Bogor | Jurnal Inspirasi

Kota Bogor kembali masuk dalam zona merah risiko Covid-19 di Jawa Barat. Selain itu, terdapat tujuh daerah lainnya yakni, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Cirebon, Kabupaten Karawang, Garut, Ciamis dan Indramayu.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bogor, Agustian Syach mengatakan, klaster perkantoran dan keluarga masih mendominasi penyebaran Covid-19 di Kota Bogor. Iapun mengaku kesulitan melakukan penindakan, sehingga perlu ada langkah-langkah yang tegas untuk menekan angka penularan virus corona.

Menurut dia, Satpol PP Kota Bogor terus melakukan operasi dari pagi hingga malam hari dengan dibantu oleh TNI dan Polri. “Karena ini sudah zona merah kita akan lakukan yang lebih tegas,” ucap Agustian Syach kepada wartawan, Rabu (3/2).

Kendati demikian, kata Agus, kepatuhan masyarakat dimasa Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sudah lumayan baik. “Kenapa? karena angka pelanggar relatif turun, tapi itu tidak berkolerasi, pelanggar turun ternyata angka positifnya agak banyak penyebabnya dimana, cluster terbesar adalah cluster rumah tangga bukan dari luar luar,” katanya.

Sementara itu, dikonfirmasi mengenai langkah apa yang akan dilakukan Pemkot Bogor dalam menekan penularan covid yang makin menggila. Wakil Wali Kota, Dedie A. Rachim mengaku akan segera mengumumkan kebijakan yang bakal diambil pada Kamis (4/2). “Kamis (4/2) Forkopimda akan mengumumkan langkah baru dalam merespon kembalinya Kota Bogor yang kembali menjadi zona merah,” katanya.

Diketahui, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan Kota Bogor menjadi zona merah (risiko tinggi) Covid-19 pada 31 Januari 2021 bersama tujuh daerah lainnya.

** Fredy Kristianto

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Langkah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sepertinya tepat dalam upaya mencegah indikasi pengambilan paksa Partai Demokrat dengan mengumumkan langsung upaya ‘kudeta’. Ya, boleh jadi, AHY dianggap politikus ‘masih hijau’ di mata lawan-lawannya. Tetapi langkah ini bisa menahan gerakan kongres luar biasa (KLB) yang sangat potensial berujung pada dualisme kepengurusan partai.

Dan, seperti yang sudah-sudah, justru dalam sengketa kepengurusan inilah penguasa memperoleh porsi sekaligus legitimasi untuk ikut ”bermain”. Tentu, AHY tidak mau itu terjadi. Demikian pandangan Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, Rabu (3/2).

Dia melontarkan analisanya bahwa politik belah bambu juga hal yang sama pernah menyasar internal Partai Golkar, dimana muncul dualisme kepengurusan via Munas Ancol dan Munas Bali. Kasus ini juga pada PPP yang memiliki dualisme kepengurusan hasil Munaslub Jakarta dan Surabaya.

“Kalau tidak diatasi dengan cepat, bukan tidak mungkin nasib Demokrat bisa tragis, bisa bernasib sama seperti partai lain yang dikudeta, diambil paksa melalui dualisme kepengurusan dan melalui legitimasi pengesahan SK kemenkumham,” ujar Pangi Syarwi Chaniago.

“Kemudian baru baru ini peristiwa tragis yang dialamai Partai Berkarya, dualisme kepengurusan Tommy Soeharto melalui kudeta yang dilakukan Muchdi Purwoprandjono, lalu SK Kemenkumham mengesahkan kepengurusan Muchdi,” beber dia.

Pangi menilai, polanya sebenarnya sama memanfaatkan eks kader yang kecewa dan dipecat, mengambil dan memanfaatkan momentum benturan faksi yang kian mengeras, kemudian dilaksanakan Munaslub, dan puncaknya Kemenkumham yang mengesahkan kepengurusan yang sah (SK) sesuai selera chemestry kekuasaan, cenderung partai oposisi menjadi target dan korban operasi khusus tersebut.

