Jakarta | Jurnal Inspirasi

Kasus dugaan korupsi  bantuan sosial (bansos) yang menjerat eks Menteri Sosial Juliari Peter Batubara terus menggelinding. Belakangan ini, ada sosok ‘madam’ yang dikaitkan erat ke tokoh penting di lingkaran elite PDIP. Menyikapi hal itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menegaskan lembaganya akan menindaklanjuti setiap informasi yang berkembang di masyarakat.

Firli menegaskan KPK bekerja secara profesional, akuntabel, dan transparan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kata dia, KPK tidak pandang bulu dalam melakukan penegakan hukum.

 Pernyataan itu disampaikan Firli menjawab informasi mengenai dugaan keterlibatan politikus PDI Perjuangan (PDIP) Herman Hery dan Ihsan Yunus. “Pada prinsipnya segala informasi dari masyarakat akan ditindaklanjuti sesuai dengan alat bukti yang dikumpulkan dan keterangan para saksi-saksi,” kata Firli melalui keterangan tertulis, Selasa (26/1).

“Karena dengan bukti-bukti itulah akan membuat terang suatu perkara dan menemukan tersangkanya,” lanjutnya.

Meskipun begitu, jenderal polisi bintang tiga itu menyatakan untuk saat ini penyidik masih fokus pada pembuktian unsur pasal sangkaan terhadap lima tersangka. Para tersangka yang dimaksud yakni Juliari; dua pejabat pembuat komitmen (PPK) Kementerian Sosial, Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono; serta dua pihak swasta Ardian I M dan Harry Sidabuke. Dalam temuan awal KPK, Juliari diduga menerima fee Rp10 ribu dari setiap bansos. Total uang yang diterima mencapai Rp17 miliar dari dua paket pelaksanaan bantuan.

Sebelumnya Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman justru pesimis dengan nyali lembaga anti rasuah itu menangkap ‘ikan kakap besar’. Kalimat satir itu ia kemukakan di akun Twitter pribadinya @BennyHarmanID, Rabu (23/12).

“KPK Dalami Keterlibatan Puan Maharani di Kasus Korupsi Bansos. KPK berani? Tangkap ikan “kakap besar” di laut dangkal saja ndak bernyali, apalagi di laut dalam,” sindir Benny pesimis.

Ia kemudian menyarankan KPK bekerja senyap dan tidak mengumbar harapan semu ke publik yang nantinya hanya sebatas janji palsu belaka. “Baiknya KPK bekerja dalam diam, jangan obral harapan. Dan jangan doyan main ci luk ba! Liberte!” seru Anggota DPR RI itu.

Sementara itu, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menegaskan segala informasi dari media dan masyarakat tentu akan dikonfirmasi kepada para saksi-saksi yang akan diperiksa tim penyidik KPK. Juliari diduga pernah menyerahkan uang miliaran rupiah kepada salah satu orang dekat Puan Maharani di Jawa Tengah pada November lalu.

“Apakah kemudian ada aliran dana ke parpol tertentu yang dia misalnya ada di situ misalnya, ini kan nanti digali lebih lanjut dalam pemeriksaan saksi-saksi,” kata Ali.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Sebagai tersangka penerima suap diantaranya Juliari Peter Batubara selaku Menteri Sosial (Mensos); Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW) selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kemensos. Selain itu sebagai pemberi suap KPK menetapkan, Aardian I M (AIM), dan Harry Sidabuke (HS) selaku pihak swasta. KPK menduga, Juliari menerima fee sebesar Rp 17 miliar dari dua periode paket sembako program bansos penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek.

** ass

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Ambroncius Nababan dijemput paksa terkait kasus ujaran rasisme oleh Bareskrim Polri. Hal itu dilakukan usai Ketua Umum Pro Jamin (Pro Jokowi-Amin) itu ditetapkan sebagai tersangka. “Yang bersangkutan dijemput paksa,” kata Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Slamet Uliandi, Selasa (26/1).

Ambroncius Nababana diduga melakukan tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Kader Partai itu dijemput sekitar pukul 18.30 WIB dan pukul 19.40 WIB Ambroncius tiba di Bareskrim Polri. Dia pun kembali diperiksa penyidik. Tapi, kali ini dia diperiksa dengan status sebagai tersangka. “Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap AN sebagai tersangka,” katanya.

