Selama menjalani agenda reses di masa sidang pertama tahun 2021-2022, Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, Jenal Mutaqin menyerap aspirasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Bogor Timur dan Bogor Tengah.
Perda Santunan Kematian pun menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat kepada politisi partai Gerindra ini.
JM pun menjawab bahwa Perda Santunan Kematian menjadi salah satu perda prioritas yang akan segera disahkan oleh DPRD Kota Bogor.
“Kami DPRD ingin membuat kebijakan yang pro rakyat dan perda santunan kematian ini menjadi salah satunya yang kami prioritaskan,” ujar JM.
Legislator yang sudah dipercaya oleh warga Kota Bogor selama tiga periode ini pun menjelaskan apa itu Perda Santunan Kematian.
Didalam Perda yang saat ini masih dalam proses evaluasi gubernur, JM menjelaskan nantinya warga yang tidak mampu bisa mendapatkan uang kerahiman sebesar Rp1 juta dan uang pemulasaran jenazah Rp1 juta.
“Jadi Perda Santunan Kematian ini akan menjadi salah satu pintu bagi pemerintah untuk membantu warga yang tidak mampu,” jelasnya.
Selain memberikan edukasi kepada warga terkait Perda, JM juga melakukan berbagai kegiatan bersama warga selama masa reses.
Diantaranya adalah melakukan aksi fogging di Kelurahan Sindangrasa, menyerap aspirasi ojek pangkalan dan menggelar kegiatan doa bersama warga.
“Semua aspirasi yang saya serap akan saya laporkan didalam laporan reses dan akan menjadi salah satu sumber bagi kami untuk merumuskan kebijakan kedepannya,” pungkasnya.
Program kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dalduk KB) Kota Bogor dipertanyakan DPRD. Hal itu bukan tanpa alasan karena selama pandemi pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk membatasi kegiatan masyarakat semasa pandemi.
Salah satu program yang menjadi sorotan adalah pengadaan hingga pendistribusian alat kontrasepsi.
Anggota DPRD Fraksi PPP Akhmad Saeful Bakhri mempertanyakan, selama Pandemi, berapa anggaran yang disediakan Dinas Dalduk KB untuk pengadaan alat kontrasepsi, serta bagaimana pendistribusiannya. Mengingat kegiatan masyarakat dibatasi begitu ketat.
“Dimasa pandemi ini bagaimana mekanisme distribusinya, untuk sasaran kelompok masyarakat apa saja dan di mana, karena pergerakan masyarakat di batasi,” ujarnya kepada wartawan, Minggu (11/9).
Pria yang akrab disapa Gus M ini juga turut mempertanyakan efektifitas pengadaan alat kontrasepsi. Sebab, jika dilihat dari persentase kehamilan saat pandemi malah meningkat. “Ada keterangan logis untuk realisasi tersebut,” katanya.
Gus M juga mengaku heran mengapa pengadaan alat kontrasepsi sejauh ini cenderung tak pernah dipublish.
“Berapa jumlah pengadaan kondomnya, bagaimana pembagiannya, kemana saja dan seperti apa sosialisasinya. Kalaupun ada pembagian kontrasepsi untuk Pekerja Seks Komersial (PSK). memang Kota Bogor ada lokalisasi,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Dalduk KB Kota Bogor, Rakhmawati saat dikonfirmasi perihal itu mengaku bahwa kebutuhan alat kontarasepsi di Kota Bogor semuanya dipenuhi dari BKKBN Pusat melalui BKKBN Provinsi Jawa Barat.
Alat kontrasepsi yang disediakan, sambung dia, berupa IUD, implant , suntik, pil dan Klkondom. Sedangkan alat penunjanpelayanan KB berupa IUD kit dan implant pengadaannya dilakukan oleh DPPKB Kota Bogor dengan dana yang berasal dari Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan – Keluarga Berencana.
“Jumlah pengadaan untuk tahun 2021 adalah 27 unit IUD kit dan 27 Unit Implant kit , dengan total anggaran Rp307.335.600. Alat penunjang ini akan di alokasikan ke fasilitas kesehatan puskesmas yang melayani pelyanan KB,” ujarnya.
