mohon diperhatikan sehingga posko penyekatan ini terus dijaga selama 24 jam,” Kata Doni dalam siaran persnya, Sabtu (1/5)
Dalam kesempatan itu, Doni juga meninjau simulasi penyekatan di GT Palimanan yang dilaksanakan petugas gabungan dari Polresta Cirebon, Dishub, BPBD, dan lainnya. Petugas akan memberhentikan sejumlah kendaraan berpelat nomor dari luar cirebon kemudian menanyakan daerah asal dan tujuannya.
Kemudian akan dilakukan pengecekan sesuai prosedur yang ada, apabila tidak memenuhi, selanjutnya petugas langsung memutarbalikkan ke daerah asalnya. Bagi para pengendara yang masuk dalam pengecualian yang diperbolehkan mudik, maka petugas akan memasang stiker sebagai tanda sudah dilakukan pengecekan.
Tidak hanya itu, pos penyekatan juga akan melakukan pengambilan sample swab secara acak kepada para pengendara. Hal ini dilakukan untuk tetap selalu menjaga protokol kesehatan.
Jajaran Polsek Dramaga Polres Bogor, bersama Koramil, Dishub dan Pol PP Kecamatan Dramaga, Sabtu (1/5/2021) Kembali melakukan operasi yustisi melakukan pemeriksaan surat rapid antigen bagi pengendara roda dua dan empat yang melintas di Jalan Raya Dramaga, Depan Kampus IPB University.
Dalam kegiatan itu sejumlah kendaraan roda empat dari luar Bogor yang ingin masuk ke waktu Bogor Barat, Kabupaten Bogor diputar balik, lantaran pengemudi tidak bisa menunjukkan surat rapid antigen kepada petugas.
“Untuk hari ini ada 8 kendaraan roda 4 yang kita putar balik karena tidak bisa menunjukkan surat rapid antigen, mereka yang diputar balik kebanyakan dari luar Bogor yaitu nomor kendaraan plat B,” kata Kanit Lantas Polsek Dramaga Ipda Herlis kepada wartawan.
Herlis mengimbau bagi masyarakat yang ingin mudik sebaiknya untuk bisa menahan diri demi mencegah penularan Covid-19. Meskipun di Jabodetabek ini diperbolehkan perjalan mudik, namun ada syarat wajib dengan menunjukkan surat rapid antigen yang terbaru (tidak habis masanya).
“Harapannya dengan masyarakat bisa tertib Prokes dan mengikuti anjuran pemerintah semoga mengurangi Covid-19 tidak menular lebih luas lagi seperti di negara-negara lain,” ujarnya.
Sementara operasi yustisi ini lanjut Herlis dilaksanakan rutin setiap pagi dan sore hari pada pukul 9.00-11.00 wib dan kemudian sore harinya itu dilakukan dari pukul 15-17 Wib.
Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil (HMTS) UIKA Bogor mengadakan acara buka puasa bersama (bukber) sekaligus mengundang peserta anak yatim. Acara tersebut dilaksanakan pada Sabtu (1/5/21l di aula Fakultas Teknik dan Sains Univertas Ibn Khaldun Bogor. Kegiatan tersebut dihadiri oleh mahasiswa teknik sipil, dosen fakultas teknik dan sains, alumni jurusan teknik sipil, serta 30 peserta anak yatim.
“Kegiatan buka bersama dan santunan anak yatim ini dilaksanakan guna membangun silaturahmi dan kepeduliaan terhadap sesama,” ujar Ketua Panitia Rizal Fahdan.
“Dibuatnya acara tersebut dikarenakan bulan suci Ramadhan adalah bulan yang keberkahan, berbagi di bulan Ramadhan adalah hal yang baik dan bermanfaat untuk di laksanakan, karena sebaik baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia yang lain,” sambung Ketua Angkatan Teknik Sipil 2018 Muhammad Restu Rojudin.
Kegiatan ini diisi dengan akustik religi, tausiah siraman rohani, buka puasa bersama, melakulan santunan anak yatim, dan juga sekaligus melakukan silaturahmi Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil UIKA Bogor.
“Tujuan atau manfaat dari kegiatan ini, dapat mempererat tali silaturahmi dan persaudaraan antara alumni, dosen, dan mahasiswa dan juga dapat meningkatkan rasa peduli terhadap orang yang lebih membutuhkan,” ujar Ketua HMTS Galuh Fathurrahman Noer.
Sementara kegiatan ini diikuti para peserta dengan antusias dan juga penuh bersyukur saat menjalankan kegiatan tersebut.
Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Bogor Raya menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding-red) dengan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Kabupaten Bogor dalam bidang kerjasama bantuan hukum, di Hotel Lorin, Sentul Bogor, Jumat (30/4/2021).
