Postpage | JURNALINSPIRASI.CO.ID | Menjaga Kepercayaan

Waisak, 7 WBP Dapat Remisi

News

Sayyev

-

May 26, 2021

Gunung Sindur | Jurnal Inspirasi

Remisi atau pengurangan masa hukuman diberikan Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur pada Hari Raya Waisak, Rabu (26/05/2021) kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang beragama Budha.

Kepala Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindu, Mujiarto, menyebutkan sebanyak 7 orang warga binaan atau narapidana yang beragama Buddha mendapatkan remisi Hari Raya Waisak 2021.
.
“Mereka mendapat remisi khusus pengurangan sebagian (RK I) dengan potongan masa hukuman bervariasi mulai dari 1 Bulan 15 hari sebanyak 5 orang dan 2 bulan sebanyak 2 orang.,” kata Muji saat Upacara Pemberian Remisi Waisak.

Muji menambahkan, jumlah warga binaan yang beragama Budha berjumlah 12 orang, yang dapat remisi 7 orang, dan yang tidak mendapatkan remisi 5 orang.

“Dimasa Pandemi Covid-19, kondisi Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur aman terkendali. Hal tersebut dikarenakan protokol kesehatan selalu di terapkan oleh petugas dan warga binaan Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur”, pungkas Muji.

*” Cepi Kurniawan

KPK Tegur Ade Yasin

News

Sayyev

-

May 25, 2021

0

Bogor | Jurnal Inspirasi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diwakili Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah II, menegur Bupati Bogor Ade Yasin dan jajarannya lantaran menurunnya skor rata-rata Monitoring Centre for Prevention (MCP) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor di tahun 2020 sebanyak 14 poin ketimbang skor rata-rata MCP tahun 2019.

Hal ini dikemukakan dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pencegahan Korupsi Pemkab Bogor, bertempat di Ruang Rapat Kantor Bupati Bogor, Selasa, (25/5).

“Skor rata-rata MCP Pemerintah Kabupaten Bogor pada tahun 2020 adalah 75 persen. Skor ini turun 14 poin dibandingkan skor rata-rata di tahun 2019 yang mencapai 89 persen. Kami minta Pemkab Bogor meningkatkan skor MCP di tahun 2021 ini. Targetnya, minimal naik 6 poin,” ujar Kepala Satuan Tugas (Satgas) Bidang Pencegahan Direktorat Korsup Wilayah II KPK Dwi Aprilia Linda.

Selain Bupati Bogor, hadir dalam pertemuan adalah Wakil Bupati, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan, Kepala Kantor Pertanahan, dan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Bogor.

Dengan skor 75 persen tersebut, kata Linda, KPK memberikan catatan khusus terkait dua dari delapan area intervensi yang harus diperbaiki, yakni optimalisasi pajak daerah dan manajemen aset daerah. Rincian untuk capaian seluruh area intervensi, yaitu perencanaan dan penganggaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 90 persen, Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) 71,7 persen, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 90 persen, peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 84,9 persen, manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) 74,8 persen, optimalisasi pajak daerah 47,3 persen, manajemen aset daerah 48,2 persen, dan pengelolaan keuangan desa 79,4 persen.

Sedangkan, terkait optimalisasi pajak daerah, tercatat capaian penerimaan 10 (sepuluh) jenis pajak Pemkab Bogor pada tahun 2021 hingga bulan April adalah 107,1 Miliar. Pencapaian ini baru sekitar 8,58 persen dari target tahun 2021, yakni sebesar Rp1,2 Triliun.

Kesepuluh jenis pajak tersebut terdiri atas pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, pajak PLN dan pajak PPJ non-PLN, mineral BLB, parkir, air tanah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Selain itu, jumlah tunggakan pajak di atas Rp1 Miliar yang masih tercatat di Pemkab Bogor hingga Maret 2021 adalah Rp108,5 Miliar. Realisasinya, sebut Linda, baru mencapai sekitar Rp16,8 Miliar. Masa tunggakan pajak diketahui berkisar antara tahun 1995 sampai 2020.

Terkait manajemen aset daerah, kata Linda, total jumlah aset yang dikuasai Pemkab Bogor per 31 Desember 2020 adalah 5.804 bidang tanah. Jumlah aset yang telah bersertifikat sebanyak 1.957 bidang atau baru mencapai 33 persen. Masih ada 3.847 bidang yang belum bersertifikat.

