JURNAL INSPIRASI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terus memperjuangkan penetapan guru honorer untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin saat membuka kegiatan Musyawarah Daerah (Musda) Perkumpulan Guru Honorer (PGH) ke 2 Kabupaten Bogor, di Mega Hotel dan Resort Cipayung, Kecamatan Megamendung, Jumat (5/10).
Burhanudin mengatakan, apa yang dilakukan Pemkab Bogor terhadap guru honorer dengan terus berupaya untuk diangkat statusnya menjadi P3K, sebagai bentuk apresiasi.
Dimana, lanjutnya, apresiasi tersebut buah dari kerja keras para guru honorer dalam memberikan pelayanan pendidikan merata dan berkualitas terhadap anak didiknya ditengah kondisi pandemi Covid-19.
“Makanya kami di Pemkab Bogor terus memperjuangkan status semua guru honorer jadi P3K,” ungkapnya kepada wartawan.
Menurutnya, di Pemkab Bogor ada sekitar 10.082 guru honorer yang dinyatakan telah lulus P3K. Untuk tahun 2019 sebanyak 1.112 dan tahun 2021 sekitar 1.319 yang lulus P3K.
“Melalui program Pancakarsa, khususnya Karsa Bogor Cerdas, kami itu konsisten. Pokoknya setiap tahun P3K itu harus ada. Mungkin di Jawa Barat (Jabar), program P3K di wilayah kita yang paling tinggi,” aku Burhanudin.
Dijelaskan Burhanudin, pandemi Covid-19 berdampak luar biasa terhadap dunia pendidikan di Indonesia. Di tengah pandemi dan akselerasi transformasi digital, stakeholder pendidikan harus mengajar dengan cara baru, seperti hybrid dan e-learning.
Perubahan pola belajar dan mengajar, sambung Sekda, tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi peserta pendidik maupun para pendidik, sehingga guru dituntut untuk terus berupaya menciptakan pembelajaran yang efektif meskipun harus dilakukan melalui Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan memastikan pembelajaran tetap tersampaikan dengan baik.
“Memiliki 1.844 sekolah jenjang SD, sebanyak 522.312 peserta didik dan 718 jenjang SMP dengan jumlah peserta didik sebanyak 208.164 yang tersebar di 40 kecamatan. Kami menyadari tantangan yang dihadapi dunia pendidikan ini sangat berat, terutama untuk guru, padahal maju mundurnya bangsa ditentukan oleh guru,” papar Burhanudin.
Selain memperjuangkan status guru honorer menjadi P3K, bentuk apresiasi lain yang sudah dilakukan Pemkab Bogor, yakni dengan memberikan insentif bagi 8.440 tenaga pendidik dan 1.305 guru honorer jenjang PAUD, SD dan SMP serta berbagai program lainnya dalam Karsa Bogor Cerdas.
“Semoga Musda PGH ke-2 ini dapat merumuskan program kegiatan yang bermutu bagi kemajuan organisasi selanjutnya,” tukas Burhanudin yang saat itu didampingi Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) dan Ketua PGRI Kabupaten Bogor.
NAMA Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil selalu muncul dalam survei bursa calon presiden (capres) dan wakil presiden Pilpres 2024. Peluang Kang Emil, terbilang besar.
Eko Sri Raharjo
Dalam sejumlah jajak pendapat atau survei publik dalam beberapa waktu terakhir, kadar popularitas dan elektabilitasnya hampir selalu masuk dalam peringkat lima besar.
Bersama sosok-sosok kandidat populer lainnya seperti Prabowo Subianto, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, nama Ridwan Kamil menunjukan tren peningkatan.
Popularitas Ridwan Kamil juga mengungguli kandidat lainnya di antaranya seperti Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Menparekraf Sandiaga Uno, Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian yang sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Mensos Tri Rismaharani, Menteri BUMN Erick Thohir, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudoyono hingga Ketua DPR RI Puan Maharani.
Dari hasil survei publik yang dikeluarkan oleh lembaga survei Poltracking Indonesia, yang dirilis pada 25 Oktober lalu dengan 1.200 responden elektabilitas Ridwan Kamil sebesar 4,1 persen.
Di bawah Ganjar Pranowo (22,9 persen), Prabowo Subianto (20 persen) dan Anies Baswedan (13,5 persen).
