26.8 C
Bogor
Saturday, April 11, 2026

Buy now

spot_img
Home Blog Page 1129

Biskuit Kokola Pilihan Bijak Masa Pandemi

0

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Ada perubahan perilaku dari kegiatan  masyarakat dalam berbelanja dan memilih makanan saat pandemi Covid-19. Di tahun kedua pandemi, masyarakat Indonesia banyak menghabiskan waktu di rumah karena adanya kebijakan pemerintah terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro.

Adanya kebijakkan tersebut, tentunya masyarakat juga mementingkan produk yang berkualitas untuk dikonsumsi dan praktis untuk didapatkan. Sebagai produsen olahan pangan berupa biskuit dan wafer spesialis halal dan aman terkemuka di Indonesia, Biskuit Kokola Halal dalam naungan PT. Mega Global Food Industry (Kokola Group) selalu menghadirkan biskuit dan wafer yang berkualitas, dengan rasa yang tak perlu diragukan lagi dan  tentunya pilihan bijak masa pandemi.

Nanda Syifa Sashabila, Public Relations Biskuit Kokola Reg. DKI – Jawa Barat menjelaskan, Biskuit Kokola pilihan bijak masa pandemi, merupakan upaya Biskuit Kokola dalam berinovasi untuk menggandeng masyarakat dalam memilih makanan yang bijak untuk dikonsumsi saat pandemi. Hal ini didukung dengan kelengkapan sertifikat Halal MUI, BPOM RI, Food Safety ISO 22000 dan BRC Food Sertificated yang dimiliki oleh Biskuit Kokola.

Tidak hanya unggul dalam kelengkapan sertifikat, cita rasa yang enak dan renyah, Biskuit Kokola unggul karena memiliki banyak varian yang juga dapat ditemukan di Kokola Official Shop melalui Marketplace, dengan banyak promo menarik  seperti exclusive bundling Biskuit Kokola.

“Kami menyadari bahwa suguhan yang enak, kaya akan rasa dapat meningkatkan suasana hati dan dapat meningkatkan momen kebersamaan keluarga. Biskuit Kokola dengan variannya yang banyak, sangat cocok dan mudah didapatkan. Tentunya pilihan bijak masa pandemi.”  tambah Nanda.

Kini masyarakat berbelanja segala kebutuhan, menginginkan belanja yang ekonomis. Biskuit Kokola Halal melihat demand ini menghadirkan layanan Program Kokola Home Delivery dan Reseller dengan Contact Center di nomor 081-8181-313-88.

Cukup WhatsApp di nomor tersebut, dan pilih Biskuit yang akan dibeli. Dengan minimal pembelian sebesar Rp 150.000 sudah mendapatkan bebas biaya kirim. Tidak hanya itu, Biskuit Kokola Halal membantu masyarakat yang terdampak dari covid-19 dari segi ekonomi, dan ingin bermitra dengan berjualan Biskuit Kokola, dengan menjadi reseller Kokola. Caranya cukup siapkan KTP dan calon reseller melakukan pembelian minimal Rp 250.000 dan juga sudah mendapatkan bebas biaya kirim.

“Saat Ramadan dan Lebaran kemarin respon dari Reseller kami, mereka terbantu dengan adanya program ini. Hal ini menunjukan Covid-19 bukan halangan untuk membuka usaha walaupun di rumah saja. Justru saat pandemi banyak masyarakat yang mencari peluang untuk menambah penghasilan dan kami menganggap mereka bukan hanya sekedar mitra tapi sudah menjadi bagian dari keluarga Biskuit Kokola.” tambah Nanda Syifa Sashabila, Public Relations Biskuit Kokola Reg. DKI – Jawa Barat.

Biskuit Kokola juga bisa didapatkan di Supermarket terdekat atau melalui Marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, JD.ID dan Bukalapak di @KokolaOfficialStore.

Informasi terkait produk dari Biskuit Kokola Halal, dapat mengujungi website di www.kokola.co.id, twitter @biskuit_kokola, Facebook Biskuit Kokola, instagram @biskuitkokola dan TikTok @BiskuitKokola.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:
Nanda Syifa Sashabila
Public Relations Biskuit Kokola Reg. DKI – Jawa Barat
nandashashabila@gmail.com

Pemdes Bojong Nangka Mulai Realisasikan Program Samisade

0

Gunung Putri | Jurnal Inspirasi

Pemerintah Desa Bojong Nangka mulai merealisasikan program Samisade (Satu Miliar Satu Desa) yang digulirkan oleh Bupati Bogor Ade Yasin di wilayah Dusun 06 yang merupakan akses lintas antara 2 desa yaitu Desa Kranggan dan Bojong Nangka.

