Jakarta | Jurnal Inspirasi

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan pekerja dengan status outsourching (alih daya), kontrak, atau pekerja tetap (PKWT dan PKWTT) berhak menerima tunjangan hari raya (THR) keagamaan.

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri mengatakan pembayaran THR ini sesuai dengan surat edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja di Perusahaan.

Indah menyatakan seluruh pengusaha harus membayar THR secara penuh kepada pekerjanya pada h-7 Lebaran. “THR keagamaan wajib diberikan dalam bentuk uang rupiah dan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan,” ucap Indah dalam keterangannya, Minggu (25/4).

Indah menyatakan ada tiga jenis pekerja yang berhak memperoleh THR keagamaan. Pertama, pekerja berdasarkan PKWT atau PKWTT yang memilih masa kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih.

Kedua, pekerja berdasarkan PKWTT yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) terhitung h-30 sebelum hari raya keagamaan. Ketiga, pekerja yang dipindahkan ke perusahaan lain dengan masa kerja berlanjut apabila dari perusahaan lama belum mendapatkan THR.

 “THR wajib dibayar penuh dan tepat waktu. Dalam pembayaran THR tidak ada perbedaan status kerja. Para pekerja outsourcing maupun pekerja kontrak asalkan telah bekerja selama satu bulan atau lebih dan masih memiliki hubungan kerja pada saat hari keagamaan berlangsung, maka berhak mendapatkan THR juga,” kata Indah.

Ia menyatakan pekerja berhak mendapatkan THR dengan besaran satu bulan upah. Ini khususnya bagi pekerja yang memiliki masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih.

Sementara, pekerja dengan masa waktu kurang dari 12 bulan berhak mendapatkan THR yang dihitung secara proporsional sesuai masa kerjanya. “Dari perhitungan upah tersebut, tidak menutup kemungkinan perusahaan juga dapat memberikan THR yang nilainya lebih besar dari peraturan perundang-undangan, di mana hal tersebut terlebih dahulu ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama atau kebiasaan yang selama ini memang telah dilakukan oleh perusahaan,” kata Indah.

Indah menambahkan untuk pekerja yang bekerja harian, upah satu bulan dihitung dengan dua ketentuan. Ketentuan tersebut adalah memiliki masa kerja 12 bulan dan masa kerja kurang dari 12 bulan.

** ass

Jakarta | Jurnal Bogor

Kapal selam KRI Nanggala 402 dipastikan karam dengan kondisi terbelah tiga pada kedalaman 838 meter di bawah permukaan laut dalam yang ditemukan di perairan Bali bagian utara, Minggu (25/4) pukul 09.04 WITA.

KRI Nanggala-402 dengan 53 awak itu mengalami force majeure atau faktor alam dan bukan disebabkan kesalahan manusia atau human error setelah tim pencari melakukan pencarian selama 72 jam, dimana pada Sabtu pagi juga merupakan batas akhir life support (pendukung untuk hidup) berupa ketersediaan oksigen bagi kru KRI Nanggala, yakni 72 jam jika listrik dalam kapal mati total (black out).

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyatakan KRI Nanggala-402 telah hilang kontak pada Rabu (21/4), dinyatakan tenggelam pada Sabtu (24/4) dan seluruh awak prajurit yang on board atau yang bertugas dalam kapal selam buatan Jerman tersebut gugur.

“Berdasarkan bukti-bukti otentik, dapat dinyatakan bahwa KRI Nanggala 402 telah tenggelam, dan seluruh awaknya telah gugur,” kata Panglima TNI dalam konferensi pers, Minggu sore (25/4).

“Prajurit prajurit terbaik Hiu Kencana telah gugur saat melaksanakan tugas di perairan utara Bali. Atas nama seluruh prajurit dan keluarga besar TNI saya selaku Panglima TNI saya sampaikan saya rasa duka cita yang sedalam-dalamnya kepada seluruh prajurit yang gugur. Semoga Tuhan Yang Maha Besar memberikan keikhlasan, kesabaran dan ketabahan.”

