Emditek dan Bank Kota Bogor Terapkan Scoring Digital

Dalam rangka memperkuat kemampuan untuk mendukung dan melayani sekitar 24.000 pedagang UMKM di Bogor, maka Bank Kota Bogor bekerjasama dengan penyedia jasa teknologi PT Media Dimensi Teknologi Indonesia (Emditek) menerapkan sistem analisa kredit berbasis digital. Dengan teknologi ini, Bank BPR milik Kota Bogor ini dapat meningkatkan kapasitas dan kecepatan proses analisa kredit menjadi setidaknya 30% lebih tinggi.

Bogor | Jurnal Inspirasi

Perumda Bank Kota Bogor melakukan sosialisasi sekaligus pelatihan sistem penilaian kredit berbasis digital kepada manajemen dan karyawannya, Sabtu (30/1). PT Media Dimensi Teknologi Indonesia (Emditek) adalah penyedia sistem dan teknologi digital tersebut yang melakukan pelatihan kepada manajemen dan karyawan terkait.

“Sistem yang kami namakan Epay7 ini memang dikembangkan sedemikian rupa untuk memudahkan perbankan, khususnya BPR melakukan analisa atas para calon debiturnya yang sebagian besar adalah pengusaha UMKM,” kata Yudi Kusman, CEO Emditek dalam sambutannya pada acara sosialisasi dan pelatihan tersebut dalam keterangan pers kepada Jurnal Bogor, Sabtu (30/1).

“Kami yakin, dengan menggunakan teknologi ini, maka kemampuan dan kecepatan analisa kredit Bank Kota Bogor akan meningkat signifikan, sehingga menjadi lebih akurat dan cepat melakukan proses analisa kredit,” tambah Yudi lagi.

Kota Bogor merupakan kota padat penduduk (sekitar 7.500 / Km²) sehingga pendapatan dari sektor perdagangan dan pendukung pariwisata cukup besar. Diperkirakan ada sekitar 24.000 pedagang/pengusaha UMKM di Kota Bogor. 

Sebagian besar dari UMKM ini belum tersentuh oleh Bank atau disebut juga unbankable, baik karena ada di sektor informal, atau karena tata cara perdagangannya yang tidak tercover oleh sistem perbankan. Banyak dari mereka yang jadi tergantung kepada pinjaman tanpa agunan dan rentenir dengan bunga super tinggi untuk mendapatkan modal.

Mengenai hal ini, H. Ibrahim, SE, Direktur Utama Perumda Bank Kota Bogor menyatakan bahwa pihaknya sudah sangat memerlukan terobosan berupa sistem digital yang memadai mengingat potensi pasar di Bogor yang cukup besar.

“Untuk menjalankan fungsi kami sebagai bank-nya pengusaha kecil khususnya di pasar-pasar tradisional, kami harus bersaing dengan perusahaan fintech yang menjamur dan para rentenir. Cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan melengkapi diri kami dengan sistem dan proses berbasis digital,” papar Ibrahim.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Tri Rachman Batara, COO Emditek, Epay7 menggunakan standar tujuh parameter untuk menilai kelayakan calon debitur. Seluruh prosesnya berbasis digital sehingga mempermudah serta mempercepat proses analisa kredit. 

“Dengan menggunakan sistem ini, maka Bank Kota Bogor akan mampu melakukan proses analisa kredit hingga setidaknya 30% lebih cepat dari sebelumnya, dengan tingkat akurasi yang tinggi. Ini artinya Bank Kota Bogor akan mampu meningkatkan kapasitas pemberian kredit, sekaligus meningkatkan kualitas debitur,” terang Batara.

“Pada akhirnya, kami akan mampu meningkatkan nilai penyaluran kredit kepada pengusaha UMKM, sehingga mereka akan mendapatkan sumber dana yang lebih murah, dengan demikian program inklusi keuangan di Kota Bogor khususnya akan berjalan efektif. Sementara itu, kinerja Bank Kota Bogor juga akan meningkat,” terang Ibrahim lagi.

Dalam acara sosialisasi dan pelatihan sistem Epay7, para peserta yang terdiri dari manager hingga officer di bagian kredit dikenalkan sekaligus dilatih menggunakan aplikasi berbasis web dan smart phone tersebut. Diharapkan setelah selesai pelatihan maka mereka akan siap menggunakan sistem yang akan diimplementasi di sistem data Bank Perkreditan Rakyat milik Kota Bogor tersebut.