Dalam MoU tersebut bahwa antara SMSI dengan AAI secara bersama-sama sepakat dan menyatakan, bahwa SMSI selaku pihak pertama memberi tugas kepada pihak kedua yakni AAI untuk melaksanakan pekerjaan bantuan hukum bagi prngurus dan anggota SMSI Bogor Raya.
“Kami bersepakat untuk membuat dan menandatangani nota kesepahaman tentang bantuan hukum bagi pengurus dan anggota SMSI Bogor Raya,” jelas Ketua DPC AAI Kabupaten Bogor Sondang T. Tampubolon, SH, LLM, CLI yang didampingi Sekretaris DPC AAI Kabupaten Bogor, Jajaq Furqon, SH, MH kepada media
Menurut Sondang, maksud dibuatnya nota kesepahaman ini adalah sebagai panduan bagi penyelenggaraan pelaksanaan bantuan hukum yang pendanaannya probono atau bersumber dari kas SMSI serta untuk memberikan kepastian proses pelaksanaan perjanjian kerjasama bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum.
“Maksud dan tujuan Mou ini diantaranya adalah pekerjaan yang dilaksanakan meliputi kegiatan pemberiann bantuan hukum litigasi dan non litigasi,” ujarnya usai pelantikan Pengurus DPC AAI Kabupaten Bogor Periode 2021-2026
Sementara itu, Ketua SMSI Bogor Raya Piyarso Hadi, SIP mengaatakan, kesepakatan kerjasama dengan organisasi para advokat yang bernaung dalam wadah AAI ini merupakan amanah Rakerda SMSI Jawa Barat 2021 di Bekasi bulan Maret lalu atas usulan dan rekomendai dari Sidang Komisi Organisasi, yakni perlunya adanya advokasi bidang bantuan hukum SMSI di daerah.
“Mengingat perusahaan media pers sangat rentan dengan terjadinya sengketa pers akibat pemberitaan yang ditulis oleh wartawannya, maka kami perlu menyediakan bantuan advokasi atau perlindungan hukum kepada anggota kami ketika menghadapi masalah hukum, karena adanya gugatan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan yang diterbitkan oleh media siber,” terangnya.
Menurut Hadi yang juga anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bogor ini menjelaskan, meskipun kami diatur oleh UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 serta memilik rambu-rambu bernama Kode Etik Jurnalistik, namun tidak menutup kemungkinan dalam pemberitaan akan terjadi sengketra pers yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan menempuh hak jawab oleh media dan pengaduan ke Dewan Pers.
“Pada kenyataannya, acap kali sengketa pers dibawa ke ranah hukum dengan menggunakan KUHP tanpa menggunakan UU Pers dengan melibatkan Dewan Pers sebagai saksi ahli. Padahal, UU Pers merupakan lex specialis dari KUHP. Artinya, mereka yang menjalankan tugas jurnalistik, tidak bisa dijerat dengan pasal-pasal pencemaran nama baik dalam KUHP,” tandasnya.
AAI Organisasi Advokat Tertua
Ketua DPC AAI Kabupaten Bogor, Sondang T Tampubolon SH, LLM, CLI mengungkapkan bahwa AAI adalah termasuk wadah organisasi advokat tertua, salah satu dari delapan organisasi yang mendirikan Peradi.
Menurutnya, ada keinginan kuat para advokat yang tergabung di AAI se-Kabupaten Bogor untuk mempersiapkan diri menuju Munas AAI di Bandung pada 25-27 Juni 2021 nanti. “Kita tahu AAI adalah organisasi advokat tertua, kini di bawah kepemimpinan Ketum Muhamad Ismak. Kita berharap pandemi berlalu, kami kembali ke rumah masing-masing dan kami akan membesarkan rumah kami (AAI),” ungkapnya.
Menurut Sondang, pihaknya akan berprogram, bermitra dengan lembaga lain baik non pemrintah maupun pemerintah yang diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Bogor serta bidang pendidikan profesi advokat. Para advokat yang bernaung dalam wadah AAI cabang Kabupaten Bogor melakukan konsolidasi internal, membicarakan program kerja ke depan termasuk program “satu desa satu advokat”.
Sekretaris AAI Kabupaten Bogor, Jajang Purkon SH, MH mengatakan, hasil rapat resmi dan konsolidasi internal pengurus organisasi beberapa waktu lalu, AAI Kabupaten Bogor memiliki agenda menjalin kerjasama dengan membuat MoU dengan instansi-instansi terkait.
“Hingga saat ini anggota AAI Kabupaten Bogor ada 70 advokat. Adapun mimpi besar kami adalah nanti satu desa ada satu advokat, sehingga kami bisa memberikan advokasi atau bisa melayani bantuan hukum bagi masyarakat, yang Insya Allah bisa dirasakan mereka yang ingin mencari keadilan”, kata Jajang Furkon yang akrab disapa kang JP.
Satgas Penanganan Covid-19 Kota Bogor kembali menerapkan ganjil genap untuk membatasi mobilitas warga mulai Sabtu (1/5).