Sementara survei eksperimental yang digelar Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada 15-21 September 2021 menyebutkan adanya tingkat popularitas atau kedikenalan (popularity) Ridwan Kamil yang mencapai 66 persen dan tingkat kedisukaan (likeability) sebesar 82 persen.
Memang semuanya masih sebatas angka atau statistik. Namun dari sisi tabungan sosial dan politik, sebagai kepala daerah dengan populasi penduduk terbesar di Indonesia, potensi untuk menaikkan daya saing (competitiveness) seorang Ridwan Kamil sangat dimungkinkan.
Apalagi ketika hingga saat ini, Ridwan Kamil identik dengan satu-satunya kandidat yang merepresentasikan Jawa Barat. Ditambah lagi dengan konstelasi politik di mana aktivitas dan figur Ridwan Kamil relatif sepi dari “dinamika politik”.
Sebagian besar diisi oleh publikasi atau ekspose dari media yang cenderung positif sehingga berpotensi besar menaikkan kadar likeability atau afeksi publik terhadap dirinya. Sebab, dalam politik kontemporer, imaji yang positif cenderung beriringan atau ekuivalen dengan elektabilitas.
Jadi bisa saja ada sosok yang popularitasnya tinggi, namun karena tidak disukai menjadi faktor ketidakterpilihannya.
Untuk itu, jika dalam beberapa waktu menjelang Pilpres 2024 ada rangkaian hasil kerja pembangunan dan pelayanan publik di Jawa Barat yang cukup signifikan, maka keniscayaan tingkat keterpilihan dan penerimaan akan terus meningkat.
Penulis teringat pada momen beberapa pekan setelah terpilih sebagai Gubernur Jawa Barat pada Pilgub 2018 silam, ketika wacana Ridwan Kamil yang akan “menyulap” sungai Kalimalang di wilayah Bekasi menjadi seperti Sungai Cheyonggyecheon di Seoul, Korea Selatan.
Stetment itu, terekspose luas di publik nasional. Rencana untuk mempercantik dan merevitalisasi Kalimalang dengan konsep menata ulang tata ruang sepanjang sungai dan mengembalikan ruang terbuka hijau (RTH) sepanjang bantaran Kalimalang itu dipaparkannya di akun media sosial pribadinya dan menjadi viral.
Salah satu contoh kecil contoh pemberitaan positif yang cukup strategis dan masif, sehingga namanya kian dikenal oleh publik di seluruh Indonesia yang sedang mengalami euforia penggunaan media sosial.
Pada era disrupsi media digital saat ini, nama Ridwan Kamil pun boleh dibilang kian tenar di kalangan milenial yang sangat padat aktivitasnya di dunia media sosial.
Bagitu juga dengan sejumlah pemberitaan terkait upaya Ridwan Kamil dan jajarannya kunjungan ke sejumlah negara untuk menarik investor-investor asing untuk memutar modalnya di wilayah Jawa Barat.
Misalnya saja menggelar pertemuan dengan beberapa mitra kerja di Amsterdam, Belanda untuk bekerja sama dalam penanaman investasi di kawasan industri baru Rebana sebagai sebuah zona terintegrasi atau saling terkoneksi untuk tempat tinggal, wisata, bisnis dan industri dengan potensi pembukaan 3-5 juta lapangan kerja baru.
Di masa pandemi Covid-19, Provinsi Jawa Barat masih menjadi destinasi investasi terbaik di Indonesia, sebagaimana tercatat pada semester 1 2021, di mana Jawa Barat memuncaki realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Indonesia dengan nilai sebesar Rp 72,5 triliun.
Begitu juga dengan keunggulan keberadaan 700 universitas serta responsivitas layanan investasi digital yang pernah dilontarkannya sebagai penunjang kelebihan lain Jawa Barat.
Realitas politik yang harus menjadi catatan adalah meskipun Jawa Barat memiliki “seabrek” kelebihan sebagai modal politik Ridwan Kamil, namun suara pemilih di Jawa Barat belum sepenuhnya milik Kang Emil.
Polaritas sosial politik yang terjadi selama ini menunjukkan bahwa publik Jawa Barat masih terbelah dalam referensi politik figur yang berbeda.
Taruhlah Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, boleh dibilang memiliki basis jaringan massa yang kuat juga di Jawa Barat. Ini artinya, daftar pemilik suara Jawa Barat yang mencapai sekitar 32,6 juta orang pada Pemilu 2019, belum aman di genggaman Kang Emil.
