Bogor | Jurnal Inspirasi

Satgas Penanganan Covid-19 Kota Bogor kembali menerapkan ganjil genap untuk membatasi mobilitas warga mulai Sabtu (1/5).

Bedanya, dalam penerapan kali ini ganjil genap hanya berlaku di pusat kota atau di jalur Sistem Satu Arah (SSA) setiap akhir pekan pada jam 15.30 – 17.30 WIB.

Tim Crowd Free Road dari Polresta Bogor Kota akan melakukan penyekatan di lima titik checkpoint seputar Istana dan Kebun Raya Bogor. Titik tersebut antara lain Simpang Tugu Kujang, Simpang Kapten Muslihat, Simpang Denpom (Istana Bogor), Simpang Siloam (Lippo Keboen Raya), dan Simpang Empang.

“Kita melihat harus ada langkah cepat untuk mengingatkan lagi kepada warga Bogor supaya jangan terlena dan harus tetap waspada. Ini belum selesai Covid-nya. Kita lihat tempat-tempat buka (puasa) sudah mulai penuh. Terus orang jalan-jalan segala macam. Kita ingatkan lagi. Apalagi sekeliling pusat kota kita lihat sudah mulai penuh, mulai padat,” ungkap Bima Arya.

Oleh karena itu, lanjut Bima, Satgas memutuskan untuk menerapkan kembali kebijakan ganjil-genap. “Tapi dua jam saja, 15.30 sampai 17.30 di seputar SSA. Pengecualiannya sama dengan penerapan sebelumnya, pelayan publik, ojol, kedaruratan, yang pulang kerja dan lain sebagainya (masih boleh melintas),” jelas Bima Arya.

Mengenai sanksi, pelanggaran terhadap peraturan ini akan dikenakan sanksi administratif dan diputarbalikan.

Di tempat yang sama, Kapolresta Bogor Kota Kombes Susatyo Purnomo Condro menyatakan pemilihan lokasi ganjil genap dan waktu tersebut berdasarkan evaluasi Satgas yang menunjukkan adanya peningkatan aktivitas masyarakat menjelang berbuka puasa sehingga menimbulkan kerumunan pada kawasan perbelanjaan dan kuliner yang terhubung melalui SSA.

“Di setiap kecamatan ada pusat perbelanjaan, ada pusat-pusat kuliner, jadi nggak harus cross. Jadi nggak harus dari Utara ke Timur dan lain sebagainya. Untuk masa-masa ini prihatin dulu, tetap kita mengurangi mobilitas hingga pusat-pusat keramaian tidak terpusat hanya di seputaran SSA saja. Tapi semua ekonomi juga akan hidup disekitar atau di pinggir-pinggir kota,” jelas Susatyo.

Untuk mengantisipasi arus buangan, kata Kapolresta, akan disiapkan personel gabungan dari TNI/Polri, Satpol PP dan Dishub. “Kami siapkan setiap titik itu gabungan. Selain menyekat juga untuk menjaga dampak dari penyekatan tersebut,” katanya.

Untuk titik lain, Susatyo mengatakan tidak menutup kemungkinan akan diberlakukan hal yang sama tapi bersifat situasional. “Kita pertimbangkan. Karena ini menjadi bagian crowd free road di seluruh ruas jalan SSA, bisa juga nanti ruas jalan lain yang sesuai kebutuhan. Misal, ruas Jalan Pajajaran berarti nanti dari Jambu Dua sampai ke Ekalos. Itu bisa kita lakukan.Tapi saat ini kami fokus untuk SSA. Kita lihat nanti perkembangannya,” pungkasnya.

** Fredy Kristanto

Gunung Putri | Jurnal Inspirasi

Kepala Desa (Kades) Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor minta pengelola tol Gunung Putri tertibkan mobil-mobil yang parkir liar di depan pintu masuk tol Gunung Putri, Jum’at (30/04/2021).

Daman Huri, Kades Gunung Putri yang ditemui di ruangannya menjelaskan, di pintu tol Gunung Putri tak ada satupun rambu atau peringatan larangan parkir yang membuat banyaknya mobil-mobil menumpuk untuk parkir liar.

“Ini di pintu tol Gunung Putri tidak ada rambu atau peringatan larangan parkir. Selain itu keadaan penerangan remang-remang, kurang lampu penerangan yang menyebabkan banyaknya wanita malam berseliweran atau sering disebut warung kopi pangk,” jelasnya.

Pemerintah Desa (Pemdes) Gunung Putri meminta pengelola menindak tegas para oknum supir truk yang parkir sembarang ini.

“Apa tindakan dari pengelola tol Gunung Putri? Kami Pemdes terus berusaha menekan kesemrawutan depan pintu tol dengan sukarela . Lalu dimana pihak security tol?” Tegas Daman Huri mempertanyakan pengelolaan di pintu tol tersebut.

Di depan Kantor Desa, lanjut Daman Huri, sudah bersih dari parkir liar karena Pemdes patroli, sekarang tinggal menyisakan di depan pintu tol yang seharusnya tugas pihak pengelola.

