Ketua MPR RI Bambang Soesatyo memastikan Stadion Utama Lukas Enembe sudah siap menjadi tempat pembukaan sekaligus penutupan PON XX Papua. Keamanan Papua secara keseluruhan juga dipastikan kondusif. Dijadikannya Papua sebagai tuan rumah PON XX merupakan tonggak sejarah pembangunan Papua atas prinsip Pancasila. Khususnya dalam mengimplementasikan sila ke-3 Persatuan Indonesia dan sila ke-5 Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
“Siapapun akan bergetar tatkala melihat kemegahan Stadion Utama Lukas Enembe. Terasa sekali aura kebesaran masyarakat Papua yang kaya dengan keindahan alam dan budaya. Stadion ini menjadi landmark terbaru kebangkitan Papua untuk menjadi daerah yang semakin maju, sejahtera, adil, dan makmur,” ujar Bamsoet lewat keterangan persnya.
Bamsoet mengatakan itu usai meninjau Stadion Utama Lukas Enembe, di Jayapura, Papua, Senin (27/9/2021).
Hadir turut mendampingi kunjungan kerja tersebut Sestama Badan Intelejen Negara (BIN) Komjen Pol Bambang Sunarwibowo, Anggota Komisi X DPR RI Robert Kardinal dan Kabinda Papua Mayor Jenderal TNI AD Abdul Haris Napoleon.
Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) ini menjelaskan, berlokasi di Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Papua, Stadion Lukas Enembe menjadi stadion termegah kedua di Indonesia setelah Gelora Bung Karno di Jakarta. Berbagai sarana dan prasarananya telah berstandar internasional.
“Memiliki kapasitas lebih dari 40 ribu penonton, jenis rumput yang digunakan di Stadion Utama Lukas Enembe menggunakan Zoysia Matrella (Linn) Merr atau rumput Manila yang lazim digunakan di stadion-stadion besar. Untuk pencahayaannya, menggunakan LED teknologi DMX dari Philips yang bisa mengikuti beat musik dengan kekuatan 1.800 lux,” jelas Bamsoet.
Ketua Umum Pengurus Besar Keluarga Olahraga Tarung Derajat (PB KODRAT) ini menerangkan, scoring board perimeter atau papan skor digital yang terpasang di dua sisi tribun Stadion didatangkan dari Eropa. Begitu pula dengan 88 unit perangkat sound system yang didatangkan dari Jepang. Secara keseluruhan, teknologi di stadion itu memang sudah sangat modern.
“Setelah penyelenggaraan PON XX Papua, berbagai sarana dan prasarana yang ada di Stadion Utama Lukas Enembe, maupun berbagai venue olahraga lainnya, harus tetap dirawat dengan baik. Sekaligus dimanfaatkan masyarakat Papua guna meningkatkan prestasi olahraga anak-anak Papua. Ingat, pembangunan berbagai venue cabang olahraga tersebut menggunakan uang rakyat, jangan sampai rakyat jugalah yang menyia-nyiakan keberadaannya,” pungkas Bamsoet.
Istri Gubernur Jawa Barat, Atalia Praratya secara resmi melepas atlet, pelatih dan official Tarung Derajat Jawa Barat, bertolak ke Papua, untuk bertanding memperkuat Kontingen ‘Tanah Pasundan’ pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2021, di Mess Pelatcab Tarung Derajat, Kabupaten Bandung, akhir pekan kemarin.
Pada pelepasan tersebut, Atalia Praratya menginginkan para atlet tarung derajat berjuang all out dalam menghadapi setiap lawan yang bakal dihadapi pada perhelatan olahraga paling akbar empat tahunan di tanah air ini. Hal tersebut ditegaskan, Asisten Pelatih Tarung Derajat Jawa Barat, asal Kabupaten Bogor, Hardi Sanjaya.
“Beliau meminta semua atlet, ataupun pelatih berjuang all out untuk meraih medali emas di Bumi Cendrawasih pada tahun 2021 ini,” ujarnya.
Ia menjelaskan, atlet Jawa Barat yang akan bertanding di PON Papua, sebanyak delapan atlet untuk kategori tarung, yakni Agus Firmansyah kelas 49,1-52 kilogram, Andika Dwi kelas 58,1-61 kilogram, Rio Muhammad F kelas 61,1-64 kilogram, Kusuma Adi kelas 67,1-70 kilogram, Eko Yusuf kelas 75,1-80 kilogram, Ainun Kuswandi kelas 45,1-50 kilogram, Sri Nurhayati kelas 51,1-54 kilogram, dan Huda Nur A kelas 54,1-58 kilogram. Sedangkan kategori seni gerak enam atlet atas nama Putri, Ridho, Han Han, Mu’arf, Eriska, dan Ridwan.
“Delapan atlet tarung, dan enam atlet seni gerak, dan mereka akan bertanding all out untuk Jawa Barat. Apalagi tim tarung derajat ditarget medali emas, artinya kami harus all out, agar target yang kami targetkan dapat diraih dengan maksimal,” tegasnya.
Hardi manambahkan, saat ini tim tarung derajat Jawa Barat, tengah menunggu jadwal keberangkatan menuju Papua. Akan tetapi sebelum bertolak ke Papua, para atlet tetap menjalani program latihan.
