Bogor | Jurnal Inspirasi

Komunikasi adalah senjata utama prajurit. Demikian yang disampaikan Dr. Aqua Dwipayana saat mengisi kegiatan sharing komunikasi dan motivasi di aula Kodim 0606/Kota Bogor Jl. Jendral Sudirman No. 33, Lelurahan Pabaton, Bogor Tengah, Kota Bogor. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kemampuan komunikasi prajurit dan PNS Kodim 0606/Kota Bogor dalam mendukung pelaksanaan tugas.

“Karena selalu berhubungan dengan masyarakat. Senjata utama prajurit adalah komunikasi. Tadi saya sampaikan bagaimana kekuatan komunikasi dan saya tegaskan juga tidak ada satu persoalan dimuka bumi ini yang tidak bisa diselesaikan dengan komunikasi. Dengan kata lain komunikasi itu adalah solusi,” jelas Aqua pada wartawan, Senin (1/3/21).

Kegiatan ini berlangsung pada pukul 10.00-12.07 WIB yang diikuti oleh 50 orang yang terdiri dari Dandim 0606, Kasdim 0606, para Perwira Staf Kodim 0606, para Danramil Kodim 0606, Personil Kodim 0606, ibu-ibu Persit Kodim 0606.

Saat mengisi kegiatan tersebut Aqua menjelaskan cara agar silaturrahim atau komunikasi tetap berjalan diantaranya Audible (dapat didengar atau dipahami dengan baik), Empathy (selalu merasakan apa yang dirasakan orang lain), Respect (menghormati orang lain), clarity (gunakan kalimat sederhana secara terbuka), humble (rendah hati dan tidak sombong), dan Action dan Consistency (melaksanakan aksi nyata dan selalu konsisten).

Selain itu, Aqua juga menyampaikan kunci agar hidup bahagia yaitu dengan jalani, nikmati, syukuri, dan ikhlas. Katanya lagi bahagia itu adalah berbagi, apresiasi, hadapi, ambil, gunakan, ikhlas, dan abadikan.

Serka Didin Saepuloh peserta pada kegiatan tersebut menyampaikan ilmu yang dia dapatkan saat kegiatan yakni komunikasi. “Terutama komunikasi dengan keluarga,” ujar Didin.

**Eliyani [MG/UIK-Jb]

Sukaraja | Jurnal Inspirasi

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Sukaraja Maesaroh dan supplier PT BPP, Wawang memberi penjelasan perihal pertemuan di villa Desa Gunung Geulis. Sebelumnya disebutkan,  pertemuan tersebut menimbulkan dugaan memonopoli paket bantuan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)  dari Kementerian Sosial hingga Fazhrurizal, anggota Komisi 3 dari Fraksi Golkar menanggapi pertemuan tersebut.

“Saat itu saya kebetulan ada di sekitar daerah Ciawi, dan saat saya telepon TKSK untuk menanyakan kenapa bulan Januari kemarin tidak ada pemesanan barang, mendengar TKSK ada di villa Gunung Geulis saya langsung ke lokasi,” ujar Wawang kepada Jurnal Bogor, Senin (1/3).

Wawang menampik pertemuan di villa Gunung Geulis adalah untuk mengondisikan e-Warung agar memesan barang kepadanya. Menurutnya, saat mendatangi TKSK di villa dia tidak tahu jika ada bagian Kesra juga . “Justeru malah saya dievalusi perihal kualitas barang dan kuantitas barang yang saya kirim,” jelasnya.

“Itu acara mereka (TKSK dan Kesra), dan kebetulan saya ada disana karena melewati lokasi tersebut, dan justru saya dievaluasi, jadi perihal keterangan salah satu dewan itu tidak benar, bahwa pertemuan di villa untuk pengondisian kepada e-Warung,” tandas Wawang lagi.

Dia menjelaskan, hanya melakukan sistem jualan. Pasalnya, jika ada e-Warung yang memesan maka dia kirim. “Saya lakukan di kecamatan lain juga, menawarkan barang kepada e-Warung. Disana (Sukaraja) suplier bukan hanya saya, jika dikatakan pengondisian maka seharusnya saya yang mensuplai barang pada seluruh e-Warung yang ada di Kecamatan Sukaraja, nyatanya saya hanya mengisi barang di 11 e-Warung saja,” kata Wawang.