Kepala Desa Bojong Nangka H.Amir Arsyad saat mengawasi pekerjaan tersebut menjelaskan, direalisasikannya jalan yang berada di tengah perumahan ini karena memang sudah menjadi bagian dari jalan lingkungan, sebab fasilitas umum (fasum)-nya sudah diserahkan ke Pemda , apalagi jalan ini merupakan jalan hidup yang menyambungkan antara dua desa.

” Untuk yang pertama ini kita realisasikan yang dusun 06 terlebih dahulu dengan panjang 800 meter dan tinggi 15 centimeter, serta lebar 4 meter,” jelas H.Amir, Jum’at (6/8).

Masih kata dia, karena ini merupakan jalan penghubung dua desa sudah pasti banyak dilalui masyarakat umum walaupun berada di areal perumahan karena hampir setiap harinya banyak pengguna jalan umum memotong jarak tempuh lewat jalur ini.

” Harapan saya agar setelah terbangunnya jalan penghubung ini masyarakat lebih nyaman untuk melewatinya , dan kita sama – sama saling jaga dan saling rawat,” harapnya.

Dia tak henti-hentinya berterima kasih kepada Bupati Bogor yang membuat program Samisade ini , dan dirinya berharap program ini terealisasi setiap tahunnya agar percepatan pembangunan di desa lebih meningkat.

“Semoga program ini terus dijalankan sampai nantinya ” pungkasnya.

** Nay Nur’ain

Target Vaksinasi Tinggi, Ade Yasin Ajak Seluruh Camat Lakukan Percepatan dan Koordinasi yang Cepat dan Tepat

0

Cibinong | Jurnal Inspirasi

Bupati Bogor, Ade Yasin menyampaikan kepada seluruh Camat se Kabupaten Bogor bahwa target Kabupaten Bogor untuk vaksinasi sangat tinggi, untuk itu perlu percepatan dan koordinasi yang cepat dan tepat.

Hal tersebut disampaikan pada Rapat Koordinasi Satgas Tingkat Kecamatan Dalam Penanganan Covid-19 di Kabupaten Bogor secara virtual di Aula Pendopo Bupati, Cibinong, Kamis (5/8). Dalam Rakor tersebut Ade Yasin didampingi oleh Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan, Sekretaris Daerah Burhanudin, Kapolres Bogor AKBP Harun, perwakilan Kodim 0621/ Kabupaten Bogor dan jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.

“Target Kabupaten Bogor untuk vaksinasi sangat tinggi sekali, untuk itu harus ada percepatan. Semua tau Kabupaten Bogor jumlah penduduknya terbanyak se-Indonesia untuk ukuran kabupaten, pada bulan Juli kita ketahui sedang tinggi-tingginya pandemi Covid-19 sehingga banyak yang tertular, banyak yang sakit, banyak yang isolasi mandiri bahkan banyak juga yang meninggal dunia. Kami semua sudah dengan sekuat tenaga, dengan Nakes yang ada, 29 rumah sakit rujukan Covid-19 semuanya penuh, berusaha mencari oksigen dan lain-lain, Alhamdulillah kondisi Kabupaten Bogor tetap kondusif,” ucap Ade Yasin press release Diskominfo, Jumat (6/8).

Lebih lanjut Ade menyampaikan, capaian vaksin di Kabupaten Bogor masih dinilai rendah.

“Vaksin masih satu-satunya cara mempercepat herd immunity di masyarakat. Capaian vaksin di Kabupaten Bogor masih dinilai rendah, target Pemerintah Pusat di akhir tahun harus sudah mencapai 70 persen, saat ini kita masih realisasi 13% dosis pertama, 5,8% dosis kediua, secara rata-rata kita baru mencapai 9,46% dari target 20%. Jadi terus terang kalau sampai akhir Agustus, kami tidak sanggup kalau harus menyelesaikan 70%. Pemerintah pusat pun tidak mau tahu, ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita dan ini juga sebagai motivasi bagi kita dalam melayani masyarakat,” terang Ade.