Sementara itu, dalam sambutannya, Bupati Bogor Ade Yasin menyatakan, permasalahan aset Pemkab Bogor akan dituntaskan paling lambat tahun 2023. Dia berharap, nantinya masalah aset ini tidak muncul lagi setelah 2023.

“Aset yang belum bersertifikat masih sebanyak tiga ribuan lebih. Kita targetkan selesai dan tuntas pada tahun 2023. Kita selesaikan ini supaya tidak muncul lagi masalah ini. Saya harap sinergi yang kian baik dengan DPRD, KPK, dan instansi lainnya demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik,” tegas Ade.

Berikutnya, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto menyampaikan apresiasi kepada KPK dalam upayanya memberantas dan mencegah tindak pidana korupsi.

“Kami mengapresiasi KPK dalam program perbaikan tata kelola pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Bogor. Kami berharap dengan adanya pelaksanaan monitoring dan koordinasi ini, dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik di Pemkab Bogor,” sebut Rudy.

Terakhir, Linda kembali menegaskan, Pemkab Bogor harus berupaya maksimal untuk menaikkan skor MCP di tahun 2021. Upaya ini, tandas Linda, akan dilihat sebagai bukti komitmen Pemkab Bogor dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi.

** Fredy Kristianto/rls

Jadi Tempat Wisata, Tanah Merah di Depok Ramai Pengunjung

News

Sayyev

-

May 25, 2021

0

Depok | Jurnal Inspirasi

Lapangan tanah merah yang berada di Cipayung Depok ramai dikunjungi warga. Pasalnya, semenjak Ramadhan kemarin tempat ini dijadikan sebagai ajang Ngabuburit menunggu buka puasa.

Lapangan ini sudah ada sejak beberapa tahun lalu, namun semenjak pandemi lapangan tanah merah ini ramai oleh warga sekitar untuk sekedar bermain atau berkumpul setiap sore hari dan didapati pula banyak pedagang disana.

“Lumayan banget apalagi pandemi gini, buat nambah-nambah pemasukan sehari hari sih,” tutur Andi, pedagang mainan keliling, Selasa (25/05/2020).

Ramainya tempat itu sempat ditegur oleh satpol PP sekitar karena membuat kerumunan dan banyak warga yang tidak menaati protokol kesehatan, karena masih dalam keadaan pandemi. Namun, warga sekitar sampai saat ini masih ramai mengunjungi lapangan merah.

“Iya soalnya seru main layangan sore sore disini,” kata Husein, salah satu pengunjung.

Selain sebagai tempat wisata, kawasan tersebut dijadikan masyarakat sekitar sebagai lahan pencarian nafkah. Tidak sedikit warga yang merasa terbantu perekonomiannya berkat ramainnya pengunjung di lapangan tanah merah tersebut.

** Salsabila [MG/UIK-Jb]

10 Hari Telah Dikerjakan, Pembangunan Pamsimas tak Cantumkan Papan Kegiatan

News

Sayyev

-

May 25, 2021

0

Nanggung l Jurnal Inspirasi

Pembangunan Sarana Air Bersih (SAB) yang bersumber dari Gunung Tugu diatas bentangan kali Cikaret di Kampung Pamanggon RT 03 RW 09, Desa Bantarkaret, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor pengerjaannya telah berlangsung 10 hari. Namun pantauan di lapangan, pihak pelaksana tak mencantumkan papan kegiatan.

Pendamping Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Kabupaten Bogor Febri mengatakan, anggaran yang digunakan untuk bangunan sarana air bersih itu bersumber dari Kementerian PUPR sebesar Rp, 245.000,000.

Ia menyebutkan, sebetulnya untuk teknis pemasangan papan informasi kegiatan itu dianggarkan dari dana Inces yang berasal dari masyarakat

“Memang secara aturan sebelum dilakukan pembangunan papan kegiatan terlebih dulu harus sudah dipasang,” jelasnya kepada Jurnal Bogor, Selasa (25/5).

“Akan tetapi dari pihak kami tidak ada anggarannya untuk pembuatan papan informasi. Itu kembali lagi kepada Kelompok Kerja Masyarakat (KKM) dan Satuan Pelaksana (SATLAK), karena ada dana Inces dari masyarakat,” jelas Febri.

Ia menambahkan, anggaran yang diterima dari APBN tersebut untuk pembangunan sarana air bersih berikut pengerjaan jamban di sekolah SDN Nunggul Desa Bantarkaret.