“Atlet kita sudah 100 persen siap bertanding, dan siap meraih prestasi terbaik untuk Jawa Barat di ajang PON Papua 2011 ini,” pungkasnya.
Warga Desa Curug, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor dikagetkan dengan penangkapan warga Kampung Baru dan Kampung Curug oleh petugas kepolisian berpakaian preman. Menurut Informasi, dalam penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian itu dikabarkan ada 4 orang.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Desa Curug, Anton bahwa ada penangkapan yang dilakukan pihak kepolisian berpakaian preman terhadap warga di Kampung Baru dan Kampung Curug yang terjadi pada Minggu (26 /91) malam dan Senin siang (27/9).
Menurut Anton, penangkapan itu dilakukan menurut informasi yang ia dapat terkait dengan penembakan seorang ustaz di Tangerang yang terjadi beberapa waktu yang lalu. “Saya menurut informasi itu terkait yang ustaz ditembak habis keluar dari masjid yang di Tangerang yang ada di tv itu, dan penangkapan ada yang di Curug ada juga di luar dan itu warga kami,” katanya.
Untuk usia yang ditangkap rata-rata usia 20 tahun dan ada 4 orang dan itu merupakan warganya. “Penangkapan semalam dan siang tadi,” katanya.
Kades menegaskan terkait penangkapan itu pihaknya belum mengetahui pasti warganya itu apakah merupakan pelaku utama atau hanya peran pembantu. “Dan penangkapan itu tanpa ada koordinasi dengan kades kemungkinan sama RT gak tahu itu,” pungkasnya.
Sementara itu beberapa waktu lalu seorang ustaz atau pemuka agama bernama Arman (43) meninggal dunia setelah ditembak orang tak dikenal (OTK) di depan rumahnya di Kelurahan Kunciran, Kecamatan Cipondoh, Tangerang, Banten.
Menurut keterangan saksi, pelaku berjumlah dua orang dan sudah menunggu di halaman rumah korban. Penembakan itu terjadi setelah Ustad Arman pulang dari masjid usai melaksanakan shalat Magrib. Setelah menembak korban, kedua pelaku pun langsung melarikan diri.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus mematangkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas yang rencananya akan digelar, Senin 4 Oktober mendatang. Sebelum PTM terbatas dimulai, Disdik Kota Bogor akan terlebih dahulu menggelar simulasi PTM terbatas di tiga sekolah, yakni di SMPN 5, SMP PGRI 5 dan Boarding School Bintang Pelajar, Selasa (28/9).
Untuk itu, Wali Kota Bogor, Bima Arya dan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor menggelar rapat koordinasi (rakor) di Paseban Suradipati, Balai Kota Bogor, Senin (27/9).
Bima Arya menyampaikan, Pemkot pada dasarnya menunda PTM ingin memastikan kesiapan protokol kesehatan dan ketentuannya. Menurutnya penundaan PTM didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan betul-betul bisa tetap dibuktikan di lapangan dengan sistem surveilansnya yang kuat dan berjalan.
Saat ini kata dia, berdasarkan kondisi yang berkembang terkait PTM, ada opini yang tidak tepat mengenai penamaan klaster di sekolah. Padahal belum tentu terpapar di sekolah saat PTM atau bisa juga karena akumulasi dari kasus-kasus lama.
“Karena itu dibutuhkan sistem surveilans yang betul-betul kuat dan komunikasi yang terjalin pun harus canggih dengan melibatkan semua pihak terkait, mulai dari sekolah, guru, pengawas hingga komite,” tegasnya.
Selain itu ia meminta langkah-langkah antisipasi dipersiapkan. Jika ada anak yang tidak masuk satu hari, sistem langsung bekerja dengan proaktif mengecek kesehatan dan di swab oleh dinkes atau puskesmas.
“Jika hasilnya positif (Covid-19), cek kontak erat dan kelasnya di stop dulu. Menurut saya ini kuncinya dan surveilans ini harus memastikannya, apakah dari sekolah atau bukan,” jelas Bima Arya.
Ketua Satgas Covid-19 Kota Bogor ini juga meminta pelaksanaan tes swab antigen harus rutin dilakukan sepekan sekali. Tujuannya bukan sekedar untuk mengidentifikasi, tetapi juga agar para siswa dan pihak sekolah lebih hati-hati karena saat ini belum aman.
Untuk itu, ia menugaskan para direktur vaksin bergerak, memonitor dan mengecek, baik ketika di kelas maupun saat jam PTM selesai dengan berkoordinasi dengan aparatur wilayah dan puskesmas serta pihak terkait. “Patroli juga harus siaga, bergerak dan memutar. Minggu pertama penerapan PTM ini penting,” tegas Bima Arya.
Kepala Disdik Kota Bogor, Hanafi menambahkan, pada intinya sekolah harus memiliki kesiapan sesuai dengan aturan yang tertuang dalam SKB 4 menteri. Hanafi menekankan, hanya sekolah yang terverifikasi faktual yang akan melaksanakan PTM terbatas.
“Hanya sekolah-sekolah yang terverifikasi secara faktual dan memiliki persiapan matang serta tidak sembarangan yang akan melaksanakan PTM terbatas. Hal ini dilakukan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi tidak semua sekolah di kabulkan verifikasi faktualnya dan ini menjadi masukkan bagi Satgas Covid-19 Kota Bogor dalam mengambil keputusan,” kata Hanafi.