“Pengelola juga seharusnya berpatroli untuk memberi sanksi terhadap oknum supir yang parkir liar tersebut, jika pengelola sigap dan serius, pemdes dengan sukarela bersinergi dengan pengelola untuk menertibkan truk-truk tersebut, sehingga akan hilang juga warung warung pinggir jalan dan wanita wanita malam yang sering berseliweran di tengah malam,” tuturnya.

Lebih lanjut, Pemdes Gunung Putri yang mendapatkan laporan video masih banyaknya oknum supir yang melakukan parkir sembarang, kades Gunung Putri pastikan video itu akan disebar luaskan. “Video ini akan kami kirim ke seluruh instasi yang berwenang agar desa Gunung Putri tidak terkesan kumuh dan juga tidak ada kemaksiatan di Desa Gunung Putri,” pungkasnya.

** Nay Nur’ain

Dramaga  | Jurnal Inspirasi

Rencana kedatangan daging ayam impor asal Brasil akan mengancam peternak lokal. Menurut Dr Rudi Afnan, Dosen IPB University dari Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan, Fakultas Peternakan (IPTP – Fapet), Indonesia tidak memerlukan impor daging ayam broiler.

“Ini lebih terkait pada masalah kebijakan atau policy dalam perdagangan internasional dimana kita terpaksa menerima impor ayam dari Brasil. Sementara kita sendiri sudah swasembada untuk daging broiler bahkan sejak tahun 2008 hingga sekarang kita sudah berhasil ekspor,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa Indonesia sudah masuk dalam sepuluh besar negara penghasil daging ayam broiler. Sekitar 107 juta ton produksi ayam broiler dunia, hampir dua persennya dihasilkan oleh Indonesia.

“Brasil sendiri itu berada pada urutan ketiga dunia. Karena produksinya meroket maka dia akan mengekspor daging ke Indonesia dengan harga yang relatif murah yaitu sekitar Rp 14 ribu/kilogram. Jadi peternak kita, bahkan industri akan berat untuk bersaing, sehingga ini menjadi ancaman besar bagi Indonesia,” tuturnya.

Salah satu solusi yang digaungkan adalah efisiensi. Namun hal ini akan sulit mengingat harga produksi lokal berkisar Rp 30-40 ribu per kilogram sementara daging broiler impor beku harganya Rp 14 ribu per kilogram. Komponen terbesar dalam biaya produksi ayam broiler adalah pakan dengan porsi hampir 60 persen.

“Pakan itu sendiri 50 persennya adalah jagung dan harganya juga mahal. Untuk pakan jagung, bahan pakan lokal sendiri kadar airnya tinggi dan berisiko reject di pabrik pakan. Ini juga harus diperhatikan pemerintah. Jadi mayoritas jagung untuk pakan masih impor, selain itu juga ada biaya Day Old Chicken (DOC) dan obat-obatan,” ungkapnya.

Di lain sisi, cara beternak Indonesia tidak kalah bersaing dengan Brasil dan negara lainnya. Akan tetapi harga jagung, DOC dan sarana lainnya menjadi kendala yang menyebabkan biaya produksi meningkat.

“Kenapa harga dari Brasil bisa sedemikan murah, karena di sana terdapat corn estate dan sumberdaya lainnya. Selain itu juga terdapat subsidi dari pemerintahnya,” jelasnya.

Untuk itu menurutnya dalam keadaan mendesak ini pemerintah harus memberikan subsidi bagi peternak. 

“Subsidi pada aspek bahan baku pakan, DOC dan berbagai kebutuhan lainnya yang memudahkan peternak baik itu industri kecil maupun besar untuk mendapatkan harga yang mendatangkan margin. Seperti contoh di Belanda, jika harga pasar hancur maka pemerintah akan memberikan subsidi supaya harga tetap stabil,” ujarnya.

Ia menjelaskan seandainya pemerintah bisa menjamin stok jagung nasional dan DOC maka harga daging broiler akan menurun sehingga yang dibayarkan konsumen tidak terlalu tinggi.

Sementara dalam pemasaran, produk broiler lokal memiliki tiga saluran yaitu supermarket, pasar tradisional serta ekspor. Selain efisiensi, segmentasi pasar merupakan jalan lainnya yang bisa ditempuh.

“Ayam Brasil ini datangnya dalam bentuk beku.  Mestinya masuknya di supermarket, tidak boleh masuk ke pasar tradisional. Jadi ada segmentasi pasar dan masyarakat harus ikut membantu yaitu mau membayar lebih tinggi.  Meski begitu, harganya harusnya tidak lebih dari dua kali lipat, saya rasa masyarakat masih mau,” ungkapnya.

Dikatakannya, kelebihan produksi dalam negeri juga dapat diekspor, akan tetapi jumlahnya masih belum cukup besar. Ekspor dapat dilakukan melalui pendekatan government to government. “Tidak bisa perusahaan swasta melakukan ekspor sendiri. Jadi pemerintah sebagai regulator tetap harus hadir,” paparnya.