Sementara itu, lanjut Ade, koordinasi disaat seperti ini harus benar-benar dilakukan dengan baik sehingga kendala di lapangan bisa segera teratasi.

“Masih ditemukan lambatnya vaksinasi di beberapa Puskesmas yaitu adanya pengendapan, lemahnya koordinasi antara Puskesmas dengan Satgas Kecamatan, juga dengan forkopimcam masih terjadi dan beberapa Satgas Kecamatan belum memaksimalkan relawan dan tenaga kesehatan di beberapa wilayah. Salah satu contoh kejadian di salah satu kecamatan, vaksinasi massal seharusnya berkolaborasi dan bersinergi dengan pihak-pihak terkait, ini hanya dilakukan melalui pesan singkat atau whatsapp. Padahal untuk kegiatan vaksinasi massal koordinasinya bukan hanya lewat whatsapp atau telepon saja, harus koordinasi langsung karena ini menyangkut orang banyak, bagaimana mengatur orang di lapangan, situasi dan kondisinya seperti apa dan hasilnya pada saat hari pelaksanaan terjadi kerumunan yang luar biasa. Saya harap ini tidak terjadi lagi,” lanjutnya.

Ditempat yang sama, Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan menambahkan, untuk mencapai target vaksinasi bukan hanya tugas dari pemerintah saja, tapi dari semua pihak.

“Pemerintah sudah sekuat tenaga dalam menghadapi pandemi Covid-19, salah satu caranya dengan melakukan vaksinasi. Tapi di masyarakat masih banyak yang belum memahami tentang vaksinasi. Untuk itu kita mengajak semua pihak untuk membantu pemerintah, seperti para tokoh agama. Peran tokoh agama sangat penting untuk memberikan informasi tentang vaksinasi, belum lagi para tokoh pemuda terpelajar. Kita harus bahu-membahu, saling membantu di saat seperti ini, kita berharap dan berdoa agar ikhtiar kita dengan vaksinasi, pandemi Covid-19 segera berakhir,” ujar Iwan.

** Nay Nurain/Diskominfo

Presiden Jokowi Minta Penyuluh Pertanian Jadi Penghubung Petani

0

Bogor | Jurnal Inspirasi

Presiden Jokowi berpesan kepada para penyuluh pertanian selain melakukan penyuluhan dan pendampingan, mereka juga bisa menjadi penghubung petani dengan pemerintah dan sebaliknya.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat membuka Pelatihan Petani dan Penyuluh serta Pengukuhan 2000 Duta Petani Milenial (DPM) dan Duta Petani Andalan (DPA) Kementerian Pertanian tahun 2021 secara virtual, Jum’at (06/8/2021).

Lebih lanjut Ia meminta para penyuluh untuk terus belajar mengembangkan diri, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang teknis dan manajemen. bersama-sama dengan petani.
“Dengan koneksi internet yang tersedia saudara jangan menunggu diklat untuk belajar, saudara harus aktif belajar sendiri bersama masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo berharap pelatihan ini akan meningkatkan kapasitas petani dan penyuluh, khususnya dalam melaksanakan kegiatan agribisnis yang terstandardisasi, modern, dan marketable.

“Selain melaksanakan pendampingan dan pengawalan kegiatan agribisnis, penyuluh diharapkan juga memiliki kemampuan akademik pertanian, tata kelola pertanian dan sebagai motivator bagi petani untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Atau dengan kata lain penyuluh dapat bertindak seperti Komando Pasukan Khusus (Kopassus) pertanian. Dengan demikian, penyuluh berperan sebagai komunikator, integrator, motivator, organisator, dan dinamisator,” ujar Syahrul.

Dalam laporannya Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Dedi Nursyamsi menyatakan pelatihan petani dan penyuluh dilaksanakan dengan melibatkan lebih dari satu juta petani dan penyuluh. Kegiatan pelatihan digelar secara online dan offline.
“ Saat ini telah terdaftar lebih dari 1,5 juta peserta petani dan penyuluh, serta 2.000 petani milenial,” ujarnya.

Dedi mengungkapkan pelatihan akan dilaksanakan secara bertahap dengan menggunakan fasilitas IT di 5.789 Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), Kantor Kecamatan, Balai Desa, Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes), Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S), Saung Tani, dan lain-lain dengan tetap menerapkan Protokol Kesehatan secara ketat.

