Media sosial diramaikan gambar yang viral dengan membeludaknya para pengunjung di Pasar Tohaga Leuwiliang. Pihak kepolisian dari Mapolsek Leuwiliang pun memastikan bahwa informasi itu tidak benar alias hoax.
Kapolsek Leuwiliang Kompol Ismet Inono menerangkan, foto keadaan Pasar Leuwiliang yang tengah viral di medsos yang muncul sebelum hari Raya idul adha itu adalah informasinya tidak benar.
“Dipastikan informasi yang beredar di medsos itu adalah foto lama dan menggambarkan sebelum diberlakukannya PPKM darurat,” terang Kapolsek Leuwiliang Kompol Ismet Inono.
Menurutnya, disaat jelang lebaran foto tersebut selalu muncul dan sudah berkali-kali dikirim di medsos.
Kesimpulannya lanjut Ismet, foto itu sudah 3 tahun yang lalu dan selalu dikirim di medsos.
“Kami menanggapi foto tersebut bukan yang sebenarnya tentang keadaan Pasar Leuwiliang yang sebenarnya.”
“Dapat kami laporkan, dimasa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro darurat keberadaan pasar Leuwiliang tidak seperti yang muncul di medsos.”
Oleh karenanya pihaknya terus membirkan imbauan kaitan prokes bagi pengunjung Lasar Leuwiliang.” “Pengunjung pasar saat ini sekitar 30 persen,” imbuhnya.
Setiap hari dilaksanakan oleh tim Satgas Covid -19 maupun oleh anggota babinmas dan unit jajaran yang setiap hari rutin di pos lantas area pintu masuk Pasar Leuwiliag memberikan imbauan melalui pengeras suara sembari memberikan masker bagi warga pengunjung pasar.
“Alhamdulillah semua berjalan aman kondusif dan protokol kesehatan tetap dilaksanakan,” ujarnya.
Puluhan masyarakat menggeruduk PT Bentonit Alam Indonesia (BAI) yang berlokasi di Kampung Jambu, Desa Sibanteng, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor, karena tidak ada libur Hari Raya Idul Adha.
Menurut Ketua MUI Desa Sibanteng Acep Nugraha, unjuk rasa tersebut adalah salah satu bentuk dukungan terhadap karyawan perusahaan yang tidak diberi libur di Hari Raya Idul Adha.
Pihak perusahan dinilai sangat meresahkan di Hari Raya Idul Adha yang terus beroperasi,” ujar Acep Nugraha, Senin (19/7) malam.
Acep Nugraha mengaku dengan terus beroperasinya hingga malam takbir idul Adha, menurutnya perusahaan PT BAI dinilai sangat keterlaluan.
“Setiap hari raya, kegiatan perusahaan seharusnya diliburkan ini malah para karyawan tetap dikerjakan,” ungkapnya.
Tentunya perusahaan harus menghargai dan menghormati di hari raya besar ini terutama di Hari Raya Idul Adha. Terlebih mayoritas karyawan yang tinggal di wilayah sekitar adalah muslim.
“Kita memohon kepada perusahaan (PT BAI-Red) untuk diistirahatkan sementara waktu, untuk hanya menjalankan takbiran dan solat Idul Adha,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Desa Sibanteng Didin Hapipudin mengatakan, setelah dirinya melakukan musyawarah dengan pihak perusahan, dengan hasil keinginan masyarakat dikabulkan.
“Alhamdulillah, mulai malam ini sudah mulai libur sampai hari Rabu pagi,” kata didin.
Didin menjelaskan persoalan dengan tidak diliburkannya para karyawan, mengingat pertimbangan pabrik yang mungkin tidak stabilnya produksi dan kurangnya pekerja sehingga jadi pertimbangan untuk menyelamatkan pabrik.
Kendati demikian, lanjutnya, pihak perusahaan memberikan kebijakan untuk melakukan ibadah Sholat Idul Adha. Kemudian karyawan kembali bekerja.
“Alhamdulillah yang tadinya 14 masjid dan 8 mushola akan melakukan demonstrasi ke PT BAI, sehingga kita bisa mengatasi dan tidak terjadi timbul persoalan yang tidak diinginkan,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Humas PT Bentonit Alam Indonesia (BAI) Andi Ahmad, menyampaikan dalam hal ini tuntutan terhadap masyarakat sekitar sudah dikabulkan oleh pihak perusahaan, sehingga libur di hari raya ini diberlakukan.