Tapi tahun ini tidak ada, jadi sekarang ada dari Dana Alokasi Khusus (DAK) anggaran dari pusat, itu pun tidak banyak, hanya 27 Ayudi dan 29 Implan. Sasarannya diperuntukan bagi masyarakat yang tidak mampu.
Jika diuangkan lanjut mantan Kadishub tersebut, bantuan itu sekitar Rp400 juta. Karena untuk karya implan dan Ayudi sama, harga satuannya Rp17 juta.
Kata dia, untuk sosialisasi selama ini terus jalan dan yang mencari sasaran adalah kader. “Jadi kader yang membawa ke rumah sakit atau di pusat kesehatan masyarakat,” ujarnya.
Sementara berdasarkan penlusuran, terkait pembelian alat kontrasepsi tahun anggaran 2021 bersumber dari DAU. DAK fisik reguler Rp1.100.000.000 DAK fisik penugasan Rp318.00.000. Dan saat ini sedang berproses dan harus selesai 31 Agustus 2021.
Sebab, bila melewati 31 Agustus maka tidak dibayarkan oleh pemerintah pusat.
Kesebelasan Teamwork FC berhasil membawa pulang juara pertama usai mengalahkan Bhekha FC pada pertandingan final kompetisi yang bertajuk Eightfeo X Bintang Fajar yang digelar di lapangan SNI Selaawi, Tanah Baru, Bogor Utara, Kota Bogor, Minggu (12/9).
Laga partai puncak itu berjalan cukup seru dengan jual beli serangan terjadi di pertandingan dalam waktu 1×25 menit. Namun Teamwork FC mampu melesakan gol semata wayang melalui Hermawan. Sedangkan juara ketiga sendiri diisi oleh 2 tim semifinalis (juara 3 bersama) yaitu tim tuan rumah Bintang Fajar B dan Persika FC.
Tim tuan rumah mengaku kecewa dengan hasil tersebut. Pasalnya, tuan rumah mengirimkan dua tim yaitu Bintang Fajar A dan Bintang fajar B. Dalam wawancara dengan Jurnal Bogor, Moehammad Noer, Manajer Bintang Fajar mengungkapkan kekecewaannya.
“Saya sangat kecewa dengan hasil ini, karena sebenarnya yang ditargetkan meraih hasil maksimal yaitu Bintang Fajar A, namun saya mengapresiasi daya juang tim Bintang Fajar B,” ungkapnya.
Sementara sang juara menjadi tim tak terkalahkan dalam turnamen tersebut. Sesuai dengan namanya Teamwork FC mengandalkan kerjasama tim dalam mengalahkan lawan-lawannya. “Saya merasa sangat senang dan bangga bisa partisipasi di acara Eightfeo Bintang Fajar, dengan tempat dan lokasi yang seadanya, namun sangat layak untuk mengadakan pertandingan. Panitia sudah sangat bagus dalam kinerjanya sehingga tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan. Kami juga sangat bangga bisa menjadi juara, semoga kami bisa berpartisipasi lagi di acara yang akan datang,” ujar Odie, Official Teamwork FC.
Eightfeo X Bintang Fajar itu sendiri diisi enam tim undangan dan 2 tim tuan rumah yakni Bhekha, Persika, Kingsteel, Teamwork, Nira, GGS, Bintang Fajar A dan B. Pada laga tersebut, karena dimasa pandemi panitia tetap menerapkan protokol kesehatan dengan mewajibkan masker dan menjaga jarak, dan juga mensiasati jadwal agar tidak terjadi kerumunan.
Untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi Covid-19, Satgas Penanganan Covid-19 Kota Bogor pada Agustus lalu membentuk Tim Satgas Vaksinasi. Di dalam tim ini antara lain ditunjuk 18 Direktur Sentra Vaksinasi yang diamanahi tugas untuk mengelola pelaksanaan vaksinasi di masing-masing sentra.