“Dalam pelaksanaan pelatihan ini kami melibatkan Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian Kab/Kota, Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani), Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S) serta Ikatan Keluarga Alumni Magang Jepang (Ikamaja),” ungkap Dedi.

** Regi/PPMKP

Risiko Penggunaan Strap Mask yang Sedang Tren Kala Pandemi

0

Bogor | Jurnal Inspirasi

Masker merupakan benda yang cukup penting disaat pandemi Covid-19 ini. Masyarakat diminta untuk selalu menggunakan masker jika bepergian keluar rumah agar terhindar dari paparan virus Covid-19. Namun seiring berjalannya waktu, muncullah inovasi baru yang dianggap lebih praktis saat menggunakan masker yaitu strap mask.

Penggunaan strap mask yang sedang marak di tengah pandemi Covid-19 ini, dinilai dapat mempermudah dalam penggunaan masker bagi kalangan anak muda.

Strap mask itu sendiri merupakan tali yang dapat digantung dan dikaitkan pada masker, yang biasanya dilengkapi dengan manik-manik aksesoris. Sehingga dapat memberikan sentuhan cantik saat digunakan.

Terdapat berbagai jenis dan motif strap mask yang saat ini marak dijual di pasaran. Yaitu kalung masker atau strap, merupakan model yang biasa dipakai oleh anak muda maupun anak-anak, dengan panjang sekitar 60-70 cm.

Lalu ada connector masker, dimana panjangnya hanya sekitar 20 cm karena biasanya diperuntukan untuk wanita yang menggunakna hijab. Sehingga jika tidak memiliki masker khusus hijab, dapat dibantu dengan menggunakan connector masker ini.

Dan yang terakhir yaitu strap konektor masker 2in1, strap mask jenis ini terbilang inovasi terbaru karena strap mask ini bisa berfungsi sebagai tali masker dan juga konektor karena terdapat stopper yang ukurannya bisa disesuaikan. Dimana para pengguna hijab pun bisa tetap bisa menggunakan konektor dan ditambah dapat mengalungkan masker ketika masker sedang dilepas.

Karena strap mask yang ternyata dalam proses pembuatannya cukup mudah dan harganya yang relatif murah. Banyak masyarakat yang menjual dan membelinya di toko online atau bahkan sekarang sudah banyak dijajakan pada bazar atau stand-stand di mall.

Dengan adanya tren strap mask yang memiliki motif dan warna bermacam-macam ini, memberikan kesan cantik dan menarik dalam berpenampilan. Karena dapat menjadi pengganti aksesoris biasanya. Serta anak muda sekarang yang lebih memperhatikan fashion, saat menggunakan strap mask ini dapat membantu dalam mix and match pakaian agar terlihat lebih stylish.

“Kalau gua ngeliatnya jadi lebih fasionable, jadi keliatan bagus aja karena model strap masknya ada yang diserut gitu terus modelnya keren, jadi bikin style tambah bagus aja. Apalagi yang motif sama warnanya kekinian gitu gua ngerasa jadi bikin stylish aja,” ujar Devi salah satu pengguna strap mask.

Selain dapat memberikan penampilan jadi lebih menarik, strap mask juga dinilai dapat lebih praktis dan mudah penggunaannya bila masker sedang dilepas. Seperti ketika saat makan atau minum, masker bisa dengan mudah menggantung di badan tanpa harus ditaruh di sembarang tempat. Dengan adanya strap mask juga dinilai dapat meningkatkan keinginan dalam menggunakan masker.

Resiko Strap Mask Bagi Kesehatan

Alih – alih dapat mempermudah dan dianggap lebih praktis dalam penggunaan masker, strap mask ini dinilai berbahaya. Karena pada saat masker sedang menggantung, ahli kesehatan mengatakan hal tersebut dapat menyebabkan resiko masuknya berbagai virus dan bakteri kedalam masker.

Namun ahli kesehatan menilai, terdapat point plus dan minus dalam penggunaan strap mask ini. “Menurut saya sih ada poin plus dan minusnya ya, poin plusnya buat masyarakat bisa lebih praktis ketika diluar dan diharuskan melepas masker ketika akan makan jadi ga akan jatuh ke lantai atau dimeja, terus bisa menambah nilai estetika dijadikan sebagai aksesoris,” ujar Intan, perawat Poltekkes Bandung.