Terpisah, TKSK kecamatan Sukaraja Maesaroh mengatakan, pertemuan di villa Gunung Geulis tersebut membahas SIK-NG dan beberapa poin lainnya. “Itu memang acara TKSK dan para Kesra  sudah kami rencanakan selain untuk sekedar refreshing juga untuk membahas beberapa poin tentang kesejahteraan masyarakat,” jelas Maesaroh.

Ia melanjutkan, kedatangan Wawang juga tidak diketahui olehnya. Namun dia meneleponnya dan menanyakan keberadaannya. “Saya bilang saya di villa Gunung Geulis, tau-tau sudah datang dan sekaligus saja kita evaluasi.”

“Justeru kita evaluasi kedatangannya itu, dan jika ada pengondisian kepada e-Warung itu tidak benar karena di Kecamatan Sukaraja ada 3 suplier, PT BPP (Bangun Putra Perdana), CV Amanah, dan 1 lagi belum tau namanya yang mengisi di 29 e-Warung yang ada di Kecamatan Sukaraja.” tandas Maesaroh.

** Nay Nur’ain

Kemang | Jurnal Inspirasi

Perbaikan longsoran jalan Bojonggede-Kemang (Bomang) di Kampung Jampang, Desa Jampang, Kemang  telah Selesai dikerjakan. Namun perbaikan longsoran  di proyek  jalan yang nilainya cukup fantastis itu  hanya menggunakan bambu yang ditaksir per batangnya Rp 10 ribu rupiah.

Kepala Desa Jampang Hermawan pun merasa kecewa perbaikan megaproyek jalan Bomang yang ambles hanya ditancap bambu sebagai penahan longsorannya. Padahal dibawah jalan tersebut ada hampir sepuluh warga yang terdampak.

“Masa perbaikan jalan Bomang yang masih tanggung jawab kontraktor itu hanya menggunakan bambu yang biasanya  itu harganya kalau saya beli Rp 10 ribu rupiah, disana ada nyawa manusia kalau terjadi longsor yang disalahkan pasti desa,” tegas Hermawan kepada wartawan, Senin (1/3/2021).

Wawan sapaannya meminta pihak kontraktor pembangunan jalan tersebut untuk tidak asal dalam perbaikan jalan yang pekan lalu ambles, mengingat  saat ini musim hujan masih terus terjadi dan dikhawatirkan terjadi longsor.

“Kami mohon kepada pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan pembangunan turap yang saat ini menjadi kekhawatiran masyarakat karena memang disana ada sepuluh warga yang kena imbas longsoran,” kata Wawan.

Lebih lanjut pemerintah desa  mengharapkan kepada pemerintah Kabupaten Bogor atau pihak terkait untuk melakukan perbaikan yang maksimal dengan dilakukan turap.

“Karena memang kami lihat pembangunan tersebut tidak maksimal hanya ditutup dengan bambu harapan kami ini juga jangan sampai hal yang tidak diinginkan terjadi. Ada kemungkinan tanah ini tidak ada kekuatan karena saat ini jalan tersebut sudah banyak dilalui masyarakat, baik roda dua ataupun roda empat, kendaraan berat ataupun kendaraan ringan,” katanya.

Sementara warga sekitar  yang persis dibawah jalan yang ambles, Ratem (54), merasa khawatir karena perbaikan hanya menggunakan bambu. “Kemarin saja ada longsor karena gak kuat mungkin. Saya harap diturap saya bingung mau ngadu ke siapa karena disini juga banyak rumah warga takut longsor, kami mohon diturap,” pungkasnya.

** Cepi Kurniawan

Kemang | Jurnal Inspirasi

Berpura pura makan di warteg di Jalan Raya Kemang Parung, Desa Jampang, Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor, seorang pria berpenampilan parlente babak belur dihajar warga. Diduga pria yang belum diketahui identitasnya itu merupakan pelaku pencuri handphone pemilik warteg, Senin (1/3/2021).