Pembentukan tim ini menunjukan adanya kolaborasi yang solid diantara para anggota TNI dan POLRI serta Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Bogor untuk bahu membahu mempercepat pelaksanaan vaksinasi. Sebab bukan hanya para ASN yang diterjunkan bertugas membantu, melainkan juga para anggota TNI dan POLRI.
Dengan adanya sentra vaksin yang tersebar di berbagai wilayah Kota Bogor, maka proses vaksinasi warga bisa lebih mendekat ke masyarakat dan masyarakat lebih mudah mengaksesnya. Di samping itu mobilisasi warga untuk divaksin bisa dilakukan, karena tersedia pula mobil layanan penjemputan warga bila diperlukan. Itu semua diyakini dapat mempercepat pelaksanaan vaksinasi Covid-19 kepada seluruh warga masyarakat.
Salah satu Sentra Vaksinasi berada di The Jungle Water Park, Bogor Nirwana Resort. Di lokasi ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor ditunjuk sebagai penyelenggara. “Selama ini kami mem-back up Dinas Kesehatan dalam penyediaan internet pada saat berlangsung vaksinasi. Tapi saat ini secara khusus kami mendapat tugas untuk mensukseskan pelaksanaan vaksinasi dengan target 1.000 orang per hari,” ungkap Kepala Dinas Kominfo Kota Bogor, Rahmat Hidayat.
“Kami para ASN sudah lebih dahulu mendapatkan vaksinasi, dan ini dimaksudkan agar kami bisa melayani warga masyarakat seperti sekarang,” lanjut Rahmat yang dimanahi tugas selaku Direktur Sentra Vaksinasi The Jungle Water Park BNR. Kini giliran para ASN, anggota TNI dan POLRI yang memberikan dukungan untuk melaksanakan vaksinasi. Para ASN di ligkungan Pemerintah Kota Bogor, ditugaskan secara bergilir membantu di seluruh sentra vaksinasi.
Ternyata banyak cerita menarik di balik penyelenggaraan sentra vaksinasi. Setidaknya bagi sebagian ASN, tugas ini benar-benar menjadi pengalaman baru, ketika mereka harus melayani warga secara langsung. Tidak hanya puluhan, ratusan bahkan lebih dari seribu orang dalam satu hari. “Memang biasanya kami bekerja di belakang meja, tapi sekarang harus melayani warga secara langsung,” kata Oki Tri Fasiasta N.A yang ditunjuk sebagai Wakil Direktur Administrasi Sentra Vaksin di BNR.
Bagi Oki tugas ini menarik, karena, “Selama pandemi ini telah terjadi penurunan intensitas tugas bagi para ASN dan kami banyak bekerja dengan sistem WFH,” lanjutnya. Jadi tugas sekarang menurutnya adalah pergeseran tugas harian biasa dan diakui rasanya seperti sedang melaksanakan field trip. Oki melihat, setidaknya rekan-rekannya yang bertugas di BNR pun terlihat antusias. Tugas dimulai dengan persiapan pada jam 6.30 dan berakhir pada jam 15.00 sore. “Kelihatan semua semangat dan bisa dibilang tidak ada yang meninggalkan tugas, sampai sore mereka tetap berada disini,” lanjutnya.
Tugas utama para ASN adalah mendukung pelaksanaan tugas yang dilakukan para tenaga medis. Mereka membantu proses pendaftaran warga, mengkonfirmasi data warga, mengatur alur pelayanan di semua tahapan, mulai dari pemeriksaan kesehatan sampai warga mendapatkan suntikan vaksin dan sertifikat vaksin. Bahkan dalam kasus tertentu, mereka harus menjemput warga yang akan divaksin.
Itu bukanlah tugas ringan, karena semua tahapan vaksinasi harus dilalui dengan lancar, aman serta nyaman oleh peserta vaksninasi yang jumlahnya ratusan orang dalam sehari. Bahkan, “Kami pernah melayani warga yang jumlahnya mencapai lebih dari 1.400 orang dalam sehari, sehingga sentra ini baru bisa ditutup menjelang Maghrib,” ungkap Oki.