“Kita juga akan membuat sanitasi di SDN Nunggul, yaitu dengan pembuatan jamban, karena itu juga sudah termasuk program yang harus dilaksanakan,” jelasnya.

Ditempat yang sama, Ketua RT 03, RW 09 Sumanta mengakui bahwa pekerjaan Pamsimas sudah berlangsung 10 hari namun hingga saat ini belum terpasang papan kegiatan. “Rencana besok kami pasang papan kegiatannya,” janjinya.

Sumanta menjelaskan, pengerjaan Pamsimas melibatkan 25 pekerja warga setempat dengan pengerjaannya lebih cepat. “Kurun waktu dua bulan setengah bangunan Pamsimas tersebut sudah harus selesai,” tandasnya.

Air bersih ini nantinya akan memasok kebutuhan masyarakat dilingkup satu RW, sekitar 278 kepala keluarga, dan aliran air yang dikelolanya nantinya warga yang menggunakan air ini akan dikenakan iuran per bulan untuk perawatan.

Sementara Ketua Pelaksana Kegiatan, Ahyani belum bisa dikonfirmasi hingga berita ini diturunkan.

** Arip Ekon

RM Collection, Harga Hemat Berkualitas

Ekbis

Sayyev

-

May 25, 2021

0

Bogor | Jurnal Inspirasi

Konveksi merupakan salah satu dari usaha yang memproduksikan pakaian dalam jumlah yang banyak serta dibuat secara massal. Konveksi ini merupakan bisnis industri berskala rumah tangga yang membuat pakaian jadi, seperti kemeja, kaos, polo shirt, jaket, celana, dan lain sebagainya. Selama Ini Konveksi menjadi salah satu sarana atau salah satu jalan untuk pemesanan pakaian yang seragam.

Seperti halnya RM Collect, atau Rahayu Mandiri Collection. Mereka adalah jasa konveksi berbasis Sosiopreneur yang berlokasikan di Bogor, lebih tepatnya di Jl Cijujung Tengah, Cijujung Sukaraja, Bogor. Mereka sudah berdiri sejak tahun 2017, sehingga banyak pula pengalaman yang didapat untuk membuat konsumen puas.

“Kami membuka konveksi atau bisnis ini, memang karena ingin membantu pengrajin, serta organisasi dalam penyatuan frame dengan harga murah,” Ujar salah satu rekan RM Collect, Qashmal kepada Jurnal Bogor (25/5).

Qashmal juga menjelaskan, untuk pembuatan baju atau jenis lainnya dimulai dari harga Rp25.000 saja. “Yang pasti kita membuat baju, kaos, kemeja kerja, jaket ataupun jenis lainnya. Baik itu pemesanan dengan skala kecil ataupun skala besar,” tambahnya. Para pemesan di konveksi tersebutpun datang dari kalangan manapun. “Yang pasti banyak juga yang memesan dari kalangan mahasiswa, politisi, LSM,” tambahnya.

Untuk hari ramai atau hari yang banyak pemesanannya, biasanya ketika terjadi salah satu momentum. “Contohnya kaya momentum pemilihan bem di kampus, momentum pilkada, momentum sekolah baru masuk,” terangnya.

** Azizah [MG/UIK-Jb]

PPMKP Gembleng Bela Negara CPNS Kementan dan Batan

News

Sayyev

-

May 25, 2021

0

Bogor-| Jurnal Inspirasi

Derap langkah serempak barisan yang didominasi seragam berwarna hijau menderu di lapangan komplek Surya Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi Bogor, Sabtu (22/5). Mereka bukan tentara yang tengah berlatih, tapi Calon Pegawai Negeri Sipil dari Kementerian Pertanian dan Badan Tenaga Aton Nasional (BATAN) yang tengah mengikuti pelatihan bela negara.

Setidaknya ada 111 CPNS Kementerian Pertanian dan 40 CPNS BATAN yang tengah digembleng pelatihan bela negara, salah satu agenda Latsar yang wajib diikuti CPNS. Kegiatan melibatkan prajurit-prajurit TNI AD dari Korem 061 Suryakancana Bogor yang didampingi Widi Hardjono dan Abdul Hani, widyaiswara PPMKP yang mengantongi sertifikat wisesa dari Dewan Ketahanan Nasional (wantanas).

Widi Hardjono mengatakan, materi nilai-nilai dasar bela negara meliputi cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, kesetiaan pada pancasila, rela berkorban serta penguasaan kemampuan awal bela negara. “Bela negara harus dipahami secara luas agar bisa dilaksanakan masyarakat sesuai kapasitasnya masing-masing sehingga dapat dijadikan benteng untuk mempertahankan keutuhan NKRI dari ancaman-ancaman yang mungkin muncul, “ ucap Widi.

