Jakarta | Jurnal Inspirasi

Pemerintah diminta menggunakan metode e-purchasing atau e-procurement dalam pengadaan alat kesehatan pendukung vaksinasi Covid-19. Rekomendasi ini dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna mengurangi potensi benturan kepentingan dan persekongkolan apabila pengadaan dilakukan dengan mekanisme penunjukan langsung.

“Untuk mendorong pengadaan yang transparan dan akuntabel serta menghindari potensi benturan kepentingan dan persekongkolan,” kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ipi Maryati, Selasa (2/2).

Sementara E-purchasing atau e-procurement dilakukan berdasar Peraturan Kepala LKPP Nomor 17 tahun 2012. Maksudnya agar tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau berbasis web/internet. Ipi menjelaskan, alat kesehatan pendukung vaksinasi Covid-19 banyak tersedia di pasaran meski dalam situasi darurat. Pengadaannya pun bisa direncanakan.

Karenanya, KPK merekomendasikan pemerintah untuk mengikuti ketentuan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu dengan metode pengadaan yang umum berlaku seperti e-purchasing atau e-procurement.

KPK bersama kementerian/lembaga dan instansi lainnya terus mengawal dan memberikan masukan atas kebijakan pemerintah menyangkut pengadaan dan distribusi vaksin Covid-19, tak terkecuali soal pengadaan alat kesehatan pendukung vaksinasi.

“Komitmen tersebut sebagai bentuk upaya pencegahan dalam proses pengadaan vaksin yang dilakukan dalam situasi pandemi. Kondisi tidak normal ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk memastikan bahwa setiap prosesnya dilakukan secara transparan dan akuntabel,” katanya.

Ipi juga mengungkapkan KPK telah menyampaikan beberapa masalah yang teridentifikasi, berikut rekomendasi kepada pemerintah dalam pengadaan vaksin Covid-19.

Sementara Pemerintah Indonesia kembali menerima bahan baku vaksin Covid-19 gelombang kedua dari Sinovac sebanyak 10 juta dosis vaksin, pada hari ini, Selasa 2 Februari 2021.

Juru Bicara PT Bio Farma, Bambang Heriyanto, mengatakan bahwa hal ini merupakan kelanjutan setelah sebelumnya pada tanggal 12 Januari 2021, pemerintah juga telah menerima bahan baku vaksin Covid-19 dari Sinovac sebanyak 15 juta dosis.

“Ini merupakan komitmen pemerintah untuk percepatan vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat Indonesia, setelah sebelumnya pemerintah mendatangkan produk jadi vaksin Covid-19 dari Sinovac sebanyak tiga juta dosis dengan nama CoronaVac yang diperuntukkan bagi 1,5 juta tenaga kesehatan di 34 provinsi di Indonesia,” kata Bambang dalam keterangan tertulisnya, Selasa 2 Februari 2021.

Selain itu, Bambang menjelaskan bahwa bahan baku vaksin yang sudah diterima ini merupakan bagian dari bahan baku yang akan didatangkan dari Sinovac sebanyak 140 juta dosis. Di mana, pengirimannya akan dilakukan secara bertahap sampai dengan bulan Juli 2021 mendatang.

“Seluruh bahan baku ini selanjutnya akan dilakukan proses filled and finished di fasilitas Bio Farma,” ujarnya.

Bambang mengatakan, untuk bahan baku gelombang pertama atau tahap ketiga dari seluruh vaksin yang telah datang sebanyak 15 juta dosis, sudah mulai diproses di Bio Farma sejak tanggal 14 Januari 2021 dengan target produksi sebanyak 13 batch. “Hal itu diperkirakan akan selesai pada 11 Februari 2021,” kata Bambang.

Bahan baku dalam bentuk bulk pada kedatangan kedua ini, lanjut Bambang, akan mulai diproduksi sebanyak sembilan batch mulai tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan 20 Maret 2021 mendatang.