Bedanya, dalam penerapan kali ini ganjil genap hanya berlaku di pusat kota atau di jalur Sistem Satu Arah (SSA) setiap akhir pekan pada jam 15.30 – 17.30 WIB.
Tim Crowd Free Road dari Polresta Bogor Kota akan melakukan penyekatan di lima titik checkpoint seputar Istana dan Kebun Raya Bogor. Titik tersebut antara lain Simpang Tugu Kujang, Simpang Kapten Muslihat, Simpang Denpom (Istana Bogor), Simpang Siloam (Lippo Keboen Raya), dan Simpang Empang.
“Kita melihat harus ada langkah cepat untuk mengingatkan lagi kepada warga Bogor supaya jangan terlena dan harus tetap waspada. Ini belum selesai Covid-nya. Kita lihat tempat-tempat buka (puasa) sudah mulai penuh. Terus orang jalan-jalan segala macam. Kita ingatkan lagi. Apalagi sekeliling pusat kota kita lihat sudah mulai penuh, mulai padat,” ungkap Bima Arya.
Oleh karena itu, lanjut Bima, Satgas memutuskan untuk menerapkan kembali kebijakan ganjil-genap. “Tapi dua jam saja, 15.30 sampai 17.30 di seputar SSA. Pengecualiannya sama dengan penerapan sebelumnya, pelayan publik, ojol, kedaruratan, yang pulang kerja dan lain sebagainya (masih boleh melintas),” jelas Bima Arya.
Mengenai sanksi, pelanggaran terhadap peraturan ini akan dikenakan sanksi administratif dan diputarbalikan.
Di tempat yang sama, Kapolresta Bogor Kota Kombes Susatyo Purnomo Condro menyatakan pemilihan lokasi ganjil genap dan waktu tersebut berdasarkan evaluasi Satgas yang menunjukkan adanya peningkatan aktivitas masyarakat menjelang berbuka puasa sehingga menimbulkan kerumunan pada kawasan perbelanjaan dan kuliner yang terhubung melalui SSA.
“Di setiap kecamatan ada pusat perbelanjaan, ada pusat-pusat kuliner, jadi nggak harus cross. Jadi nggak harus dari Utara ke Timur dan lain sebagainya. Untuk masa-masa ini prihatin dulu, tetap kita mengurangi mobilitas hingga pusat-pusat keramaian tidak terpusat hanya di seputaran SSA saja. Tapi semua ekonomi juga akan hidup disekitar atau di pinggir-pinggir kota,” jelas Susatyo.
Untuk mengantisipasi arus buangan, kata Kapolresta, akan disiapkan personel gabungan dari TNI/Polri, Satpol PP dan Dishub. “Kami siapkan setiap titik itu gabungan. Selain menyekat juga untuk menjaga dampak dari penyekatan tersebut,” katanya.
Untuk titik lain, Susatyo mengatakan tidak menutup kemungkinan akan diberlakukan hal yang sama tapi bersifat situasional. “Kita pertimbangkan. Karena ini menjadi bagian crowd free road di seluruh ruas jalan SSA, bisa juga nanti ruas jalan lain yang sesuai kebutuhan. Misal, ruas Jalan Pajajaran berarti nanti dari Jambu Dua sampai ke Ekalos. Itu bisa kita lakukan.Tapi saat ini kami fokus untuk SSA. Kita lihat nanti perkembangannya,” pungkasnya.
Pemerintah Desa (Pemdes) Parakanmuncang, Kecamatan Nanggung menyalurkan bantuan langsung tunai Dana Desa (BLT DD) kepada 62 keluarga penerima manfaat (KPM). Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Desa setempat, Jumat (30/4)
Penyaluran BLT DD tahap I bulan Januari 2021 ini dihadiri kepala desa dan aparatur pemerintah Desa Parakanmuncang.
Kepala Desa Parakanmuncang Mauludin mengatakan, penyaluran BLT DD bulan Januari sesuai instruksi Kementerian Desa kepada pemerintah desa bahwa pengaggaran BLT DD, sebesar Rp 300 ribu bagi keluarga penerima manfaat (KPM).
Meski besaran BLT DD nilainya tidak seberapa, namun ditengah Ramadhan ini pihaknya berharap bantuan dari pemerintah tersebut dapat dimanfaatkan sebaik mungkin.
“Mudah mudahan BLT DD ini dapat membantu keluarga penerima manfaat dalam situasi pandemi dibulan suci Ramadhan ini,” kata Mauludin
Dalam kesempatan itu, sebagai bentuk dukungan dalam menjalankan program kesehatan yang terus digaungkan pemerintah, pihaknya menyatakan akan kesadaran masyarakat dalam mengikuti kegiatan vaksinasi bagi setiap warganya.
“Kami harap kesadaran warga untuk mengikuti program vaksinasi,” tukasnya.