Sementara Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono juga mengungkapkan sejumlah bukti-bukti konkret bahwa kapal selam tersebut tenggelam lebih disebabkan faktor alam. Tapi, dia menyatakan, hal ini bisa dibuktikan setelah adanya investigasi usai pengangkatan kapal selam buatan Jerman ini di kedalaman 838 meter. “Sebetulnya sudah kita evaluasi dari awal kejadian ini tapi saya yakin ini bukan human error tapi lebih kepada faktor alam,” katanya.

Yudo menekankan, saat melakukan penyelaman diketahui listrik ataupun lamu-lampu dari kapal selam tersebut masih menyala. Artinya, dia menegaskan, tidak terjadi mati total atau blackout saat prosesi penyelaman.

“Dan saat menyelam diketahui lampu menyala semua artinya tidak blackout saat menyelam langsung hilang. Ini yang akan diinvestigasi setelah badan kapal tadi bisa kita angkat,” ujarnya.

Yudo menerangkan, saat proses overhaul atau prosedur membongkar mesin yang dilakukan di Korea Selatan pada 2012 lalu, TNI telah melakukan pengecekan ulang dan perawatan yang baik dari kapal selam tersebut sehingga dipastikannya ini tidak menjadi penyebab.

“Terkait overhaul di Korea pada 2012 tapi setelah di Indonesia sudah kita laksanakan tingkat perbaikan baik tingkat harmen, pemeliharaan menengah maupun docking rutin,” katanya.

Yudo menjelaskan, kontak awal ditemukannya lokasi kapal selam terjadi pada Minggu, 25 April 2021 pada pukul 01.00 Wita oleh KRI Rigel yang sedang melaksanakan multibeam echosounder.

Karena batas peralatan KRI Rigel yang hanya mampu menjangkau 800 meter kedalaman laut, Yudo mengatakan, pencarian lanjutan diserahkan kepada Kapal MV Swift Rescue melalui Remotely Operated Vehicle (ROV) yang dimiliki oleh Singapura pada pukul 07.37 Wita.

Dari hasil citra bawah air yang menggunakan kamera, menurut Yudo, MV Swift Rescue pada pukul 09.00 Wita menemukan kontak visual pada posisi 07 derajat 48 menit 56 detik selatan dan 114 derajat 51 menit 20 detik timur lokasi kapal selam KRI Nanggal 402.

“Yaitu yang tempatnya dari datum satu atau dari tenggelamnya KRI Nanggala berjarak kurang lebih 1.500 yard di selatan pada kedalaman 838 meter. Jadi, di sana KRI Nanggala terbelah menjadi tiga bagian,” ujarnya.

Sejumlah bagian-bagian KRI Nanggala yang ditemukan di kedalaman 838 meter, antara lain badan kapal, kemudi vertikal belakang, jangkar, bagian luar badan tekan, kemudi selam timbul, bagian kapal yang lain, termasuk baju keselamatan awak kapal MK 11. “Dari kondisi kedalaman 838 meter seperti ini sangat kecil kemungkinan awak KRI dapat diselamatkan,” ujarnya.

** ass

Dramaga | Jurnal Inspirasi

Satu orang pelaku aksi pencurian kendaraan bermotor di Kampung  Cihideung RT 02, RW 02, Desa Purwasari, Kecamatan Dramaga, babak belur dihajar warga. Pelaku diketahui berjumlah lebih dari 1  orang. Kejadian tersebut terjadi pada Jumat, 23 April pukul 01.30 Wib.

Menurut Kepala Desa Purwasari  Yusuf Mustofa saat itu pelaku ketakutan setelah membawa motor warga bernama Syarif, pedagang sayur. Motor tersebut sempat  berhasil dibawa pelaku. Karena kebetulan warga sedang roda pelaku ketakutan dan loncat ke got dan kakinya terluka. Bahkan saat ingin ditangkap pelaku sempat menodongkan senjata api.

