Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bogor telah merampungkam Detail Engineering Design (DED) sport center di tiga kecamatan, yakni Bogor Utara, Bogor Barat dan Bogor Selatan.
Kepala Dispora, Hery Karnadi mengatakan bahwa pembangunan sport center tersebut direncanakan akan berjalan 2022 mendatang. Namun, baru dua kecamatan yang akan digarap lantaran keterbatasan anggaran, yakni Kecamatan Bogor Utara dan Bogor Selatan.
“Kalau untuk Bogor Barat baru akan dibangun pada 2023. Anggaran pembangunan dua sport center itu sudah dimasukan dalam APBD 2022,” ujar Hery kepada wartawan, Senin (27/9).
Ia memaparkan, sport center Kecamatan Bogor Utara akan dibangun di Cimahpar, kemudian Bogor Selatan di Kertamaya. Sedangkan Bogor Barat di Cilendek Barat,” katanya.
Menurut Hery, total luas lahan untuk sport center Bogor Utara dan Selatam luasnya lebih kurang 5 hingga 6 ribu meter persegi. Sementara, untuk Bpgpr Barat luasnya 8 ribu meter persegi.
“Untuk anggaran pembangunan di Bogor Utara dan Selatan masing-masing Rp10 miliar. Kalau di Bogor Barat bisa belasan miliar,” jelasnya.
Lebih lanjut, kata Hery, sport center akan dilengkapi beberapa fasilitas seperti lapangan outdoor yang kemungkinan besar berupa lapangan sepakbola, lalu lapangan indoor, infrastruktur penunjang dan area komersial untuk UMKM.
Hery menuturkan, desain Sport Center Kecamatan bakal sama, hanya saja ada perbedaan sedikit melihat perbedaan luasan yang ada.
“Ya contohnya lapangan sepakbola di barat bisa tuh kita pakai 90×48 meter, kalau utara dan selatan paling 90×45 meter karena luasannya lebih kecil,” imbuhnya.
Ia menyatakan bahwa secara teknis ada beberapa hal yang masih terus digodok. Yakni, terkait pengelolaan dan jenis rumput yang akan digunakan untuk lapangan outdoor.
“Pengelolaan sepertinya di Dispora, akan kami tempatkan staf disitu. Kalau nanti sudah jalan skema yang benar, baru mungkin diserahkan ke masyarakat. Karena melibatkan perawatannya ya. Selain itu kemungkinan sewa dulu karena menyangkut anggaran perawatan itu,” papar Mantan Kasatpol PP Kota Bogor Kota itu.
Disinggung mengenai rumput yang akan digunakan. Sementara ada dua opsi, yakni menggunakan rumput biasa atau rumput sintetis.
“Condong ke sintetis karena perawatan mudah dan lebih awet. Sekarang sedang kita kaji, kalau pakai rumput berapa, sintetis berapa,” pungkasnya.
Usulan pemanfaatan satu tower Rusunawa Menteng untuk ‘disulap’ menjadi Blok 1 RSUD, mendapat tanggapan positif dari Komisi IV DPRD Kota Bogor. Hal itu lantaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) hanya mampu memberikan bantuan keuangan sebesar Rp20 miliar untuk pembangunan tersebut.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Endah Purwanti mengaku bahwa dewan akan melakukan pengecekan ke rusunawa tersebut dalam waktu dekat ini, untuk mengetahui tingkat keterisian, pendapatan dan lain-lain.
“Selain itu, instalasi pengolahan limbah mesti dicek. Sebab, kan beda antara rs dan hunian,” ujar Endah kepada wartawan, Senin (27/9).
Menurut dia, usulan memanfaatkan satu tower rusunawa menjadi Blok 1 RSUD sudah disuarakan saat rapat bersama rumah sakit pelat merah itu. “Saya secara pribadi mendukung, apalagi rusunawa itu milik pemkot, RSUD pun sama. Jadi kan lebih mudah bila antar pemerintah,” katanya.
Endah mengatakan, apabila satu tower rusunawa dimanfaatkan untuk RSUD, diperkirakan anggaran sebesar Rp20 miliar dapat digunakan untuk makeover tempat tersebut.
“Letaknya di belakang RSUD, tinggal bobol tembok saja langsung nyambung. Kan sayang anggaran Rp20 miliar kalau hanya cukup untuk pondasi saja,” ungkap dia.
Sebelumnya, Ketua Gerakan Masyarakat Kota Bogor (GMKB), R Ridho mengatakan, Pemkot Bogor harus mencari alternatif solusi, apabila Pemprov Jabar tetap bersikeras hanya membantu Rp20 miliar.
Misalkan, kata Ridho, Pemkot Bogor dapat saja menghibahkan satu tower rusunawa Menteng untuk ‘disulap’ menjadi Blok 1 RSUD. Sebab, sambung dia, berdasarkan informasi dari pihak rumah sakit pelat merah itu, anggaran Rp20 miliar hanya cukup untuk membuat pondasi gedung setinggi 4 lantai.
“Kalau sekiranya bisa lebih baik, manfaatkan saja satu tower milik rusunawa itu. Dengan anggaran Rp20 miliar saya kira cukup. Tapi ya dicek dulu, bagaimana apakah penghuninya penuh dan pendapatannya bagaimana,” ucapnya.
Atas dasar itu, ia meminta agar RSUD berkomunikasi dengan DPRD dan Pemkot Bogor untuk membahas hal tersebut. “Kalau disetujui dan tidak melanggar aturan, saya kira lebih baik menggunakan tower tersebut. Apalagi letaknya tepat di belakang RSUD,” ungkap dia.