Widi mengatakan, khusus untuk peserta latsar CPNS yang sebagian besar generasi milenial perlu dipahami bahwa bela negara tidak hanya membela negara dari berbagai ancaman baik berupa perpecahan, radikalisme maupun terorisme. Namun demikian, sebagai upaya meningkatkan kualitas diri juga termasuk dalam bentuk sikap membela negara.

Menurut Widi, saat ini semua unsur dihadapkan dengan tantangan utama yaitu kemajuan teknologi informasi. Salah satunya keberadaaan sosial media (sosmed) yang merupakan sarana paling modern untuk menyampaikan sebuah pemikiran.

Namun katanya, hal ini harus disikapi dengan bijak agar tidak terjebak dalam isu-isu yang sengaja disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab dalam bentuk berita-berita hoax. “Sebagai aparatur negara PNS harus hadir sebagai garda terdepan pemersatu bangsa dibalut semangat nasionalisme untuk mencegah dampak lebih lanjut dari serangan berita-berita hoax tersebut,” tegas Widi.

Sementara Abdul Hani berharap seluruh peserta latsar dapat menginternalisasi makna semangat bela negara dengan lebih baik dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan yang berakhir pada sore hari tersebut juga memberikan latihan keterampilan baris berbaris untuk melatih disiplin dan mental mereka.

Dalam sebuah kesempatan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) menyampaikan, dalam membela negara tidak hanya dilakukan dengan kekuatan senjata, akan tetapi juga dilakukan dengan kesadaran setiap warga untuk membela negara. SYl mengajak meningkatkan sikap patriotisme, mengingat tantangan dan ancaman terhadap keutuhan negara RI kini sangat beragam.

Sementara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian menyampaikan salah satu wujud dan semangat cinta tanah air yaitu mencintai pangan lokal dan mencintai produksi dalam negeri. Hal ini sama dengan mengapresiasi kerja keras petani didampingi penyuluh di lapangan.

** Viera R.A/Regi – PPMKP

Warga Tarikolot Minta Dikonfrontir

News

Sayyev

-

May 25, 2021

0

Camat Sebut tak Ada Pemotongan BST

Bogor | Jurnal Inspirasi

Kasus dugaan pemotongan Bantuan Sosial Tunai (BST) di RW 04, Kampung Tarikolot, Kelurahan Ciluar, Kecamatan Bogor Utara, oleh oknum pengurus lingkungan belum juga menemui titik temu.

Camat Bogor Utara, Marse Hendra Saputra mengatakan bahwa pihaknya akan kembali melakukan rapat dengar pendapat dengan warga. Sebab, berdasarkan informasi yang diterima, penerima BST menyerahkan secara langsung uang yang jumlahnya variatif, antara Rp10 ribu, Rp20 ribu dan Rp50 ribu.

“Dan saat ditanya oleh kami, bagaimana bila tidak memberi. Jawaban tidak apa-apa. Ini jadi semacam ucapan terima kasih. Sebab, kalau pemotongan, sebelum diterima sudah dipotong. Kalau ini penerima yang menyerahkan langsung ke rumah, tanpa diminta,” jelasnya.

Marse menuturkan bahwa pihaknya telah memanggil sembilan orang warga yang membuat surat pernyataan mengenai adanya dugaan pemotongan bansos. Hasilnya, hanya lima orang yang merupakan penerima bantuan.

“Namun, bukan semua BST. Ada yang PKH dan UMKM. Termasuk isu mengenai potongan Rp200 ribu terkait bantuan UMKM, itu hanya Rp100 ribu, dan pemberian itu tak diminta melainkan memberi saja. Tak ada yang masuk ke kelurahan,” katanya.

Sementara itu, Ketua Paguyuban Pemuda Tarikolot, Sanusi mengatakan bahwa pihaknya menolak surat berita acara yang disodorkan kelurahan mengenai kasus tersebut. Hal itu lantaran adanya ketidak sesuaian dengan hasil berita acara di kelurahan pada akhir pekan lalu.

“Kami tidak mau tanda tangan karna di isi surat tersebut warga memberikan ucapan tanda tetimakasih, sudah jelas ini bukan kasus sekali dua kali terjadi di wilayah,” katanya.