Dalam postingan-nya, Ambroncius Nababan menyandingkan foto Pigai ini dengan Gorilla. Duduk persoalannya, Pigai disindir oleh Ambroncius melalui media sosial karena menolak vaksin yang diprogramkan Pemerintah. Kemudian, Ambroncius dilaporkan oleh Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Papua Barat, Slus Dowansiba ke Polda Papua Barat dengan nomor laporan polisi: LP/17/I/2021/Papua Barat pada Senin (25/1).

Sebelumnya, Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono menyampaikan, Polri tidak tinggal diam terhadap perlakukan rasisme yang dialami oleh Natalius Pigai. Melalui Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, telah bergerak untuk menyelidiki tindakan yang mengancam keutuhan NKRI itu.

“Tentunya dari pihak Kepolisian tidak tinggal diam. Kita sudah bisa memprediksi dengan adanya postingan itu, kita sudah melakukan penyelidikan dan analisis oleh Siber Bareskrim,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono).

Argo mengatakan, setelah Polda Papua Barat menerima laporan polisi (LP) terkait perlakuan rasis ini, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, sesuai dengan Standart Operasional Prosedur (SOP) telah melayangkan surat panggilan terhadap terlapor dalam hal ini Ambroncius Nababan. “Sudah kita layangkan surat panggilan. Sudah kita serahkan kepada yang bersangkutan,” tandas Argo.

Saat penuhi panggilan Bareskrim, Ketum relawan Pro Jamin (Pro Jokowi-Amin) itu tak menampik bahwa dirinyalah yang mengunggah foto Natalius Pigai dengan seekor Gorila. Namun ia membantah apa yang dilakukannya itu adalah sebagai tindakan rasisme.

“Percakapannya saya yang buat. itu saya akui saya yang buat. Sifatnya itu satire. Kritik satire. kalau orang cerdas tau itu satire itu lelucon-lelucon. Bukan tujuannya untuk menghina orang apalagi menghina suku dan agama. Tidak ada. Jauh sekali apalagi menghina Papua,” kata Ambroncius mengelak saat penuhi panggilan Bareskrim Polri.

** ass

Cibinong | Jurnal Inspirasi

Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan mengaku siap menjadi orang pertama divaksin Covid-19 di Bumi Tegar Beriman. Ia akan disuntik vaksin Sinovac bersama 10 orang lainnya yakni Kepala BPJS Bogor Erry Endri, Ketua Komisi IV DPRD Kabupatem Bogor Muad Khalim, Dr.Reza, perwakilan MUI Kiai Taqi (Islam), tokoh agama Buddha Arya Prasetya, tokoh Konghucu Ws. Hariyanto, tokoh Hindu IG Ngurah Jelantik, serta Pendeta Febrianto (Kristen Protestan) dan Romo Suradi (Katolik).

“Saya siap divaksin. Penerima vaksin sudah sesuai sistem dari pusat dan provinsi, sudah sesuai by name by address. Jadi kita tidak mana yang harus divaksin terlebih dahulu karena sudah diatur secara sistem,” ujar Iwan usai serah terima vaksin di Gudang Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Selasa (26/1).

Sementara vaksinasi tersebut dilakukan secara serentak pada Kamis (28/1) yang pencanangannya dilakukan di Puskesmas Cimandala, diikuti 12.800 tenaga kesehatan yang tersebar di 136 fasilitas pelayanan yang terdiri dari 101 Puskesmas, 4 RSUD, 1 RS Paru, 1 RSAU Dr Hassan Toto, 7 RS swasta dan 7 klinik.

Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin sendiri tidak menjadi penerima vaksinasi perdana karena berstatus sebagai penyintas atau pernah dinyatakan positif Covid-19.

Seperti diketahui, berdasarkan Surat dari Kementerian Kesehatan RI Dirjen Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Nomor: SR.02.06/1/210/2021 tanggal 22 Januari 2021 perihal distribusi vaksin dan rencana pelaksanaan vaksinasi Covid-19 tahap 1, Pemkab Bogor mendapat jatah 25.600 dosis vaksin dari 1,2 juta yang direncanakan Kementerian Kesehatan.

** Asep Saepudin Sayyev

Sukamakmur | Jurnal Inspirasi

Kabar terkait pemotongan dana Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilakukan oleh oknum Ketua Kelompok yang diduga diketahui oleh Sekdes Sukamakmur dan pendamping yang sudah terjadi sejak tahun 2012 hingga sekarang, membuat anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Bogor dari Fraksi PKS Achmad Fathoni geram.