Sementara jika dilihat dari sisi kesehatan, menggantungkan masker pada leher ini dapat mempermudah masuknya virus pada masker karena keadaan masker yang terbuka.

“Nah poin minusnya, kalau dari sisi medis, banyak seperti masker yang digantung menggunakan strap mask ini bisa terkontaminasi dari droplet yang dipakaian karena menempel, terus bisa jadi kebiasaan karena seharusnya masker yang dipakai masker bedah sekali pakai dan seharusnya kebiasaan melepas masker di tempat umum tidak diperbolehkan,” ujarnya.

Maka dari itu ketika sedang makan di tempat umum, usahakan untuk menaruh masker di tempat yang memang bersih dan tidak bersentuhan langsung dengan benda lain. Agar mengurangi terkontaminasinya masker dengan bakteri. Dan alangkah lebih baiknya selalu membawa masker lebih untuk diganti dengan yang baru.

“Karena yang dianjurkan itu masker bedah atau media sekali pakai, jadi setelah lepas masker baiknya diganti yang baru, dan selalu bawa cadangan, kalaupun terdesak maskernya bisa disimpan di plastik bersih atau tissue dan dilipat,” ujar Intan.

Selain itu intan juga menghimbau masyarakat terutama anak muda yang lebih sering dalam penggunan strap mask, untuk mengurangi menggunakan strap mask karena khawatir dapat menggangu kesehatan.

“saya sih engga menganjurkan ya, karena takutnya resiko kontaminasinya itu dan ya bisa juga buat menghindari kebiasaan kita membuka masker ditempat umum dengan sering gitu. Dan juga mungkin ya solusinya bisa menggunakan pouch khusus masker aja gitu ya yang lebih hygenis dan keluar rumah jika penting-penting ajalah,” katanya.

Tips Menaruh Masker dengan Benar Ketika Sedang Dilepas

Saat kamu akan membuka masker, ingat jangan menyentuh bagian kainnya tetapi lepas pada bagian talinya. Sehingga tangan tidak menyentuh bagian tengah masker. Kemudian simpan masker didalam pouch atau kotak khusus untuk masker dengan keadaan tertutup agar tidak terkontaminasi dengan udara dan tetap dalam kondisi higienis.

Jika tidak membawa kotak khusus, kamu dapat menaruh masker langsung ke dalam tas tetapi dilapisi dahulu dengan tissue atau kain. Tujuannya agar tidak bersentuhan dengan benda lain yang berada di dalam tas.

Bila dalam keadaan mendesak atau terburu-buru, taruh masker di meja dalam keadaan dilipat dengan beralaskan tissue kemudian ditutup lagi dengan tissue, agar tidak menempel langsung pada meja.

Jika menggunakan masker sekali pakai, diharapkan untuk merobek atau memotong masker bekas tersebut lalu jangan lupa untuk menggunting bagian talinya. Agar masker tersebut tidak di daur ulang  dan dijual kembali. Serta limbahnya tidak mencemari lingkungan.

Dan tidak lupa untuk mencuci tangan terlebih dahulu ketika menggunakan masker. Cuci tangan dengan air mengalir dan sabun setelah menyentuh benda apapun. Kurangi aktivitas keluar rumah jika keadaan yang tidak terlalu penting. Mari kita selalu jaga kesehatan.

** Edfyra Amelia-mg/UP

Pemecatan tak Hormat Pinangki Diproses

0

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengakui terpidana Pinangki Sirna Malasari, masih tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lembaga penuntutan tertinggi tersebut. Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejakgung, Leonard Ebenezer Simanjutak, mengatakan, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin belum memberhentikan dengan tidak hormat, meskipun Pinangki sudah berstatus terpidana korupsi.

Akan tetapi, Ebenezer menerangkan, pemberhentian Pinangki dengan tidak hormat tersebut, akan tetap dilakukan. Saat ini, Ebenezer meyakinkan, proses pendepakan tak hormat sebagai jaksa, maupun PNS tersebut sudah dilakukan. Kata dia, dengan menjadikan putusan inkrah di Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta, sebagai salah satu acuan pemecatan tersebut.