Bukan hanya jumlahnya saja yang membuat tugas ini tidak sederhana, melainkan karena ada saja warga yang perlu penanganan khusus. Antara lain warga negara asing yang datang meminta divaksin. Termasuk mereka yang tergolong WNA pengungsi yang berada dalam pengawasan UNHCR. Para pengungsi belum bisa dilayani dan ini menjadi catatan khusus dan masukan kepada pemerintah.
Sedangkan bagi WNA lain, dapat dilayani setelah mereka menunjukan KITAS sebagai dokumen kependudukan. “Walaupun mereka bukan warga kita, faktanya mereka berada di sekitar kita dan karena itu layak divaksin,” jelas Oki. Perlakuan khusus juga perlu diberikan kepada para lansia dan mereka yang dalam kondisi kesehatan tertentu seperti yang mengalami hipertensi.
Di samping itu diperlukan pula kehati-hatian dalam menghadapi sikap warga yang akan divaksin. Menurut Oki setidaknya warga yang akan divaksin tergolong pada tiga kelompok. Masing-masing mereka adalah warga yang sadar dan mau mengikuti anjuran pemerintah apa adanya. Kemudian mereka yang memilih-milih jenis vaksin dan mereka yang secara psikologis terdorong untuk ikut vaksin, karena keluarga atau teman-teman serta tetangganya sudah terlebih dahulu divaksin.
Semua masalah yang dihadapi dicoba untuk diminimalisir dengan membuat buku manual pelaksanaan vaksinasi. Buku ini wajib dipelajari dan dipahami oleh para ASN yang ditugaskan membantu. Dikecualikan pada kejedian-kejadian tertentu, maka pelayanan diambil alih langsung oleh Direktur Sentra Vaksinasi atau wakilnya. Di samping itu, setiap hari sebelum sentra dibuka, dilakukan briefing kepada seluruh petugas . Semua orang yang bertugas, harus paham dengan alur kerja yang ditetapkan di sentra vaksinasi.
Hambatan lain yang harus diatasi adalah kendala teknis. Mulai dari persoalan down server, gangguan pada jaringan internet atau laptop, mesin printer macet, mike pengeras suara, kabel-kabel jaringan listrik mendadak tidak berfungsi dan lain sebagainya. “Semua harus bisa segara diatasi, karena kalau satu saja bermasalah maka seluruh alur proses vaksinasi bisa terhambat,” papar Oki. Oleh karenanya pengecekan semua aspek itu dilakukan sebelum pelaksanaan vaksinasi.
Itulah antara lain masalah-masalah yang harus dihadapi dan bisa diatasi segera oleh para ASN yang bertugas. Dengan menyimak apa yang berlangsung di sentra vaksinasi, maka kehadiran para ASN jelas bukan hanya sebagai pelengkap. Merekalah yang memberikan jaminan bagi kelancaran tugas para tenaga medis untuk melaksanakan vaksinasi dan jaminan bagi warga masyarakat untuk mendapatkan vaksin. Semua itu tentu tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada para tenaga medis dan Dinas Kesehatan. Karena itulah para ASN dipanggil untuk ikut membantu. Bahu membahu mempercepat vaksinasi dan semoga karena itu herd immunity bisa segera terwujud di Kota Bogor.
Para pengguna KRL wajib menunjukkan sertifikat vaksin minimal dosis pertama saat memasuki stasiun mulai 11 September 2021.
Sertifikat vaksin tersebut diperlihatkan kepada petugas KRL melalui scan QR pada aplikasi PeduliLindungi atau dapat pula dicetak dan dalam bentuk foto digital. Para pengunjung yang menunjukkan sertifikat vaksin tanpa melalui aplikasi diminta untuk menyiapkan KTP atau identitas lainnya yang nantinya akan dicek oleh petugas.
“Hari Jumat (10/9) ini merupakan hari terakhir sosialisasi pemberlakuan wajib vaksin bagi pengguna KRL. Mulai besok seluruh pengguna KRL diwajibkan menunjukkan sertifikat vaksinasi minimal dosis pertama atau dengan melakukan scan kode QR di aplikasi PeduliLindungi saat akan naik KRL,” ujar VP Corporate Secretary KAI Commuter, Anna Purba.