Diungkapkan pegawai Desa Jampang, Nemat. Saat itu melihat ada seorang pria keluar dari dalam warteg yang lari dan kabur mengendarai sepeda motor Honda Beat ke arah Parung. Pemilik warteg yang meneriaki pelaku sontak membuat warga langsung mengejar pelaku.

“Pelaku tejatuh setelah motornya ditabrak mobil di pererempatan Jampang  warga pun langsung menangkap dan menghajarnya,” kata Nemat.

Diketahui menurut Nemat, pria tersebut telah mengambil handphone pemilik warteg yang tergeletak di meja makan. “Saat itu pelaku mau makan ternyata malah mengambil handphone pemilik warteg yang saat itu pemilik warteg sedang di dapur,” kata Nemat.

Nemat mangatakan, saat ditanya warga, pelaku mengaku hilap, namun warga tak percaya lantaran motor yang ia gunakan nomor polisi ganda. “Masa hilap plat nomor polisi ganda, ada dua dobel ini udah niat kalau kaya gini mah,” ujarnya.

Hal senada dikatakan anak pemilik warteg, Dindi (18). Ia menceritakan saat itu pelaku masuk untuk makan dan berpura pura menanyakan lauk menu makan yang ia pesan.

Saat itu menurut Dindi, ibunya sedang di dapur dan ia sedang mengantarkan pesanan kopi ke desa. Melihat handphone yang tergeletak membuat pria itu melakukan aksi jahatnya dengan mengantongi handphone dan langsung pergi.

“Ibu saya melihat pria itu membawa hp,  ibu saya langsung meneriaki pria itu yang kabur hingga pelaku tejatuh dan dibawa warga,” kata Dindi.

Saat ini pelaku diamankan petugas Kepolisian Sektor Kemang Resort Bogor beserta motor dan barang buktinya. “Untuk konfirmasi nanti aja ya nunggu Kapolsek beliau sedang di Polres,” singkatnya petugas Reskrim berpakaian preman di Mapolsek Kemang.

** Cepi Kurniawan

Malang | Jurnal Inspirasi

Di sela-sela kesibukan, tidak jarang mengeluh lelah dengan pekerjaan. Hal yang wajar, mengingat banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan dengan sungguh-sungguh.

Terlalu banyak bekerja diruangan bisa menjadi sangat membahayakan dalam kondisi copid-19 seperti sekarang. Jika terlalu banyak bekerja dan bahkan stress, bisa memengaruhi performa di kantor atau dikegiatan lainnya. Selain itu, terlalu banyak bekerja juga bisa memengaruhi kesehatan. Tidak ada salahnya untuk santai sedikit melepaskan penat yang selama ini rasakan.

Stress biasa berasal dari diri sendiri. Tapi, sesungguhnya kita juga punya pilihan untuk tidak merasa terbebani karena terlalu banyak bekerja. Meski dengan banyaknya tuntutan pekerjaan, selalu punya pilihan untuk menjalani kewajiban dengan baik tanpa harus merasa stress.

Hal yang bisa lakukan adalah dengan mengenali sumber stress tersebut. Pahami betul jika apa yang rasakan adalah faktor eksternal seperti lingkungan kerja atau tekan-tekanan yang terus-terusan memberikan tekanan. Atau mungkin, boleh jadi apa yang rasakan hanyalah tekanan dari pikiran yang sesungguhnya tidak diperlukan.

Disela-sela kegiatan yang melibatkan 24 Asesor Bidang Pertanian dari wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY, NTB, Aceh, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan. Para pemilik sertifikat Asesor Kompetensi yang diterbitkan BNSP kembali bertemu di BBPP Batu untuk melakukan
Recognition Curent Competency (RCC) mulai 1 sd 3 Maret 2021, mengingat masa berlaku sertifikat produk BNSP itu hanya 3 (tiga) tahun, untuk itu bagi pemilik sertifikat Asesor Kompetensi yang telah habis atau menjelang habis masa berlakunya perlu dilakukan perpanjangan masa berlaku sertifikat guna pemeliharaan kompetensi yang telah diperoleh.