“Dengan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka saat ini, proses pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS terhadap Pinangki Sirna Malasari, dalam tahap proses. Dan dalam waktu dekat akan dikeluarkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS kepada yang bersangkutan (Pinangki),” kata Ebenezer dalam keterangannya, Kamis (5/8).

Meskipun mengakui Pinangki masih tercatat sebagai PNS di lingkungan Kejakgung, Ebenezer menerangkan status jaksa pada Pinangki sudah tak lagi melekat. Pasalnya,sudah ada keputusan Jaksa Agung Burhanudin nomor 164/2020 bertanggal 12 Agustus yang menyatakan telah memberhentikan Pinangki sebagai anggota Korps Adhyaksa. “Secara otomatis, yang bersangkutan (Pinangki) sudah tidak lagi sebagai jaksa,” terang Ebenezer.

Lewat pernyataan resmi Kejakgung tersebut, pun Ebenezer meluruskan polemik gaji, dan pesangon tunjangan sebagai jaksa maupun PNS yang dikatakan masih dinikmati oleh Pinangki. Ebenezer menjelaskan, hak-hak upah Pinangki sudah dilucuti sejak September 2020.

“Bersama ini kami luruskan, bahwa Pinangki masih menerima gaji, adalah tidak benar. Kami sampaikan, bahwa gaji Pinangki, sudah tidak diterima sejak September 2020. Sedangkan tunjangan kinerja, dan uang makan, juga sudah tidak lagi diterima sejak Agustus 2020,” ujar Ebenezer.

Pernyataan Ebenezer adalah respons dari tudingan publik terkait status PNS Pinangki, dan dugaan masih adanya penerimaan gaji bulanan terhadapnya. Tudingan tersebut, salah satunya muncul dari Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) yang menyebutkan Pinangki masih berstatus PNS.

Bahkan MAKI pun mempertanyakan gaji untuk Pinangki yang masih terus mengalir, meskipun sudah berstatus terpidana dan dieksekusi ke penjara. “Pinangki, meskipun sudah terpidana, tetapi belum dipecat sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil). Dan diduga masih mendapatkan gaji 50 persen, dari gaji pokok,” ujar Boyamin saat dihubungi, dari Jakarta, Kamis (5/8).

“Padahal, sesuai ketentuan hukum, PNS yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, dan putusannya sudah inkrah, maka langsung diberhentikan dengan cara tidak hormat,” ujar Boyamin.

** ass

Protes PPKM Berbikini, Dinar Candy Jadi Tersangka

0

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Artis Dinar Candy yang berbikini saat protes perpanjangan PPKM di pinggir jalan jadi tersangka. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Komisaris Besar Polisi Azis Andriansyah mengatakan, Dinar Candy dianggap telah melanggar norma budaya.

“Setelah yang bersangkutan diperiksa, mengumpulkan alat bukti, kami rangkaikan maka layak menetapkan kasus ini jadi penyidikan dan menetapkan DC (Dinar Candy) sebagai tersangka,” ucap Azis di Markas Polres Metro Jakarta Selatan, Kamis (5/8).

Kombes Pol Azis memastikan bakal memintai keterangan saksi lainnya untuk kelengkapan bukti lainnya. “Ada pasti untuk kelengkapan bukti lain akan diperiksa, karena menggunakan media sosial, menggunakan handphone, ada saksi yang bukan hanya dari DC,” terang Azis

Polisi juga kata dia masih mendalami motif terkait dari aksi turun ke jalan yang dilakukan Dinar Candy di Lebak Bulus, Jakarta Selatan beberapa hari lalu. “Masih didalami yang jelas apapun yang dilakukan di Indonesia ada norma, etik, norma budaya yang berlaku di masyarakat kita,” kata Azis.

“Tindakan yang bersangkutan itu tidak mengindahkan norma budaya,” tandasnya lagi.

Dikatakan Azis, adapun pasal yang menjerat Dinar yakni pasal 36 Undang-Undang (UU) Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan ancaman 10 tahun penjara dan atau denda Rp5 miliar.