Sementara itu STRP, surat keterangan dari instansi atau perusahaan maupun dokumen lainnya sudah tidak berlaku lagi sebagai syarat perjalanan.
Para petugas pun tetap melakukan pembatasan jumlah pengguna KRL, bahkan petugas akan memberlakukan penyekatan dan antrean agar mencegah terjadinya kepadatan di dalam KRL.
Hal serupa disampaikan pada akun Twitter resmi KRL yang menginformasikan bahwa “Mulai 11 September 2021 #RekanCommuters yang ingin naik KRL diwajibkan menunjukkan sertifikat vaksin melalui aplikasi Peduli Lindungi atau sertifikat vaksin dalam bentuk cetak maupun digital,” tulis admin Twitter commuterline.
Volume pengguna KRL pun semakin bertambah seiring diberlakukannya sosialisasi wajib vaksin ini serta perkantoran yang mulai diizinkan kembali dibuka. Maka para pengunjung disarankan untuk tidak bepergian di jam-jam sibuk, serta tetap menerapkan protokol kesehatan selama dalam perjalanan menggunakan KRL.
Partai Demokrat yang genap berusia 20 tahun pada Kamis, 9 September 2021 yang diperingati dengan berbagai aksi sosial oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Bogor. Serangkaian kegiatan sosial dilakukan mulai dari pembagian paket sembako, paket sarapan untuk tenaga Kesehatan dan warga, santunan yatim serta vaksinasi gratis untuk masyarakat di Kabupaten Bogor.
“Alhamdulillah serangkaian kegiatan sudah kami lakukan dalam rangka dua dekade Partai Demokrat, kami mulai serangkaian kegiatan pada Rabu (8/9) dengan membagikan 1.100 paket sembako secara simbolis kepada masyarakat, kemudian acara kami lanjutkan pada hari berikutnya yakni pemberian santuan dan paket sembako kepada 100 anak yatim, kemudian pada Jumat (10/9) pagi kami membagikan paket sarapan pagi kepada petugas kesehatan dan masyarakat yang tersebar di 5 titik yakni rumah sakit RSUD Cibinong, RS Sentosa dan RS Centra Medika dan kami juga membagikan di sekitaran Pasar Cibinong dan lampu merah Tegar Beriman, tidak sampai disana pada Sabtu, (11/9) kami melakukan vaksinasi gratis kepada 1000 orang,” tutur H. Anton Sukartono Suratto, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bogor kepada awak media, Sabtu (11/9).
Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR RI itu mengatakan, kegiatan yang dilakukan DPC Partai Demokrat Kabupaten Bogor merupakan bentuk kepedulian partai Demokrat kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di Kabupaten Bogor, karena pada dasarnya menurut Kang Anton Demokrat akan terus konsisten berkoalisi dengan rakyat.
“Ini adalah kegiatan Bulan Bhakti Dua Dekade Partai Demokrat yang akan terus berlangsung sampai akhir bulan September, apa yang kami lakukan merupakan wujud syukur kami (partai demokrat) atas berbagai capaian yang telah kami lalui selama 20 tahun, kegiatan ini juga kami lakukan di seluruh Indonesia sesuai arahan Ketua Umum,” terangnya.
Kang Anton menceritakan, pada saat vaksinasi berlangsung Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyapa langsung dan berdialog dengan para peserta vaksin melalui aplikasi zoom, AHY mengaku gembira atas apresiasi dan dukungan yang diberikan masyarakat Kabupaten Bogor terhadap partai yang dipimpinnya.
“Selain ketua umum kami turut pula hadir saat acara vaksin yakni Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Drg. Mikeu Kaltarina. MARS dan Sekretaris Dinas Kesehatan Dr. Agus. Terimakasih banyak kami ucapkan kepada segenap jajaran di Pemerintahan Kabupaten Bogor yang sudah mendukung dan mensukseskan 1000 vaksin untuk masyarakat di DPC Partai Demokrat,” ungkapnya.