Ridho menegaskan bahwa sebagai organisasi sosial, GMKB paham betul kondisi RSUD Kota Bogor, terutama saat pandemi berlangsung. “Kami paham kondisinya, kebanyakan pasien yang dirawat itu berasal dari luar daerah. Sehingga sudah seharusnya sarana prasarana RSUD ditambah,” katanya.
DPRD Kota Bogor hingga kini belum mengesahkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda). Padahal, perda yang telah dibahas sejak November 2020 lalu, kini telah rampung.
Menanggapi hal itu, Pengurus Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah Korp Alumni HMI (KAHMI) Kota Bogor, Dwi Arsywendo mengaku heran mengapa dewan terkesan mengulur-ulur pengesahan perda tersebut. Padahal, regulasi itu hanya mengatur perubahan status dari BUMD menjadi Perumda sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendirian BUMD terdiri dari Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah.
“Saya mengamati dinamika perubahan perda itu. Sebenarnya kan sudah jelas ini amanat undang-undang, jadi mengapa mesti dipersulit. Kan ini hanya sebatas mengubah status saja, tak ada kaitan dengan permintaan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP),” ucap Dwi kepada wartawan, Senin (27/9).
Pria yang juga seorang advokat ini menegaskan, apabila DPRD ingin mengetahui lebih dalam mengenai pengelolaan PDJT dari awal hingga terseok-seok seperti saat ini. Alangkah baiknya, sambung dia, DPRD membuat pansus tersendiri untuk membahas hal tersebut.
“Kalau mau tahu lebih dalam pengelolaan keuangan dan lain sebagainya, lebih baik dibuat pansus lagi. Pertanyaannya, berani tidak DPRD,” ucapnya.
Dwi menilai, bila diulur-ulurnya pengesahan Perda PDJT dengan alasan belum adanya penjelasan dan laporan pengelolaan, adalah hal yang aneh. Sebab, yang dibahas dalam regulasi saat ini adalah sebatas perubahan status saja.
“Jadi aneh saja kalau dewan bertanya soal pengelolaan dan lain-lain. Itu kan konteks yang berbeda. Pemkot Bogor ingin menata transportasi untuk kepentingan publik, jangan ditahan-tahan,” kata Dwi.
Sementara itu, Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Perubahan Status PDJT, H. Zaenal Abidin membenarkan bahwa perda tersebut telah rampung, dan hanya tinggal diparipurnakan saja. “Sudah selesai, tinggal diparipurnakan saja,” ujarnya.
Menurut dia, belum diparpurnakannya perda tersebut lantaran masih ada yang ingin ditanyakan oleh DPRD kepada PDJT terkait pengelolaannya. “Kami ingin hati-hati untuk kebaikan PDJT. Tapi secara pribadi saya mendorong untuk segera diparipurnakan,” ungkapnya.
Zaenal mengaku setuju bila DPRD membuat Pansus khusus untuk mengkuliti pengelelolaan PDJT yang menyebabkan perusahaan pelat merah itu ‘mati suri’. “Saya setuju bila ada pansus khusus membahas pengelolaan PDJT, dari awal hingga hancur seperti saat ini,” ucapnya.
Sebelumnya, Plt Dewan Pengawas PDJT, Agus Suprapto mengatakan bahwa berdasarkan kajian Bagian Ekonomi Pemkot Bogor tidak ada opsi untuk mempailitkan PDJT. Sebab, perubahan status ini hanya untuk mengubah nomenklatur sesuai Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.
“Di dalam UU dan perpres disebut bahwa bentuk BUMD ada dua, yakni Perumda dan Perusahaan Perseoran Daerah (Perseroda). Ini hanya perubahan nomenklatur, tidak ada hubungan dengan mempailitkan,” ujar Agus.
Menurut Agus, perubahan status menjadi perumda dipilih lantaran bentuk badan hukum itu masih mengakomodir sisi pelayanan. Berbeda dengan perseroda yang fokus terhadap profit oriented.
“Ini hanya soal mengubah nomenklatur. Jadi kalaupun berubah status, belum tentu PDJT akan meminta penyertaan modal daerah. Karena sampai saat ini masih dalam tahap kajian investasi. Dan apabila meminta modal tentunya, harus diperdakan lagi,” ungkap Agus.
Agus menjelaskan, mempailitkan bukanlah pilihan pemkot, tetapi pemerintah menginginkan agar PDJT tetap eksis. Caranya dengan merestrukturisasi organisasi manajemen, modal keuangan dan protofolio bisnis. “Hal-hal itu yang akan ditata,. Bila berjalan baik, baru proses selanjutnya. Kalau layak dikembangkan, ya dikembangkan,” katanya.
Agus menegaskan, untuk mengeksiskan PDJT tidak selamanya membutuhkan suntikan modal, bila kerjasama dengan pihak swasta berjalan. Sebab, PDJT tak hanya berkutat pada sektor angkutan, tetapi juga bisa menjadi management bus company seperti Trans Jakarta.
“Cara menghidupi PDJT tak hanya dari karcis, tetapi bisa dari bengkel atau pengelolaan parkir. Jadi salah bila penyertaan modal digunakan untuk operasional. Yang benar itu untuk investasi,” ucap pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Dinas Perhubungan itu.
Lebih lanjut, kata Agus, pihaknya juga sudah menyiapkan opsi pengembangan PDJT dengan menggandeng PPD dalam membuka koridor baru, pengelolaan SPBU dan perbengkelan dengan menggandeng swasta.