Kepala Balai Pelatihan Peternakan Batu, Dr. Wasis Sarjono, S.Pt, M.Si, memberikan perhatian khusus kepada para peserta RCC, dengan menjamu para peserta di Pusat Inkubator Agribisnis Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu, tentu saja sambil memperkenalkan produk turunan dari sektor peternakan, sekitar 10 tenan dengan masing-masing menampilkan satu produk.

Pandemi Covid 19 yang menyebabkan para tenan atau masyarakat melakukan kegiatan dari rumah, dan tentu mempengaruhi aktivitas di berbagai sektor. Namun di sisi lain, sektor Pertanian harus terus berjalan produktif demi memenuhi ketersediaan pangan yang dibutuhkan 270 juta masyarakat Indonesia.

Hal ini menjadikan peluang bagi pelaku usaha sektor pertanian yang ditantang bagaimana untuk tetap produktif menyediakan pangan sehat, mengolah hingga mendistribusikan ke masyarakat. Terlebih saat ini Pemerintah memberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), sehingga menyebabkan masyarakat membatasi aktivitasnya dan bekerja dari rumah.

Seperti diutarakan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Prof. Dedi Nursyamsi, kredibilitas generasi muda di bidang pertanian saat ini semakin berkembang.

“Saya makin percaya anak muda yang mau terjun di bidang pertanian bisa punya peluang kehidupan dan ekonomi yang lebih baik. Tak hanya itu, generasi milenial bidang pertanian saat ini tak hanya sekadar bertani, namun juga cerdas berwirausaha tani dengan memanfaatkan teknologi digital. Terbukti dengan bertambahnya jumlah Start-up milenial pertanian dengan berbagai inovasi pemasaran dan distribusi hingga tembus pasar dunia,” ujarnya.

** T2S/BBPP Batu

Bogor | Jurnal Inspirasi

Dua kursi kepala dinas dikosongkan oleh Wali Kota Bima Arya saat merombak kabinetnya pada Jumat (26/2) lalu. Kedua dinas yang dikosongkan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) serta Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperumkim).

Diketahui, Kepala Bappeda yang semula dijabat Hanafi kosong pasca ia digeser ke Dinas Pendidikan (Disdik). Sedangkan, Kepala Disperumkim, Deni Susanto dipindah menjadi staf ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

Sedangkan Fachrudin yang semula menjabat sebagai Kepala Disdik dirotasi menggantikan Anggraeni Iswara sebagai Kepala Dinas Sosial (Dinsos) yang kini menjadi staff ahli. Dengan demikian, Pemkot Bogor dipastikan akan melelangkan dua jabatan eselon II pada dua OPD yang dikosongkan itu. Tak hanya itu, Wali Kota Bima Arya juga merombak posisi 284 pejabat eselon III dan IV.

Pada pelantikan yang digelar di Setu Kirey, Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan Tanah Sareal itu. Bima Arya meminta kepada para pejabat yang dilantik agar tetap memberikan pelayanan secara maksimal ditengah situasi pandemi yang tidak mudah. “ini adalah tentang pelayanan dan kemanusiaan di masa pandemi yang luar biasa berat semua yang kita lakukan adalah untuk melayanai warga dan memperjuangkan kemanusian,” ujar Bima.

Ia pun memberi pesan khusus kepada kepala Disdik yang baru, Hanafi, agar ada inovasi dan kreasi didalam dunia pendidikan ditengah situasi pandemi ini. “Anak-anak kita harus tetap mendapatkan pendidikan yang baik dan layak,” paparnya.

Bima juga meminta agar Kepala Dinsos yang baru dapat memastikan agar hak warga yang mendapatkan bantuan sosial bisa terjamin ditengah situasi pandemi yang tidak berkesudahan ini. “Tolong data terus di rapihkan, kemarin kita bicara cukup panjang dengan Mensos yang Insya Allah dalam waktu tidak lama lagi akan mengumumkan pendataan yang baru,” tandasnya.

** Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Inspirasi

Fakta baru terkuak dalam persidangan kasus korupsi pengelolaan dana BOS SD se-Kota Bogor di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, akhir pekan lalu. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor, Rade Satya Parsaoran mengatakan bahwa dalam persidang tersebut pihaknya menghadirkan saksi seorang pengawas sekolah dari lingkup Dinas Pendidikan.

“Jadi kami menghadirkan seorang saksi pengawas sekolah. Dalam kesaksiannya dia mengaku telah diberi uang oleh terdakwa JRR (kontraktor) sebesar Rp200 ribu,” ujar Rade kepada wartawan, baru-baru ini.

Namun, kesaksian tersebut dibantah oleh JRR. Pasalnya, kata Rade, terdakwa mengaku telah memberi uang sebesar Rp78 juta yang diberikan selama beberapa kali, sehingga apabila ditotalkan jumlahnya segitu. Itu untuk biaya operasional. Tapi pernyataan JRR dibantah saksi,” ungkapnya.

Selain itu, kata Rade, dalam persidangan juga terkuak bila lembar soal dikerjakan oleh pengawas sekolah atas instruksi Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S). Padahal, sambung Rade, seharusnya lembar soal dibuat di masing-masing sekolah. “Pembuatan soal itu, kerap dikerjakan di kantor JRR,” ucap pria yang hobi memelihara arowana itu.

Lebih lanjut, Rade menegaskan bahwa sidang lanjutan kasus korupsi BOS akan kembali dilaksanakan pada Senin (1/3), dengan agenda mengkonfrontir keterangan ketujuh terdakwa. “Besok (hari ini, red) keterangan ketujuh terdakwa akan dikonfrontir secara keseluruhan. Ya, bisa juga disebut sidang saksi mahkota,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Bogor, Cakra Yudha mengatakan bahwa perkara itu bermula saat 211 SD di Kota Bogor menerima dana BOS pada 2017 senilai Rp69 miliar lebih, 2018 Rp70 miliar lebih dan 2019 Rp67 miliar lebih.

Dana tersebut salah satunya dipakai untuk pengadaan naskah soal ujian. Saat itu, terdakwa JR Risnanto yang merupakan kontraktor meminta menjadi rekanan penyedia penggandaan naskah soal ujian sekolah dasar se-Kota Bogor 2017 senilai Rp22 miliar lebih.

“Taufan Hermawan, almarhum, sebagai Ketua K3S Kota Bogor 2017-2020 menyampaikan pada JR Risnanto bahwa dari harga yang nantinya akan dimuat dalam kontrak kerjasama, tidak seluruhnya dibayarkan, tetapi bakal ada potongan untuk operasional sekolah,” ujar Cakra.

Kata dia, pengadaan soal ujian dikoordinir oleh ‎Taufan Hermawan bersama-sama K3S tiap kecamatan, mengenai soal ujian UTS semester genap, UKK semester genap, try out I hingga III pada semester genap. Kemudian, ujian sekolah semester genap, UTS semester ganjil dan UAS semester ganjil selama 2017-2018-2019 bagi sebagian besar SD Negeri yang menguras biaya hingga Rp22 miliar dari dana BOS. “JR Risnanto melainkan hanya Rp12 miliar lebih. Dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp 9,8 miliar lebih,” ungkapnya.

Kemudian selisih anggaran itu dibagikan ke sejumlah pihak. Dengan rincian tahun anggaran 2017-2019 yakni Taufik Hermawan menerima dan bertanggung jawab atas dana Rp2,5 miliar lebih, Gunarto‎ sebesar Rp399 juta lebih, H Basor sebesar Rp236 juta lebih, Dedi S sebesar Rp349 juta lebih, M Wahyu sebesar Rp255 juta lebih.

Lantas, kata dia, Subadri Rp389 juta lebih, Dede M Ilyas Rp349 juta lebih dan seluruh kepala sekolah yang turut mengikuti pengadaan soal yang dikoordinir pengurus K3S Kota Bogor menerima dana Rp4 miliar lebih.