“Perencanaannya tadi sudah disepakati bersama, akan tetapi tadi ship dua masuk full dengan jam kerja hanya lima jam,” tukasnya.
Banyaknya warga yang melakukan Isolasi Mandiri (Isoman) karena terpapar Covid-19, sehingga kebutuhan oksigen saat ini menjadi prioritas yang dicari warga. Ketersediaan oksigen disejumlah depo pengisian mulai langka, dan warga mengalami kesulitan mendapatkan oksigen.
Melihat kondisi seperti itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Bogor bekerjasama dan berkolaborasi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor, memberikan oksigen gratis kepada warga berlokasi di toko Putra Tiga Surya Abadi, Jalan Sejahtera Kampung Babakan, Kelurahan Bubulak, Kecamatan Bogor Barat, Senin (19/7).
Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor, Herry Hermanus Horo mengatakan, kegiatan pengisian oksigen gratis yang dibantu oleh Kadin Kota Bogor ini karena terjadinya kelangkaan oksigen saat ini, dan bukan karena kesengajaan, tetapi dimen sangat tinggi, sehingga Kota Bogor juga merasakan susahnya mendapatkan oksigen.
“Kami ingin membantu meringankan warga Kota Bogor yang saat ini kesulitan mendapatkan oksigen. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat bagi masyarakaf, karena banyak warga yang Isoman membutuhkan oksigen,” katanya.
Harry juga menerangkan, dalam Hari Bhakti Adhyaksa ke 61 tingkat Kota Bogor, tidak ada kegiatan apapun yang dilakukan, karena dalam masa PPKM Mikro Darurat. “Kami tidak mengadakan acara, hanya kegiatan internal saja. Kami juga mengapresiasi Kadin Kota Bogor yang sudah membantu kegiatan ini, semoga ini bermanfaat dan masyarakat terbantu,” jelasnya.
Sementara, Ketua Kadin Kota Bogor, Almer Faiq Rusyidi mengatakan, kegiatan pengisian oksigen secara gratis dilakukan dalam rangka Hari Bhakti Adhyaksa ke 61. Kadin Kota Bogor berkolaborasi dan bekerjasama dengan Kejari Kota Bogor. “Kami berkolaborasi dengan Kejari untuk pengadaan pengisian tabung oksigen gratis ini bagi warga yang saat ini sangat membutuhkan oksigen dan sedang melakukan Isoman,” ungkap Almer.
Ia juga berharap dengan kegiatan ini dapat bermanfaat dan membantu masyarakat. Kadin Kota Bogor juga turut prihatin dengan kondisi saat ini, dimana oksigen sangat langka dan susah didapatkan.
“Kami Kadin ingin bermanfaat bagi masyarakat banyak dan ingin mendorong teman-teman para pengusaha untuk bersama-sama membantu Pemkot Bogor, dengan aksi nyata program kepedulian dan kemanusiaan. Kadin Kota Bogor akan selalu turun membantu masyarakat di Kota Bogor,” ucapnya.
Almer menambahkan, kondisi pandemi Covid-19, terutama di masa PPKM Darurat ini memang berimbas juga kepada para pengusaha. Tetapi secara bersama-sama dan kompak, organisasi Kadin akan terus bergerak memberikan manfaat bagi orang lain. “Kadin akan terus bergerak membantu Pemkot Bogor dan masyarakat. Untuk kegiatan rutin, setiap Jumat kita menyediakan makanan bagi warga Isoman di masing-masing wilayah Kecamatan,” jelasnya.
Pantauan dilokasi, warga berdatangan membawa tabung oksigen untuk di isi secara gratis. Dengan menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes) ketat, satu persatu tabung yang dibawa warga di isi oksigen oleh petugas. “Kami mengucapkan terima kasih kepada Kadin dan Kejari yang sudah memberikan pengisian oksigen ini. Kami sangat terbantu, karena ada warga kami yang sedang Isoman kondisinya sesak napas dan sangat membutuhkan oksigen ini. Alhamdulilah kami sangat dibantu sekali,” ujar Ojos warga Kelurahan Bubulak.