Semua bulk ini, setelah diolah menjadi produk jadi, terlebih dahulu harus melalui serangkaian uji mutu atau quality control yang ketat di laboratorium Bio Farma dan juga laboratorium Badan POM. Tujuannya yakni untuk memastikan bahwa produk tersebut mempunyai kualitas yang memenuhi syarat, dan sesuai dengan standar yang berlaku sebelum digunakan untuk vaksinasi.

Setelahnya, Badan POM akan mengeluarkan hasil uji dalam bentuk Lot release, untuk vaksin produksi Bio Farma yang telah memenuhi syarat uji mutu tersebut. “Untuk batch pertama diperkirakan mulai minggu ke-2 Februari yang akan datang,” kata Bambang.

Bambang menambahkan, nantinya vaksin Covid-19 yang sudah jadi tersebut rencananya akan dialokasikan untuk para petugas publik dan tenaga layanan publik, termasuk TNI-Polri, mulai akhir Februari 2021 mendatang.

Dalam proses distribusi vaksin Covid-19, Bio Farma dipastikan akan menggunakan Sistem Manajemen Distribusi Vaksin (SMDV), yang terintegrasi secara bertahap dengan sistem lain di dalam dan di luar Holding BUMN Farmasi.

“Termasuk Command Center yang dilengkapi dengan dashboard Internet of Things (IoT), untuk memonitor segala kondisi yang terjadi dalam perjalanan, termasuk batasan suhu yang dipantau secara real time, lokasi, kecepatan, dan kondisi darurat lain,” ujarnya.

** ass

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Polri sesegara mungkin menjalankan rekomendasi terkait pelanggaran HAM atas pembunuhan laskar Front Pembela Islam (FPI). Diketahui, Komnas HAM telah menyampaikan empat rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo sejak awal Januari lalu.

Namun, Bareskrim Polri mengaku baru menerima hasil investigasi Komnas HAM pada Jumat (29/1), pekan lalu. “Komnas HAM berharap secepat mungkin rekomendasi tersebut dijalankan, agar isu ini tidak melebar ke mana-mana,” kata Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, dalam keterangannya, Selasa (2/2).

Menurut dia, fakta kasus penembakan enam laskar FPI di Km 50 Tol Japek pada Senin, 7 Desember 2020 itu akan terlihat di pengadilan. Karena itu, proses penegakan hukum di kepolisian harus berjalan. “Karena nanti di pengadilan yang transparanlah kita akan tahu semua seperti apa kejadian sebenarnya dan rekomendasi Komnas HAM seperti apa, fakta-fakta peristiwa akan terbuka di pengadilan,” kata Beka.  

Beka mengatakan, Komnas HAM telah memberikan empat rekomendasi yang sudah disampaikan ke Presiden Jokowi secara langsung. Saat itu pun, dia menyebut, Presiden menyatakan akan menindaklanjuti semua rekomendasi Komnas HAM. “Itu kami apresiasi dan hal tersebut persis juga disampaikan Pak Sigit (Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo) pada saat fit and proper test di DPR. Jadi, saya kira Komnas HAM pada posisi menunggu bagaimana tindak lanjutnya dari komitmen Pak Sigit tersebut,” katanya.

Terpisah, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Djajadi mengatakan, penyidik Bareskrim Polri masih mempelajari hasil investigasi Komnas HAM tersebut. Menurut dia, hasil investigasi Komnas HAM baru diterima penyidik Bareskrim pada Jumat (29/1) pekan lalu.

“Penyidik sedang mempelajari dan akan dilaksanakan rapat pembahasan besok (Rabu, 3 Februari) antara penyidik dengan fungsi pengawasan internal,” kata Rian di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, hingga saat ini penyidik masih belum memutuskan langkah selanjutnya terkait hasil investigasi tersebut. Rian menyebut pihaknya belum mengetahui tindak lanjut yang akan diambil dari hasil investigasi untuk dijadikan penyelidikan tersendiri atau menjadi tambahan dari penyidikan yang sudah berjalan.