Pilot Gantole Jawa Barat, asal Kabupaten Bogor, Ayat Supriyatna, yang saat ini tengah bertanding pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2021, masih memimpin jalannya pertandingan kategori Ketepatan Mendarat (KTM) Kelas A.
Dari delapan Sorty yang akan dimainkan, Ayat Supriyatna masih memimpin di lima sorty yang telah dimainkan, yang masing-masing hasil dari R1 111, R2 299, R3 125, R4 217, dan R5 90 dengan total poin 842. Sedangkan tiga sorty yang belum dimainkan, dan siap digelar Selasa (28/9/2021).
Hal itu ditegaskan Ketua Umum Pengcab Persatuan Gantole dan Paralayang Indonesia (PGPI) Kabupaten Bogor, Wawan Hikal Kurdi, yang juga Manajer tim gantole Jawa Barat untuk PON 2021, Senin (27/9/2021).
“Tersisa tiga sorty lagi yang belum dimainkan. Dari tiga sorty yang tersisa, kita sudah bisa memprediksi Ayat Supriyatna mampu menyelesaikannya dengan sempurna, dan pastinya satu medali emas telah kita amankan dari kategoti Gantole KTM Kelas A perorangan putra untuk Jawa Barat,” ujarnya.
Selain dari kategori KTM Kelas A perorangan putra, kategori KTM Kelas A beregu, Ayat Supriyatna berpasangan dengan Riko Baihudin Saputra juga memimpin jalannya pertandingan. Karena dari lima sorty yang dimainkan, Ayat dan Riko berada diurutan pertama dengan raihan Poin R1 360, R2 1579, R3 560, R4 217, dan R5 263 dengan total poin 2972. Namun sambung Wawan Hikal, masih tersisa tiga sorty untuk kategori KTM Kelas A beregu yang belum dimainkan.
“Kita sudah bisa pastikan, satu medali emas dari kategori KTM kelas A perorangan, diraih Ayat Supriyatna, dan satu medali emas dari KTM kelas A beregu. Sehingga dua medali emas telah kita amankan, namun kita berharap, Ayat dan Riko bisa menyelesaikan tiga sorty yang tersisa dengan baik,” pungkasnya.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo memastikan Stadion Utama Lukas Enembe sudah siap menjadi tempat pembukaan sekaligus penutupan PON XX Papua. Keamanan Papua secara keseluruhan juga dipastikan kondusif. Dijadikannya Papua sebagai tuan rumah PON XX merupakan tonggak sejarah pembangunan Papua atas prinsip Pancasila. Khususnya dalam mengimplementasikan sila ke-3 Persatuan Indonesia dan sila ke-5 Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
“Siapapun akan bergetar tatkala melihat kemegahan Stadion Utama Lukas Enembe. Terasa sekali aura kebesaran masyarakat Papua yang kaya dengan keindahan alam dan budaya. Stadion ini menjadi landmark terbaru kebangkitan Papua untuk menjadi daerah yang semakin maju, sejahtera, adil, dan makmur,” ujar Bamsoet lewat keterangan persnya.
Bamsoet mengatakan itu usai meninjau Stadion Utama Lukas Enembe, di Jayapura, Papua, Senin (27/9/2021).
Hadir turut mendampingi kunjungan kerja tersebut Sestama Badan Intelejen Negara (BIN) Komjen Pol Bambang Sunarwibowo, Anggota Komisi X DPR RI Robert Kardinal dan Kabinda Papua Mayor Jenderal TNI AD Abdul Haris Napoleon.
Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) ini menjelaskan, berlokasi di Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Papua, Stadion Lukas Enembe menjadi stadion termegah kedua di Indonesia setelah Gelora Bung Karno di Jakarta. Berbagai sarana dan prasarananya telah berstandar internasional.
“Memiliki kapasitas lebih dari 40 ribu penonton, jenis rumput yang digunakan di Stadion Utama Lukas Enembe menggunakan Zoysia Matrella (Linn) Merr atau rumput Manila yang lazim digunakan di stadion-stadion besar. Untuk pencahayaannya, menggunakan LED teknologi DMX dari Philips yang bisa mengikuti beat musik dengan kekuatan 1.800 lux,” jelas Bamsoet.
Ketua Umum Pengurus Besar Keluarga Olahraga Tarung Derajat (PB KODRAT) ini menerangkan, scoring board perimeter atau papan skor digital yang terpasang di dua sisi tribun Stadion didatangkan dari Eropa. Begitu pula dengan 88 unit perangkat sound system yang didatangkan dari Jepang. Secara keseluruhan, teknologi di stadion itu memang sudah sangat modern.
“Setelah penyelenggaraan PON XX Papua, berbagai sarana dan prasarana yang ada di Stadion Utama Lukas Enembe, maupun berbagai venue olahraga lainnya, harus tetap dirawat dengan baik. Sekaligus dimanfaatkan masyarakat Papua guna meningkatkan prestasi olahraga anak-anak Papua. Ingat, pembangunan berbagai venue cabang olahraga tersebut menggunakan uang rakyat, jangan sampai rakyat jugalah yang menyia-nyiakan keberadaannya,” pungkas Bamsoet.
Istri Gubernur Jawa Barat, Atalia Praratya secara resmi melepas atlet, pelatih dan official Tarung Derajat Jawa Barat, bertolak ke Papua, untuk bertanding memperkuat Kontingen ‘Tanah Pasundan’ pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2021, di Mess Pelatcab Tarung Derajat, Kabupaten Bandung, akhir pekan kemarin.