“Dan begitu berhasil  dilumpuhakan oleh warga saya periksa  teryata senjata api tersebut hanya mainan, warga yang berang sempat menghajar pelaku. Karena khawatir amuk massa akan lebih banyak. Maka, saya bergegas membawa pelaku ke polsek Dramaga,”kata Kades Purwasari Yusuf Mustofa, kemarin.

Kades Purwasari mengatakan, pelaku merupakan komplotan dan berjumlah lebih dari 1 orang. “Pelaku lebih satu orang satu reknaga kabur,” ujarnya.

Kejadian aksi pencurian itu pun dibenarkan Kapolsek Dramaga, Iptu Dian Pornomo bahwa betul ada aksi pencurian pelaku yang berhasil diamankan 1 orang  sedang diproses hukum di Polsek Dramaga. “Iya ada  pelaku R.J.A 35 tahun warga Sukajaya sedang  diproses hukum di Polsek berserta barang bukti motor Honda Beat streat warna hitam nopol F-2787-FFO, dua kunci leter T dan 1 buah senjata api mainan,” bener Kaposlek.

Lebih lanjut Kapolsek mengimbau warga tetap menjaga dan memperhatikan keamanan barang milik pribadi. “Khususnya kendaraan bermotor pastikan dipakir dalam keadaan aman,” pungkasnya.

** Cepi Kurniawan

Bogor | Jurnal Inspirasi

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor berencana kembali menggeber pembangunan di pusat kota. Salah satunya dengan membangun Park and Ride dan alun-alun di kawasan Suryakencana.

Kepada wartawan, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor, Rudi Mashudi mengatakan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sedang melaksanakan kajiam Destail Engineering Design (DED) terhadap rencana pembangunan Park and Ride.

“Recananya akan dibangun di lahan yang saat ini berdiri Plaza Bogor. Nantinya yang akan membangunnya Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperumkim).”

Sedangkan untuk pembangunan Alun-Alun atau taman, rencananya akan dibangun diatas lahan yang saat ini berdiri Plaza Bogor, yang akan digarap Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) Kota Bogor. “Sekarang status lahannya sedang diurus,” ujar Rudi kepada wartawan, Minggu (25/4).

Rudi menuturkan, rencana penataan wilayah Suryakencana ini sesuai dengan rencana yang sempat dipaparkan pada 2018 silam.

Selain bertujuan mengintegrasikan dengan pembangunan Transit Oriented Development (TOD) di Terminal Baranangsiang, penataan kawasan Suryakencana ini juga untuk menunjang lokasi wisata Jalan Suryakencana dan Kebun Raya Bogor (KRB).

“Berdasarkan data dalam setahun itu ada satu juta wisatawan yang datang ke Kebun Raya Bogor,” katanya.

** Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Inspirasi

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Syarifah Sofiah Dwikorawati secara resmi membuka Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Bogor di Padjadjaran Suite Resort and Convention Hotel, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Sabtu (24/4) malam.

Pada kesempatan itu, Syarifah mengatakan, Rapimda ini mutlak harus dilakukan karena masa kepemimpinan yang lama akan berakhir sehingga harus melaksanakan Musyawarah Daerah (Musda). Dalam persiapannya, Musda ini harus ditentukan waktu pelaksanaan, kepanitiaan dan sebagainya.

“Mudah mudahan nanti dapat menghasilkan regenerasi kepemimpinan yang terbaik serta musda bisa berjalan dengan lancar dan terus berkolaborasi dengan pemerintah karena banyak tugas pemerintah yang harus bergandengan tangan dengan kepemudaan,” ungkapnya.

Ia juga menjelaskan, mengenai Perda Kepemudaan akan dijabarkan dengan ditindaklanjuti adanya Peraturan Wali Kota (Perwali), yang kini tengah dikonsep.

“Semoga tidak terlalu lama supaya bisa kita selesaikan agar ada landasan untuk melakukan langkah langkah selanjutnya,” katanya.