Ditengah aturan PPKM Darurat tidak menyurutkan semangat wanita berparas cantik asal Dramaga, Kabupaten Bogor bernama Qonita yang masih berusia 20 tahun untuk berjualan hewan kurban kambing di jalan raya Lingkar Dramaga (JLD).
Dengan penampilan menarik menggunakan sepatu boot, ia begitu ramah melayani konsumen yang hendak membeli kambing di tempatnya tersebut.
Qonita mengatakan, untuk tahun ini di massa PKM Darurat baru pertama kali berjualan di pinggir jalan, sebelumnya ia bersama bibinya berjualan kambing di kandang yang tidak jauh dari rumah bibinya.
“Untuk jualan di pinggir jalan seperti ini baru tahun ini, sebelumnya itu berjualan hanya di kandang dan via online,’’ katanya.
Wanita yang juga kuliah di IPB University jurusan peternakan itu mengatakan di massa PPKM Darurat ini mengaku penjulan agak sedikit menurun.
“Kendala yang dihadapi adanya PPKM Darurat ini ada beberapa masjid yang tidak melaksanakan pemotongan hewan kurban, jadi penjualan agak sedikit menurun,” katanya.
Lebih lanjut, ia mengatakan di lapaknya, hewan kurban seperti kambing dipatok harga mulai dari Rp 1,9 juta -5 Juta.
Bahkan Qonita berpesan untuk kaum milenial di zaman yang serba sulit seperti ini jangan pernah malu untuk mencoba segala usaha.
“Pesan saya kepada kaum milenial jangan pernah malu untuk usaha dan kerja apapun hilangkan gengsi “ pungkasnya.
Melonjaknya kasus Covid-19 yang kini jadi perhatian penting pemerintah dan harus diperhatikan serius oleh masyarakat, serta jatuh bangunnya tenaga kesehatan (nakes) dalam menangani pasien Covid membuat Anggota DPRD Kabupaten Bogor Achmad Fathoni memberi sejumlah catatan.
Pemerintah kata dia, harus memberi perhatian penuh terhadap para tenaga kesehatan, untuk segera mencairkan insentif yang tertunda selama 6 bulan lebih , selain itu juga segera mencairkan klaim rumah sakit yang nilainya hampir puluhan miliar per rumah sakit, hingga tenaga kesehatan dan rumah sakit bisa bekerja dengan maksimal dalam melayani masyarakat.
“Disini rumah sakit dan puskesmas sangat kewalahan namun bukan berarti menghilangkan peran dan kerja nakes, justru kinerja nakes sudah luar biasa cuma karena jumlah penderita yang melonjak tinggi ditambah lagi sebagian nakes ikut terpapar bahkan meninggal itu yang menjadikan kewalahan karena jumlah lonjakan pasien dengan nakes tidak seimbang” kata Fathoni kepada Jurnal Bogor, Minggu (18/7)
Masih kata dia, sangat tidak setuju jika ada yang berstament partisipasi dan kepedulian masyarakat Indonesia untuk ikut menangani Covid-19 sangat minim karena dia sangat merasakan kepedulian, serta solidaritas dan partisipasi masyarakat sungguh luar biasa.
“Hendaknya dalam menerapkan PPKM, pastikan rakyat yang berdampak dibantu kebutuhannya, disini Bansis semestinya diberikan sebelum PPKM Darurat dimulai,” cetusnya.
Menurutnya, silahkan laksanakan kegiatan PPKM dengan manusiawi dan tepat sasaran. Orang yang berjualan itu boleh asalkan mengikuti standar protokol kesehatan dengan ketentuan dan tidak berkerumun. Jadi bukan dibongkar dan dibuang dagangannya tapi ditegakkan prokesnya.
Bukan hanya soal penertiban, begitupun dalam soal pelaksanaan vaksinasi hendaknya ajak semua element masyarakat untuk ikut berpartisipasi seperti, ormas, klinik-Klinik swasta, nakes umum, bahkan parpol, beri kesempatan untuk ikut serta menyelenggarakan vaksinasi tentunya dengan standar ketentuan medis. Sehingga program ini bisa segera tercapai target, disini pemerintah pusat maupun daerah jangan cenderung menutup diri.