Namun pihaknya mencermati bahwa Partai Demokrat selamat dan lolos dari operasi khusus mengambil paksa atau kudeta terhadap partai tersebut, yang tidak sesuai dengan selera kekuasaan. “Kita tahu bahwa Partai Demokrat yang selama ini cukup kritis terhadap kebijakan kekuasaan. Paling tidak Partai Demokrat cukup mahir dan piawai mengendus dan mampu dengan cepat mengantisipasi upaya politik belah bambu menyasar partai tersebut, berhasil menggagalkannya, akibat operasi tersebut mengalami patahan di tengah jalan,” katanya.

Pangi menganggap, seandainya berhasil politik belah bambu via kudeta terhadap Partai Demokrat kemaren, maka bahasa sederhananya, apakah masih ada partai yang mau mengambil jalan sebagai partai oposisi? Karena jika tidak sesuai dengan chemestry kekuasaan ujungnya bisa tragis, mungkin itu juga mengapa ketua umum partai lainnya cari selamat dan cari aman, sehingga pilihannya bergabung ke gerbong koalisi pemerintah.

Lebih jauh Pangi menilai, cara politik yang demikian ini bisa menjadi candu permainan bagi yang punya kuasa, dan yang punya logistik. Paling tidak ini bisa saja menjadi pembelajaran bagi yang melakukannya, ternyata candu kekuasaan dengan cara mengambil alih pimpinan elite sentral partai dengan cara-cara inkonstitusional atau cara paksa bisa dihentikan, agar tidak menjadi candu kekuasaan.

“Wajar saya pikir Partai Demokrat membela diri, mempertahankan kekuasaan itu adalah seni berkuasa,” ujarnya.
Di sisi lain, kudeta atau mengambil paksa partai melalui Munaslub melalui pengesahan kepengurusan SK Kemenkumham, tentu lebih murah atau dengn kata lain paket hemat sebagai jalan pintas menjadi ketua umum partai, ketimbang berpikir mendirikan partai, yang membutuhkan usaha, biaya dan pengorbanan yang tak sedikit.

“Maka ada pikiran liar mengambil alih ketum partai dengan cara paksa melalui munaslub sangat menjanjikan ketimbang mendirikan partai baru dari fenomena dan bentangan emperisme selama ini,” pungkasnya.

** ass

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Bupati terpilih Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Orient P Riwu Kore berpolemik karena berstatus warga negara Amerika Serikat pasca Kedubes AS menerbitkan status kewarganegaraannya pada 1 Februari 2021. Padahal, Orient telah ditetapkan sebagai pemenang pilkada.

Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera pun mengatakan hal ini merupakan kejadian luar biasa dan tamparan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurut Mardani, peristiwa ini harus menjadi perhatian bagi semua pihak. “Tentu apresiasi Bawaslu yang bekerja cermat dan jadi tamparan bagi KPU yang memverifikasi data awal,” kata Mardani, Rabu (3/2).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga meminta kepada pihak pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengevaluasi sistem kependudukan warga Indonesia. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang kembali apabila bupati terpilih itu benar WNA. “Sistem kependudukan kita mesti dapat memastikan semua WNI hanya punya satu kewarganegaraan yaitu WNI,” ujar dia.

Sebelumnya, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, menyebutkan bupati terpilih Orient P Riwu Kore berstatus warga negara Amerika Serikat. Ketika dikonfirmasi, Dukcapil Kemendagri menyatakan nama Orient P Riwu Kore masih berstatus sebagai warga negara Indonesia (WNI) dalam database kependudukan.

“Sejak tahun 1997 yang bersangkutan sudah ada dalam database Simduk (Sistem Informasi Manajemen Kependudukan) WNI,” kata Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh.

Sementara anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menilai, KPU telah lalai dan abai dalam proses verifikasi paslon sampai penetapan calon terpilih. “Tentu kita minta kepada KPU agar dilakukan intropeksi dan kajian mendalam terhadap adanya dugaan yang disampaikan itu. Kalau memang itu benar, ini merupakan sebuah kelalaian yang dilakukan oleh KPU,” tegas Guspardi, Rabu (3/2).

