Jakarta | Jurnal Inspirasi
Pemerintah diminta menggunakan metode e-purchasing atau e-procurement dalam pengadaan alat kesehatan pendukung vaksinasi Covid-19. Rekomendasi ini dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna mengurangi potensi benturan kepentingan dan persekongkolan apabila pengadaan dilakukan dengan mekanisme penunjukan langsung.
“Untuk mendorong pengadaan yang transparan dan akuntabel serta menghindari potensi benturan kepentingan dan persekongkolan,” kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ipi Maryati, Selasa (2/2).
Sementara E-purchasing atau e-procurement dilakukan berdasar Peraturan Kepala LKPP Nomor 17 tahun 2012. Maksudnya agar tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau berbasis web/internet. Ipi menjelaskan, alat kesehatan pendukung vaksinasi Covid-19 banyak tersedia di pasaran meski dalam situasi darurat. Pengadaannya pun bisa direncanakan.
Karenanya, KPK merekomendasikan pemerintah untuk mengikuti ketentuan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu dengan metode pengadaan yang umum berlaku seperti e-purchasing atau e-procurement.
KPK bersama kementerian/lembaga dan instansi lainnya terus mengawal dan memberikan masukan atas kebijakan pemerintah menyangkut pengadaan dan distribusi vaksin Covid-19, tak terkecuali soal pengadaan alat kesehatan pendukung vaksinasi.
“Komitmen tersebut sebagai bentuk upaya pencegahan dalam proses pengadaan vaksin yang dilakukan dalam situasi pandemi. Kondisi tidak normal ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk memastikan bahwa setiap prosesnya dilakukan secara transparan dan akuntabel,” katanya.
Ipi juga mengungkapkan KPK telah menyampaikan beberapa masalah yang teridentifikasi, berikut rekomendasi kepada pemerintah dalam pengadaan vaksin Covid-19.
Sementara Pemerintah Indonesia kembali menerima bahan baku vaksin Covid-19 gelombang kedua dari Sinovac sebanyak 10 juta dosis vaksin, pada hari ini, Selasa 2 Februari 2021.
Juru Bicara PT Bio Farma, Bambang Heriyanto, mengatakan bahwa hal ini merupakan kelanjutan setelah sebelumnya pada tanggal 12 Januari 2021, pemerintah juga telah menerima bahan baku vaksin Covid-19 dari Sinovac sebanyak 15 juta dosis.
“Ini merupakan komitmen pemerintah untuk percepatan vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat Indonesia, setelah sebelumnya pemerintah mendatangkan produk jadi vaksin Covid-19 dari Sinovac sebanyak tiga juta dosis dengan nama CoronaVac yang diperuntukkan bagi 1,5 juta tenaga kesehatan di 34 provinsi di Indonesia,” kata Bambang dalam keterangan tertulisnya, Selasa 2 Februari 2021.
Selain itu, Bambang menjelaskan bahwa bahan baku vaksin yang sudah diterima ini merupakan bagian dari bahan baku yang akan didatangkan dari Sinovac sebanyak 140 juta dosis. Di mana, pengirimannya akan dilakukan secara bertahap sampai dengan bulan Juli 2021 mendatang.
“Seluruh bahan baku ini selanjutnya akan dilakukan proses filled and finished di fasilitas Bio Farma,” ujarnya.
Bambang mengatakan, untuk bahan baku gelombang pertama atau tahap ketiga dari seluruh vaksin yang telah datang sebanyak 15 juta dosis, sudah mulai diproses di Bio Farma sejak tanggal 14 Januari 2021 dengan target produksi sebanyak 13 batch. “Hal itu diperkirakan akan selesai pada 11 Februari 2021,” kata Bambang.
Bahan baku dalam bentuk bulk pada kedatangan kedua ini, lanjut Bambang, akan mulai diproduksi sebanyak sembilan batch mulai tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan 20 Maret 2021 mendatang.
Semua bulk ini, setelah diolah menjadi produk jadi, terlebih dahulu harus melalui serangkaian uji mutu atau quality control yang ketat di laboratorium Bio Farma dan juga laboratorium Badan POM. Tujuannya yakni untuk memastikan bahwa produk tersebut mempunyai kualitas yang memenuhi syarat, dan sesuai dengan standar yang berlaku sebelum digunakan untuk vaksinasi.
Setelahnya, Badan POM akan mengeluarkan hasil uji dalam bentuk Lot release, untuk vaksin produksi Bio Farma yang telah memenuhi syarat uji mutu tersebut. “Untuk batch pertama diperkirakan mulai minggu ke-2 Februari yang akan datang,” kata Bambang.
Bambang menambahkan, nantinya vaksin Covid-19 yang sudah jadi tersebut rencananya akan dialokasikan untuk para petugas publik dan tenaga layanan publik, termasuk TNI-Polri, mulai akhir Februari 2021 mendatang.
Dalam proses distribusi vaksin Covid-19, Bio Farma dipastikan akan menggunakan Sistem Manajemen Distribusi Vaksin (SMDV), yang terintegrasi secara bertahap dengan sistem lain di dalam dan di luar Holding BUMN Farmasi.
“Termasuk Command Center yang dilengkapi dengan dashboard Internet of Things (IoT), untuk memonitor segala kondisi yang terjadi dalam perjalanan, termasuk batasan suhu yang dipantau secara real time, lokasi, kecepatan, dan kondisi darurat lain,” ujarnya.
** ass