Perlu faktor-faktor lain untuk merawat dan merengkuh daftar Pemilih Tetap (DPT) terbesar dari seluruh provinsi di Indonesia itu, melalui posisinya sebagai kepala daerah Jawa Barat.
Formulasi untuk merawat dan melejitkan tingkat keterkenalan atau pengetahuan publik serta afeksi terhadap figur dan kinerja serta kepemimpinannya memang masih terbuka lebar.
Masih ada sekitar 3 tahun lagi untuk merealisasikan setiap konsep dan program pembangunan serta pelayanan publik yang sudah disusunnya sehingga secara tidak langsung akan memoles citranya sebagai seorang pemimpin yang kompeten, kreatif dan inovatif, sekaligus disukai publik Jawa Barat.
Dengan begitu,rekam jejak kepemimpinannya akan terekam di benak publik luas Indonesia. Terlebih, panggung kerja dan prestasi sebagai kepala daerah termasuk etalase sekaligus modal yang paling mudah untuk dirawat, demi menjaga stabilitas popularitas dan elektabilitas serta akseptabilitasnya.
Jika memang Kang Emil berencana melenggang dan bertarung dalam kontestasi politik 2024, tentunya sebagai simbolisasi dari representasi masyarakat Jawa Barat. (*)
Penulis: Eko Sri Raharjo Kandidat Doktoral Ilmu Politik Universitas Indonesia Peneliti Politik dan Kebijakan Publik Mandala Research Institute
JURNAL INSPIRASI – Kasus stunting atau kondisi gagal pertumbuhan pada anak akibat kekurangan gizi dalam waktu lama, mendapat perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor Jatirin mengatakan, kasus stunting merupakan salah satu masalah serius yang harus segera ditangani. Sebab, ia mendapati kasus stunting menunjukkan angka cukup tinggi di Kota Bogor, salah satunya di Kelurahan Ciluar, Kecamatan Bogor Utara.
“Kebetulan saya tinggal di Ciluar, stunting paling tinggi. Ada 173 anak (stunting), ini masalah serius, saya harap ini cepat untuk sama-sama cari solusi,” tegas Jatirin, Kamis (4/11).
Ia meminta agar Pemkot Bogor melakukan langkah cepat untuk menekan angka kasus stunting tersebut dengan mendorong adanya intervensi Pemerintah Kota Bogor melalui APBD terkait peningkatan gizi bagi masyarakat.
“Ketika hanya untuk menganggarkan operasional kader (Posyandu) saja, kasihan anak-anak stunting itu, jadi diharapkan kolaborasi antara dinas baik DP3A maupun Dinas Kesehatan terkait dengan itu secepatnya harus dianggarkan,” paparnya.
Kata dia, selama ini anggaran untuk peningkatan gizi di Posyandu dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, sambung Jatirin, pendanaan dalam upaya peningkatan gizi masyarakat di Posyandu perlu ditingkatkan lagi.
“Kalau kemampuan keluarga kan sangat terbatas, ketika tidak ada intervensi dari pemkot tetap saja stunting. Paling tidak satu Posyandu untuk peningkatan gizi minimal Rp400 ribu per bulan,” tandasnya.
JIRNAL INSPiRASI – Akumulasi kerugian Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) per 31 Desember yang mencapai Rp37.706.565.510. Sementara kerugian tahun berjalan pada 2020 mencapai Rp224.799.977.
Menanggapi hal itu, Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim mengatakan bahwa akumulasi kerugian tersebut dihitung sejak awal berdirinya perusahaan tersebut. Ia menilai hal itu bisa terjadi akibat kesalahan pengelolaan di masa lalu.
Namun, sambung Dedie, perlu dimaknai bahwa layanan transportasi publik dimanapun memerlukan subsidi. “Atas dasar itu, kedepan dengan program BTS akan melibatkan public service obligation dari Pemerintah Pusat,” ungkapnya.
Dedie berharap, kehadiran BTS dapat membuka peluang untuk mengurangi risiko beban operasional dari pelayanan. Selanjutnya, kata dia, PDJT harus mengambil peluang pengelolaan bisnis seperti mengoptimalisasi halte untuk promosi atau advertising, perbengkelan, menara mini selular bahkan SPBU.