Tentang Emditek:

PT Media Dimensi Teknologi Indonesia (Emditek) adalah perusahaan penyedia solusi-solusi digital untuk mendukung pembentukan ekosistem digital yang efektif dan aman di Indonesia. Berdiri sejak tahun 2015, perusahaan ini telah beroperasi dengan menjadi bagian dari sistem pembayaran digital di beberapa bank di Indonesia. Selanjutnya, Emditek secara mandiri membangun sistem pembayaran digital-nya sendiri, dan mulai mengembangkan produk MyTimeTrac untuk manajemen sekolah. 

Sejak tahun 2019, Emditek memiliki tiga bidang usaha yang meliputi bidang Ecosystem Development; Endto-end Digital Payment Solution; dan Data Security System. Ketiganya dikembangkan secara simultan dan telah masuk ke beberapa sektor seperti pendidikan (sekolah), UMKM, keuangan dan perbankan.

MT-SMS merupakan bagian dari aplikasi besar untuk sistem pengelolaan sekolah yang dibangun dan dikembangkan oleh Emditek. Saat ini, produk yang dipasarkan itu adalah produk fase satu dan sedang dalam progress pengembangan fase dua. Hingga berita ini diturunkan, total sekolah yang bergabung dalam sistem adalah 30 sekolah yang terdiri dari 28 sekolah negeri dan 2 sekolah swasta. Pemasaran produk terus dikembangkan, namun saat ini masih fokus di wilayah Jabodetabek.

Epay7 merupakan bagian dari fitur layanan EpaySmart yang dibuat secara khusus untuk melayani kebutuhan perbankan atau lembaga kredit lainnya melakukan analisa kredit kepada calon debiturnya. Sistem ini dibangun terutama untuk melayani pengusaha/pedagang UMKM.

** Prast\HMS

Bogor | Jurnal Inspirasi

Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila (MPC PP) Kota Bogor memberikan dukungan terhadap program Peduli Isolasi Mandiri yang digagas Polresta Bogor Kota. Dukungan tersebut berupa bantuan sembako dan masker untuk warga positif Covid-19 yang sedang isolasi mandiri.

Kesempatan ini, Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol. Susatyo Purnomo Condro didampingi Wakapolresta AKBP M. Arsal turun langsung menjemput sumbangan sembako di sekretariat MPC PP Kota Bogor, Jumat (29/1/2021). Ada 150 paket sembako yang diserahkan Ketua MPC PP Kota Bogor Benninu Argoebie.

Kombes Pol. Susatyo Purnomo Condro menyampaikan program ini sebagai salah satu langkah pihaknya mendukung upaya Pemerintah Kota Bogor dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

“Ketika saya menjabat Kapolresta Bogor Kota punya visi mewujudkan Kota Bogor yang aman, tertib dan nyaman di masa pandemi ini melalui sinergitas kepolisian dan proaktif. Dalam tiga minggu terakhir beberapa program telah diluncurkan, Satgas Khusus PPKM, Pemburu Pelanggar PPKM, Craw Free Road, Polisi RW dan Peduli Isolasi Mandiri,” kata Susatyo dalam sambungnya.

Dalam program Peduli Isolasi Mandiri ini, pihaknya ingin menampilkan dua sisi. Selain melakukan tindakan tegas terhadap pelanggar protokol kesehatan (Prokes), di sisi lain pihaknya juga memikirkan masyarakat yang harus menjalani isolasi mandiri dan memberi inspirasi serta mengajak masyarakat yang sehat dan mampu, untuk membantu sahabat-sahabat atau saudara-saudara yang sedang menjalani isolasi mandiri.

“Saya terimakasih kepada PP yang berikhtiar untuk memberikan bantuan. Insyaallah saya punya niat tulus, saya siap datang menjemput satu per satu. Saya juga ingin Peduli Isolasi Mandiri bukan nilai bantuannya, tetapi energi positif dari semua komponen masyarakat bareng-bareng memerangi melawan Covid-19,” ujarnya.

Susatyo menambahkan, sampai saat ini sudah hampir 1.500 paket yang terkumpul dari para donatur dan disalurkan langsung berdasarkan data dari RT RW setempat. “Data kemudian kami diklarifikasi apakah keluarga tidak mampu atau mampu. Kami salurkan di setiap hari Rabu ataupun kegiatan program Polisi RW,” jelasnya.

Sementara itu, Benninu Argoebie menyampaikan, kegiatan ini sebagai langkah PP Kota Bogor yang ingin turut berkontribusi terhadap program-program yang digulirkan Polresta Bogor Kota.