Pria yang akrab disapa Ajo ini menegaskan bahwa apabila pemerintah ingin menuntaskan permasalahan itu, pengurus RW mesti dikonfrontir langsung dengan warga.

“Kami meminta agar pemerintah merevisi kalimat “warga memberikan ucapan terimakasih. Kami pertanyakan berita acaranya siapa yang membuat berita acara ini,” tukasnya.

** Fredy Kristianto

Corona Masih Mengancam, Ujicoba PTM Diundur

News

Sayyev

-

May 25, 2021

0

Bogor | Jurnal Inspirasi

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Dinas Pendidikan (Disdik) mengambil langkah untuk mengundur ujicoba Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terhadap 73 sekolah hingga akhir Mei mendatang. Padahal, sebelumnya Disdik sudah gembar gembor dilaksanakan pada pekan ini.

Diundurnya PTM lantaran kasus positif Covid-19 serta belum tervaksin seluruhnya tenaga pendidik. Selain, belum diverifikasinya sekolah yang layak memberlakukan PTM.

“Jadi atas instruksi Pak Wali Kota, kami akan mulai ujicoba PTM pada 31 Mei 2021, selama dua pekan,” ujar Kepala Disdik Kota Bogor Hanafi, kepada wartawan saat ditemui di Balaikota Bogor, Senin (24/5).

Menurut dia, dari 73 sekolah yang akan melaksanakan ujicoba PTM, yakni 36 SD dan 37 SMP, yang terdiri dari 20 SMP negeri dan 17 SMP swasta. Namun, sekolah yang sudah lolos verifikasi protokol kesehatan pada tingkat SD baru enam sekolah di enam kecamatan.

Ia menjelaskan bahwa verifikasi sekolah dilakukan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes), Satgas Covid-19, bersama Disdik.

Kata dia, verifikasi dilakukan mulai dari mengecek fasilitas penunjang protokol kesehatan (prokes), ruang kesehatan, hingga skenario pelaksanaan PTM yang dimulai sejak murid berangkat hingga pulang.

Hanafi menyatakan, siswa yang mengikuti PTM harus atas seizin orangrua dan melampirkan surat pernyataan tertulis dan bermaterai.

“Kalau orangtua nggak setuju, ya nggak apa-apa, dan kita juga tidak menganjurkan kepada orangtua untuk memaksakan anaknya sekolah,” ucapnya.

Lebih lanjut, kata Hanafi, dalam setiap kelas hanya dihadiri 50 persen siswa, dan durasi PTM hanya berlaku 3 jam dengan materi mata pelajaran pokok.

“Ada ketentuan, anak harus tidak menggunakan kendaraan angkot, wajib membawa bekal dan dilarang bertukar peralatan belajar,” pungkasnya.

** Fredy Kristianto

Kasus Positif Griya Melati Bertambah

News

Sayyev

-

May 25, 2021

0

60 Orang Dinyatakan Terjangkit Covid, Dinkes Geber Test PCR

Bogor | Jurnal Inspirasi

Kasus positif Covid-19 pada klaster perumahan Griya Melati, Kelurahan Bubulak, Kecamatan Bogor Barat, terus bertambah. Pasalnya, pada Senin (24/5), jumlahnya sudah mencapai 60 orang.

Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan bahwa sebanyak 60 warga Griya Melati Bubulak dinyatakan positif Covid-19 itu, didapati dari 251 sempel yang telah diperiksa dari 183 warga yang berstatus kontak erat.

“Tercatat ada 60 warga Griya Melati dinyatakan positif. Bertambah dari sebelumnya 58 orang,” ujar Bima kepada wartawan.

Menurut dia, dengan adanya kasus itu, Satgas Covid-19 menerbitkan instruksi melalui surat Nomor : 104/001-Set, yang isinya memutuskan untuk segera karantina atau isolasi bagi warga yang terkonfirmasi positif Covid-19 di Pusdiklat BPKP Ciawi, Kabupaten Bogor.

Langkah itu diambil, kata Bima, berdasarkan hasil penyelidikan Dinkes Kota Bogor dan rekomendasi tim Surveillance Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mencegah penyebaran Covid-19 dan upaya deteksi penyebaran varian baru virus Covid-19.

“Karena itu kami tetapkan peristiwa ini sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB),” ungkapnya.

Lebih lanjut, Bima meminta agar peristiwa tersebut dijadikan pembelajaran bagi warga Kota Bogor yang ingin plesiran ke luar daerah. “Kami meminta agar warga tetap mematuhi prokes,” imbuhnya.