“Jadi dengan restrukturisasi manajemen pengelolaan dan pemilihan profesional akan menjadi langkah prioritas Pemkot Bogor dalam menggeliatkan PDJT,” ucapnya.
Selain itu, opsi lainnya adalah dengan menyelamatkan aset bus lama dan melelang sebagian demi menyeimbangkan neraca aset.
Saat disinggung mengenai permasalahan hukum PDJT yang kini tengah ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor. Dedie menyatakan bahwa tidak ada jaminan bagi setiap usaha yang sifatnya pelayanan selalu untung.
“Bila ada masalah kerugian karena beban operasional akibat manajemen belum tentu masuk ranah pidana,” jelasnya.
Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Rusli Prihatevy mengatakan, apabila melihat neraca keuangan tersebut, artinya keuangan PDJT tidaklah sehat. Lantaran, setiap tahun perusahaan pelat merah itu menombok untuj operasional maupun gaji karyawan. Sehingga menyebabkan tidak adanya hasil positif.
“Bila dilihat saldo per Januari 2020 ada di angka Rp35.519.000.000, sedangkan rugi laba mencapai Rp37.706.565.510. Artinya ada kerugian sebesar Rp2,4 miliar,” ucap Rusli.
Dari neraca tersebut, kata Rusli, PDJT terlihat tak produktif sehingga tak dapat menghasilkan pendapatan untuk perusahaan maupun untuk kas pemerintah daerah.
“Harus ada perbaikan, dan sistem manajemen agar dapat berakselerasi demi perbaikan kedepannya. Mudah-mudahan dengan adanya BTS ini dapat membantu,” katanya.
Atas dasar itu, sambung dia, pihaknya akan memanggil Dinas Perhubungan (Dishub) untuk mengetahui terkait permasalahan keuangan tersebut.
“Mudah-mudahan plt Dirut sudah mempelajari mengenai hal ini. Sebab, pertanggungjawaban keuangan mesti jelas, dan ini menjadi catatan bagi direksi baru untuk fokus dalam membuat PDJT kembali sehat,” ucapnya.
Sebelumnya, Kejari Kota Bogor saat ini dikabarkan tengah menggarap PDJT. Bahkan, kasusny sudah masuk ke meja Bidang Pidana Khusus dengan status penyelidikan. Korp Adhyaksa pun dikabarkan sudah meminta keterangan sejumlah orang yang dianggap mengetahui soal operator Transpakuan itu.
JURNAL INSPRASI – Minimnya anggaran kelurahan di Kota Bogor mendapatkan sorotan dari Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor Anita Primasari Mongan. Dalam rapat kerja bersama camat se-Kota Bogor, Anita menegaskan perlu adanya gebrakan baru dalam segi penganggaran untuk kelurahan dan kecamatan.
“Sejauh ini kan sudah diatur di perwali bahwa anggaran untuk kelurahan itu Rp175 juta. Namun kalau kita mengacu pada Undang-undang nomor 24 tahun 2014 dan PP nomor 17 tahun 2018 itu masih sangat kurang,” ujar Anita.
Politisi partai Demokrat ini juga menilai bahwa anggaran sebesar Rp1,2 miliar untuk tiap kelurahan merupakan harga mutlak. Karena sesuai dengan amanat PP nomor 17 tahun 2018 jelas diatur dalam penjelasan Pasal 30 ayat 7 bahwa besaran anggaran Untuk kelurahan paling sedikit 5 persen dihitung dari pendapatan yg tercantum dalam APBD (PAD) setelah dikurangi DAK.
“Maka kami mendorong agar didalam APBD 2022 itu anggaran kecamatan dan kelurahan digunakan untuk memaksimalkan pelayanan. Nantinya anggaran di kecamatan disesuaikan dengan anggaran disetiap kelurahan Rp1,2 miliar. Ini untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dan kami meminta agar perwali tersebut direvisi,” pungkasnya.
Terpisah, Camat Bogor Tengah Abdul Wahid menyambut baik dorongan dari Komisi I DPRD Kota Bogor. Ia sendiri mengakui bahwa anggaran di setiap kelurahan sangat minim.
“Kami menyambut baik anggaran ini tentunya dan kami berharap ini bisa terealisasikan agar bisa memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Sekali lagi kami berterimakasih kepada Komisi I DPRD Kota Bogor,” pungkasnya.