“Kami rekan-rekan PP ketika mendengar ada program Peduli Isolasi Mandiri langsung berkumpul dan bagaimana caranya dapat membantu. Alhamdulillah, hari ini terkumpul 150 paket sembako dan beberapa masker bisa bermanfaat dan meringankan beban rekan-rekan yang terpapar Covid-19,” ungkapnya.

Benn sapaan akrabnya mengatakan sejak virus Corona penyebab penyakit Covid-19 merebak di Kota Boror, pihaknya sudah mengambil langkah-langkah untuk mendukung upaya mencegah penyebaran Covid-19 dengan terjun langsung ke masyarakat.

“PP dari awal bulan Maret tahun lalu sampai hari ini tetap konsisten terus melawan Covid-19. Satgas PP kami di lapangan terus melakukan penyemprotan disinfektan dan mendatangi warga terpapar Covid-19. Insyaallah, sinergitas dengan Polresta Bogor Kota akan terus berlanjut,” tukasnya.

** Fredy Kristianto

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Wakil Ketua Umum PPKN (Pergerakan Penganut Khitthah Nahdliyyah), Tjetjep Muhammad Yasin merespon pernyataan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj, saat menyambut kedatangan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kamis (28/1), bahwa dia adalah orang ‘NU Cabang Nasrani’.

“Guyonan ini mengerikan sekaligus menyakitkan. Apa seperti ini NU?” tegas Gus Yasin, sapaan akrabnya, Jumat (29/1).

Dia menilai, guyonan itu disampaikan tidak pada tempatnya dan terkesan mengerikan. Lanjut Gus Yasin, selama ini para kiai NU memang suka guyon, tetapi guyonannya sesuai tempatnya. Sedangkan guyonan seperti ini harus diluruskan. Sebab akan menimbulkan salah persepsi. Karena itu menurut Gus Yasin, Said Aqil harus segera diingatkan.

“Kiai-kiai yang mengerti tentang NU tidak boleh diam saja. NU itu Ormas Islam yang artinya dari Nahdlatul Ulama adalah ‘Kebangkitan Ulama’ dan didirikan oleh Hadratusyeh KH Hasyim Asyari bersama para Kyai Khos dengan individu pengurus dan anggotanya beragama Islam.

Jika ini didiamkan kata dia, dikhawatirkan akan ada ‘NU cabang Hindu, NU cabang Budha, NU cabang Kepercayaan’. Sebab pada prinsip dasar kita Islam ahlussunnah wal jamaah. Ini jelas berbeda,” Gus Yasin menekanka.

Lebih lanjut, Gus Yasin pun jadi bertanya-tanya, apakah ke depan akan ada kepengurusan NU individu dari agama bukan Islam? Ataukah dalam Bahtsul Masail dimungkinkan rujukannya kitab agama lain kalaulah ada NU Cabang Katolik, NU Cabang Kristen, NU Cabang Hindu, NU Cabang Budha, NU Cabang Kepercayaan?

Ditekankan Gus Yasin, bahwa NU adalah Ahlussunnah wal jamaah (Aswaja) yang disebut Rasulullah SAW umat Islam 1 dari 72 golongan yang masuk surga. “Kalau NU Aswaja yang berarti pengikut Muhammad SAW, masa ada pengikut Nabi tidak beragama Islam?” tegas alumnus Pondok Pesantren Tebuireng ini.

“Sebagai Mslim yang sangat minim agama saya hanya bertanya kepada para ahli agama, para guruku, para ustaz dan para kiai panutan umat, kalaulah perkataan Bapak Said Aqil Siradj ini dibiarkan apakah kita tidak berdosa? Masihkah kita pantas disebut pengikut Rasulullah SAW?” sebutnya.

Gus Yasin tidak memungkiri betapa derasnya arus liberalisasi di tubuh NU. Karena itu pihaknya akan terus berupaya maksimal meluruskan jalan NU.

“Ketika NU dikelola model partai politik, dipakai alat mencari jabatan, lalu semua orang boleh masuk, ini sangat berbahaya. Sekarang kita kewalahan menghadapi derasnya liberalisasi di NU. Halal-haram nyaris hilang, dan semua diam. Saya sering mendapat keluhan seperti ini,” jelasnya.