Dari seluruh SMP di Kota Bogor, hanya 43 SMP yang akan menerapkan PTM terbatas tahap pertama pada 4 Oktober. Durasi pembelajaran selama 3 jam, mulai pukul 07.30 atau 08.00 WIB sampai pukul 11.00 WIB, kemudian kapasitas maksimal dibatasi 50 persen dan harus mendapatkan izin dari komite sekolah serta orang tua siswa. Kemudian di tahap kedua, ada 26 SMP yang akan melaksanakan PTM terbatas.
“Untuk bahan pembelajaran lebih difokuskan kepada edukasi dan pemahaman para siswa tentang bahaya Covid-19 dan sebagainya. Sementara untuk kurikulum akan menyesuaikan,” katanya.
Dalam waktu dekat ini, Pemkot akan menggelar pertemuan dengan para kepala sekolah dan pihak KCD yang menaungi ada 26 SMA/SMK di Kota Bogor. Termasuk dengan para ketua OSIS dan komite dilibatkan secara daring.
“Untuk SMA/sederajat maupun MTS di bawah kewenangan Kantor Cabang Dinas (KCD) Provinsi Jawa Barat dan Kemenag, kami menyarankan agar melakukan hal yang sama, di antaranya hal dan teknis yang sama hingga menyampaikan sekolah-sekolah mana saja yang akan melaksanakan PTM ke Satgas Covid-19 Kota Bogor,” katanya.
Realisasi program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Bogor belum maksimal. Bahkan, terancam Pemkot Bogor dapat meraih raport merah Hal itu lantaran hingga kini realisasi RTLH masih dibawah 50 persen, sedangkan tahun 2021 hanga menyisakan waktu tiga bulan lagi.
Di Kecamatan Bogor Utara sendiri, realiasi RTLH baru mencapai 321 dari total usulan 866 unit rumah. “Jadi RTLH ada beberapa sumber anggaran, BSPS 70 unit on progres, Dana Alokasi Khusus (DAK) 24 unit on progres, Bankeu Provinsi usulan 250, belum ada realisasi, APBD Kota usulan 866, realisasi 321,” ujar Camat Bogor Utara, Marse Hendra Saputra saat dihubungi, Senin (27/9).
Marse mengatakan, hal itu terjadi lantaran anggaran RTLH sepenuhnya ada pada Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperumkim). Kecamatan, sambung dia, hanya sebatas mengusulkan. “Jadi anggarannya ada di dinas, realisasi sesuai dengan ketersediaan di dinas,” tegas Marse.
Sedangkan di Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, dari 714 yang diajukan, 355 unit RTLH baru terealisasi. Diketahui, program itu berasal dari APBD Kota Bogor. Baik melalui program reguler melalui Bagian Kesejahteraan (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bogor, maupun dari Bantuan Sosial Tidak Terencana (BSTT).
Sementara untuk yang bersumber dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Dana Alokasi Khusus (DAK) pemerintah pusat, ia mengakui belum ada yang cair dan terealisasi. “Yang bersumber dari APBD pengajuannya melalui aplikasi Sahabat. Untuk BSTT biasanya rumah yang kena bencana. Untuk BSPS atau DAK tahun ini di Tanahsareal belum cair,” papar Camat Tanah Sareal, Sahib Khan.
Kata dia, secara umum, dari data yang ada, dari 11 kelurahan yang ada se-Kecamatan Tanahsareal, hanya 9 kelurahan yang mengajukan program RTLH reguler. Tahun ini, Kecamatan Tanahsareal mengajukan 714 rumah untuk dibantu program RTLH reguler.
Tetapi hingga saat ini baru 355 rumah yang terealisasi bantuan. Sedangkan 359 rumah atau lebih dari 50 persen belum tersentuh bantuan RTLH. Untuk engajuan bantuan RTLH melalui BSTT, dari 45 rumah yang mengajukan, baru 17 rumah yang belum terealisasi. “Yang belum terealisasi dari sektor itu ada 28 rumah,” tukas dia.
Mantan Petinggi KRB Tulis Surat Terbuka, DPRD Langsung Datangi Pengelola
Bogor | Jurnal Inspirasi
DPRD Kota Bogor mendatangi Kebun Raya Raya (KRB), Senin (27/9) siang, merespons munculnya keberatan dan protes atas pengembangan KRB yang disampaikan oleh berbagai kalangan. Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto bersama Ketua Komisi III yang membidangi lingkungan hidup, Zaenul Mutaqin serta anggota Komisi III Adityawarman Adil dan Karnain Asyhar diterima langsung oleh Komisaris Utama PT. Mitra Natura Raya (MNR) Ery Erlangga. PT MNR sendiri merupakan pihak swasta yang mendapatkan hak kerjasama dari LIPI. Hadir pula beberapa pegawai LIPI yang saat ini sudah melebur ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Sebelumnya mantan petinggi Kebun Raya Bogor menuliskan surat terbuka ‘Selamatkan Kebun Raya Bogor’ dengan perihal Menjaga Marwah Kebun Raya yang diutarakan mantan kepala Kebun Raya Bogor Indonesia, yang terdiri dari Prof. Dr. Made Sri Prana, Prof. Dr. Usep Soetisna, Dr. Ir. Suhirman, Prof. Dr. Dedy Darnaedi, dan Dr. Irawati. Mantan-mantan pimpinan Kebun Raya Bogor itu mengkritisi penyelewengan tugas pokok dan fungsi Kebun Raya Bogor, yang dianggap sudah melenceng jauh dari marwahnya sebagai tempat edukasi dan konservasi.