Pada pelepasan tersebut, Atalia Praratya menginginkan para atlet tarung derajat berjuang all out dalam menghadapi setiap lawan yang bakal dihadapi pada perhelatan olahraga paling akbar empat tahunan di tanah air ini. Hal tersebut ditegaskan, Asisten Pelatih Tarung Derajat Jawa Barat, asal Kabupaten Bogor, Hardi Sanjaya.
“Beliau meminta semua atlet, ataupun pelatih berjuang all out untuk meraih medali emas di Bumi Cendrawasih pada tahun 2021 ini,” ujarnya.
Ia menjelaskan, atlet Jawa Barat yang akan bertanding di PON Papua, sebanyak delapan atlet untuk kategori tarung, yakni Agus Firmansyah kelas 49,1-52 kilogram, Andika Dwi kelas 58,1-61 kilogram, Rio Muhammad F kelas 61,1-64 kilogram, Kusuma Adi kelas 67,1-70 kilogram, Eko Yusuf kelas 75,1-80 kilogram, Ainun Kuswandi kelas 45,1-50 kilogram, Sri Nurhayati kelas 51,1-54 kilogram, dan Huda Nur A kelas 54,1-58 kilogram. Sedangkan kategori seni gerak enam atlet atas nama Putri, Ridho, Han Han, Mu’arf, Eriska, dan Ridwan.
“Delapan atlet tarung, dan enam atlet seni gerak, dan mereka akan bertanding all out untuk Jawa Barat. Apalagi tim tarung derajat ditarget medali emas, artinya kami harus all out, agar target yang kami targetkan dapat diraih dengan maksimal,” tegasnya.
Hardi manambahkan, saat ini tim tarung derajat Jawa Barat, tengah menunggu jadwal keberangkatan menuju Papua. Akan tetapi sebelum bertolak ke Papua, para atlet tetap menjalani program latihan.
“Atlet kita sudah 100 persen siap bertanding, dan siap meraih prestasi terbaik untuk Jawa Barat di ajang PON Papua 2011 ini,” pungkasnya.
Warga Desa Curug, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor dikagetkan dengan penangkapan warga Kampung Baru dan Kampung Curug oleh petugas kepolisian berpakaian preman. Menurut Informasi, dalam penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian itu dikabarkan ada 4 orang.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Desa Curug, Anton bahwa ada penangkapan yang dilakukan pihak kepolisian berpakaian preman terhadap warga di Kampung Baru dan Kampung Curug yang terjadi pada Minggu (26 /91) malam dan Senin siang (27/9).
Menurut Anton, penangkapan itu dilakukan menurut informasi yang ia dapat terkait dengan penembakan seorang ustaz di Tangerang yang terjadi beberapa waktu yang lalu. “Saya menurut informasi itu terkait yang ustaz ditembak habis keluar dari masjid yang di Tangerang yang ada di tv itu, dan penangkapan ada yang di Curug ada juga di luar dan itu warga kami,” katanya.
Untuk usia yang ditangkap rata-rata usia 20 tahun dan ada 4 orang dan itu merupakan warganya. “Penangkapan semalam dan siang tadi,” katanya.
Kades menegaskan terkait penangkapan itu pihaknya belum mengetahui pasti warganya itu apakah merupakan pelaku utama atau hanya peran pembantu. “Dan penangkapan itu tanpa ada koordinasi dengan kades kemungkinan sama RT gak tahu itu,” pungkasnya.
Sementara itu beberapa waktu lalu seorang ustaz atau pemuka agama bernama Arman (43) meninggal dunia setelah ditembak orang tak dikenal (OTK) di depan rumahnya di Kelurahan Kunciran, Kecamatan Cipondoh, Tangerang, Banten.
Menurut keterangan saksi, pelaku berjumlah dua orang dan sudah menunggu di halaman rumah korban. Penembakan itu terjadi setelah Ustad Arman pulang dari masjid usai melaksanakan shalat Magrib. Setelah menembak korban, kedua pelaku pun langsung melarikan diri.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus mematangkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas yang rencananya akan digelar, Senin 4 Oktober mendatang. Sebelum PTM terbatas dimulai, Disdik Kota Bogor akan terlebih dahulu menggelar simulasi PTM terbatas di tiga sekolah, yakni di SMPN 5, SMP PGRI 5 dan Boarding School Bintang Pelajar, Selasa (28/9).
Untuk itu, Wali Kota Bogor, Bima Arya dan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor menggelar rapat koordinasi (rakor) di Paseban Suradipati, Balai Kota Bogor, Senin (27/9).
Bima Arya menyampaikan, Pemkot pada dasarnya menunda PTM ingin memastikan kesiapan protokol kesehatan dan ketentuannya. Menurutnya penundaan PTM didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan betul-betul bisa tetap dibuktikan di lapangan dengan sistem surveilansnya yang kuat dan berjalan.
Saat ini kata dia, berdasarkan kondisi yang berkembang terkait PTM, ada opini yang tidak tepat mengenai penamaan klaster di sekolah. Padahal belum tentu terpapar di sekolah saat PTM atau bisa juga karena akumulasi dari kasus-kasus lama.
“Karena itu dibutuhkan sistem surveilans yang betul-betul kuat dan komunikasi yang terjalin pun harus canggih dengan melibatkan semua pihak terkait, mulai dari sekolah, guru, pengawas hingga komite,” tegasnya.
Selain itu ia meminta langkah-langkah antisipasi dipersiapkan. Jika ada anak yang tidak masuk satu hari, sistem langsung bekerja dengan proaktif mengecek kesehatan dan di swab oleh dinkes atau puskesmas.