Menurut dia, KNPI juga mendapat hibah dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Namun memang ada penurunan untuk tahun ini lantaran sedang kondisi pandemi covid-19. “Nanti kita lihat lagi pada saat anggaran bagus, pasti anggaran terkait bantuan hibah akan kita evaluasi, karena semua bantuan hibah ini kita refocusing ditahun lalu,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPD KNPI Kota Bogor Bagus Maulana Muhammad menambahkan, musda ini seharusnya dilaksanakan tahun 2020, tapi karena pandemi harus menahan diri dan lebih membantu masyarakat dalam bahu membahu menghadapi masa pandemi Covid-19.

“Alhamdulilah Rapimda sudah selesai dan berjalan lancar. Untuk agenda Musda, sudah direncanakan waktu Musda akan digelar tanggal 6 Mei 2021 mendatang. Mudah mudahan bisa terlaksana sesuai rencana dan diberikan kelancaran dalam pelaksanaan nanti,” katanya.

Bagus menambahkan, setelah Rapimda, agenda selanjutnya pembukaan bursa bakal calon ketua dan agenda utama pelaksanaan Musda yakni pemilihan Ketua DPD KNPI Kota Bogor. Sementata itu, Sekretaris DPD KNPI Jawa Barat Asep Komarudin menerangkan, Rapimda pada hakikatnya mengamankan tiga hal.

Pertama, para pemuda harus menyiapkan berbagai hal materi untuk di bahas saat Musda. Kedua, menetapkan peserta Musda dan yang ketiga menetapkan waktu dan tempat.

“Kemudian selanjutnya dalam Rapimda harus mengeluarkan dua rekomendasi mendasar, pertama rekomendasi internal tentang organisasi internal jika ada yang harus dibenahi. Kemudian tentang kepanitiaan baik SC maupun OC dan berbagai hal keterkaitan dengan Musda. Selamat atas terlaksananya Rapimda DPD KNPI Kota Bogor. Mudah mudahan kita bisa mengambil keputusan yang baik terutama di bulan suci ramadhan ini,” jelasnya.

** Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Inspirasi

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor mengajukan bantuan Buy The Service (BTS) senilai Rp52 miliar ke Kementerian Perhitungan (Kemenhub). Kepala Dishub, Eko Prabowo mengatakan bahwa pihaknya sjdah melayangkan proposal agar mendapat bantuan Rp52 miliar dapat dicairkan, dan akan digunakan untuk mengatasi kemacetan di Kota Bogor.

“Untuk BTS memang harus ada persetujuan, makanya kami sounding ke dewan,” ungkapnya kepada wartawan, Minggu (25/4).

Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2020.  Tak hanya melayangkan mengajukan proposal ke pemerintah pusat, salah satu poin dalam pasalnya mengharuskan ada dukungan legislatif.

Kata dia, apabila dana bantuan tersebut turun dapat digunakan membantu Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT). “Kami juga akan tawarkan bantuan kepada badan hukum pada enam koridor angkutan,” ucapnya.

Seharusnya, kata Eko, bantuan BTS mencapai Rp100 miliar lebih, karena ada refocusing anggaran dialihkan ke penanganan Covid-19 menyebabkan turun menjadi Rp52 miliar.

Dishub, sambung dia, telah menjalin nota kesepahaman dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ). “Setiap pasal saat ini sedang dibahas. Kami juga sudah usulkan enam koridor yang nantinya dilewati bus dengan pelayanan BTS,” jelasnya.

Lebih lanjut, kata Eko, untuk pembenahan sarana prasarana BTS akan mulai dilelangkan pada Mei mendatang. “Pemenang BMC dan company manajemennya, sedangkan PDJT dan badan hukum lainnya akan menjadi operator,” katanya.

Namun, sambungnya, terdapat syarat yang harus dipenuhi badan hukum untuk menjadi operator, yakni mengikuti program konversi angkot tiga menjadi satu.