“Selain itu saya sangat berharap pemerintah bisa memastikan ketersediaan oksigen dan obat-obatan dengan harga normal, kemudian pastikan masyarakat yang sedang isoman termonitor medis dan logistiknya, itu saja dulu laksanakan,” pungkasnya penuh harap.
Berbagai upaya terus digalakkan Karang Taruna (Katar) Kabupaten Bogor dan jajaran pengurus dibawahnya untuk mencegah penularan Virus Corona atau Covid-19 di Kabupaten Bogor, diantaranya memberikan imbauan atau sosialisasi untuk ikut membantu operasi yustisi serta pembagian masker.
Seperti Pengurus Karang Taruna Kecamatan Klapanunggal menggelar kegiatan pemantauan disiplin protokol kesehatan, Sosialisasi 5 M dan bagi-bagi masker di Pasar Tradisional Dugul, Desa Cikahuripan, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Sabtu (17/7).
Kegiatan ini dilaksanakan oleh pengurus Karang Taruna Desa Cikahuripan dan Kecamatan Klapanunggal dipimpin langsung Ketua Karang Taruna Kecamatan Klapanunggal Dian Ajis Syah Putra, membagikan masker kesehatan kepada masyarakat dengan penuh humanis, membagikan puluhan masker dengan sasaran masyarakat yang tidak mengenakan masker.
Tujuan kita bagi masker ini sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap perlindungan diri sendiri, serta keluarga dan orang lain di sekitarnya”kata Kang Ajis sapaan akrab Ketua Karang Taruna Kecamatan Klapanunggal ini.
“Dan kita akan melakukan kampanye secara masif ke masyarakat tentang 5 M yaitu Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak, Menjauhi kerumunan dan Mengurangi mobilitas sehingga upaya memutus mata rantai Covid-19 dapat betul-betul terwujud”.
“Hal ini juga sebagai bentuk dukungan kami terhadap program pemerintah dalam percepatan penanganan virus Covid-19, semoga dengan kegiatan ini penularan virus Covid-19 di wilayah Kecamatan Klapanunggal dapat terkendali”, ujar Ariyanto Ketua Karang Taruna Desa Cikahuripan.
“Terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pengurus Karang Taruna Desa Cikahuripan, Kepala Desa dan Pengurus Karang Taruna Kecamatan Klapanunggal juga Kepala Desa, Kepala Dusun, BPD, RW dan RT yang sudah mendukung dan mensukseskan kegiatan ini. Semoga kita semua selalu disehatkan,” tutup Ariyanto.
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bogor, menggelar kunjungan kerja (Kunker) ke Desa wisata Kiarasari, yang berada di Kp. Cibuluh, Desa Kiarasari, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Sabtu (17/7/21). Adapun kunjungan ini sebagai bentuk kegiatan rutin PWI Kabupaten Bogor untuk mengembangkan potensi yang ada di Kabupaten Bogor, khususnya wisata alam.
Dalam diskusi di salah satu villa di Desa wisata Kiarasari tersebut, staf Desa Kiarasari, Feri Firdaus mengatakan, pihaknya terus fokus wisata. “Di tempat ini khususnya Kp Cibuluh, kita terus genjot tempat wisata. Karena disini ada juga gunung Manapa yang akan kita terus kembangkan dan perkenalkan,” ujarnya.
Feri sapaan akrabnya itu menyebutkan ada panorama alam indah di Kiarasari yang harus diketahui para wisatawan. “Ada Landscaping, Curug dan hutan hijau yang sangat terjaga, ini karena desa kita berbatasan dengan Taman Nasional Halimun Gunung Salak (TNHGS, red),” sebut Feri.
Masih kata Feri, yang menjadi keluhan dan kendala berkembangnya wisata di Desa Kiarasari yaitu infrastruktur jalan. “Jalan menuju desa Wisata banyak yang rusak dan sangat sempit. Kami butuh perhatian dari pemerintah kabupaten Bogor,” harapnya.