Legislator asal Sumbar ini mempertanyakan KPU yang meloloskan WNA menjadi seorang bupati di Indonesia. Padahal Indonesia sendiri tidak menganut sistem UU Bipartide atau kewarganegaraan ganda. “Kenapa ada WNA dan memiliki KTP Indonesia bisa lolos menjadi calon kepala daerah.Konsekuensi lanjutannya adalah pengesahan dan pelantikannya sebagai bupati “batal demi hukum”,” tegasnya lagi.

Legislator dapil Sumbar ini menilai telah terjadi pelanggaran administrasi negara yang sangat serius. Semestinya bisa gugur sejak awal pencalonan bakal calon bupatinya jika KPU dapat mendeteksi dari awal. “Jadi KPU dalam hal ini telah melakukan kelalaian yang amat di sayangkan. Apalagi calon kepala daerah yang maju dalam pemilihan Bupati Sabu Raijua ini hanya 3 pasang, nggak sama dengan pemilihan caleg yang bisa mencapai  8 sampai 10 orang per dapilnya. Jadi cukup waktu bagi KPU untuk melakukan verifikasi dengan lebih teliti,” tandasnya.

Sementara Ketua DPD Partai Demokrat NTT, Jefirtson Riwu Kore belum merespons saat diminta konfirmasi terkait status kewarganegaraan Orient. Orient Riwukore dan Thobias Uly diusung PDIP dan Demokrat dalam Pilkada Sabu Raijua yang digelar 9 Desember 2020 lalu. Pasangan Orient-Thobias berhasil meraih suara terbanyak 48,3 persen mengalahkan dua pasangan calon lainnya.

Sebelumnya, Ketua KPUD Provinsi NTT, Thomas Dohu menyatakan Orient maju dalam Pilkada Sabu Raijua menggunakan KTP WNI. Namun, Thomas tak mengetahui bahwa Orient sebenarnya merupakan WN Amerika Serikat. Thomas menjelaskan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sabu Raijua sempat menyurati KPU Kabupaten Sabu Raijua. Bawaslu meminta KPU untuk mengecek kembali status kewarganegaraan Orient.

KPU Sabu Raijua pun mengikuti rekomendasi itu. Mereka mengecek status Orient ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kupang. “Klarifikasi dilakukan secara tertulis, ada berita acara yang ditandatangani bersama yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia,” ujar Thomas.

Thomas mengaku tidak tahu soal pengakuan Kedutaan Besar Amerika Serikat soal kewarganegaraan Orient. Ia juga bilang KPU tidak bisa menindaklanjuti hal itu.

** ass

Akhir 2021 Diprediksi Terjadi Lonjakan Kasus Hingga 14 Ribu Lebih

Bogor | Jurnal Inspirasi

Kasus positif Covid-19 di Kota Bogor kian hari makin memprihatinkan, kendati saat ini Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jilid II masih diberlakukan. Pasalnya, pada Rabu (3/2) ada 168 positif baru.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) sejak Maret 2020 hingga awal Februari jumlah positif sudah mencapai 8.933, dengan kasus aktif 1.497. Sedangkan angka kesembuhan mencapai 7.272 dan 164 orang meninggal dunia. Dengan demikian, sudah ada 8.933 warga yang terinfeksi virus corona.

Sementara, ada 234 orang pada Rabu (3/2) dinyatakan sembuh dan 69 orang selesai dalam pemantauan. Sedangkan tiga pasien positif meninggal dunia.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Bogor, dr. Siti Robiah Mubarokah mengatakan bahwa berdasarkan prediksi epidomolog di Kota Hujan akan ada 14.800 kasus pada akhir Desember 2021.

“Kalau dengan adanya vaksin diprediksi kasus bisa turun sampai 11.900. Jadi protokol kesehatan (prokes) tetap jadi yang utama, begitupun dengan edukasi menggunakan masker dan 3M,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (3/2).

Menurut dia, tingginya angka persebaran Covid-19 lantaran masyarakat sudah mulai abai dengan prokes. Selain itu, 80 persen kasus Covid-19 di Kota Hujan tidak bergejala. “Sejak Maret 2020 hingga Januari 2021 ada 59 bayi yang terinfeksi covid. Artinya jangan biarkan anak-anak bermain berkumpul dan jalan-jalan ke pusat keramaian seperti mal,” ucapnya.