Disisi lain, ngebetnya pemerintah memperbaiki PDJT dengan BTS dan perubahan status BUMD menjadi perumda sepertinya takkan mulus. Pasalnya, dewan ogah membahas kelanjutam raperda lantaran pemkot hingga kini tak kunjung menyerahkan hasil audit keuangan PDJT.

Anggota Panitia Khusus (Pansus) Raperda PDJT, Endah Purwanti mengatakan bahwa pihaknya belum melanjutkan pembahasan lantaran draft tidak disetujui dewan. Sebab, dalam judul raperda itu terdapat perubahan dari BUMD menjadi Perumda. “Draft yang disodorkan baru, judulnya berubah menjadi pembentukan Perumda Jasa Transportasi,” ujar Endah.

Kata Endah, hingga kini DPRD juga belum menerima berkas audit keuangan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) Rp35 miliar. Padahal, hal itu menjadi salah satu syarat untuk melanjutkan pembahasan raperda tersebut. “Dewan sudah sepakat tidak akan membahas sebelum ada audit,” ungkapnya.

Lebih lanjut, kata dia, aset PDJT saat ini jumlahnya Rp3,6 miliar, sedangkan hutang perusahaan pelat merah itu mencapai Rp4 miliar. “Jadi pemkot jangan terlalu bergairah mendapatkam Buy The Service (BTS) senilai Rp81 miliar dari Kementerian Perhubungan, yang aturannya mengacu pada Pemenhub Nomor 9 Tahun 2020 tentang subsidi angkutan umum, BTS dapat diberikan asal perusahaannya sehat,” ungkapnya.

Sejauh ini, kata dia, restrukturisasi Pemkot Bogor telah membentuk tim untuk perusahaan yang akan berubah badan hukumnya menjadi Perumda.

** Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Inspirasi

Pandemi Covid-19 sudah menahan laju perekonomian kurang lebih selama satu tahun terakhir. Inovasi dan kreasi menjadi jalan ke luar untuk bisa terbebas dari perangkap ini. Jurnalis Mancing Indonesia (JMI) memiliki cara yang berbeda untuk mengajak Jurnalis dan masyarakat untuk berdaya dan mendukung pemerintah dalam memulihkan ekonomi nasional. Melalui pesan semangat Ayo Bangkit, JMI mengadakan pelatihan dan usaha ikan nila di Kampung Rawajati Kelurahan Mekarwangi Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor pada Minggu (25/4/2021).

Ketua Umum (Ketum) JMI Firman Wibowo menyampaikan bahwa budidaya ikan nila yang ada di 10 kolam bioflok di Mekarwangi tersebut merupakan program perdana. Ketum yang akrab disapa Bowi ini berencana akan membangun kerja sama dengan pesantren, sekolah, dan lembaga.

“Ide ini berawal karena perubahan informasi dan bisnis media. JMI berinisiatif untuk membuat usaha pendamping bagi Jurnalis dan masyarakat. Saya yakin ini berhasil dan bisa bermanfaat untuk masyarakat,” katanya.

Penasihat JMI Pratama D. Persadha mengapresiasi langkah JMI Kepengurusan Periode ini karena dapat menciptakan kegiatan yang baru dan memadukan sosial dan entrpreneur. “Ini juga upaya yang bisa bermanfaat untuk banyak orang,” katanya.

Wakil Wali Kota Dedie A. Rachim yang turut hadir dalam kegiatan juga memberikan apresiasi kepada JMI. Menurut Wakil Wali Kota Dedie, langkah dari JMI merupakan salah satu upaya urban farming. Dedie menambahkan bahwa di tengah lahan Kota Bogor yang sedikit budidaya ikan nila melalui bioflok adalah inovasi yang baik.

“Pembudidayaan seperti ini adalah hal yang baik dan solusi di tengah pandemi. Semoga produk dari budidaya ini bisa banyak turunannya dan menciptakan makanan yang sehat,” jelas Dedie.