JURNAL INSPIRASI – Setelah sidang lapangan pada pekan lalu, Pengadilan Negeri (PN) Cibinong kembali menggelar sidang gugatan Nomor 204/PDT.G/2021/PN.Cbn yang dilayangkan PT Ferry Sonneville (FS), Kamis (4/11).
Sidang gugatan PT FS atas lahan di Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri dengan agenda menghadirkan saksi penggugat digelar di Ruang Bagir Manan PN Cibinong.
Dua orang saksi penggugat tersebut yakni mantan Sekretaris Desa Tlajung Udik Suhardi dan mantan Kepala Dusun (Kadus) 2 Desa Tlajung Udik Dedi Mulyadi.
Dalam keterangannya, kedua saksi yang dihadirkan tergugat tersebut tidak memahami pasti lahan yang menjadi objek gugatan perusahaan properti yang telah berdiri puluhan tahun di wilayab Gunung Putri.
Mantan Sekdes Suhardi mengaku semasa menjabatnya pada 2018 hingga 2020 sempat mengeluarkan surat tidak sengketa dan C desa yang dimohon PT FS tanpa melihat ke lokasi lahan yang dimohon tersebut.
Bukan hanya itu, Suhardi yang sempat mencalonkan diri sebagai Kades Tlajung Udik pada Tahun 2020 tahun itu juga kurang memahami antara persil dan C desa. Hal tersebut sempat terungkap setelah salah satu majelis hakim memberitahukan perbedaan persil dan C desa.
“Objek yang persil 23 itu atas nama Saiman dan 24 itu saya tidak tahu. Tapi setahu saya PPB lahan itu sudah atas nama Pujianto yang disetorkan PT Ferry,” kata Suhardi dalam keterangan di PN Cibinong.
Saksi kedua pihak tergugat yakni Dedi Mulyadi tidak mengetahui alias buta atas objek lahan yang digugat oleh PT FS dengan tergugat satu Komariah.
“Saya orang asli Gunung Putri. Dari cerita orang tua saya semua tanah PT Ferry. Karena waktu tanah orang tua saya dijual ke PT Ferry itu saya sudah gede, ya usia SD,” kata Dedi menjawab pertanyaan dan dipatahkan Ketua Majelis Hakim.
Sementara itu, Kuasa Hukum Penggugat, Ning Julaeha tidak berkomentar banyak usia persidangan keterangan saksi pihaknya.
“Tidak boleh menyimpulkan karena belum keputusan hukum tetap. Kesimpulan belum. Kami akan hadirkan saksi satu lagi dalam persidangan selanjutnya,” kata Ning.
Terpisah, Kuasa Hukum Tergugat 1 Komariah, Mohammad Suhud menjelaskan, bahwa saksi yang dihadirkan tergugat tidak berkompeten terhadap persoalan.
“Apa yang dipersentasikan saksi-saksi penggugat terhadap pertanyaan kami ajukan, jauh sekali. Para saksi tergugat juga tidak mengetahui lokasi yang menjadi perkara dalam perdata ini. Mudah-mudahan ini awal untuk membuka kebenaran atas perkara ini dihadapan hukum,” tegas Suhud.
Ia menerangkan, pihkanya menaruh harapan terhadap penggugat untuk menghadirkan orang yang berkompeten dalam saksi selanjutnya yang akan dihadirkan lawan pada sidang lanjutan nanti.
“Kami berharap saksi yang dihadirkan itu orang yang mengetahui pasti asal muasal dan keberadaan lahan yang menjadi objek gugatan PT FS terhadap klien kami,” terangnya.
Ia mengugkapkan, pintu mediasi juga telah dibuka di instansi pertanahan ketika kliennya mengajukan permohonan sertifikasi atas lahan objek gugatan itu.
“Sebelum peta bidang tanah diterbitkan, BPN sudah melakukan mediasi antara klien kami dam PT Ferry. Bukan hanya itu, BPN juga memberikan waktu sepekan untuk PT Ferry menunjukan bukti kepemilikan sebelum peta bidang tanah klien kami diterbitkan, tapi PT FS tak kunjung menunjukan bukti kepemilikan, makanya peta bidang tanah diterbitkan oleh BPN untuk Bu Komariah,” ungkapnya.
Lebih lanjut, tergugat 1 Komariah memaparkan, pihaknya dilaporkan ke Polda Jabar atas lahan yang menjadi objek gugatan yang persidangan masih berjalan di PN Cibinong.