“Kami mendapatkan banyak aduan dan protes dari berbagai kalangan masyarakat yang konsern akan keberlangsungan dan keberlanjutan fungsi konservasi Kebun Raya Bogor. Untuk itu kami langsung datang ke sini menyampaikan keberatan masyarakat tersebut, sekaligus ingin melihat langsung kondisi yang ada,” jelas Atang dikutip dalam keterangan yang disampaikan Humpropub, Senin (29/9).
Lebih lanjut, Atang menyampaikan bahwa beberapa poin keberatan warga terletak pada rencana wisata malam Glow Kebun Raya, komersialisasi yang ditandai mahalnya tiket masuk, pembangunan betonisasi, dan ancaman terhadap ekosistem yang sudah berjalan baik di kawasan Kebun Raya Bogor.
Senada dengan Atang, Zaenul menyampaikan bahwa banyak warga yang keberatan mengingat posisi Kebun Raya Bogor sangatlah penting bagi Kota Bogor.
“Kebun Raya Bogor merupakan identitas Kota Bogor. Selain aspek lingkungan, juga memiliki aspek sejarah dan budaya. Untuk itu, kehadiran DPRD ke Kebun Raya Bogor juga ingin memastikan bahwa pengelolaan dibawah manajemen baru tidak mengganggu identitas dan peran Kebun Raya Bogor ini bagi Kota Bogor”, ungkap Zaenul.
Usai melakukan peninjauan langsung ke beberapa lokasi di lingkungan Kebun Raya Bogor, Atang meminta kepada pihak pengelola agar benar-benar menjadikan faktor kelestarian lingkungan sebagai core utama. “Kebun Raya Bogor merupakan Kawasan Resapan Air, Penyedia Oksigen, dan Tempat Pelestarian Sumber Daya Genetik yang luar biasa. Selain tempat konservasi, KRB juga menjadi Cagar Budaya bagi masyarakat Bogor. Pusaka warisan yang perlu dijaga. Pengembangan jasa wisata seharusnya untuk memperkuat posisi tersebut”, pinta Atang.
Untuk itu, DPRD siap untuk mempertemukan pihak Kebun Raya Bogor dengan para pemerhati lingkungan dan masyarakat yang konsern masalah ini. “Insya Allah kami siap mewadahi dialog agar bisa ditemukan satu cara pandang dan semangat yang sama, sekaligus untuk mendapatkan masukan yang konstruktif bagi keberlanjutan Kebun Raya Bogor,” ungkap Atang
Hal tersebut ditanggapi positif oleh pihak MNR dan BRIN. Mereka juga akan terus memastikan bahwa eduwisata Glow Kebun Raya ini aman terhadap ekosistem flora dan fauna. Untuk itu, saat ini pihaknya masih melakukan pengkajian untuk memastikan keamanannya.
“Dari dulu semangat kami pada pelestarian lingkungan. Kami juga tidak akan berani mengambil langkah yang melawan upaya pelestarian lingkungan. Insya Allah kami siap menjelaskan dan berdialog dengan seluruh elemen masyarakat. Tujuan kami baik. Masukan dan sinergi dari seluruh stakeholder tentu sangat kami harapkan agar Kebun Raya Bogor ini semakin dirasakan manfaatnya,” pungkas Ery.
Sementara surat terbuka itu mengkritisi penyelewengan tugas pokok dan fungsi Kebun Raya Bogor, yang dianggap sudah melenceng jauh dari marwahnya sebagai tempat edukasi dan konservasi. “Berdasarkan pengamatan kami, dan adanya masukan dan keluhan melalui media sosial dari berbagai lapisan masyarakat, kami merasa berkewajiban untuk meneruskannya kepada pimpinan yang secara struktur erat dengan tata kelola Kebun Raya Indonesia saat ini,” tulis dalam surat terbuka tersebut, Senin (27/9).
Dalam surat itu disebutkan, beberapa hal penting yang sangat erat terkait dengan perkebunrayaan. Berdasarkan pengamatan kami, dan adanya masukan dan keluhan melalui media sosial dari berbagai lapisan masyarakat, kami merasa berkewajiban untuk meneruskannya kepada pimpinan yang secara struktur erat dengan tata kelola Kebun Raya Indonesia saat ini, antara lain:
1. Seperti kita pahami bersama bahwa Kebun Raya mengusung 5 tugas dan fungsi penting yaitu: 1. Konservasi Tumbuhan; 2. Penelitian; 3. Pendidikan; 4. Wisata Ilmiah, dan 5. Jasa Lingkungan. Ketiga fungsi pertama merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi acuan bersama seluruh Kebun Raya di dunia (Jackson, P.W, 1999). Karena itu berbagai kegiatan dan program yang dikembangkan di Kebun Raya Indonesia selalu berpegang pada kelima Tugas dan Fungsi Kebun Raya tersebut, yang sekaligus sebagai Marwah Kebun Raya.
