Jakarta | Jurnal Inspirasi
Elite Partai Demokrat menyindir langkah Moeldoko yang dituding melakukan manuver ‘kudeta’ bersama sejumlah mantan kader dan politikus senior yang mau mengusung Moeldoko sebagai ketua umum menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. “Pak Moeldoko itu siapa?. Pak Moeldoko itu KSP, stafnya presiden. Tugasnya sekarang membantu Presiden menyelesaikan pandemi dan krisis ekonomi. Jangan malah disibukkan untuk memikirkan pencapresan. Kasihan rakyat,” ujar Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra dalam keterangannya, Rabu (4/2).
Dia menegaskan, cara-cara yang dilakukan tersebut sangat tak dibenarkan. Sebab, saat ini AHY adalah ketua umum yang terpilih secara resmi melalui Kongres V Partai Demokrat yang digelar di Jakarta. Menurutnya, melakukan upaya pengambilalihan itu dinilai sangat tidak beretika.
“Itu inkonstitusional. Lagi pandemi malah memikirkan pencapresan. Kasihan Presiden yang membutuhkan bantuan semua pihak untuk menangani krisis pandemi dan ekonomi,” tandasnya.
Saat ini, kata Herzaky, lebih baik Moeldoko fokus dengan tugasnya membantu Presiden Jokowi. Ia pun meminta agar kader kepengurusan Demokrat bisa solid. “Terima kasih sudah solid di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono,” ujarnya.
Herzaky Mahendra juga menyebutkan, “Ada pelaku gerakan bernama bapak Yos Sudarso menyatakan apa salahnya kami melakukan ini. Ya salahnya adalah upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat yang sah melalui kongres luar biasa,” kata Herzaky.
Menurut dia, upaya kudeta ini belum pernah terjadi sebelumnya. Herzaky juga mengatakan, jika Moeldoko ingin maju sebagai calon presiden atau capres dari Partai Demokrat maka harus membuat Kartu Tanda Anggota atau KTA terlebih dahulu. “Bapak SBY duduk sebagai dewan pembina. Jadi, kalau KSP Moeldoko mau menjadi capres melalui Partai Demokrat, ya harus bikin kartu tanda anggota dulu sebagai kader Partai Demokrat. Jangan tiba-tiba ingin jadi ketua umum apalagi melalui kongres luar biasa,” jelasnya.
Sebelumnya Moeldoko sendiri menanggapinya dengan menyampaikan kudeta bukan dari luar partai. Sebab, statusnya bukan kader partai. Kata dia, jika ada kudeta seharusnya dari dalam partai. “Kalau ada istilah kudeta itu adalah dari dalam. Masa kudeta dari luar?” kata Moeldoko dalam konferensi pers virtual, Senin (1/2).
Moeldoko pun menyinggung AHY bahwa jadi seorang pemimpin partai harus kuat dan jangan terbawa perasaan alias baper. “Saran saya, jadi seorang pemimpin harus pemimpin yang kuat. Jangan mudah baperan. Jangan mudah terombang-ambing,” kata dia.
Moeldoko pada Rabu (3/2) kembali memberikan keterangan pers mengungkap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) juga pernah bertemu dengan sejumlah kader maupun eks kader Partai Demokrat. Namun, menurut Moeldoko, pertemuan Luhut dengan sejumlah kader itu tak berbuntut polemik seperti yang ia alami saat ini. “Jadi dinamika dalam sebuah parpol itu biasa, seperti itu. Dan LBP juga pernah cerita sama saya, pernah didatangi mereka-mereka, case sama. Tapi enggak ribut begini,” ujar Moeldoko.
Sebelumnya, sejumlah nama yang diduga terlibat isu kudeta terhadap AHY diungkap politikus senior Demokrat Syarief Hasan. Nama-nama itu yakni M Nazaruddin, Marzuki Alie, dan Jhoni Allen Marbun.
Para perancang kudeta itu bertemu Moeldoko di sebuah hotel. Moeldoko tak menampik pertemuan dengan kader Demokrat itu. Namun dia membantah pertemuan itu untuk menggeser AHY dan demi kepentingan mencalonkan diri sebagai presiden pada 2024.
** ass