Dalam kesempatan berbeda, Pemkot Bogor bersama unsur Forkopimda menggelar rakor mengenai penanganan covid di Kantor Satgas Covid-19 Kota Bogor. Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Susatyo Purnomo mengatakan bahwa pihaknya akan mengoptimalkan hampir 2/3 kekuatan atau hampir 800 personel untuk membantu Satgas Covid-19.

“Pertama kami melakukan preventif pada skala mikro sampai RT RW. Kami sudah mmbentuk polisi RW untuk menyadarkan tingkat-tingkat yanv lebih kecil. Kami juga melakukan croud free road anti kerumunan. Ruas-ruas jalan yanh padat kami tutup kami berikan imbauan makan gantian belanja gantian dan lain sebagainya,” ucapnya.

Kata Susatyo, pada sisi penegakan hukum tim pemburu pelanggar gabungan tidak  henti-hentinya melakukan kegiatan. “Ada sekitar 10 cafe dan 700 orang yang kami tindak. Sehingga baik itu preemtip preventip maupun penegakan hukumnya berjalan secara para paratel termasuk kami juga mengeluarkan program peduli isoman supaya masyarakat yang isolasi tidak tertampung di rumah sakit  itu disiplin tidak keluar rumah,” jelasnya.

Menurutnya, berdasarkan hasil evaluasi PPKM, Kota Bogor membutuhkan peraturan yang lebih tegas lagi, pengetatan lebih tegas secara makro. “Pembatasan kendaraan supaya bisa lebih melindungi warga kota. Apapun kebijakan yang kita lakukan nanti untuk melindungi karena Kota Bogor adalah kota wisata kuliner,” tandasnya.

** Fredy Kristianto

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Elite Partai Demokrat menyindir langkah Moeldoko yang dituding melakukan manuver ‘kudeta’ bersama sejumlah mantan kader dan politikus senior yang mau mengusung Moeldoko sebagai ketua umum menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. “Pak Moeldoko itu siapa?. Pak Moeldoko itu KSP, stafnya presiden. Tugasnya sekarang membantu Presiden menyelesaikan pandemi dan krisis ekonomi. Jangan malah disibukkan untuk memikirkan pencapresan. Kasihan rakyat,” ujar Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra dalam keterangannya, Rabu (4/2).

Dia menegaskan, cara-cara yang dilakukan tersebut sangat tak dibenarkan. Sebab, saat ini AHY adalah ketua umum yang terpilih secara resmi melalui Kongres V Partai Demokrat yang digelar di Jakarta. Menurutnya, melakukan upaya pengambilalihan itu dinilai sangat tidak beretika.

“Itu inkonstitusional. Lagi pandemi malah memikirkan pencapresan. Kasihan Presiden yang membutuhkan bantuan semua pihak untuk menangani krisis pandemi dan ekonomi,” tandasnya.

Saat ini, kata Herzaky, lebih baik Moeldoko fokus dengan tugasnya membantu Presiden Jokowi. Ia pun meminta agar kader kepengurusan Demokrat bisa solid. “Terima kasih sudah solid di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono,” ujarnya.

Herzaky Mahendra juga menyebutkan, “Ada pelaku gerakan bernama bapak Yos Sudarso menyatakan apa salahnya kami melakukan ini. Ya salahnya adalah upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat yang sah melalui kongres luar biasa,” kata Herzaky.

Menurut dia, upaya kudeta ini belum pernah terjadi sebelumnya. Herzaky juga mengatakan, jika Moeldoko ingin maju sebagai calon presiden atau capres dari Partai Demokrat maka harus membuat Kartu Tanda Anggota atau KTA terlebih dahulu. “Bapak SBY duduk sebagai dewan pembina. Jadi, kalau KSP Moeldoko mau menjadi capres melalui Partai Demokrat, ya harus bikin kartu tanda anggota dulu sebagai kader Partai Demokrat. Jangan tiba-tiba ingin jadi ketua umum apalagi melalui kongres luar biasa,” jelasnya.