Sementara itu dalam kesempatan yang sama Sekertaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Bogor, Dede Chandra Sasmita mengatakan, selain berbagai kegiatan sosial yang dilakukan partainya. DPC juga melakukan kegiatan syukuran dan doa bersama yang kemudian dilanjutkan pemotongan tumpeng dan kue ulang tahun, selain itu ada juga pelantikan pengurus Srikandi Demokrat Kabupaten Bogor.
“Pada momen ini Alhamdulillah kami juga melantik para pengurus Srikandi Demokrat yang tersebar di 40 kecamatan di Kabupaten Bogor, dan ini menjadi kepengurusan Srikandi Demokrat pertama di Indonesia yang dilantik langsung oleh mba Anisa Pohan dan mba Aliya. Ini meruapakan prestasi yang cukup membanggakan kami,” paparnya.
Dede Chandra juga mengucapkan, terimakasih kepada para pimpinan partai politik dan pimpinan Fraksi di DPRD Kabupaten Bogor yang sudah mengirimkan karangan bunga sebagai bentuk ucapan selamat kepada Partai Demokrat.
Kendaraan pengangkut barang milik PT Maber terkesan parkir seenaknya di pinggir jalan, tepat di jalan Letda Nasir RT 01 RW II Desa Cikeas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Parkirnya kendaraan tersebut dikeluhkan karena mengganggu aktivitas para pengguna jalan lain. Selain itu, akibat parkir yang tak beraturan dari kendaraan berukuran besar yang sedang bongkar muat barang tersebut membuat kawasan itu terlihat menjadi semerawut.
Dari pantauan di lapangan, hal ini terjadi karena perusahaan tersebut tidak menyediakan lahan parkir yang memadai. H Edi Rohman, salah satu tokoh masyarakat kp Tlajung Desa Cikeas yang berdomosili di sekitar lokasi tersebut, menuturkan, antrean puluhan truk pengangkut barang kerap menumpuk menunggu giliran bongkar muat hingga ke bahu jalan dan menggangu pengguna jalan lainnya yang hendak melintas.
“Mestinya Pemerintah Desa Nagrak dan dinas yang terkait tanggap dengan masalah ini dan segera melakukan penertiban parkir liar kendaraan ini,” tuturnya Edi Raohman kepada Jurnal Bogor, Minggu (12/9).
Menurutnya, harusnya PT Meber menyiapkan lahan parkir yang memadai untuk menampung kendaran yang akan bongkar muat supaya tidak parkir sembarangan dan tidak mengganggu para pengguna jalan lain, mengingat perusahaan tersebut merupakan perusahaan besar yang sudah seharusnya memiliki lahan parkir. “Apalagi perusahaan tersebut perusahaan besar, wajib ada lahan parker,” tandas Edi.
Sementara pengelola PT Meber belum bisa dikonfirmasi perihal parkir yang dikeluhkan tersebut. “Maaf pengelola tidak ada ditempat,” tutur salah satu karyawan yang enggan menyebutkan namanya.
Budaya membaca buku dikalangan anak- anak di era sekarang ini mulai menurun. Anak- anak khususnya di wilayah perkotaan lebih senang menghabiskan waktunya hingga berjam-jam dengan memainkan layar telepon seluler atau gadget.
Kondisi ini menyedihkan sekaligus memprihatinkan, padahal dengan membaca buku, seorang anak akan banyak mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang akan berguna untuk kehidupannya di masa yang akan datang.
Berangkat dari fenomena tersebut, sejumlah mahasiswa di Kecamatan Rumpin yang berasal dari sejumlah kampus atau universitas menginisiasi pendirian Pos Rumah Baca (PRB) secara swadaya.
“Rumah baca yang kita dirikan ini sebagai ikhtiar untuk menumbuhkembangkan minat baca pada anak-anak, sekaligus mengurangi waktu mereka bermain game online di layar ponsel,” kata Ketua Himpunan Mahasiswa Rumpin (HMR) Ibnu Sakti Mubarok, Minggu (12/09).