Dia sangat menyesalkan dengan adanya pemotongan hak keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan PKH. Achmad Fathoni mengaku akan mengecek dan menanyakan kepada pihak kecamatan dan kepala desa terkait pemotongan ini. Jika itu benar ada pemotongan yang tidak sesuai aturan, maka pihaknya meminta agar pihak yang memotong untuk segera mengembalikannya kepada yang berhak.

“Ini bantuan untuk warga yang membutuhkan yang bertujuan untuk meringankan beban mereka, justru harusnya kita bantu bersama, bukan malah dimanfaatkan,” tegas Achmad Fathoni, Selasa (26/1).

Dia berharap pihak desa dan kecamatan segera membereskan urusan ini, jika memang ada oknum yang nakal segera laporkan dan diganti. “Sudah saya konfirmasi kepada Sekcam Sukamakmur dan Kades Sukamakmur bahwa hari ini pihaknya akan memanggil pendamping PKH,” jelasnya.

Sebelumnya, menurut keterangan salah satu RT bahwa di wilayahnya dipotong sebesar 10% dan ATM dan buku tabungan pun disimpan oleh Ketua Kelompok, sampai bukti penarikan pun tidak diberikan kepada KPM.

“Jika ditanya malah galakan dia dan jika kami minta ATM justru diintimidasi dengan mengatakan tidak akan membantu mengurus jika terjadi apa-apa. Namanya orang kampung ya kami takut, tapi saya sebagai Ketua RT miris rakyat saya dibodohi, walaupun KPM atas nama tidak paham ATM kan ada anaknya, ada keluarganya yang pasti salah satu dari mereka mengerti digital, jangan justru malah diintimidasi dan seolah dianggap bodoh,” kata dia.

Lanjutnya, menurut keterangan ketua kelompok, potongan setiap pencairan memang bervariasi. “Di tempat saya sampai 10% , dan yang wajib dibayarkan uang kas sebesar 35.000 wajibnya 10.000 yang menurut ketua kelompok itu alokasikan untuk KPM yang melahirkan, sakit dan meninggal, namun dari pertama program PKH diturunkan pemerintah sampai saat ini anggaran wajib yang diminta ketua Kelompok dan dikumpulkan pada Sekdes selaku kordinator tidak jelas alokasinya.”

“Intinya kami minta biarkan kami mandiri dan bantu kami cerdas, jangan ada intimidasi jangan ada pembodohan,” tandasnya.

Sementara Kades Sukamkmur, Ujang Sunandar melalui WhatsApp mengatakan, dirinya tidak mengetahui perihal masalah tersebut. Pasalnya, teknis penyaluran PKH dan BPNT itu oleh pendamping dan kades tidak ikut dilibatkan.

“Terkait Sekdes yang merangkap sebagai kordinator PKH, saya tahu tapi juknisnya saya kurang paham apakah boleh apa tidak perangkat desa merangkap sebagai koordinator,” kata Ujang Kades Sukamakmur.

** Nay Nur’ain

Ciampea | Jurnal Inspirasi

Gonjang-ganjing dualisme kepengurusan Federasi Arung Jeram Indonesi (FAJI) Kabupaten Bogor terus berlanjut. Meski demikan, tidak menghentikan niat para atlet arung jeram untuk berlatih di Sungai Cianten, Desa Ciampea, Kecamatan Ciampea.

Atlet Arung Jeram Kabupaten Bogor, Deni Permana (22) mengatakan, latihan di sungai jelang Pra Porda Jabar dilakukan seperti biasa yakni ritme dayung. Namun ada kesulitan dari peralatan, termasuk adanya kepengurusan dualisme di FAJI Kabupaten Bogor. Tetapi bagi para atlet arung jeram yang terpenting saat ini adalah fokus ke lantihan jelang Porda nanti.

Ia berharap tidak ada dualisme kepengurusan FAJI Kabupaten Bogor karena tujuannya tetap sama yakni mengharumkan nama Kabupaten Bogor di cabang olahraga arung jeram.  “Target untuk Porda nanti, yakni bisa memboyong medali emas. Seperti di Porda Kabupaten Bogor yang lalu,” ujarnya usai melakukan latihan di sungai Cianten, kemarin.

Pegiat olahraga arung jeram, Wika Wibisono sangat menyangkan ketika ada dualisme di tubuh kepengurusan FAJI telah berimbas kepada atlet. Padahal, jelang Porda nanti, atlet perlu dilakukan pembinaan dan latihan yang intens. Sebab, untuk mencapai raih yang maksimal perlu latihan jauh-jauh hari. Tak kalah penting, ketika latihan tetap menerapkan protokol kesehatan.