“Karena itu PPKN akan terus melakukan konsolidasi. Perintah Ketum PPKN jangan kendor kawal NU, jangan biarkan NU menjadi alat politik kekuasaan. Ormas ini harus tetap kokoh menjadi sokoguru NKRI. Politiknya kebangsaan, bukan berebut jabatan, apalagi uang,” tutup Gus Yasin.

Saat menerima kunjungan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo  di gedung PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (28/1), Ketum PBNU Said Aqil Siradj menjelaskan kedekatan Kapolri yang baru kepada tokoh-tokoh NU, termasuk dirinya.

“Dengan Mbah Sahal juga dekat, dengan Kiai Maruf Amin dekat, sebelum jadi Wapres. Dengan saya juga kenal lama. Oleh karena itu, bagi saya, Bapak Sigit ini, tidak asing lagi. Bahkan bisa dikatakan warga ‘NU Cabang Nasrani’-lah,” kata Said Aqil yang kemudian disambut gelak tawa yang hadir.

** ass/rmol/gelora

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Netizen membandingkannya perkara dugaan video syur yang menjerat artis Gisella Anastasia alias Gisel yang berbeda perlakuan dengan kasus seorang ibu yang ditahan bersama bayinya di Bone, Sulawesi Selatan pada 2016 silam.

Diketahui, Ibu tersebut bernama Rismaya harus mendekam di Lapas Klas II Watampone bersama bayinya yang saat itu berusia 10 bulan atas kasus pencurian. Hal itu dilakukan karena sang bayi masih membutuhkan asupan air susu ibu (ASI).

Netizen pun langsung beraksi karena mereka menilai ini bukti praktek hukum di Indonesia. Hal itu diungkapkan setelah akun instagram @infojkt24 mempostingnya kemarin.

“Dimana sila ke 5 yang katanya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” komentar @izul.liverpudlian.

Satu alasan yang paling menohok adalah polisi beralasan penahan Gisel karena mantan istri Gading Marten itu diketahui harus mengurusi anak semata wayangnya, Gempi.

Sementara Rismaya juga harus memberikan asi kepada anaknya yang berumur 10 bulan. Bukannya, diskresi, anak Rismaya kemudian ikut ditahan bersama ibunya.

“Wkwkwkwk. Gak heran udah dari dulu seperti itu. Artis narkoba rehabilitasi orang biasa penjara. Artis tersangkut pelanggaran undang2 di bebaskan orang biasa di tuntut hukuman berat. Udah tidak ada keadilaan di negeri ini,” kata @maulanaanggi97.

“Yg bnyk duit bnyk keringan.. yg ga punya duit tetep apes judulnya..,” kata @shaikel.uwis.

** ass/mnc/gelora

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Transparancy International merilis Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perception Index (CPI) 2020 di Indonesia. Hasilnya, skor CPI turun dari 40 menjadi 37. Penilaian indeks ini berdasarkan skor, dimana skor 0 berarti sangat korup dan 100 sangat bersih.

Ketua Dewan Pengurus Transparency International Indonesia, Felia Salim menyatakan, terdapat tiga area dalam CPI yang mesti diperhatikan secara serius. Ini dinilai perlu jadi sorotan pemerintah.

Pertama, sector ekonomi, investasi dan kemudahan berusaha. “Secara umum beberapa indikator penyusun CPI yang berhubungan dengan sektor ekonomi, investasi dan kemudahan berusaha mengalami stagnasi bahkan mayoritas turu. Sehingga janji Pemerintah dalam melakukan perbaikan di sektor perbaikan iklim usaha perlu ditinjau ulang terkait dengan prevalensi terhadap korupsi,” ujar Felia Salim dikutip dari keterangannya, Jumat (29/1).

Kedua, sektor penegakan hukum dan perbaikan layanan atau birokrasi. Menurut laporannya, Salah satu indikator penegakan hukum disebut naik, namun pada perbaikan kualitas layanan/birokrasi dengan hubungannya terhadap korupsi stagnan.
 
Ketiga, adalah sektor integritas politik dan kualitas demokrasi. Menurutnya, korupsi politik, bahkan saat situasi pandemi yang melibatkan aktor-aktor politik yang menduduki jabatan publik perlu mendapatkan perhatian khusus. “Dan perlu peningkatan kualitas pertanggungjawaban politik secara serius dan memastikan untuk terbebas dari konflik kepentingan,” kata dia.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus Transparency International, Delia Ferreira Rubio mengatakan bahwa COVID-19 bukan sekadar krisis kesehatan tapi juga ekonomi. Hal itu disampaikannya dalam peluncuran Corruption Perception Index 2020 Berlin belum lama ini. “COVID-19 bukan hanya (sekadar) krisis kesehatan dan ekonomi. Namun juga krisis korupsi dan demokrasi.” tulisnya.