Ibnu mengatakan, pendirian Pos Rumah Baca murni inisiasi dari HMR. Awal pendirian memang kesulitan, namun seiring berjalannya waktu, halangan yang dihadapi teratasi, bahkan secara perlahan banyak pihak yang mendukung.
“Alhamdulillah dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, kemarin kami berhasil mendirikan Pos Rumah Baca (PRB) di lima titik, diantaranya Desa Gobang, Rabak, Sukasari,Rumpin dan Sukamulya,” ujar aktivis Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI) Banten.
Ibnu pun memberikan kesempatan kepada elemen masyarakat yang akan mendonasikan buku-buku bacaan atau lainnya untuk menambah fasilitas di PRB.
“Kami membuka pintu kepada siapa saja yang ingin berdonasi untuk memajukan dan mencerdaskan generasi emas anak-anak Kecamatan Rumpin,” katanya.
Ketua Pos Rumah Baca Nurhasanah menambahkan, menumbuhkembangkan minat membaca pada anak-anak bukan tugas seorang guru di sekolah semata, tapi tanggungjawab semua elemen anak bangsa, termasuk mahasiswa.
“Mahasiswa sebagai agen perubahan dan kontrol memiliki kewajiban moral mencegah anak-anak generasi penerus bangsa dari ancaman kebodohan. Nah, salah satunya dengan peran nyata yang HMR lakukan mendirikan PRB,” jelas perempuan yang biasa dipanggil Ara itu.
Ara, tak menampik di era kecanggihan teknologi informasi, sebagian besar anak- anak lebih senang bermain gadget. Terlebih dimasa pandemi Covid – 19, ketika proses belajar mengajar selama kurun waktu 1,5 tahun dilaksanakan secara daring.
“Tapi, kami bersyukur di Kecamatan Rumpin, minat membaca anak-anaknya masih kuat. Ini modal semangat bagi kami terus berkiprah membangkitkan semangat anak-anak membaca buku sebagai gudangnya ilmu pengetahuan,”katanya.
Pendirian PRB inisiasi HMR diapresiasi para orangtua dan tokoh masyarakat di lima desa. “PRB ini bentuk nyata dari implementasi tri darma perguruan tinggi. Kami akan dukung kiprah HMR untuk memperbanyak pendirian PRB di Kecamatan Rumpin,” kata sejumlah tokoh.
Anggota Komisi 3 DRPD Kabupaten Bogor Achmad Fathoni meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan semua elemen masyarakat bekerjasama dalam menangani persoalan sampah. Hal itu dikatakannya dalam rangka menyambut World Cleanup Day (WCD) 2021 di Desa Bojongkulur dan Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor saat melakukan aksi susur sungai Cikeas, Sabtu (11/09/21).
Achmad Fathoni yang turut serta hadir dalam aksi susur sungai Cikeas ini menyebutkan, masalah lingkungan tidak akan selesai jika hanya ditangani boleh Pemerintah Daerah (Pemda) saja.
“Harus ada sinergi dan kerja sama dengan seluruh elemen masyarakat. Untuk itu saya mendorong Pemda terus meningkatkan edukasi, motivasi dan apresiasi terhadap kerja partisipasi dan prestasi masyarakat dalam mengelola lingkungan,” ucapnya.
Politisi PKS ini melanjutkan, Forum Bogor Kabupaten Green and Clean (BKGC) menjadi salah satu yang harus terus ditingkatkan sebagai ajang edukasi dan apresiasi masyarakat dalam Kampung Ramah Lingkungan (KRL).
“Yuk masyarakat terus tingkatkan kepedulian dan kecintaan kepada lingkungan. Mulai dari diri dan lingkungan kita. Tidak cocok lagi mengajari masyarakat dan anak-anak kita dengan buang sampah pada tempatnya. Tapi rubah menjadi pilah sampah dari rumah dengan Reuse Reduce Recycle (3R) dengan Even WCD 2021, mari jadikan pemicu dan inspirasi untuk memulainya Salam lestari, kita jaga alam – alam jaga kita,” lanjutnya.