“Apapun ceritanya di kepengurus FAJI, atlet harus latihan. Sebab, atlet juga ada target yang harus dikejar di ajang Porda,” katanya.

Dia melihat di Kabupaten Bogor sungainya banyak,  termasuk perahu, operator, pegiat dan atlit yang banyak. Tinggal dilakukan pembinaan agar para atlie bisa meraih capaian yang maksimal di ajang Porda.

“Ketika atlet tidak diperhatikan dan mereka ingin mengikuti turnamen atau kejuaraan, seharusnya pengurus mendukung bukannya seakan-akan menghalangi, ” keluhnya.

Terpisah, Ketua Umum FAJI Kabupaten Bogor Bayu Rahmawanto mengaku, pada dasarnya dirinya fokus pada kepengurusan dan pembinaan atlet. Dia ingin pengurus itu orang  yang benar-benar memang  mampu mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas manakala sudah masuk jadi pengurus. Sebab, dalam pembentukan pengurus itu perlu juga ada mekanisme dan proses.

“Saat pembentukan kepengurusan itu bukan pengurus ngurusin pengurus tapi pengurus  tugas kewajibannya adalah melakukan pembinaan pengurusan pada atlet yang mempunyai potensi di wilayah Kabupaten Bogor, ” katanya.

Menurut Camat Tamansari ini, kalau pengurusnya tertib, tidak akan membuat permasalahan manakala melakukan pembinaan terhadap atlet. Tapi kalau pengurusnya acak-acakan  gimana dia mau melakukan pembinaan kepada atlrt dan jangan sampai juga atlet jadi korban. Dia mengaku, ketika ada atlet mempunyai keinginan untuk melakukan atau mengikuti kejuaraan di Depok yang diselenggarakan oleh UMG, dirinya memfasilitasinya.

“Kami melihat kondisi seperti ini, tapi juga jangan permasalahannya pengurus imbasnya ke atlet, itu yang tidak kita inginkan. Pada dasarnya, ingin fokus kepada pengurusan, pembenahan kepengurusan dan baiknya seperti apa putusan administrasinya sudah ada,” tukasnya.

** Cepi Kurniawan

Megamendung | Jurnal Bogor

Aktivitas perataan tanah di Desa Cipayung Girang, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, dikeluhkan pengguna jalan. Sebab, akibat adanya proyek perataan tanah di depan Markas Polisi Sektor (Mapolsek) Cisarua itu, kondisi jalan licin dan rawan terjadi kecelakaan.

A. Kurniawan, pengguna jalan saat melintas dari arah Puncak Cisarua menuju Ciawi mengatakan, akibat keluar masuk kendaraan proyek perataan tanah ini, kondisi jalan menjadi licin. “Apalagi sehabis hujan gerimis, tanah yang kebawa kendaraan proyek menjadi licin saat dilintasi. Apalagi kendaraan roda dua,” ungkapnya kepada wartawan.

Menurutnya, kotornya jalan akibat lalu lalang kendaraan proyek, mencapai puluhan meter persisnya hingga lokasi Hotel Bahtera. Selain jalan, lanjut Kurniawan, tanah dari proyek juga mengotori semua bahu jalan untuk warga atau pejalan kaki.  “Sampai bahu jalan juga penuh dengan tanah,” ujarnya.

Harusnya, kata Kurniawan, pihak pengusaha maupun pelaksana proyek perataan tanah, memerintahkan pegawainya untuk langsung membersihkan tanah yang ada di bahu dan jalan dengan melakukan penyemprotan. “Biar tidak mengganggu dan membahayakan pengguna jalan, ada pegawai yang menyemprot tanah di sekitar jalan dan bahunya,” jelasnya.

Sementara, Kepala Seksi (Kasi) Trantib Kecamatan Megamendung, Iwan Relawan mengaku, pihak pengusaha maupun pelaksana proyek perataan tanah di Desa Cipayung Girang, tidak ada laporan kepada pihak kecamatan.  “Gak ada laporan,” singkatnya melalui pesan WhatsApp.

Pengawas UPT Tata Bangunan Ciawi wilayah Megamendung, Asep Supriadi mengungkapkan, proyek perataan tanah tersebut milik pengusaha Cimory.  “Kalau retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) nya sih sudah ada. Itu proyek perataan tanah milik Cimory,” tukasnya.

** Dede Suhendar