“Saya heran, PT FS juga melakukan laporan kepolisian dengan objek lahan yang sama disaat persidangan gugatan sudah berjalan di PN Cibinong. Bagaimana bisa ada laporan kepolisian sementara lahan tersebut belum inkrah di pengadilan,” papar Komariah.
JURNAL INSPIRASI – Agroindustri memiliki peranan strategis dalam upaya pemenuhan bahan kebutuhan pokok, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, pemberdayaan produksi dalam negeri, perolehan devisa, pengembangan sektor ekonomi lainnya, serta perbaikan perekonomian masyarakat di pedesaan.
Hal ini disebabkan oleh karakteristik dari industri ini yang memiliki keunggulan komparatif berupa penggunaan bahan baku yang berasal dari sumberdaya alam yang tersedia dan melimpah dipersada Indonesia. Dalam rangka mewujudkan struktur perekonomian yang seimbang, kebijakan pengembangan agroindustri memiliki beberapa sasaran sekaligus, diantaranya menarik pembangunan sektor pertanian, menciptakan nilai tambah, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan penerimaan devisa, dan meningkatkan pembagian pendapatan.
Agroindustri sebagai penarik pembangunan sektor pertanian diharapkan mampu berperan dalam menciptakan pasar bagi hasil-hasil pertanian melalui berbagai produk olahannya.
Agar agroindustri dapat berperan sebagai penggerak utama, Industrialisasi pedesaan tentu harus memenuhi kriteria seperti lokasi di pedesaan, terintegrasi vertikal ke bawah, mempunyai kaitan input-output yang besar dengan industri lainnya, dimiliki oleh penduduk desa, tenaga kerja berasal dari desa, bahan baku merupakan produksi desa, dan produk yang dihasilkan terutama dikonsumsi pula oleh penduduk desa itu semua barangkali faktor yang menjadi penggerak agroindustri.
Peran agroindustri sebagai suatu kegiatan ekonomi diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja masih sangat relevan dengan permasalahan ketenagakerjaan saat ini, terutama beban sektor pertanian yang menyerap cukup besar dari total angkatan kerja dan adanya indikasi tingkat pengangguran terbuka dan terselubung yang semakin meningkat sebagai akibat covid-19.
Untuk mendukung pembangunan pertanian tersebut, tanggal 03 Nopember 2021 Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) di Hotel Mercure Surabaya. Melepas olahan singkong untuk melanglang ke Negeri Ginseng.
“Kita hadir hari ini bukan hanya untuk acara seremonial, untuk mengatakan bahwa acara ini hebat tetapi kita hadir disini untuk membangun komitmen agar esok atau dimasa mendatang setor pertanian harus lebih baik dari masa sekarang. Kita hadir disini untuk mengatakan Indonesia itu hebat dan bertani itu memang hebat, menjadi petani itu keren. Itu serius bukan berarti pura-pura. Sudah saatnya kita menghadirkan, sudah saatnya menampilkan keberhasilan kita, agar besok negara terbesar ke 4 dunia kita bangkit dan lebih kuat lagi. Yang terdengar itu bukan hanya China, Amerka, India. Kita bukan negara yang main-main bayangkan kita memiliki 17.000 pulau dengan jumlah penduduk 273 juta.
Lebihlanjut SYL sangat mengapresiasi, kita sudah hilirisasi. Makanan-makan lokal sudah tersaji dihotel besar ini luar biasa, Pangan lokal berdampak pada ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, Kementan terus fokus dalam meningkatkan produksi dan kualitas. Tidak hanya itu, guna memperkenalkan pangan lokal ke berbagai kalangan, Kementan juga melakukan kerja sama dengan asosiasi perhotelan,” kata SYL.
“Kita berharap memang disetiap hotel disetiap sudut-sudutnya ada produk-produk pangan lokal Indonesia, makanan Indonesia yang tidak kalah dengan makanan impor atau makanan eropa,” pintanya.
Tidak hanya itu, SYL menegaskan mendorong hilirisasi pertanian perlu langkah kongkret, dan membuktikan bahwa komoditas tropis Indonesia sangat diminati dunia. Kementerian Pertanian (Kementan) berkomitmen terus memberikan dukungan untuk semua pihak dalam memajukan sektor pertanian. Pungkasnya.