Untuk membuat kemajuan nyata dalam melawan korupsi, menciptakan iklim demokrasi yang berkualitas dalam menghadapi situasi pandemi yang menghadirkan krisis ganda, maka Transparency International Indonesia memberikan rekomendasi. Khusus kepada Presiden dan segenap jajaran pemerintah. Berikut isinya:

1. Mempunyai komitmen untuk memperkuat peran & fungsi lembaga pengawas

Otoritas antikorupsi dan lembaga pengawas harus memiliki sumber daya dan kemandirian yang memadai dalam menjalankan tugasnya agar alokasi sumberdaya penanganan pandemi tidak dikorupsi dan tepat sasaran.

2. Memastikan transparansi kontrak pengadaan

Selama pandemi, kebijakan pelonggaran proses pengadaan memberikan banyak peluang untuk terjadinya korupsi. Sehingga keterbukaan pengadaan hingga kontrak harus dilakukan agar bisa menghindari penyalahgunaan wewenang, mengidentifikasi potensi konflik kepentingan, dan memastikan penetapan harga yang adil.

3. Merawat demokrasi dan mempromosikan partisipasi warga pada ruang publik

Pelibatan kelompok masyarakat sipil dan media pada akses pembuatan kebijakan harus dijamin oleh Pemerintah dan DPR agar kebijakan tersebut akuntabel.

4. Mempublikasikan dan menjamin akses data yang relevan

Pemerintah harus memastikan adanya akses data bagi masyarakat. Informasi dan data yang mudah diakses oleh masyarakat, perlu dijamin sebagai hak masyarakat dalam memperoleh informasi dan data secara adil dan setara.

** ass/viva

Bogor | Jurnal Inspirasi

Ribuan tenaga kesehatan (nakes) Kota Bogor telah divaksin Covid 19 selama dua pekan ini. Tetapi masih ada 1.357 nakes yang gagal divaksin. Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim mengatakan, dengan adanya kasus nakes yang tidak bisa menerima vaksin, pemerintah pusat tidak perlu menyalurkan vaksin ke Kota Bogor bagi nakes.

Sebab, dari jumlah vaksin yang diberikan oleh pemerintah pusat yaitu 9.150 yang ditujukan kepada nakes, tidak sesuai dengan jumlah nakes yang ada di Kota Bogor, yakni 9.533. “Artinya tidak perlu ada droping baru dari pemerintah pusat khususnya untuk tenaga kesehatan di kota Bogor dan bisa di manfaatkan untuk masyarakat yang lain,” ujar Dedie kepada wartawan, seusai menjalani vaksinasi tahap 7II di Puskesmas Tanah Sareal, Kamis (28/1).

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Sri Nowo Retno  ada beberapa nakes yang tidak disuntikkan vaksin karena tidak memenuhi persyaratan kesehatan. “Yang teregister akan divaksin ada 5800, kemudian di meja dua kan skrining apakah punya komorbid dan sebagainya dan yang lolos skrining itu ada 4443 atau 46,6 persen, nah yang tidak lolos itu berarti kan ada komorbid, atau penyintas,” ucapnya.

Kata Retno, ada sekitar 1.357 nakes yang tidak lolos proses skrining ini. Namun, Retno sendiri belum bisa menjabarkan data berapa nakes yanh tidak lolos karena memiliki komorbid atau sebagai penyintas. “Untuk datanya sendiri nanti kami rekap dengan P2P dan setiap sore akan direkap berapa yang gagal vaksin,” tandasnya.

** Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Inspirasi

Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ) kembali membahas revitalisasi Pasar Padasuka yang berlokasi di Kelurahan Gudang, Kecamatan Bogor Tengah, bersama Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim.

Bertempat di kantor Perumda PPJ Kota Bogor, rapat dihadiri sejumlah OPD terkait diantaranya Disperdagin Ganjar Gunawan, Diskop UKM Samson Purba, Kabag Huk Ham Alma Wiranta, Kadis BPKAD Deni Mulyadi, Camat Bogor Tengah Abdul Wahid serta jajaran internal Perumda PPJ Kota Bogor.