Masih di tempat yang sama, Rusdini salah satu perwakilan warga mengatakan selain wisata ada juga potensi pertanian di Desa Kiarasari. Dirinya mengungkapkan ada kelompok tani (Poktan) Mandiri khusus membina para petani ditempatnya. Tapi kata dia, saat ini pihaknya sangat berharap ada suport dari dinas pertanian dan pihak lainnya agar para petani menghasilkan hasil yang maksimal.
“Kami ingin ada suport dari pemerintah. Ada pendampingan dari pihak-pihak yang bisa membina teman-teman petani agar juga tidak ada kecemburuan sosial dan bantuan merata di setiap Poktan di Desa Kiarasari. Dengan demikian para petani bisa bercocok tanam dengan baik khususnya padi disini cukup bagus hasil panennya jika modal petani nya cukup,” ungkapnya.
“Untuk saat ini kami kesulitan dana untuk pengembangan petani. Jadi harapan kami agar PWI bisa menjadi jembatan ke pemerintah khusunya dinas pertanian agar ada perhatian terhadap petani disini,” tandasnya.
Ketua PWI Kabupaten Bogor, H. Subagiyo saat menyampaikan sambutannya mengucapkan terimakasih atas sambutan hangat dari pihak desa Kiarasari.
“Terimakasih atas penyambutan yang luar biasa dari pak Kades dan jajarannya kepada kami segenap perwakilan PWI Kabupaten Bogor. Kami hanya sebagian saja yang hadir, dikarenakan situasi Covid-19 dan kita harus tetap utamakan Protokol kesehatan,” ucapnya.
“Soal potensi wisata dan pertanian yang ada di Desa Kiarasari, kami siap mempublish dari sudut media, agar bukan saja Kabupaten Bogor, tapi dunia harus tahu disini ada potensi wisata yang luar biasa,” pungkasnya.
Maraknya usaha kavling yang ada di wilayah timur Kabupaten Bogor sering menimbulkan persoalan mulai perizinan sampai status tanah yang digarap. Banyaknya persoalan tersebut membuat Achmad Fathoni, Anggota DPRD Kabupaten Bogor angkat bicara.
Fathoni biasa disapa menyampaikan tanggapannya, khusus untuk Kavling Pesona Alam yang berada di Desa Sukaharja, Kecamatan Sukamakmur, pengembang harus mengikuti aturan , jangan sembarangan pasang iklan apapun sebelum jelas perizinannya, karena itu berdampak tidak baik pada masyarakat umum yang akan membeli apalagi masyarakat yang awam.
“Harus diingat penjualan tanah kavling tanpa perizinan sesuai aturan bisa dianggap penipuan,” tegas politisi PKS ini kepada Jurnal Bogor.
Masih kata dia, memang belum ada payung hukum untuk usaha kavling kebun di Kabupaten Bogor, walaupun sudah sangat marak usaha tersebut tetap masih dalam posisi ilegal dan disini konsumen harus sangat teliti dalam membeli lahan kavling kebun, terutama persoalan legalitas tanah.
“Saya ingatkan kepada masyarakat umum yang ingin investasi dalam pembelian kavling kebun agar mengecek semua perizian dan surat-surat keabsahan perusahaan yang menawarkan kavling kebun sebelum melakukan transaksi,”jelas Fathoni.
Terpisah, Heri pengamat tataruang mengatakan, dalam hal ini harus ada sinergi antara pengembang dan pemerintah daerah dalam menyikapi persoalan maraknya usaha kavling kebun di wilayah timur Kabupaten Bogor, menurutnya jika dibiarkan yang menjadi korban adalah konsumen.
“Konsumen itu kebanyakan masyarakat luar yang tidak tau silsilah status tanah di wilayah tersebut dan bukan rahasia umum, status tanah di Sukamkmur terkenal dengan istilah “Sertifikat 7 Lapis”, disini harus ada peran tegas pemerintah mulai dari kepala desa maupun camat sebelum sampai ke pemerintah daerah,” jelas Heri.
Dirinya pun menambahkan, maraknya usaha kavling karena adanya pembiaran dari tingkat bawah, dan tidak dipungkiri terkadang ada keterlibatan baik dari kepala desa mau pun pemerintah kecamatan yang tak jarang menjamin bahwa usaha itu baik-baik saja.