** ass

Anton Paparkan Alasan Generasi Muda Harus Cinta NKRI

0

Cibinong | Jurnal Inspirasi

Wakil Ketua Komisi I DPR RI H. Anton SUkartono Suratto melakukan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI bersama tokoh masyarakat yang berada di wilayah Dapil I Kabupaten Bogor di Aula Terbuka DPC Partai Demokrat Kabupaten Bogor, Rabu (5/5/2021). Dalam paparannya, H. Anton Sukartono Suratto menjelaskan bahwa semua kalangan masyarakat di Indonesia, termasuk generasi muda harus mencintai NKRI.

“Kita ini terdiri dari berbagai suku bangsa. Bukan untuk terpecah belah, tapi untuk bersatu membangun negeri. Ingat Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika menjadi bagian dari pilar bangsa ini,” ujar Sekertaris Fraksi Partai Demokrat MPR RI itu.

Pria yang akrab disapa Kang H. Anton itu, juga mengajak generasi milenial untuk terus berkarya. Dia  menekankan, jangan sampai berbagai kekayaan alam di Indonesia dikuasai oleh asing.

“Mari kita wujudkan keadilan, kemakmuran dengan mempertahankan kedaulatan dan persatuan negeri ini,” tegasnya.

Menurutnya, kegiatan sosialisasi 4 pilar MPR RI mempunyai tujuan di antaranya, untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan Ketetapan MPR. Selain itu, sosialisasi juga digelar untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai luhur bangsa dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam kesempatan tersebut, Kang H. Anton juga mengingatkan jangan sampai masyarakat terjebak oleh adu domba-adu domba yang dilontarkan oleh pihak-pihak tertentu demi kepentingan sesaat. Menurut Kang H. Anton, masyarakat Indonesia sangat beruntung karena memiliki Pancasila sebagai dasar.

”Kita beruntung  punya Pancasila, Pancasila ini dengan perjuangan seluruh pihak, kemudian menjadikan Indonesia tetap teguh,  tegak,  tetap eksis, dan tidak terpecah,” ujarnya.

Untuk itu, dia mengingatkan kembali tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasilalah yang menjaga bangsa Indonesia dari perpecahan di tengah keberagaman.

**GP

Mahasiswa dan Pemuda Bogor Tolak PPKM

0

Pengusaha Pariwisata Transportasi Bogor Juga Bakal Gelar Aksi Konvoi

Bogor | Jurnal Inspirasi

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Central Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Bogor (CGMPB) berunjukrasa menolak penerapan PPKM di kawasan Tugu Kujang, Kamis (5/8). Dalam aksinya, mahasiswa membentangkan sejumlah poster tentang penolakan PPKM serta kritik terhadap penanganan Covid-19.

Mereka juga melakukan teatrikal dengan menggelar lapak dagangan sayuran di tengah jalan, yang menggambarkan betapa sulitnya kehidupan rakyat di tengah PPKM. “Pemerintah jangan hanya razia masker terus. Razia orang miskin yang tidak bisa makan. Pandemi semakin parah, rakyat semakin susah, tanah airku berdarah darah,” tulis isi poster yang dibentangkan para mahasiswa.

Ketua CGMPB , Ihsan mengatakan, PPKM yang telah diterapkan selama lebih dari satu bulan bukan solusi untuk mencegah penyebaran Covid-19. Sebab, banyak masyarakat yang hilang pekerjaannya akibat PPKM ini.

Ihsan menilai penerapan PPKM oleh pemerintah ini sebagai bentuk lari dari tanggung jawab untuk menjamin kebutuhan pangan setiap warga seperti diatur dalam UU Karantina Kesehatan.

Terpisah, pengusaha yang tergabung dalam Pengusaha Pariwisata Transportasi Bogor (PPTB) berencana menggelar aksi konvoi sambil mengibarkan bendera Merah Putih mengelilingi Bogor.

Aksi itu sebagai bentuk protes karena merasa dianaktirikan selama pandemi Covid-19. Rencananya, ratusan kendaraan bus besar, mobil elf hingga mobil rental dari 32 Perusahaan Otobus (PO) yang ada di wilayah Bogor bakal terlibat.

“Rencananya satu PO menurjnkan dua unit bus. Totalnya ada 64, ditambah mobil rental kurang lebih ada 100,” ujar Ketua PPTB, Anwar Mahadat.

Ia menegaskan bahwa aksi tersebut akan dilaksanakan setelah PPKM level 4 selesai. Ia menyatakan bahwa rencana aksi yang akan dilakukan pihaknya ini mendapat respon dari pemerintah dan jajaran kepolisian. Pihaknya langsung diundang melakukan audiensi bersama jajaran Pemkot Bogor dan Polresta Bogor Kota di Disparbud Kota Bogor pada Kamis (5/8).