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim mengatakan bahwa Perumda PPJ mendukung rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dalam menata kawasan Suryakencana. “Selain revitalisasi suryakencana akan merevitalisasi juga Pasar Padasuka atau biasa disebut Pasar Cunpok. Rencana revitalisasi Pasar Cunpok mulai di awal bulan April mendatang dengan anggaran sekitar 15-17 miliar,” ungkapnya kepada wartawan, Kamis (28/1).

Kata dia, revitalisasi Pasar Cunpok merupakan salah satu jalan keluar karena masih bersinambungan dengan revitalisasi suryakencana. “Saat rencana suryakencana dan Pasar Cunpok selesai, semua pihak ada solusi yang permanen dan tuntas terutama persoalan para PKL. Dan warga pun merasa nyaman ketika berbelanja ke pasar,” ungkapnya.

Sementara itu, Dirut Perumda PPJ Muzakkir menuturkan, digelarnya pembahasan rencana revitalisasi Pasar Cunpok lantaran sinkron dengan rencana pemkot yang menggunakan dana PEN dalam pembangunan kawasan suryakencana.

“Ini kami sedang proses DED diharapkan dalam waktu dekat selesai dan kita harapkan pembangunam bisa berjalan di awal tahun serta akhir tahun 2021. Disaat penataan suryakencana selesai Insyaallah revitalisasi Pasar Cunpok juga selesai,” katanya.

Muzakkir mengatakan, saat revitalisasi Pasar Cunpok selesai, tentu para pedagang eksisting PKL disekitar gudang, pedati dan lawang seketeng yang sekarang masih ada bisa ditampung semua di Pasar Cunpok.

“Rencana Pasar Cunpok ada 3 lantai meliputi lantai basement untuk parkir, lantai dasar dan lantai 1 pedang dengan daya tampung sekitar 300 kios dan los. Selain itu, pedagang eksisting Pasar Cunpok ini tidak banyak ada puluhan saja,” ungkap dia.

Kata dia, untuk tahun 2021 target Perumda PPJ ini membangun Pasar Cunpok, Pasar Tanah Baru dan Pasar Sukasari. Ia juga sedang menunggu Raperda selesai, kalau sudah paripurna akan langsung bergerak karena Bogor perlu sesegera mungkin merevitalisasi pasar pasar yang ada.

“Tujuannya untuk pasar lebih baik, ramah keluarga, lebih nyaman. Kita juga masih banyak PKL yang berjualan di jalan. Ini program kita bagaimana membangun pasar, menampung pedagang eksisting dan bisa memastikan para PKL yang di pinggir jalan bisa masuk kedalam pasar,” tandasnya.

** Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Inspirasi

Pengamen dan gelandangan pengemis yang biasa mangkal di beberapa titik lampu merah Kota Bogor terjaring tim gabungan Satpol PP dan Dinas Sosial (dinsos) Kota Bogor, Kamis (28/1/2021). Selain menjamur, mereka terjaring lantaran melanggar protokol kesehatan.

“Hari ini kami fokuskan menyasar kepada para pengamen yang ada di lampu merah di wilayah Kota Bogor. Di saat pandemi ini memang sempat agak melonggarkan mereka dengan diatur. Tapi ternyata mereka semakin banyak, prokes diabaikan, tidak pakai masker, makanya kami tindak,” ujar Kasatpol PP Kota Bogor, Agustian Syah kepada wartawan di gedung Satgas Covid-19 Kota Bogor, Kamis (28/1/2021).

Pada giat tersebut, sebanyak 45 orang yang terjaring mulai dari di lampu merah kawasan Jalan Abdullah Bin Nuh, Soleh Iskandar, Tugu Narkoba dan Jambu Dua. Agus berharap mereka juga mengikuti anjuran protokol kesehatan. “Harapan kami kedepannya, walaupun mereka ngamen tetapi mereka harus mengikuti aturan seperti menjalankan protokol kesehatan, tidak berkerumun dan sebagainya sehingga warga yang lain merasa nyaman,” ujarnya.

Semetara, Kabid Dalops Satpol PP Kota Bogor, Theo Patrocinio Freitas menambahkan, para pengamen dan gepeng yang kedapatan melanggar protokol kesehatan diberi sanksi sosial berupa push up dan menyapu area sekretariat Satgas Covid-19 Kota Bogor. Setelah itu, mereka diberikan pembinaan oleh Dinsos. “Untuk tindaklanjut kedepan itu ranah dari Dinsos, sedangkan Satpol PP lebih kepada penjaringan di lapangan,” tandasnya.

** Fredy Kristianto