Disadari bahwa salah satu arah kebijakan yang perlu ditempuh dalam pembangunan pertanian jangka panjang adalah mewujudkan agroindustri berbasis pertanian domestik, yaitu agroindustri skala kecil di pedesaan dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan pendapatan petani.
Sejalan dengan tumbuhkembangnya unit usaha industri kecil dan mikro ini tentunya membawa konsekuensi terhadap kesiapan SDM pertanian, untuk itu Badan Peyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) mengawal dan mempersiapkan kecakapan SDM sesuai dengan kebutuhan pasar kerja atau dunia usaha maupun dunia industri. Berbagai pelatihan yang berbentuk vokasianal terus dilakukan, mulai dari pelatihan sejuta petani dan penyuluh, program magang ke Jepang, program magang Korea, pembentukan DPM dan DPA, Pelatihan Kewirausahaan petani milenial, pembenahan sistem pelatihan yang berbasis sertifikasi kompetensi dan menggalakkan pelatihan wirausaha milenial di 34 Provinsi,
Kepala Badan PPSDMP, Prof. Dedi Nursyamsi Diacara terpisah menyampaikan produk-produk pertanian akan mampu memberikan nilai tambah jika kita mampu mengolah produk-produk pertanian menjadi produk turunan.
Jangan terfokus dihulu, jangan terfokus di onfarm atau dibudidaya akan tetapi harus lebih fokus pada pasca panen, pengolahan packing, trading dan pemasaran karena dihilir atàu diolahan akan diperoleh nilai tambah, diolahan jauh lebih besar dibandingkan dengan dihulu, sebagai contoh jika petani menjual padi hanya jual gabah laku harga 4.000 tetapi kalau gabah diproses menjadi beras maka bisa mencapai harga lebih tinggi.
Daging sapi misal jika kita jual Rp. 130.000 /kg kemudian kita olah menjadi produk turunan seperti, Abon, Bakso, Sosis kita olah menjadi produk turunan yang lain sudah pasti nilai tambahnya akan terlihat. Misal kita buat abon harga menjadi Rp. 300.000 sd 350.000 yang jelas ada nilai tambah.
yang dapat dinikmati oleh petani atau masyarakat tani. Disinilah pentingnya merubah mind set para petani dan masyarakat tani mulai berpikir mulai dari hulu sampai hilir. Demikian pungkasnya.
JURNAL INSPIRASI – Sebanyak 2 unit kendaraan operasional Damri berjenis Elf jurusan Leuwiliang-Pabangbon-Bantarkaret siap angkut penumpang.
Petugas pengelola Terminal Tipe B Leuwiliang Wahyu Hidayat mengatakan, sebanyak dua unit kendaraan angkutan penumpang Damri berjenis Elf ini sedang uji coba beroperasi sejak Rabu (3/11).
“Uji coba pengoperasian mulai dari rute diawali wilayah Desa Bantarkaret Kecamatan Nanggung menuju terminal Leuwiliang. Sebaliknya dari Terminal Leuwiliang hingga Bantarkaret,” kata Wahyu kepada Jurnal Bogor melalui pesan WhatsApp, Kamis (4/11).
Berjumlah kapasitas 15 penumpang, kendaraan Daihatsu ini uji coba sistem masih digratiskan selama satu pekan. Sementara untuk jam operasional dari Leuwiliang dimulai pukul 06:00 WIB sampai dengan pukul-11:00-16:00 WIB.
Wahyu menyebutkan, uji coba jalannya kendaraan seiring hanya satu hari pada Rabu (3/11) para penumpang belum dikenakan tarif alis gratis.
Selama satu pekan untuk uji coba kendaraan dengam rute yang dilewati dan medan disertai jalan tanjakan turunan tikungan yang tajam.
Akan tetapi setelah beroprasi dan berjalan lancar hingga batas waktu yang ditentukan, tarif untuk umum sebesar Rp 15 ribu, sedangkan bagi para pelajar dikenakan tarif Rp 5 ribu.
“Tapi untuk anak sekolah menyesuaikan dengan jauh dan dekatnya dan tidak ditaktor 5 ribu,” imbuhnya.
Dia menyebut, respon dari masyarakat untuk ketersediaan layanan transportasi umum tersebut cukup tinggi. Keberadaan beberapa unit kendaraan umum jenis Elf Damri berdasarkan permohonan para tokoh masyarakat wilayah Bogor Barat, Babinsa, serta sejumlah kepala sekolah yang berada di wilayah tersebut.