** Fredy Kristianto

Siteplan PT FS Diduga Cacat Hukum

0

Cibinong | Jurnal Bogor

Disinyalir sejumlah lahan di wilayah Kecamatan Gunung Putri yang belum dibebaskan, revisi siteplan kedua tahun 2004 PT Ferry Sonneville (FS) diduga cacat hukum. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menerbitkan siteplan PT FS didasari sejumlah lahan berstatus Perjanjian Pengikat Jual Beli (PPJB).

Ahli Tata Ruang, Yayat Supriatna mengatakan, pengajuan siteplan wajib berdasarkan kepelikan lahan yang jelas atas nama pemohon. “Kalau tanahnya belum dibebaskan maka siteplan tersebut belum sah. Dalam proses izin prinsip itu jelas, lahan harus sudah status pemilik atau pemohonnya,” tegas Yayat kepada Jurnal Bogor, Kamis (5/8).

Dosen Universitas Trisakti tersebut menerangkan, kejanggalan terjadi ketika pemerintah dapat menerbitkan perizinan tanpa dasar kepemilikan lahan pemohon tersebut. “Itu pertanyaannya, bagaimana bisa disahkan kalau kepemilikan lahannya saja belum atas nama pemohon tersebut,” terangnya.

Bukan hanya itu, adanya perubahan siteplan ketiga yang pada Tahun 2016 dengan menghilangkan lahan 70 hektar termasuk di dalamnya Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU). Pria S1 lulusan Universitas Indonesia (UI) tersebut mengungkapkan, perubahan siteplan diharamkan menghilangkan kewajiban pengembang.

“Kalau ada PSU yang hilang atau tidak sesuai dengan peraturan itu jelas pelanggaran hukum. Karena kewajiban pengembang itu diatur dalam Undang-Undang yang berlaku,” ungkapnya.

Sementara itu, sejumlah luasan lahan yang telah diploting PSU yang terletak di Kecamatan Gunung Putri, diduga digelapkan oleh PT FS. Lahan yang semula diserahkan seluas 140 hektare, kini hanya tersisa 70 hektare saja.

Saat dilakukan revisi siteplan pada tahun 2004, lahan milik Pemda sebelumnya sudah ditandatangani Bupati Bogor Agus Utara, seluas 140 hektare. Namun pihak PT FS melakukan revisi kembali pada tahun 2016 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Bogor, Joko Pitoyo, dengan luasan lahan milik Pemda hanya 70 hektare. Dengan begitu, Fasos Fasum milik Pemda hilang setengahnya.

Anehnya, perusahaan pengembang perumahan di Kecamatan Gunung Putri itu membuat site plan dan menyerahkan lahan Fasos Fasum tersebut hanya menggunakan surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Sedangkan, PPJB tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan tanah. Namun anehnya, Pemkab Bogor menerima revisi siteplan pada tahun 2016 menggunakan dasar surat hanya PPJB.

Setelah dugaan disulap oleh PT FS, Fasum yang hilang sebanyak 70 hektare tersebut kini akan dibangun menjadi perumahan dan sudah dikeluarkan izin lokasi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bogor, dengan luasan 15 hektare yang terletak di Desa Bojong Nangka, Kecamatan Gunung Putri, yang dimohon oleh PT Properti Membangun Indonesia pada tahun 2020 lalu.

Terlebih, lahan yang masuk dalam siteplan PT FS yang sudah direvisi tersebut, nyatanya sudah bukan sepenuhnya milik PT FS, melainkan sudah banyak yang dibeli orang lain dan sudah banyak memiliki sertipikat.

Menurut warga perumahan PT IPI, Rijal menuturkan, saat ini lahan Fasos Fasum di dalam perumahan yang saat ini dikuasai oleh PT FS sudah banyak yang hilang. Malah, sebagian lahan milik umum tersebut ada yang sudah dikavlingkan oleh PT FS.

“Memang sudah gak ada Fasos Fasum didalam perumahan kami, malah ada sebagian Fasos Fasum yang dikavling oleh pengembang dan akan diperjualbelikan,” papar Rijal.

** Noverando H