“Mekanisme sepenuhnya tergantung penyidik. Nanti mereka yang menganalisis dan menindaklanjuti,” ujarnya. Ia hanya memastikan hasil investigasi itu akan ditindaklanjuti hingga tuntas.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD pada Senin (1/2) mengaku telah mengirim rekomendasi tersebut ke kepolisian sejak Kamis (21/1). Menurut dia, Presiden Joko Widodo meminta agar polisi mengusut tuntas kasus tersebut secara adil dan transparan. “Presiden meminta agar kasus tersebut dibawa ke proses hukum secara adil dan transparan sesuai dengan temuan dan rekomendasi Komnas HAM,” kata Mahfud.

Enam anggota laskar FPI yang mengawal Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab (HRS) ditembak mati di Tol Japek Km 50 pada Senin (7/12/2020) dini hari. Polisi mengeklaim penembakan dilakukan karena mereka menghalangi petugas ketika melakukan pengintaian. Sebaliknya, pihak FPI mengatakan, keenam anggotanya itu diculik dan dibantai.

Komnas HAM yang menyelidiki kasus itu kemudian menyimpulkan adanya pelanggaran HAM oleh petugas kepolisian berupa unlawful killing terhadap empat korban. Dua korban lainnya terbunuh saat kontak tembak dengan aparat.

** ass

Bogor | Jurnal Inspirasi

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor Herry Hermanus Horo berjanji akan transparan mengenai hasil pemeriksaan hibah pariwisata yang kini digarap Korp Adhyaksa. “Lagi berjalan dan diperiksa oleh teman-teman. Ini belum perkara yah. Itu sebetulnya pendampingan perdata atau tata usaha negara tapi tentunya kami juga respon semua laporan dari masyarakat,” ujar Herry, kepada wartawan, Selasa (2/2).

Ia mengakui adanya laporan mengenai hibah tersebur, sehingga pihaknya sudah bergerak mengumpulkan data. “Itu saya ada dua kaki disitu ya. Ada pendampingan perdata dan karena ada laporan, kami mendalami laporan. Kami tindak lanjuti,” katanya.

Herry mengatakan, kali ini belum permintaan keterangan, namjn pengumpulan data. Ada beberapa orang yang dipanggil untuk pengumpulan data. Harus dibedakan agar masyarakat jelas. “Pendamping perdata itu mulai administrasi dan kesesuaian aturan lah. Nah, kalau teman-teman di Intelejen itu melakukan yang diperiksa itu fakta di lapangan. Tolong sampaikan ke masyarakat itu dua hal yang berbeda,” tuturnya.

Ia menyatakan, bila pendampingan oleh pihaknya sangatlah banyak, akan tetapi bukan berarti pendampingan yang dilakukan Kejari Kota Bogor menyampingkan proses penegakan hukum. Karena ini dua hal yang berbeda, mencegah dengan menindak dua hal yang berbeda.

“Intinya kalau bisa dicegah kan merupakan hal yang baik. Kita lihat proses, saya prinsipnya semu laporan masyarakat di Kota Bogor kita respon karena kami hormati. Itu bagian dari proses saja, masalah kalau ada hasil kami akan transparan. Kalau sudah ada hasil kami akan sampaikan, ini masih berjalan,” ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Bogor, Cakra Yudha mengatakan bahwa sejauh ini sudah ada empat kepala dinas yang dimintai keterangan oleh Korp Adhyaksa seputar hibah tersebut. Namun, saat ditanya mengenai siapa saja dan dari instansi mana saja, ia enggan menjelaskannya. “Iya, sudah ada empat kepala dinas. Tapi belum bisa kami sebutkan siapa saja. Ikuti saja perkembangannya nanti,” ucap Cakra.

Lebih lanjut, Cakra menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan pemeriksaan secara marathon terhadap hibah pariwisata. “Yang pasti kami terus melakukan permintaan keterangan,” katanya.

** Fredy Kristianto

Gunung Putri | Jurnal Inspirasi

Bukan hanya di Setu Tlajung Udik, ribuan ikan pun mendadak mati di Setu Citongtut, Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Dugaan kuat disebabkan oleh kandungan limbah yang dibuang belasan perusahaan di sekitar setu tersebut.