“Jika hasilnya positif (Covid-19), cek kontak erat dan kelasnya di stop dulu. Menurut saya ini kuncinya dan surveilans ini harus memastikannya, apakah dari sekolah atau bukan,” jelas Bima Arya.
Ketua Satgas Covid-19 Kota Bogor ini juga meminta pelaksanaan tes swab antigen harus rutin dilakukan sepekan sekali. Tujuannya bukan sekedar untuk mengidentifikasi, tetapi juga agar para siswa dan pihak sekolah lebih hati-hati karena saat ini belum aman.
Untuk itu, ia menugaskan para direktur vaksin bergerak, memonitor dan mengecek, baik ketika di kelas maupun saat jam PTM selesai dengan berkoordinasi dengan aparatur wilayah dan puskesmas serta pihak terkait. “Patroli juga harus siaga, bergerak dan memutar. Minggu pertama penerapan PTM ini penting,” tegas Bima Arya.
Kepala Disdik Kota Bogor, Hanafi menambahkan, pada intinya sekolah harus memiliki kesiapan sesuai dengan aturan yang tertuang dalam SKB 4 menteri. Hanafi menekankan, hanya sekolah yang terverifikasi faktual yang akan melaksanakan PTM terbatas.
“Hanya sekolah-sekolah yang terverifikasi secara faktual dan memiliki persiapan matang serta tidak sembarangan yang akan melaksanakan PTM terbatas. Hal ini dilakukan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi tidak semua sekolah di kabulkan verifikasi faktualnya dan ini menjadi masukkan bagi Satgas Covid-19 Kota Bogor dalam mengambil keputusan,” kata Hanafi.
Dari seluruh SMP di Kota Bogor, hanya 43 SMP yang akan menerapkan PTM terbatas tahap pertama pada 4 Oktober. Durasi pembelajaran selama 3 jam, mulai pukul 07.30 atau 08.00 WIB sampai pukul 11.00 WIB, kemudian kapasitas maksimal dibatasi 50 persen dan harus mendapatkan izin dari komite sekolah serta orang tua siswa. Kemudian di tahap kedua, ada 26 SMP yang akan melaksanakan PTM terbatas.
“Untuk bahan pembelajaran lebih difokuskan kepada edukasi dan pemahaman para siswa tentang bahaya Covid-19 dan sebagainya. Sementara untuk kurikulum akan menyesuaikan,” katanya.
Dalam waktu dekat ini, Pemkot akan menggelar pertemuan dengan para kepala sekolah dan pihak KCD yang menaungi ada 26 SMA/SMK di Kota Bogor. Termasuk dengan para ketua OSIS dan komite dilibatkan secara daring.
“Untuk SMA/sederajat maupun MTS di bawah kewenangan Kantor Cabang Dinas (KCD) Provinsi Jawa Barat dan Kemenag, kami menyarankan agar melakukan hal yang sama, di antaranya hal dan teknis yang sama hingga menyampaikan sekolah-sekolah mana saja yang akan melaksanakan PTM ke Satgas Covid-19 Kota Bogor,” katanya.
Realisasi program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Bogor belum maksimal. Bahkan, terancam Pemkot Bogor dapat meraih raport merah Hal itu lantaran hingga kini realisasi RTLH masih dibawah 50 persen, sedangkan tahun 2021 hanga menyisakan waktu tiga bulan lagi.
Di Kecamatan Bogor Utara sendiri, realiasi RTLH baru mencapai 321 dari total usulan 866 unit rumah. “Jadi RTLH ada beberapa sumber anggaran, BSPS 70 unit on progres, Dana Alokasi Khusus (DAK) 24 unit on progres, Bankeu Provinsi usulan 250, belum ada realisasi, APBD Kota usulan 866, realisasi 321,” ujar Camat Bogor Utara, Marse Hendra Saputra saat dihubungi, Senin (27/9).
Marse mengatakan, hal itu terjadi lantaran anggaran RTLH sepenuhnya ada pada Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperumkim). Kecamatan, sambung dia, hanya sebatas mengusulkan. “Jadi anggarannya ada di dinas, realisasi sesuai dengan ketersediaan di dinas,” tegas Marse.
Sedangkan di Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, dari 714 yang diajukan, 355 unit RTLH baru terealisasi. Diketahui, program itu berasal dari APBD Kota Bogor. Baik melalui program reguler melalui Bagian Kesejahteraan (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bogor, maupun dari Bantuan Sosial Tidak Terencana (BSTT).
Sementara untuk yang bersumber dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Dana Alokasi Khusus (DAK) pemerintah pusat, ia mengakui belum ada yang cair dan terealisasi. “Yang bersumber dari APBD pengajuannya melalui aplikasi Sahabat. Untuk BSTT biasanya rumah yang kena bencana. Untuk BSPS atau DAK tahun ini di Tanahsareal belum cair,” papar Camat Tanah Sareal, Sahib Khan.
Kata dia, secara umum, dari data yang ada, dari 11 kelurahan yang ada se-Kecamatan Tanahsareal, hanya 9 kelurahan yang mengajukan program RTLH reguler. Tahun ini, Kecamatan Tanahsareal mengajukan 714 rumah untuk dibantu program RTLH reguler.
Tetapi hingga saat ini baru 355 rumah yang terealisasi bantuan. Sedangkan 359 rumah atau lebih dari 50 persen belum tersentuh bantuan RTLH. Untuk engajuan bantuan RTLH melalui BSTT, dari 45 rumah yang mengajukan, baru 17 rumah yang belum terealisasi. “Yang belum terealisasi dari sektor itu ada 28 rumah,” tukas dia.