“Jika berbicara aturan, izinnya dulu ditempuh baru laksanakan kegiatannya, namun yang banyak kita lihat, izin masih belum selesai bahkan belum diajukan tapi kegiatan/promosi sudah dimulai bahkan sudah menerima konsumen, hingga ketika izin itu ditolak barulah kelabakan dan konsumen menjadi korban,”pungkasnya.
Dia berharap konsumen harus benar-benar cerdas ,sekarang semua sudah sistem online mengecek legalitas perusahaan dan status tanah sangat mudah, manfaatkan teknologi yang ada supaya tidak menjadi korban dan jangan tergiur dengan harga murah dan pemandangan indah jika berujung masalah,” kata Heri mengakhir.
Terobosan Kementerian Pertanian memperkuat perekonomian dengan mendorong pengembangan agrowisata sejalan dengan program Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) yang dikomandoi Sandiaga Uno. Bahkan Kemenparekraf mengajakan Kementan bersama-sama menggerakkan program Kolabor Aksi Agrowisata.
Menparekraf Sandiaga Uno menuturkan, pihaknya saat ini tengah mendorong pengembangan atraksi wisata berbasis pertanian seperti agrowisata. Program yang dinamakan Kolabor Aksi, tidak hanya berkolaborasi, tapi langsung mengambil aksi ini yang ingin dilakukan agar bisa mencapai pembangunan yang menyejahterakan petani dan masyarakat.
“Sehingga yang terjadi Desa membangun Indonesia, bukan Indonesia membangun Desa,” kata Sandiaga saat bertemu secara virtual dengan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XVIII Kementerian Pertanian yang digelar Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi Bogor bekerjasama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN ) RI belum lama ini.
Saat ini Kemenparekraf sedang menghadirkan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan orientasi yaitu ramah lingkungan. Bahkan menurut Sandiaga, pembangunan kepariwisataan akan menjadi instrumen strategis yang berdampak ganda cukup luas.
“Dimana ada pariwisata disitu ada lapangan kerja, ada produk ekonomi kreatif. Setiap orang berwisata orang perlu makan, kuliner, ingin fashion setempat, membeli busana daerah yang dikunjungi, cindera mata, kria. Inilah bagian dari pariwisata yang berkualitas dengan multiplier effect yang cukup luas,” tuturnya.
Menurutnya, suistanable tourism and neutral carbon destination menjadi pilar pembangunan kepariwisataan di Indonesia. Program ini diharapkan dapat membantu neutral carbon 2060 dengan sertifikasi desa wisata berkelanjutan dan destinasi berkelanjutan. Diharapkan dapat mendorong pengelolaan limbah, energi, air dan energi terbarukan disetiap destinasi wisata dan sentra ekonomi kreatif terutama di 1500 desa wisata yang kini ada.
“Kami berharap ini bisa menyerap dan mengembangkan sumberdaya yang dimiliki bangsa ini, termasuk produk pertanian yang sungguh kaya yang banyak terpusat didesa – desa wisata,” ucapnya.
Sandiaga menegaskan, sektor pertanian adalah sektor yang bertumbuh justru pada saat pandemi. Banyak masyarakat Indonesia yang bergantung pada sektor ini. Untuk itu Ia menekankan agar pemimpin menggunakan pilar inovasi, adaptasi dan kolaborasi terutama di era pandemi ini untuk bisa bangkit.
Seperti diketahui dalam kesempatan mengunjungi sebuah lokasi Agrowisata Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyampaikan akan memperkuat kerjasama lintas Kementerian untuk menciptakan kawasan agrowisata menjadi icon baru disektor pertanian dan pariwisata.
Sebagai informasi PKN Tingkat II Angkatan XVIII ini dimulai pada 6 Juli hingga 4 November 2021, diikuti 60 orang peserta. Di antaranya dari Kementan sebanyak 42 orang, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi 1 orang, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 1 orang, Kementerian Perindustrian 2 orang, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 1 orang, Polri 6 orang dan perwakilan dari beberapa pemerintah daerah tingkat kabupaten sebanyak 7 orang.