Sementara itu, Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Susatyo Purnomo mengatakan bahwa karantina area terbatas harus dilakukan di Griya Melati untuk mencegah penyebaran yang lebih luas lagi.

“Memang dalam penanganan Covid-19 dinulai di tingkat RT. Tapi untuk kasus Griya Melati diterapkan karantina area terbatas,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor, dr. Sri Nowo Retno mengatakan, pihaknya sudah melakukan test PCR terhadap 98 warga Griya Melati pada Senin (24/5). “Rencananya besok (hari ini) akan dilakukan test kembali,” tukasnya.

** Fredy Kristianto

Gaji Dibayar, Orangnya Tak Ada

News

Sayyev

-

May 24, 2021

0

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengungkap ada 97 ribu data aparatur sipil negara (ASN/PNS) palsu. Jumlah tersebut berdasarkan pemutakhiran data pada 2014 dimana ditemukan saat dilakukan pendataan ulang. “Hasilnya ternyata hampir 100.000 tepatnya 97.000 data itu misterius, dibayarkan gajinya membayar iuran pensiun tapi tidak ada orangnya,” ujar Kepala BKN Bima Haria Wibisana dalam Kick off Meeting Pemutakhiran Data Mandiri ASN dan PPT Non ASN, Senin (24/5).

Bima bercerita, pada tahun 2002 saat itu masih menjabat sebagai Direktur Aparatur Negara di Bappenas, dan kegiatan pemutakhiran data itu menjadi kegiatan nasional yang harus dilakukan oleh BKN. Diakui jika memang proses yang mahal dan lama itu tidak menghasilkan data yang sempurna, masih banyak yang perlu dimutakhirkan dan dilengkapi, bahkan masih banyak juga data-data yang palsu.

Pada 2014, kembali dilakukan pendataan ulang PNS. Tapi pada saat itu sudah dilakukan secara elektronik dan dilakukan oleh masing-masing PNS sendiri bukan dilakukan oleh Biro Kepegawaian SDM, BKD, BKPP, BKPSDM. Saat inilah ditemukan adanya data ASN misterius.

Itu sebabnya pemerintah dikatakan terus menggaungkan tentang pemutakhiran data ASN atau PNS. Pemutakhiran data PNS untuk mendukung penggunaan satu data secara nasional di masa mendatang.

“Sejak merdeka, kita baru dua kali memutakhirkan data ASN, yang pertama tahun 2002 itu dilakukan melalui pendataan ulang Pegawai Negeri Sipil dengan sistem yang masih manual diperlukan waktu yang lama dan biaya yang sangat besar untuk melakukan pemutakhiran PNS,” jelas dia.

Kendati begitu, dengan pemutakhiran data secara elektronik data base PNS kita menjadi lebih akurat walaupun masih juga banyak yang belum mendaftar pada saat itu. Baru kemudian setelah beberapa waktu bahkan bertahun-tahun, mereka mengajukan diri untuk daftar ulang sebagai PNS.

“Pada hari ini kita akan melakukan hal tersebut, tetapi sistemnya kita ubah kita lakukan tidak secara berkala tapi setiap waktu dan dilakukan oleh masing-masing PNS atau ASN. Kalau begitu karena orang yang paling berhak atas datanya adalah ASN yang bersangkutan,” ungkapnya.

Bima menegaskan, BKN, BKD, BKPP, BKPSDM nantinya hanya mengelola dan menjaga kerahasiaan data tersebut. Sementara, pemutakhiran data itu menjadi milik dan kewajiban dari ASN yang bersangkutan.

Sementara temuan BKN soal adanya 97 ribu data PNS misterius tidak bisa dianggap sebagai persoalan sepele.”Ini masalah besar,” ujar anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, Senin (24/5).

Bagi Mardani, persoalan yang ada pada data ASN tidak bisa dipungkiri. Hanya saja, belum ada kemauan kuat untuk melakukan evaluasi dan perbaikan. “Jumlah 4 juta ASN dengan beragam bidang dan organisasi dapat menjadi labirin bagi pengelolaan yang tidak ada ujungnya. Harus berani menata ulang,” terangnya.

Saat ini, sambung politisi PKS tersebut, DPR RI tengah membahas tentang UU ASN sebagai sarana memperbaiki tata pengelolaan ASN di Indonesia. “Pengelolaan ASN atau PNS mesti direformasi dari hulu ke hilir. Komisi II akan membahas tuntas dalam RUU ASN,” pungkasnya.

** ass

Buy now