Mantan Petinggi KRB Tulis Surat Terbuka, DPRD Langsung Datangi Pengelola
Bogor | Jurnal Inspirasi
DPRD Kota Bogor mendatangi Kebun Raya Raya (KRB), Senin (27/9) siang, merespons munculnya keberatan dan protes atas pengembangan KRB yang disampaikan oleh berbagai kalangan. Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto bersama Ketua Komisi III yang membidangi lingkungan hidup, Zaenul Mutaqin serta anggota Komisi III Adityawarman Adil dan Karnain Asyhar diterima langsung oleh Komisaris Utama PT. Mitra Natura Raya (MNR) Ery Erlangga. PT MNR sendiri merupakan pihak swasta yang mendapatkan hak kerjasama dari LIPI. Hadir pula beberapa pegawai LIPI yang saat ini sudah melebur ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Sebelumnya mantan petinggi Kebun Raya Bogor menuliskan surat terbuka ‘Selamatkan Kebun Raya Bogor’ dengan perihal Menjaga Marwah Kebun Raya yang diutarakan mantan kepala Kebun Raya Bogor Indonesia, yang terdiri dari Prof. Dr. Made Sri Prana, Prof. Dr. Usep Soetisna, Dr. Ir. Suhirman, Prof. Dr. Dedy Darnaedi, dan Dr. Irawati. Mantan-mantan pimpinan Kebun Raya Bogor itu mengkritisi penyelewengan tugas pokok dan fungsi Kebun Raya Bogor, yang dianggap sudah melenceng jauh dari marwahnya sebagai tempat edukasi dan konservasi.
“Kami mendapatkan banyak aduan dan protes dari berbagai kalangan masyarakat yang konsern akan keberlangsungan dan keberlanjutan fungsi konservasi Kebun Raya Bogor. Untuk itu kami langsung datang ke sini menyampaikan keberatan masyarakat tersebut, sekaligus ingin melihat langsung kondisi yang ada,” jelas Atang dikutip dalam keterangan yang disampaikan Humpropub, Senin (29/9).
Lebih lanjut, Atang menyampaikan bahwa beberapa poin keberatan warga terletak pada rencana wisata malam Glow Kebun Raya, komersialisasi yang ditandai mahalnya tiket masuk, pembangunan betonisasi, dan ancaman terhadap ekosistem yang sudah berjalan baik di kawasan Kebun Raya Bogor.
Senada dengan Atang, Zaenul menyampaikan bahwa banyak warga yang keberatan mengingat posisi Kebun Raya Bogor sangatlah penting bagi Kota Bogor.
“Kebun Raya Bogor merupakan identitas Kota Bogor. Selain aspek lingkungan, juga memiliki aspek sejarah dan budaya. Untuk itu, kehadiran DPRD ke Kebun Raya Bogor juga ingin memastikan bahwa pengelolaan dibawah manajemen baru tidak mengganggu identitas dan peran Kebun Raya Bogor ini bagi Kota Bogor”, ungkap Zaenul.
Usai melakukan peninjauan langsung ke beberapa lokasi di lingkungan Kebun Raya Bogor, Atang meminta kepada pihak pengelola agar benar-benar menjadikan faktor kelestarian lingkungan sebagai core utama. “Kebun Raya Bogor merupakan Kawasan Resapan Air, Penyedia Oksigen, dan Tempat Pelestarian Sumber Daya Genetik yang luar biasa. Selain tempat konservasi, KRB juga menjadi Cagar Budaya bagi masyarakat Bogor. Pusaka warisan yang perlu dijaga. Pengembangan jasa wisata seharusnya untuk memperkuat posisi tersebut”, pinta Atang.
Untuk itu, DPRD siap untuk mempertemukan pihak Kebun Raya Bogor dengan para pemerhati lingkungan dan masyarakat yang konsern masalah ini. “Insya Allah kami siap mewadahi dialog agar bisa ditemukan satu cara pandang dan semangat yang sama, sekaligus untuk mendapatkan masukan yang konstruktif bagi keberlanjutan Kebun Raya Bogor,” ungkap Atang
Hal tersebut ditanggapi positif oleh pihak MNR dan BRIN. Mereka juga akan terus memastikan bahwa eduwisata Glow Kebun Raya ini aman terhadap ekosistem flora dan fauna. Untuk itu, saat ini pihaknya masih melakukan pengkajian untuk memastikan keamanannya.
“Dari dulu semangat kami pada pelestarian lingkungan. Kami juga tidak akan berani mengambil langkah yang melawan upaya pelestarian lingkungan. Insya Allah kami siap menjelaskan dan berdialog dengan seluruh elemen masyarakat. Tujuan kami baik. Masukan dan sinergi dari seluruh stakeholder tentu sangat kami harapkan agar Kebun Raya Bogor ini semakin dirasakan manfaatnya,” pungkas Ery.
Sementara surat terbuka itu mengkritisi penyelewengan tugas pokok dan fungsi Kebun Raya Bogor, yang dianggap sudah melenceng jauh dari marwahnya sebagai tempat edukasi dan konservasi. “Berdasarkan pengamatan kami, dan adanya masukan dan keluhan melalui media sosial dari berbagai lapisan masyarakat, kami merasa berkewajiban untuk meneruskannya kepada pimpinan yang secara struktur erat dengan tata kelola Kebun Raya Indonesia saat ini,” tulis dalam surat terbuka tersebut, Senin (27/9).