2. Kebun Raya Bogor yang sudah berumur lebih dari dua abad dalam sejarah panjangnya selalu mengedepankan pendekatan ilmiah dan memperhatikan masalah konservasi dan lingkungan. Berbagai kegiatan dan usaha yang dilakukan Kebun Raya selalu mempertimbangkan kelima fungsi tersebut. Saat melakukan kegiatan usaha penggalangan dana sekalipun, Kebun Raya tidak silau pada keuntungan sesaat, dan selalu memilih green business yang sifatnya enviriomentally friendly. Sejarah mencatat, saat awal berdirinya Kebun Raya, Pemerintah kolonial Belanda memanfaatkan Kebun Raya sebagai kawasan aklimatisasi tumbuhan ekonomi penting untuk tujuan bisnis “cultuurstelsel” atau Sistem Tanam Paksa. Saat itu dimasukkan berbagai jenis tumbuhan asing yang bernilai ekonomi seperti kopi, teh, kina, kelapa sawit dll yang kini ikut menopang perekonomian nasional, dan menjadi andalan sumber devisa negara.
3. Setelah kemerdekaan dan dikelola oleh putra Indonesia, Kebun Raya lebih mengedepankan pendidikan, penelitian dan kegiatan explorasi serta konservasi, menyelamatkan tumbuhan, dengan tidak memperhitungkan nilai bisnis. Bahkan, pada th 2001 Kebun Raya yang semula hanya Unit Pelaksana Teknis, Eselon III (UPT, E.III) dinaikkan statusnya dan mendapat tugas penting menjadi Pusat Konservasi Tumbuhan, Eselon II. Nama tersebut, dipertahankan hingga kini dengan nama Pusat Riset Konservasi Tumbuhan-BRIN. Naiknya, status Kebun Raya-LIPI mencerminkan pentingnya fungsi Kebun Raya sebagai jawaban atas kerisauan dunia karena tingginya laju kepunahan jenis tumbuhan di Indonesia.
4. Bisnis Kebun Raya yang dilakukan saat itu, terbatas hanya dengan menjual tiket masuk Kebun Raya dengan harga sangat murah dibanding tempat lainnya. Karena memang Kebun Raya bukan Taman Rekreasi, Kebun Raya adalah Lembaga Ilmiah yang berperan menahan laju kepunahan jenis tumbuhan, kepunahan jenis tumbuhan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden No 93 Tahun 2011 tentang Kebun Raya. Penjualan tiket murah dimaksudkan agar terjangkau oleh masyarakat luas. Dengan demikian diharapkan berbagai pesan konservasi, pendidikan dan lingkungan dapat lebih luas mencapai lapisan masyarakat. Usaha penjualan buku ilmiah, bibit tumbuhan, tanaman hias, pupuk organik, pelayanan pertamanan, dan berbagai kegiatan pameran flora dan lain sebagainya, selalu mengacu pada misi Kebun Raya untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya tentang tumbuhan dan lingkungan. Banyak tawaran kerja sama yang ditolak oleh Kebun Raya saat itu, karena tidak sesuai dengan marwah Kebun Raya.
5. Berbagai usaha yang dilakukan pimpinan Kebun Raya sebelumnya, sejak Prof. Ir Kusnoto Setyodiwiryo, Soedjana Kassan, Prof. Didin Sastrapradja dan seterusnya memberi contoh pentingnya menjaga Kebun Raya sebagai kawasan hijau, tempat berbagai jenis tumbuhan langka, dan bernilai ekonomi penting. Koleksi Tumbuhan di Kebun Raya adalah koleksi aset bangsa yang perlu dilestarikan, diteliti dan digali potensinya untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan.
6. Kebun Raya Bogor adalah kebun yang tidak terpisahkan dari masyarakat Bogor, dan sekaligus sebagai ikon kebanggaan. Kebiasaan masyarakat melakukan rekreasi kebun dengan gelar tikar, makan bersama dan bercengkerama bersama keluarga di rindangnya pepohonan langka, adalah bagian kehidupan yang telah berlangsung secara turun temurun. Murah meriah, namun syarat dengan nilai silaturahmi. Kemudian berkembang menjadi wisata jalan santai, tempat wisuda anak-anak TK dan SD dan kegiatan sosial lainnya. Kegiatan lain seperti acara pernikahan, pameran flora, lomba cerdas cermat tetap dilakukan dengan sangat hati-hati menjaga kenyamanan lingkungan dan sesedikit mungkin akses ke koleksi dan nilai penting Kebun Raya lainnya. Hijaunya Kebun Raya di tengah gemuruh pembangunan, bagaikan oase di tengah padang pasir. Kebun Raya berkontribusi menahan laju pemanasan global.