Lebih lanjut, sambung dia, berdasarkan audit Inspektorat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terdapat anggaran yang dikeluarkan Rp22 miliar lebih untuk pengadaan naskah soal selama 2017-2019 dikurangi penghitungan nilai wajar sebesar Rp4,9 miliar lebih. “Hasil audit Inspektorat Jenderal Kemendikbud menentukan kerugian negara dalam pengadaan naskah soal ujian selama 2017 hingga 2019 sebesar Rp17,1 miliar lebih.

Cakra menyatakan, ketujuh terdakwa didakwa dengan dakwaan primair lasal 2 (1) jo Pasal 18 dan subsidair pasal 3 jo pasal 18 Undang Undang (UU) Tipikor.

“Dalam pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200 juta atau paling banyak Rp1 miliar,” jelas Cakra.

Sedangkan di pasal 3, kata dia, menyebutkan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun. “Atau denda paling sedikit Rl50 juta dan maksimal Rp1 miliar,” ucap Cakra.

Diketahui, enam Ketua K3S yang menjadi terdakwa itu adalah G, mantan Kepala SD Ciluar II Kecamatan Bogor Utara, B PNS guru, ‎D selaku Kepala SD Negeri Gunung Batu I, MW Kepala SDN Panaragan I Kecamatan Bogor Tengah, SB Kepala SDN Bondongan Kecamatan Bogor Selatan dan DMI selaku Kepala SDN Bangka III Kecamatan Bogor Timur.

** Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Inspirasi

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) mulai melaksanakan vaksinasi Covid-19 bagi ASN, DPRD, TNI Polri, guru, pedagang pasar tokoh agama, driver ojol, sopir angkot, pelaku pariwisata atau ekonomi dan wartawan di Puri Begawan, Senin (1/3).

Wali Kota Bogor, Bima Arya mengatakan, sedikitnya ada 1.570 dosis vaksin Covid-19 yang siap disuntikan kepada 34.785 orang. Tetapi, jumlah tersebut terbilang kurang karena target vaksinasi corona di tahap kedua ini berjumlah 86.143 orang termasuk lansia.

“Targetnya 45 hari mulai hari ini. kita bersyukur di fasilitasi oleh Puri begawan ini untuk bisa melakukan tempat ini agar bisa dikejar target 45 hari,” kata Bima kepada wartawan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor dr Sri Nowo Retno menjelaskan bahwa kelompok yang menjadi sasaran vaksinasi tahap kedua adalah mereka yang merupakan pelayan publik, mulai dari ASN, pejabat publik, pedagang hingga wartawan.

“Jadi, ada kategori profesi pelayan publik di Kota Bogor yang masuk daftar penerima vaksin, seperti ASN, pejabat publik, TNI, Polri, DPRD, BUMN/BUMD, guru,Dosen, pedagang pasar, tokoh agama, pelaku pariwisata hotel/resto, ojol, taksi online dan wartawan,” paparnya.

Khusus untuk lansia, kata Retno, masih diprioritaskan di ibu kota provinsi. Sedangkan, Kota Bogor belum mendapat alokasi vaksin. Saat ini pihaknya sedang melakukan pendataan by name by address melalui kader posbindu wilayah disandingkan dengan data Disdukcapil. “Sasaran lansia di Disdukcapil ada 93.000 orang. Sementara sasaran lansia pendataan riil ada 61.000 orang,” imbuhnya.

Untuk jumlah sasaran pelayanan publik pihaknya menargetkan 25.000 orang. Diharapkan seluruh sasaran dapat ikut serta dalam pelaksanaan vaksinasi massal.

Giat itu akan melibatkan tim dari Dinkes, RS dan puskesmas dengan menargetkan sasaran 1.500 orang per hari, sehingga diharapkan dalam kurun waktu satu bulan bisa rampung.

Dinkes, sambungnya, telah menerima 7.730 vial untuk sasaran pelayanan publik yang berisi 69.570 dosis vaksin Covid-19 Bio Farma. “Untuk satu vial itu berisi 5 ml yang bisa digunakan untuk 9 orang (1 orang 0,5 ml). Jadi, kalau kami hitung dari 7.730 vial jika dikali 9 menjadi 69.570 dosis atau untuk 34.785 orang (2 kali vaksin),” tandasnya.

** Fredy Kristianto