Dalam surat itu disebutkan, beberapa hal penting yang sangat erat terkait dengan perkebunrayaan. Berdasarkan pengamatan kami, dan adanya masukan dan keluhan melalui media sosial dari berbagai lapisan masyarakat, kami merasa berkewajiban untuk meneruskannya kepada pimpinan yang secara struktur erat dengan tata kelola Kebun Raya Indonesia saat ini, antara lain:
1. Seperti kita pahami bersama bahwa Kebun Raya mengusung 5 tugas dan fungsi penting yaitu: 1. Konservasi Tumbuhan; 2. Penelitian; 3. Pendidikan; 4. Wisata Ilmiah, dan 5. Jasa Lingkungan. Ketiga fungsi pertama merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi acuan bersama seluruh Kebun Raya di dunia (Jackson, P.W, 1999). Karena itu berbagai kegiatan dan program yang dikembangkan di Kebun Raya Indonesia selalu berpegang pada kelima Tugas dan Fungsi Kebun Raya tersebut, yang sekaligus sebagai Marwah Kebun Raya.
2. Kebun Raya Bogor yang sudah berumur lebih dari dua abad dalam sejarah panjangnya selalu mengedepankan pendekatan ilmiah dan memperhatikan masalah konservasi dan lingkungan. Berbagai kegiatan dan usaha yang dilakukan Kebun Raya selalu mempertimbangkan kelima fungsi tersebut. Saat melakukan kegiatan usaha penggalangan dana sekalipun, Kebun Raya tidak silau pada keuntungan sesaat, dan selalu memilih green business yang sifatnya enviriomentally friendly. Sejarah mencatat, saat awal berdirinya Kebun Raya, Pemerintah kolonial Belanda memanfaatkan Kebun Raya sebagai kawasan aklimatisasi tumbuhan ekonomi penting untuk tujuan bisnis “cultuurstelsel” atau Sistem Tanam Paksa. Saat itu dimasukkan berbagai jenis tumbuhan asing yang bernilai ekonomi seperti kopi, teh, kina, kelapa sawit dll yang kini ikut menopang perekonomian nasional, dan menjadi andalan sumber devisa negara.
3. Setelah kemerdekaan dan dikelola oleh putra Indonesia, Kebun Raya lebih mengedepankan pendidikan, penelitian dan kegiatan explorasi serta konservasi, menyelamatkan tumbuhan, dengan tidak memperhitungkan nilai bisnis. Bahkan, pada th 2001 Kebun Raya yang semula hanya Unit Pelaksana Teknis, Eselon III (UPT, E.III) dinaikkan statusnya dan mendapat tugas penting menjadi Pusat Konservasi Tumbuhan, Eselon II. Nama tersebut, dipertahankan hingga kini dengan nama Pusat Riset Konservasi Tumbuhan-BRIN. Naiknya, status Kebun Raya-LIPI mencerminkan pentingnya fungsi Kebun Raya sebagai jawaban atas kerisauan dunia karena tingginya laju kepunahan jenis tumbuhan di Indonesia.
4. Bisnis Kebun Raya yang dilakukan saat itu, terbatas hanya dengan menjual tiket masuk Kebun Raya dengan harga sangat murah dibanding tempat lainnya. Karena memang Kebun Raya bukan Taman Rekreasi, Kebun Raya adalah Lembaga Ilmiah yang berperan menahan laju kepunahan jenis tumbuhan, kepunahan jenis tumbuhan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden No 93 Tahun 2011 tentang Kebun Raya. Penjualan tiket murah dimaksudkan agar terjangkau oleh masyarakat luas. Dengan demikian diharapkan berbagai pesan konservasi, pendidikan dan lingkungan dapat lebih luas mencapai lapisan masyarakat. Usaha penjualan buku ilmiah, bibit tumbuhan, tanaman hias, pupuk organik, pelayanan pertamanan, dan berbagai kegiatan pameran flora dan lain sebagainya, selalu mengacu pada misi Kebun Raya untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya tentang tumbuhan dan lingkungan. Banyak tawaran kerja sama yang ditolak oleh Kebun Raya saat itu, karena tidak sesuai dengan marwah Kebun Raya.
5. Berbagai usaha yang dilakukan pimpinan Kebun Raya sebelumnya, sejak Prof. Ir Kusnoto Setyodiwiryo, Soedjana Kassan, Prof. Didin Sastrapradja dan seterusnya memberi contoh pentingnya menjaga Kebun Raya sebagai kawasan hijau, tempat berbagai jenis tumbuhan langka, dan bernilai ekonomi penting. Koleksi Tumbuhan di Kebun Raya adalah koleksi aset bangsa yang perlu dilestarikan, diteliti dan digali potensinya untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan.
6. Kebun Raya Bogor adalah kebun yang tidak terpisahkan dari masyarakat Bogor, dan sekaligus sebagai ikon kebanggaan. Kebiasaan masyarakat melakukan rekreasi kebun dengan gelar tikar, makan bersama dan bercengkerama bersama keluarga di rindangnya pepohonan langka, adalah bagian kehidupan yang telah berlangsung secara turun temurun. Murah meriah, namun syarat dengan nilai silaturahmi. Kemudian berkembang menjadi wisata jalan santai, tempat wisuda anak-anak TK dan SD dan kegiatan sosial lainnya. Kegiatan lain seperti acara pernikahan, pameran flora, lomba cerdas cermat tetap dilakukan dengan sangat hati-hati menjaga kenyamanan lingkungan dan sesedikit mungkin akses ke koleksi dan nilai penting Kebun Raya lainnya. Hijaunya Kebun Raya di tengah gemuruh pembangunan, bagaikan oase di tengah padang pasir. Kebun Raya berkontribusi menahan laju pemanasan global.