Dari beberapa alasan di atas, dan masih banyak alasan lainnya, dengan akan adanya berbagai kegiatan yang sempat kami dan masyarakat perhatikan antara lain:
1. Rencana GLOW membuat atraksi sinar lampu di waktu malam, berpotensi merubah keheningan malam Kebun Raya. Nyala dan kilau lampu dikhawatirkan akan mengganggu kehidupan hewan dan serangga penyerbuk. Nature Communication melaporkan, penggunaan lampu berlebihan di waktu malam akan mengganggu perilaku dan fisiologi serangga penyerbuk, nokturnal maupun diurnal. Lebih jauh Knop et al (2017), melaporkan bahwa kunjungan polinator berkurang sampai 62 % pada komunitas tumbuhan yang diteliti, dan pada tumbuhan tertentu menyebabkan terjadinya penurunan produksi buah sebanyak 13 %. Kita belum mengetahui secara pasti kehidupan malam serangga penyerbuk tumbuhan tropika, namun dampak yang sama besar kemungkinan akan terjadi di Kebun Raya.
2. Jalan setapak yang tersusun oleh batu kali khas Kebun Raya Bogor, kini di banyak bagian telah dicor dengan semen. Tidak hanya mengurangi keindahan jalan batu gico, tapi juga mengurangi resapan air. Air yang tidak meresap, mengalir di selokan dan langsung menuju sungai, akibatnya volume sungai akan meningkat. Besar kemungkinan akan berkontribusi pada luapan sungai penyebab banjir di Jakarta. Memelihara ekohidrologi di Kebun Raya sangatlah penting, dan sudah lama dilakukan dengan mengurangi jumlah bangunan dan menggantinya dengan koleksi tumbuhan. Sesuai dengan Peraturan LIPI no. 4 th 2019 tentang Pembangunan Kebun Raya, batas luas maksimal pembangunan fisik (pengerasan lahan) di Kebun Raya Bogor adalah 20 % dari luas total Kebun Raya. Dengan pengecoran jalan batu gico, dan pemadatan di berbagai tempat diperkirakan akan melebihi batas maksimal 20 %. Berkurangnya resapan air juga dikhawatirkan mempengaruhi debit 5 mata air alami di Kebun Raya Bogor.
3. Perpustakaan Kebun Raya dengan berbagai buku tua “antiquarium” merupakan napas penting peneliti, yang sekarang dipindahkan ke gedung lain yang jauh dari Kebun Raya. Hal ini sangat mungkin mengganggu kegiatan peneliti dan kunjungan mahasiswa, dan peneliti luar yang perlu akses ke buku-buku dan informasi penting Kebun Raya. Menjauhkan buku dan sumber informasi dari keseharian peneliti Kebun Raya adalah kebijakan yang tidak mendorong meningkatnya riset, sekaligus menjauhkan munculnya inovasi kreatif para peneliti.
Banyak hal lain, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Namun secara keseluruhan, kegiatan- kegiatan itu kami nilai sudah ke luar dari Tupoksi Kebun Raya, dan semakin jauh dari marwah Kebun Raya.
Dengan demikian, kami sebagai pendahulu yang pernah ikut mengawal, dan mewarnai Kebun Raya berkewajiban menyampaikan hal ini kepada penerus pengelola Kebun Raya yang sekarang mendapat amanah. Apapun pilihannya, apapun kebijakannya, tentu pimpinan yang sedang mengemban amanah yang menentukan sesuai dengan kewenangannya. Namun, kami titipkan untuk tetap konsisten menjaga Marwah Kebun Raya sebagai titipan anak cucu kita.
Beberapa masukan yang perlu segera mendapat perhatian antara lain:
1. Perlunya meninjau kembali rencana GLOW di Kebun Raya, yang pasti akan mengusik keheningan malam Kebun Raya dan mengganggu fungsi serangga polinator dan hewan penyerbuk lainnya.
2. Sebaiknya segera dihentikan pembangunan fisik termasuk pengecoran jalan gico yang akan mengurangi resapan air yang diperlukan oleh tumbuhan, dan untuk usaha mengurangi kontribusi air penyebab banjir di Jakarta.
3. Perlu evaluasi atas Kerja Sama yang dilakukan dengan melibatkan unsur lain yang terkait dan memberi perhatian pada kekhususan Kebun Raya. Selain itu tentunya perlu meningkatkan kolaborasi dan sinkronisasi dengan bagian lain yang juga berada di dalam lingkungan Kebun Raya.
4. Langkah ini sangat diperlukan mengingat berbagai nilai historis dan fungsi strategis kebun Raya adalah modal penting dalam usaha mengusung Kebun Raya sebagai World Heritage, yang kini sedang dalam proses. Kegiatan kerjasama dengan pihak manapun harus memberi dampak positif pada usaha pengusulan World Heritage tersebut.
Kami berharap semoga citra baik Kebun Raya yang telah mendunia, sebagai bagian tak terpisahkan dari jejaring Internasional IABG (International Association of Botanic Gardens) dan BGCI (Botanic Gardens Conservation International) tetap terjaga. Perhatian dunia terhadap Kebun Raya di Indonesia sangatlah luar biasa.
Kami juga berdoa, semoga para pendahulu kita yang kini sudah di alam fana, tidak gundah gulana melihat kondisi Kebun Raya saat ini. Semoga Tuhan YME, Allah SWT memberikan petunjuk terbaik kepada para pemimpin yang kini sedang mengemban amanah, mengusung tanggung jawab, demi kebaikan Kebun Raya dan masa depan bangsa. Demikian surat terbuka tersebut.