Dia pun menyatakan akan terus mengawal dan mendorong sinergitas bersama antara Pemerintah dan masyarakat. “Saya siap menjadi perekat dan jembatan sinergi antara Pemda dan masyarakat dan semua elemen dalam hexahelic untuk menjaga alam kita,” pungkasnya.
Pengurus Cabang Federasi Arung Jeram Indonesia (FAJI) Kabupaten Bogor, menggelar rapat perdana, sekaligus ramah tamah antara pengurus, atlet, dan calon atlet yang akan memperkuat cabor arung jeram pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV Jawa Barat 2022, di Cianten River, Rafting Klub, Kecamatan Ranbungur, akhir pekan kemarin.
Dalam ramah tamah tersebut, Ketua Umum Pengcab FAJI Kabupaten Bogor, Tb Wajedi Nur, menekankan kepada jajaran pengurus, dan pelatih untuk tetap konsisten dalam menjalankan program pembinaan. Terlebih kepada para atlet, dan juga calon atlet yang akan diturunkan pada Porprov 2022.
“Saya ingin, semua element di FAJI Kabupaten Bogor konsisten dalam menjelankan program pembinaan. Terlebih kepada atlet yang akan diturunkan pada Porprov 2022, untuk tetap berlatih secara kontinyu hingga pelaksanaan Porprov 2022 digelar,” ujar Tb Wajedi Nur.
Ia menjelaskan, jika cabor arung jeram tidak akan melaksanakan BK Porprov. Akan tetapi langsung dipertandingkan, sehingga Pengcab FAJI Kabupaten Bogor, sangat diungungkan dengan jeda waktu untuk persiapan atlet yang bakal memperkuat tim arung jeram ‘Bumi Tegar Beriman’ dipentas olahraga empat tahunan di Jawa Barat tahun 2022 mendatang.
“Untuk BK Porprov arung jeram tidak ada, Jadi kita sangat diuntungkan dengan jeda waktu masa Training Camp atlet selama sepuluh bulan kedepan hingga Porprov 2022 digelar, pada bulan Juli 2022 mendatang. Maka dari itu saya ingin para atlet harus tetap konsisten, dan fokus berlatih disisa waktu yang lumayan panjang ini,” tegasnya.
Bukan itu saja, Tb Wajedi juga memastikan, kalau terhitung dari Minggu depan, semua atlet sudah harus menjalani program latihan bersama di sungai Cianten.
“Saya ingin, minggu depan semua atlet sudah harus berlatih bersama di sungai Cianten bersama tim pelatih, hingga masa TC, sebelum pelaksanaan Porprov 2022 digelar,” pungkasnya.
Sementara itu, Bidang Prestasi FAJI Kabupaten Bogor, Aming menegaskan, pihaknya masih terus mencari, menyaring para atlet yang saat ini masih berlatih untuk ditetapkan sebagai tim inti Kabupaten Bogor.
“Kita memang sudah ada 24 atlet, yang mana dua di antaranya merupakan atlet peraih medali emas pada Porda 2018. Sementara 22 atlet lainnya masih dalam tahap pemantauan kami, sebelum ditetapkan sebagai atlet yang akan dikirimkan ke Porprov 2022,” ucap Aming.
Aming juga meminta kerja sama semua klub untuk mengirimkan atletnya betlatih bersama dengan pelatih FAJI Kabupaten Bogor. Karena latihan bersama tersebut bagian dari upaya Pengcab mencari potensi-potensi atlet terbaik yang bakal dikirimkan pada Porprov 2022.
Di tempat yang sama Pelatih kepala Pengcab FAJI Kabupaten Bogor, Haris Acul Budianto, berharap semua atlet untuk memberikan penampilan terbaik dalam latihan. Karena pihaknya akan mencari atlet-atlet terbaik untuk FAJI.
“Silahkan kalian semua atlet berkompetisi secara baik. Sebab saya hanya akan memilih yang terbaik untuk ditetapkan sebagai atlet FAJI Kabupaten Bogor untuk Porprov 2022 mendatang,” kata Haris Acul Budianto.