Kendaraan umum Damri sebelumnya sangat dinantikan masyarakat karena manfaatnya jelas membantu terutama bagi anak-anak sekolah.
Wahyu berharap dengan adanya transportasi umum trayek Leuwiliang-Pabangbon-Bantarkaret dapat membantu masyarakat sehingga bisa menumbuhkan perekonomian desa.
Tak hanya itu, lanjut Wahyu, hadirnya transportasi umum bisa memudahkan masyarakat yang mayoritas petani yang hendak membawa hasil pertanian dijual ke pasar.
JURNAL INSPIRASI – Pemerintah Desa Leuwinutug menggelar vaksinasi Covid-19 jenis Sinovac untuk tahap 1 dan 2 yang dilaksanakan di aula Desa Leuwinutug, Kamis (4/11/21).
Sekretaris Desa Leuwinutug, Faisal Abubakar As-sidiq menyampaikan, kegaiatan vaksin kali ini guna mendekatkan jarak masyarakat untuk mendapatkan fasilitas vaksin dan ini adalah kegiatan yang kesekian kalinya yang digelar di kantor Kesa Leuwinutug.
“Alhamdulillah untuk vaksin kali ini sudah mencapai target 80%, sebagian besar memang warga kami, namun kami juga tidak menutup ruang jika ada yang datang untuk vaksin disini dari desa tetangga,” jelas Faisal, kepada Jurnal Bogor.
Untuk vaksinasi kali ini terdiri dari dosis 1 dan 2 dengan kuota 500 dosis, untuk vaksin 1 disediakan 150 dosis dan untuk vaksin 2 ada 350 dosis, dengan jenis vaksin masih Sinovac mengingat warga hampir rata-rata Sinovac.
“Sejauh ini kami masih terus gencar meningkatkan program vaksinasi yang sedang digeber oleh pemerintah, sampai ada instruksi selanjutnya, karena peran pemdes hanya memfasilitasi tempat saja untuk warga yang ingin divaksin,” pungkas Faisal mengakhiri. Nay Nur’ain
JURNAL INSPIRASI – Warga Desa Sukagalih, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor mengeluhkan hasil pekerjaan betonisasi jalan yang dikerjakan oleh PT Prayoga Pertambangan dan Energi (PPE) yang belum genap seumur jagung, tapi sudah memprihatinkan dengan kondisi beton retak dan mengelupas.
Rudi, salah satu warga yang melintas mengatakan awalnya sangat senang saat mendapat kabar jalan menuju rumahnya akan dibeton dari dana Samisade (Satu Milair Satu Desa) yang diberikan oleh Bupati Bogor Ade Yasin, tapi sangat disayangkan belum lama kondisinya sudah sangat memprihatinkan.
“Kurang puas dengan hasil pekerjaan yang sekarang, lihat aja kondisinya,” ucap Rudi sambil menunjuk kondisi beton kepada Jurnal Bogor, Kamis (4/11).
Dia berharap pihak PT PPE mau bertanggung jawab atas hasil pekerjaan saat ini yang kurang bagus dan harus dicarikan solusi seperti apa supaya hasilnya bisa bagus, serta jangan beralasan cuaca dan kondisi tanah.
“Minta di aspal lah atasnya biar bagus, biar yang rontok-rontok ini rapi lagi,” jelasnya.
Sekretaris Desa Sukagalih Yanto mengatakan, pelaksanaan diserahkan kepada pihak ke-3 yaitu PT PPE mengingat PT PPE adalah salah satu BUMD-nya Kabupaten Bogor sehingga pihak desa percayakan saat dari PT PPE menawarkan jasa.
“Untuk Samisade tahun ini kami alokasikan di Kampung Leuwijati dengan volume P 1750M x L 2,5M x T 0,15M dengan total anggaran 1 milyar,” jelas Yanto saat dimintai keterangan via pesan singkat WhatsApp.
Menurut dia, sejatinya warga memang merasa kurang puas dengan hasil pekerjaan yang dilaksanakan PT PPE ini , dan dia sudah memfasilitasi warga bersama dengan PT PPE untuk mencarikan solusi, mengingat beton tersebut belum lama.
“Kalo dari warga kurang puas tapi sudah di musyawarahkan dengan PPE,” pungkasnya.