Oleh karena itu Dr Rudi Afnan menyampaikan efisiensi itu bisa dilaksanakan oleh peternak dengan catatan harga pokok produksi tidak terlalu besar. Dengan demikian bahan pakan (jagung) dan DOC juga harus semurah mungkin. “Kalau produksi jagung nasional bisa dikendalikan maka harga ayam broiler yang diterima masyarakat akan sangat rendah, sehingga tingkat konsumsi protein juga akan meningkat,” tandasnya.

** Cepi K/rls

Bojonggede | Jurnal Inspirasi

Seorang perempuan berusia 43 tahun yang sempat viral di media sosial karena menuduh tetangganya melakukan ritual pesugihan yang menjadi jelmaan ‘babi ngepet’, kini harus menerima pil pahit. Pasalnya, WI yang awalnya mengontrak bersama suaminya di Kampung Baru RT 02 RW 10, Desa Ragajaya, Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor telah diusir warga yang dianggap telah mencemarkan nama baik kampung, Kamis sore (29/4/2021).

Tetangganya, Kajor mengatakan, WI diusir karena lembaga kepemudaan merasa tersinggung dan berdatangan meminta WI pergi dari Kampung Baru.

“Dari musyawarah lingkungan itu, warga meminta Ibu WI pergi dari kampung sini. Cuma itu saja. Kemudian RT dan RW datang ke lokasi dan berkomunikasi dengannya dan pada akhirnya pergi dari rumah sekitar pukul 16.00 WIB,” kata Kojar.

Kojar mengatakan alasan pengusiran karena warga menganggap WI telah mencemarkan nama baik Kampung Baru. “Karena isu yang berkembang itu kan yang menjadi babi adalah warga Kampung Baru. Jadi warga Kampung Baru tersinggung dan marah,” katanya.

** Cepi Kurniawan

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Pemerintah mengumumkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sebagai daftar terduga teroris dan organisasi teroris (DTTOT). Pengumuman tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. “Pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan massif dikategorikan sebagai teroris,” ujar Mahfud dalam jumpa persnya, Kamis (29/4).

Oleh karena itu, pemerintah meminta TNI dan Polri untuk menindak KKB Papua yang semakin meresahkan. “Pemerintah sudah meminta kepada Polri TNI, BIN, dan aparat terkait segera melakukan tindakan secara cepat, tegas dan terukur,” ujarnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) melanjutkan, pandangan dan sikap pemerintah tersebut, karena tindakan kekerasan di Papua dalam beberapa hari terakhir ini semakin meresahkan.

“Banyak tokoh adat Papua datang ke Menko Polhukam dan pimpinan daerah di sana menyatakan dukungan pemerintah melakukan tindakan diperlukan guna menangani tindak kekerasan yang muncul di Papua,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda), Brigadir Jenderal TNI I Gusti Putu Danny Nugraha Karya gugur tertembak oleh KKB di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak Papua, Minggu (25/4).

Sementara Pemerintah Provinsi Papua meminta Presiden Joko Widodo mengkaji ulang pelabelan KKB sebagai organisasi terorisme. Gubernur Papua Lukas Enembe menilai pelabelan terorisme terhadap Organisasi Papua Merdeka (OPM) itu, langkah berbahaya yang akan berdampak buruk pada situasi, dan kondisi, serta sosial seluruh masyarakat di Bumi Cenderawasih.

“Pemerintah Provinsi Papua meminta kepada pemerintah pusat, dan DPR RI, agar melakukan pengkajian kembali menyoal penyematan label terhadap KKB sebagai teroris,” kata Enembe, dalam pernyataan resmi Pemprov Papua, Kamis (29/4). 

Menurut Enembe, terorisme adalah konsep yang sampai hari ini tak terang defenisinya. Pun, menurut dia, sampai hari ini, defenisi terorisme, masih menjadi perdebatan tentang ruang lingkup hukum, maupun sepak-terjang politiknya.

“Dengan demikian, penetapan KKB sebagai kelompok teroris, perlu untuk ditinjau ulang dengan seksama, dan memastikan obyektifitas negara dalam pemberian status tersebut,” ujar Enembe. 

Enembe melanjutkan alih-alih mengurai persoalan inti di Papua, pelabelan terorisme terhadap KKB itu bakal menambah kerunyaman situasi di Bumi Cenderawasih. “Kami berpendapat, pengkajian ulang tersebut, harus bersifat komprehensif, dengan memperhatikan dampak sosial, dampak ekonomi, dan dampak hukum terhadap warga Papua secara umum,” jelasnya.

Selain itu, Gubernur Papua juga meminta agar TNI dan Polri melakukan pemetaan ulang tentang kekuatan nyata yang dimilik OPM-KKB, termasuk jumlah personil dan pesebarannya. Hal ini untuk mencegah terjadinya aksi-aksi salah tangkap, maupun keliru sasaran terhadap warga sipil.

** ass