Dari beberapa alasan di atas, dan masih banyak alasan lainnya, dengan akan adanya berbagai kegiatan yang sempat kami dan masyarakat perhatikan antara lain:
1. Rencana GLOW membuat atraksi sinar lampu di waktu malam, berpotensi merubah keheningan malam Kebun Raya. Nyala dan kilau lampu dikhawatirkan akan mengganggu kehidupan hewan dan serangga penyerbuk. Nature Communication melaporkan, penggunaan lampu berlebihan di waktu malam akan mengganggu perilaku dan fisiologi serangga penyerbuk, nokturnal maupun diurnal. Lebih jauh Knop et al (2017), melaporkan bahwa kunjungan polinator berkurang sampai 62 % pada komunitas tumbuhan yang diteliti, dan pada tumbuhan tertentu menyebabkan terjadinya penurunan produksi buah sebanyak 13 %. Kita belum mengetahui secara pasti kehidupan malam serangga penyerbuk tumbuhan tropika, namun dampak yang sama besar kemungkinan akan terjadi di Kebun Raya.
2. Jalan setapak yang tersusun oleh batu kali khas Kebun Raya Bogor, kini di banyak bagian telah dicor dengan semen. Tidak hanya mengurangi keindahan jalan batu gico, tapi juga mengurangi resapan air. Air yang tidak meresap, mengalir di selokan dan langsung menuju sungai, akibatnya volume sungai akan meningkat. Besar kemungkinan akan berkontribusi pada luapan sungai penyebab banjir di Jakarta. Memelihara ekohidrologi di Kebun Raya sangatlah penting, dan sudah lama dilakukan dengan mengurangi jumlah bangunan dan menggantinya dengan koleksi tumbuhan. Sesuai dengan Peraturan LIPI no. 4 th 2019 tentang Pembangunan Kebun Raya, batas luas maksimal pembangunan fisik (pengerasan lahan) di Kebun Raya Bogor adalah 20 % dari luas total Kebun Raya. Dengan pengecoran jalan batu gico, dan pemadatan di berbagai tempat diperkirakan akan melebihi batas maksimal 20 %. Berkurangnya resapan air juga dikhawatirkan mempengaruhi debit 5 mata air alami di Kebun Raya Bogor.
3. Perpustakaan Kebun Raya dengan berbagai buku tua “antiquarium” merupakan napas penting peneliti, yang sekarang dipindahkan ke gedung lain yang jauh dari Kebun Raya. Hal ini sangat mungkin mengganggu kegiatan peneliti dan kunjungan mahasiswa, dan peneliti luar yang perlu akses ke buku-buku dan informasi penting Kebun Raya. Menjauhkan buku dan sumber informasi dari keseharian peneliti Kebun Raya adalah kebijakan yang tidak mendorong meningkatnya riset, sekaligus menjauhkan munculnya inovasi kreatif para peneliti.
Banyak hal lain, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Namun secara keseluruhan, kegiatan- kegiatan itu kami nilai sudah ke luar dari Tupoksi Kebun Raya, dan semakin jauh dari marwah Kebun Raya.
Dengan demikian, kami sebagai pendahulu yang pernah ikut mengawal, dan mewarnai Kebun Raya berkewajiban menyampaikan hal ini kepada penerus pengelola Kebun Raya yang sekarang mendapat amanah. Apapun pilihannya, apapun kebijakannya, tentu pimpinan yang sedang mengemban amanah yang menentukan sesuai dengan kewenangannya. Namun, kami titipkan untuk tetap konsisten menjaga Marwah Kebun Raya sebagai titipan anak cucu kita.
Beberapa masukan yang perlu segera mendapat perhatian antara lain:
1. Perlunya meninjau kembali rencana GLOW di Kebun Raya, yang pasti akan mengusik keheningan malam Kebun Raya dan mengganggu fungsi serangga polinator dan hewan penyerbuk lainnya.
2. Sebaiknya segera dihentikan pembangunan fisik termasuk pengecoran jalan gico yang akan mengurangi resapan air yang diperlukan oleh tumbuhan, dan untuk usaha mengurangi kontribusi air penyebab banjir di Jakarta.
3. Perlu evaluasi atas Kerja Sama yang dilakukan dengan melibatkan unsur lain yang terkait dan memberi perhatian pada kekhususan Kebun Raya. Selain itu tentunya perlu meningkatkan kolaborasi dan sinkronisasi dengan bagian lain yang juga berada di dalam lingkungan Kebun Raya.
4. Langkah ini sangat diperlukan mengingat berbagai nilai historis dan fungsi strategis kebun Raya adalah modal penting dalam usaha mengusung Kebun Raya sebagai World Heritage, yang kini sedang dalam proses. Kegiatan kerjasama dengan pihak manapun harus memberi dampak positif pada usaha pengusulan World Heritage tersebut.
Kami berharap semoga citra baik Kebun Raya yang telah mendunia, sebagai bagian tak terpisahkan dari jejaring Internasional IABG (International Association of Botanic Gardens) dan BGCI (Botanic Gardens Conservation International) tetap terjaga. Perhatian dunia terhadap Kebun Raya di Indonesia sangatlah luar biasa.
Kami juga berdoa, semoga para pendahulu kita yang kini sudah di alam fana, tidak gundah gulana melihat kondisi Kebun Raya saat ini. Semoga Tuhan YME, Allah SWT memberikan petunjuk terbaik kepada para pemimpin yang kini sedang mengemban amanah, mengusung tanggung jawab, demi kebaikan Kebun Raya dan masa depan bangsa. Demikian surat terbuka tersebut.