Warga Kampung Pasirgintung RT 03 RW 04, Desa Batutulis, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor meminta dibangunnya Tembok Penahan Tanah (TPT). Keinginan warga bukan tanpa alas an, sebabnya rumah rumah warga yang tidak jauh dengan drainase itu sering terjadinya banjir di setiap penghujan tiba.
Salah satu rumah yang menjadi langganan banjir dari luapan saluran air atau drainase adalah Apay. Dia mengaku kewalahan disaat hujan datang yang kerap membanjiri rumahnya. “Saat hujan sudah seringkali warga disini jadi menjadi langganan banjir,” ujar Apay kepada Jurnal Bogor, Senin (27/9).
Akibat belum terbangunnya TPT, air yang dihasilkan dari limbah rumah tangga itu sering membanjiri dan masuk ke pemukiman warga. Pasca hujan, kata dia, sisa lumpur di bagian rumah dengan berwarna hitam pekat dan bau tak sedap terpaksa harus ia bersihkan.
“Kami minta segera adanya pembangunan TPT yang bermafaat sebagai tanggul penahan banjir,” harapnya.
Kepala Desa Batutulis Ade Supriatna merepon yang menjadi keingianan warga untuk dibangunnya TPT di lingkungan RT 03 RW 04. Mengenai hal ini, ia sudah mengajukan di Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrebangDes) bahkan sudah masuk di Rencana Kerja Pemerintah.
“Memang TPT itu sudah ada rencana dan mau dibangun, namun hal ini dilihat pada pagu anggarannya, ketika sudah tidak adanya Covid 19 mudah-mudahan bisa dibangun di tahun 2022 dengan menggunakan anggaran dana desa,” kata Ade.
Pemilik bangunan dilantai dua Alfamart yang diduga akan dijadikan Hotel Red Doorz di Desa Banjarsari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, dipastikan gigit jari. Sebab, rencana pemilik akan membangun hotel menuai penolakan dari masyarakat setempat.
Bahkan, Kepala Desa Banjarsari, Misbah pun dengan tegas tidak akan memberikan izin kepada pemilik bangunan hotel tersebut. “Ketika warga menolak, saya juga akan menolak. Saya lebih memilih warga daripada pengusaha,” ungkapnya kepada wartawan saat mengikuti kegiatan rapat kerja FORMI wilayah selatan Kabupaten Bogor, di Grand Pesona Cimande, akhir pekan lalu.
Dijelaskan Misbah, bangunan yang berada di atas Alfamart itu, dulunya pujasera atau tempat makan. Namun tidak tahu kenapa, pemilik merubahnya dengan menjadikan hotel. “Saat pembangunan, pemilik juga tidak pernah datang ke desa. Saya tahu nya saat diundang launching. Dan saya pun tidak datang,” akunya.
Misbah mengaku, pemerintah desa tidak akan menghalangi pengusaha mana pun yang akan berinvestasi di wilayahnya. Namun, sebelum membuka usahanya, terlebih dulu pengusaha meminta izin kepada warga sekitar. “Kalau kata warga setuju, saya mah gampang tinggal tandatangan saja,” tegasnya.
Kades Banjarsari menyayangkan adanya peraturan menteri pariwisata nomor 10 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor wisata. Dimana, pengusaha tidak diharuskan mengurus izin warga atau lingkungan saat mendirikan tempat usahanya.
“Bagi saya aturan itu sangat merugikan semuanya, baik desa maupun warga. Taunya sudah ada izin saja tanpa informasi ke pemerintah desa,” keluhnya.
Sementara, perwakilan pemilik bangunan, Gusla menjelaskan, ada kesalahpahaman antara pemilik dengan pekerjanya di bagian legal terutama persoalan izin. Karena, bagian legal mengajukan proses perizinan secara langsung ke pemerintah pusat tanpa meminta izin lingkungan atau warga terlebih dahulu.
“Aturannya sendiri memperbolehkan pengusaha mendaftar langsung OSS tanpa ada izin warga. Dan perizinannya sudah keluar semua, makanya pemilik berani launching juga,” jelasnya.
Namun, Gusla mengklarifikasi bangunan tersebut untuk hotel. Menurutnya, hasil musyawarah pemilik bangunan itu bukan hotel melainkan penginapan syariah.
“Jadi tamu yang datang kesana berpasangan, diminta untuk menunjukkan surat nikah atau bukti lain yang membenarkan tamu tersebut suami istri,” imbuhnya.
Terkait perizinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Gusla tidak membantah jika izin yang dimiliki pengusaha yakni toko. “Kalau kondisinya sudah kondusif, pasti izinnya akan kami proses ulang,” tukasnya.
Pada setiap kesempatan Menteri Pertanian Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.Si., M.H menyatakan, hidupnya pertanian adalah hidupnya bangsa, termasuk generasi milenial dan saatnya sekarang berbicara pertanian yang maju, mandiri, dan modern adalah dunianya petani milenial. Target program ini adalah terciptanya 100.000 Petani Milenial di 10 provinsi dengan memberikan pelatihan secara bertahap, termasuk pembiyaaan dan permodalan, IT atau digital, kemampuan berbisnis dan UMKM, dan kemampuan menjadi eksportir komoditas, yang akan didukung oleh lintas kementerian dan lembaga lainnya.