Sebelumnya Moeldoko sendiri menanggapinya dengan menyampaikan kudeta bukan dari luar partai. Sebab, statusnya bukan kader partai. Kata dia, jika ada kudeta seharusnya dari dalam partai. “Kalau ada istilah kudeta itu adalah dari dalam. Masa kudeta dari luar?” kata Moeldoko dalam konferensi pers virtual, Senin (1/2).

Moeldoko pun menyinggung AHY bahwa jadi seorang pemimpin partai harus kuat dan jangan terbawa perasaan alias baper. “Saran saya, jadi seorang pemimpin harus pemimpin yang kuat. Jangan mudah baperan. Jangan mudah terombang-ambing,” kata dia.

Moeldoko pada Rabu (3/2) kembali memberikan keterangan pers mengungkap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) juga pernah bertemu dengan sejumlah kader maupun eks kader Partai Demokrat. Namun, menurut Moeldoko, pertemuan Luhut dengan sejumlah kader itu tak berbuntut polemik seperti yang ia alami saat ini. “Jadi dinamika dalam sebuah parpol itu biasa, seperti itu. Dan LBP juga pernah cerita sama saya, pernah didatangi mereka-mereka, case sama. Tapi enggak ribut begini,” ujar Moeldoko.

Sebelumnya, sejumlah nama yang diduga terlibat isu kudeta terhadap AHY diungkap politikus senior Demokrat Syarief Hasan. Nama-nama itu yakni M Nazaruddin, Marzuki Alie, dan Jhoni Allen Marbun.

Para perancang kudeta itu bertemu Moeldoko di sebuah hotel. Moeldoko tak menampik pertemuan dengan kader Demokrat itu. Namun dia membantah pertemuan itu untuk menggeser AHY dan demi kepentingan mencalonkan diri sebagai presiden pada 2024.

** ass

Ciampea | Jurnal Inspirasi

Sejumlah ibu rumah tangga (IRT) Desa Benteng, mendatangi Polsek Ciampea untuk melaporkan kejadian yang menimpa anak mereka atas perlakuan pria yang berprofesi sebagai debt collector ‘Bank Keliling’ melakukan aksi cabul terhadap 8 anak laki-laki dibawah umur, Rabu (3/2/2021).

Bahkan dalam video yang beredar, warga bahkan sempat melakukan pemukulan terhadap pelaku yang berinisial E atas perlakukan tidak senonoh terhadap sejumlah anak. Aksi tersebut dilakukan ketika dirinya menagih ke setiap rumah. Saat melihat anak kecil pelaku langsung mendekati dan merayu sampai memegang alat kelamin.

Namun aksinya tersebut ketahuan oleh orang tua anak dan melaporkannya ke warga lainnya sehingga pelaku sempat mendapat pukulan dari warga dan orang tua korban. “Tadi anak-anak ada yang bilang, akhirnya satu per satu anak mengaku bahwa pernah dielus-elus, dipegang-pegang kemaluannya. Sampai ada anak yang diremas kemaluannya,” kata Rina, orang tua dari korban inisial M.

Sejumlah ibu-ibu akhinya menghadang si pelaku dan melaporkannya ke Polsek Ciampea. “Semua bikin laporan dan total ada 8 korban. Kejadian ini agar ditindak lanjuti supaya ada efek jera. Karena pelaku sempat minta damai,” ucapnya.

Senada dikatakan orang tua korban lain, Lina. Dia menuturkan bahwa anaknya sempat dielus-elus dan di pegang-pegang alat kelaminnya. Bahkan, ada anak sampai mengalami trauma. “Semua korban itu laki-laki delapan orang. Sekarang kami akan melakukan laporan ke Polres Bogor,” tegasnya.

Sementara itu, Kapolsek Ciampea Kompol Beben Susanto membenarkan pelaporan tersebut dan sedang melakukan penyelidikan karena kasus ini masuk ke unit PPA. “Iya benar kami mendapat laporan dan sudah diarahkan ke unit PPA di Polres Bogor yang menanganinya,” pungkasnya.

** Cepi Kurniawan