Hal ini tentunya membuat geram warga setempat, hingga anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Achmad Fathoni yang turun langsung mengecek Setu Citongtut pada Senin (1/2).

“Tadi saya cek beberapa saluran pembuangan perusahaan yang membuang limbah ke setu, dalam waktu dekat kita panggil semua,” ungkap Fathoni.

Meskipun begitu, dirinya belum mengetahui limbah siapa diantara perusahaan tersebut yang mengandung zat berbahaya sehingga menyebabkan ribuan ikan di Setu Citongtut mati. Dia pun telah meminta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor untuk menindaklanjuti peristiwa tersebut.

Didampingi Kepala Desa Cicadas, Fathoni pun meminta beberapa perusahaan untuk menutup sementara saluran buangan limbah dan tidak membuang limbahnya langsung ke setu tersebut. “Sangat disayangkan ribuan ikan yang dibibitkan warga mati, harus ada penataan ulang setu,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Desa Cicadas, Dian Hermawan mengatakan, ada 17 perusahaan yang membuang langsung limbahnya ke Setu Citongtut. Dalam waktu dekat, pihaknya akan mengundang pemilik perusahaan untuk duduk bersama menyelesaikan permasalahan tersebut.

“2020 lalu kita pernah membuat nota kesepahaman untuk seluruh perusahaan dalam menjaga Setu Citongtut, karena setu itu akan jadi tempat wisata ke depannya, namun hanya beberapa saja yang menandatangi itu,” ujarnya, Selasa (2/2).

Menurut Dian, sengaja atau tidak, dirinya yakin ada limbah beracun dari salah satu perusahaan yang menyebabkan kejadian tersebut. “Akan kita bantu treatment-nya, karena kita juga tidak mau perusahaan diberikan sanksi oleh dinas terkait sampai akhirnya tutup dan merugikan warga juga,” tandasnya.

** Nay Nur’ain

Megamendung | Jurnal Inspirasi

Keluhan warga terhadap kondisi jalan licin akibat banyak tanah yang terbawa kendaraan proyek pembangunan  Cimory, di Desa Cipayung Girang, Kecamatan Megamendung, akhirnya didengar anggota DPRD Kabupaten Bogor, asal daerah pemilihan (Dapil) III, Usep Supratman.

Wakil rakyat yang menjabat sebagai Ketua Komisi 1 yang membidangi perizinan dan pemerintahan tersebut mengaku akan meninjau lokasi proyek perataan tanah milik Cimory. Meski secara legalitas perizinan, baik itu Izin Peruntukan Pengunaan Tanah (IPPT) maupun Izin Mendirikan Bangunan (IMB), pihak pengusaha sudah mengantonginya, namun ada hal lain yang harus disikapi.

 “Walaupun sudah ada ketentuan izin cut and fill, tentunya harus sesuai dengan aturan yang ada didalam site plan dan IPPT,” ungkap Usep.

Politisi PPP ini pun akan segera mengatur waktu untuk mengagendakan kunjungan kerjanya ke lokasi proyek Cimory. “Nanti waktunya akan kita tentukan bersama semua anggota di Komisi 1,” jelas Usep.

Sementara, kegiatan proyek perataan tanah yang membuat kondisi Jalan Raya Puncak, mulai dari depan Mapolsek Cisarua hingga ke Hotel Acram Cipayung, kotor dan licin.  “Bahaya untuk pengendara roda dua, jalan jadi licin,” kata M. Muhsin.

Tak hanya M. Muhsin, keluhan dan kritikan juga muncul dari tokoh agama di Desa Cipayung Girang, H. Kodir. Di salah satu grup aktivis dan tokoh wilayah selatan Kabupaten Bogor, H. Kodir merasa terganggu dengan adanya proyek perataan tanah milik Cimory tersebut. “Jalanan kotor. Harus disikapi pihak pemerintah,” tukasnya.