Kepada JMI, Pria yang akrab disapa Kang Dedie ini berharap JMI bisa maju terus. “Pesan saya kalau sudah maju ga boleh mundur. Dan saya berharap JMI juga bisa membuat Integrating Market,” pesannya.

Ketua JMI Bogor Raya Billy Adhyaksa yang menjadi tuan rumah kegiatan tersebut menjelaskan bahwa selain ada pelatihan dan usaha ikan nila di wilayahnya, JMI juga mengadakan berbagi bersama adik-adik yatim piatu.

“Kami dari JMI Bogor Raya merasa terhormat sekali mendapatkan amanah ini. Ini valuenya sangat luar biasa. Budidaya ini pasti bermanfaat untuk jurnalis di Bogor dan Indonesia,” katanya.

Ketua Bogor Raya Billy juga menambahkan bahwa setelah lebaran JMI Bogor Raya akan memperluas budidaya ikan nila di empat titik dan bekerja sama dengan panti asuhan. Dan dalam waktu dekat, JMI Bogor juga akan mengadakan Rapat Kerja (Raker) JMI Bogor Raya dan Halalbihalal dengan mengusung Bogor Night Fishing atau mancing pada malam hari.

** Nay Nur’ain

Bogor | Jurnal Inspirasi

Permasalahan masih tertunggaknya pembayaran pengadaan alat kesehatan (alkes) di Rumah Sakit (RS) Lapangan senilai Rp5,6 miliar, mendapat sorotan dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Bogor Raya. Bem Se Bogor soroti persoalan RS Lapangan, Desak Kejari Kota Bogor segera tangani hal tersebut.

Ketua BEM se-Bogor Raya M Aditya Abdurahman menduga telah terjadi tumpang tindih regulasi pada RS Lapangan yang dibangun dalam waktu dua pekan. “Diduga banyaknya tumpang tindih regulasi dengan sifatnya yang terburu-buru,” ujarnya kepada wartawan, Minggu (25/4).

BEM juga mempertanyakan langkah penutupan RS Lapangan dengan memperkuat puskesmas dan mengalokasikan alkes ke puskesmas. “Perlu dipertanyakan integritas walikota. Sebab, beliau pernah mengatakan akan tetap menyiagakan operasional RS Lapangan untuk mengantisipasi lonjakan kasus pada momen Ramadan dan Idul Fitri,” ungkapnya.

Aditya menilai, pemkot telah menunjukan sikap inkonsistensi. Iapun mempertanyakan mengenai vendor penyedia alkes untuk RS Lapangan.

Aditya juga mendesak Kejari Kota Bogor untuk mengedepankan penegakan hukum agar mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dampak dari kasus RS Lapangan. “Kami minta kejari langsung turun mendalami permasalahan ini,” ucapnya.

Lebih lanjut, iapun mempertanyakan nasib para pekerja, karena dengan penutupan RS Lapangan akan terjadi pemutusan kontrak. “Menjelang Idul Fitri maupun hari Buruh ini akan menjadi stimulus bagi para pekerja,” jelasnya.

Sebelumnya Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor mengaku akan mendalami permasalahan yang terjadi RS Lapangan, sehingga tunggakan pengadaan alkes sebesar Rp5,6 miliar bisa diketahui publik secara terang benderang.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Bogor, Cakra Yudha mengatakan, dalam proses pendirian RS Lapangan memang dilakukan pendampingan oleh bidang perdata dan tata usaha negara (datun). Namun, pencegahan dan penindakan merupakan dua hal yang berbeda. “Ya, yang pasti kami akan mendalami dan mempelajarinya,” ujar Cakra.

Kata dia, pendamping perdata itu mulai administrasi dan kesesuaian aturan. Jadi memang ada permasalahan di kemudian hari, maka tentunya akan dipelajari. “Pendampingan yang dilakukan sebelumnya bersifat yuridis dan normatif,” tukasnya.

** Fredy Kristianto