Dalam laporannya saat pembukaan, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Dedi Nursyamsi berharap pelatihan ini menghasilkan alumni yang tidak hanya memiliki kompetensi, tetapi juga mampu menunjukan kemampuan untuk membentuk kepemimpinan strategis. Terutama dalam rangka menghadapi dinamika lingkungan organisasi dan mendorong perubahan organisasi yang berdampak bagi organisasi sesuai dengan tanggung jawab instansinya.
Lagi-lagi usaha kavling yang diduga tak berizin mulai marak di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, seperti yang terdapat di Desa Sukaharja, kavling kebun Pesona Alam sudah memasang banner dan spanduk serta melakukan promosi.
Sumber Jurnal Bogor, AN, menyebutkan, keberadaan kavling tersebut baru berjalan 2 bulan, dan belum mengantongi izin IPPT, apalagi izin usaha lainnya, ditambah persoalan tanahnya juga belum selesai semua kepada pemilik lahan.
“Disitu ada tanah milik ibu Diah istri pak Iwan Tono seluas 8.700 m sudah bersertifikat persis di muka jalan belum dibayar, maka ketika ada pembeli yang melihat dan saya jelaskan mereka balik kanan,” jelas AN.
Masih menurut AN, Kavling Pesona Alam baru mengantongi izin lingkungan dari kepala desa dengan luas 22.000 meter atas nama Komarudin , dan didalamnya ada beberapa tanah milik perseorangan, namun bagian depan jalan yang saat ini sudah dipasang bendera kavling masih milik Diah dan belum dilakukan pembayaran.
“Gak ada izin IPPT-nya apalagi izin usaha kavlingnya, izin lokasi aja belum semuanya, pembayaran tanah aja belum semua beres, menurut informasi sih luas tanah yang akan dijadikan kavling sekitar 4,5 hektar,” kata AN.
Hal senada disampaikan pihak yang enggan menyebutkan namanya, mengatakan pernah ikut menawarkan lokasi tersebut kepada konsumen, namun karena tidak ada kelengkapan, dia kewalahan dengan pertanyaan konsumen dan akhirnya dirinya mundur menawarkan lokasi tersebut karena kelengkapan surat-surat dan perizinan belum terpenuhi.
“Kita kan nyari makan disini ya, kalo terjadi sesuatu kan gak bisa kabur kemana-mana, saat itu saya pernah dapet hampir 50 konsumen namun saya kewalahan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan konsumen , apalagi nanyain izin,” jelasnya.
Masih kata dia, fee sebesar 10% dari harga dan pendapatan lain 5% dari total penjualan , namun akgirnya berpikir buat apa uang banyak sementara tapi nanti akhirnya bermasalah dan yang ada malah uang habis buat bayar pengacara dan hukum jika ada tuntutan dibelakangnya.
“Dari pada beban batin akhirnya saya memutuskan untuk mundur dari dan tidak lagi menawarkan lokasi tersebut , kecuali pihak perusahaan sudah mengatongi izin minimal IPPT,” katanya lagi.
Terpisah, Bedi pengelola Kavling Pesona Alam saat dikonfirmasi via Whatsapp hanya mempersilakan komunikasi dengan legalnya. “Sama legal saya aja ya,” katanya singkat.
YSementara Yoga Pangestu, lawyer Pesona Alam saat dimintai keterangan via Whatsapp mengatakan, jika perizinan sedang diproses ditambah lagi belum melakukan aktivitas apapun dan baru sebatas memasang bendera dan banner kavling.
“Terkait izin masih dalam proses karena masalah izin memerlukan proses dan kita pun belum ada kegiatan apapun di lapangan karena progres kita masih nunggu izin dan tinggal nunggu proses,” kata Yoga.Jumat (16/7).
Namun saat ditanya jenis izin apa yang sedang diajukan ke DPMPTSP Kabupaten Bogor, Yoga tidak memberikan jawaban.
Sekedar diketahui, DPMPTSP Kabupaten Bogor tidak pernah mengeluarkan izin untuk usaha kavling kebun. adapun izin perkebunan tanahnya tidak diperjual belikan atau tidak dikavling-kavling , dan lokasi kavling tersebut terdapat plang tanah milik Bank Indonesia.
Sampai diturunkannya berita ini belum ada keterangan resmi dari Kepala Desa Sukaharja yang mengeluarkan izin lingkungan untuk usaha tersebut.