Perwakilan dari pihak Cimory, Solihin menyatakan, pihaknya akan segera mengatasi keluhan warga terutama para pengguna jalan yang melintas wilayah Puncak dan sebaliknya itu. “Saya akan komunikasikan dengan pelaksanan proyek. Walaupun ini milik Cimory, tapi pelaksana pihak ketiga,” tukasnya.

** Dede Suhendar

Leuwiliang l Jurnal Inspirasi

Komando Rayon Militer (Koramil) 2116 Leuwiliang bersiap menyambut kedatangan Panglima Divisi Infanteri (Pangdiv) 1 Kostrad dari Kodam III Siliwangi Mayjen TNI Agus Rohman. Komandan Koramil Leuwiliang Kapten Infanteri Koswara mengatakan, kedatangan perwira tinggi dari TNI AD  tersebut akan berkunjung ke Kampung Pel RW 14 Desa Purasari, Kecamatan Leuwiliang pada Minggu (14/2) mendatang meresmikan bangunan MCK, tepatnya di Masjid Jami An-nur.

“Kegiatan ini dalam rangka  mendukung bulan bakti TNI kemudian disusul bakti sosial guna membangun sarana tempat wudhu di Masjid Jami  An-nur,” kata Koswara kepada Jurnal Bogor, Selasa (2/2).

Koswara menyebutkan,  pada peresmian bangunan MCK yang nantinya akan digelar baksos dengan pemberian santunan anak yatim dan jompo sebanyak 80 orang. “Rencananya termasuk kegiatan khitanan massal dengan jumlah peserta  20 orang,” ucapnya.

Kapten Infanteri Koswara menerangkan bahwa sebelumnya mantan Kepala Staf TNI Angkatan Aarat (Kasad) Jendral Mulyono waktu itu membeli sebidang tanah. Lalu ia mewakafkan untuk kebutuhan warga desa dengan dibuatnya sarana  ibadah yang beri nama Masjid  Jami An- nur. ” Masjid itu sudah lama digunakan karena proses pembangunannya sekitar tahun 2019,” terangnya.

Hanya saja, kata Koswara, adanya penambahan progres lanjutan membuat MCK dan juga tempat wudhu. “Hari ini diawali pelaksanaan gotong royong dengan melibatkan 1 pleton anggota TNI AD dari Batalyon Kostrad 13 Sukabumi, serta kepolisian dari Polsek Leuwiliang dan dibantu puluhan warga setempat. Sasaran pekerjaan finishing pembuatan MCK, membersihkan drainase dan  area pekarangan masjid,” jelasnya.

Dalam hal ini, kata dia, telah koordinasi dengan Muspika dalam rangka menyambut kedatangan  Panglima Divisi dari Kodam III Siliwangi yang akan mengunjungi wilayahnya. “Bersiap memberikan pengamanan sejumlah anggota dari Koramil Leuwiliang dikerahkan,” tandasnya.

** Arip Ekon

Cibungbulang | Jurnal Inspirasi

Hari keempat pascavaksinasi, tenaga kesehatan Puskesmas Cibungbulang mengaku tak ada gejala yang begitu berati. Namun hanya merasakan pegal di area suntikan vaksin, selain itu ada juga nakes ada yang setelah divaksin bawaannya lapar.

“Biasa aja, gak ada keluhan apa-apa hanya pegel sedikit di area bekas suntikan vaksin, kalau yang lainnya sih katanya bawaannya laper terus,” kata nakes Puskesmas Cibungbulang bagian Farmasi, Dela Nurul Putri, kemarin.

Putri mengatakan, dari 75 nakes yang sudah screening, sebanyak 50 orang divaksin. Sementara  yang tidak divaksin karena faktor lain seperti sedang menyusui, hamil dan komorbid (penyakit peserta).

“Hari ini ada sih yang nyusul 6 orang jadi total yang sudah divaksin 50 orang. Alhamdulillah vaksinasi berjalan lancar, dan sejauh ini tidak ada keluhan apa-apa, hanya awal-awal aja,” pungkasnya.

 ** Cepi Kurniawan