Sejalan dengan itu Kepala Badan PPSDMP, Prof. Dr. Ir. Dedi Nursyamsi M.Agr mengatakan, target program ini adalah terciptanya 100.000 Petani Milenial di 10 provinsi dengan memberikan pelatihan secara bertahap, termasuk permodalan, teknologi digital, kemampuan berbisnis dan UMKM, dan kemampuan menjadi eksportir komoditas, yang akan didukung oleh lintas kementerian dan lembaga lainnya.
Pelatihan yang digelar Kementerian Pertanian melaui BBPP Batu yang berlangsung di Balai Pelatihan Pertanian dan perkebunan provinsi Nusa Tenggara Barat, selama tujuh hari dengan metode blendded learning tiga hari offline dan empat hari Online. Pada pembukaan dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB Muhammad Riyadi, SP. M.EC. Dev, Kepala Balai BBPP Batu Dr. Wasis Sarjono, S.Pt M,Si, Kepala Balai Pelatihan Pertanian dan Perkebunan provisi NTB Haji Hendro Yulistiyono, SP M.Si, widyaiswara BBPP Batu, Dr. Dodik Suprapto, S.Pt M.Sc, dan Hardi, SST MM, serta praktisi M. Azwar Fuadi yang juga ketua P4S Urip Tani, pelatihan ini diikuti oleh 59 peserta, yang merupakan perwakilan pengurus dan anggota DPM dan DPA yang berasal dari sembilan kabupaten dan kota se provinsi NTB.
Dalam sambutanya Riyadi mengatakan bahwa tanah NTB itu ibaratnya “gemah ripah loh jinawi” ini menggambarkan tanah NTB itu sangat suburnya, banyak hasil bumi baik berupa padi, jagung, ternak sapi, sayuran dan lainya yang bisa dihasilkan di sini, namun petani yang terlibat dipertanian ini sudah usianya lebih dari 50 tahun, ini kalau kita biarkan akan menjadi malapetaka bagi dunia pertanian, namun adanya pelatihan kewirausahaan bagi petani muda sangatlah bisa memupus kekawatisan tersebut. “Kami atas nama Dinas sangat menyambut baik dan akan mensuport program ini, “ujarnya.
Ditempat yang sama Dr Wasis Sarjono, S.Pt M.Si mengatakan bahwa di era 4.0 di era globalisasi dan ujian pandemi covid 19, tentunya minside belajar kita harus berubah 180 derajat, artinya belajar bisa dimana saja, dimana saja dan oleh siapa saja dan tentunya metode dan efektifitasnya harus ditingkatkan sehingga perubahan perilaku sikap, pengetahuan dan keterampilan tetap terjamin walaupun tidak bisa bertemu secara langsung atau konvensional, inilah pesan dari pak Dr. Wasis kepada petani milenial dan dia juga mengucapkan selamat berlatih.
Bantuan bagi warga akibat dampak Covid-19 terus disalurkan. Seperti di Desa Bunar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dilakukan perluasan selama tujuh bulan dan pekan lalu telah disalurkan ke sejumlah penerima manfaat.
Kepala Desa Bunar Jajat Sudarjat menjelaskan, pendistribusian BPNT di wilayahnya sangat membantu kebutuhan masyarakat setempat terutama di tengah pandemi Covid-19 saat ini. Pendistribusian BPNT tersebut melibatkan organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna Bunar Mekar Saluyu (BMS) dengan sistem pendistribusian dibantu para RT dan RW setempat.
“Penyaluran BPNT di Desa Bunar, berjalan baik hal ini sejalan adanya keterlibatan lembaga Karang Taruna dan pengurus RT dan RW,” ujar Jajat Sudarjat kepada wartawan, Senin (27/9).
Jajat memaparkan, Pemerintah Desa Bunar tidak terlibat dalam hal pendistribusian. “Artinya ketika KPM mau mencairkan atau menggesek kartu ATM-nya baginya tidak melarang. Namun kami harap bagi KPM di Desa Bunar itu bisa menyairkan dan belanja sama agen yang telah ditunjuk pihak desa. Musababnya ketika adanya permasalahan dengan kartu ATM-nya, semisal kartu keblokir atau permasalahan lainnya pihak operator desa bisa membantunya,” kata dia.
Kades menerangkan, penambahan penerima BPNT sebanyak 532 KPM dan secara keseluruhan penerima program BPNT termasuk reguler sekitar seribu lebih KPM.
Sementara, Ketua Karang Taruna Desa Bunar Iwan Setiawan mengatakan, pihaknya menyalurkan BPNT di wilayah Desa Bunar baru tahap perluasan. “Penyaluran bantuan ini langsung kami antarkan ke setiap rumah warga ratusan KPM,” jelasnya.
Terpisah, penerima manfaat dari warga Kampung Bunar Vira Almaidah dan Veni Vaneli mengaku baru kali ini ia mendapatkan bantuan sosial BPNT perluasan. Disebutkannya, 8 item jenis barang yang diterimanya antara lain beras, Ikan, telur, daging ayam, tempe, tahu, kacang ijo serta sayur mayur.
Ia juga mengaku sangat berterima kasih kepada pemerintah setempat yang sudah menyalurkan haknya dengan kondisi yang sangat baik. “Secara kuantitas dan kwalitas barang, cukup baik dan tidak ada masalah,” tukasnya.
