JURNAL INSPIRASI – Ratusan warga Kampung Cigowong, Desa Sukamaju, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor terpaksa harus merangkak saat melewati jembatan darurat Cigowong yang terbuat dari bambu hasil swadaya masyarakat.
Jembatan yang berada di Kampung Cigowong RT 01 RW 07 yang melintasi Sungai Cidurian itu sepanjang 16 meter dan lebar 1,20 Cm, terbuat dari material kayu dan bambu. Kondisi ini membuat orang yang melewatinya harus berhati-hati dimana keberadaan jembatan bambu itu reyot saat dilintasi dan dibawah jembatan terdapat air sungai yang cukup deras.
Sebelumnya, Jembatan Cigowong itu sudah 3 kali hancur dihantam banjir bandang Sungai Cidurian.
“Pertama pada Januari tahun 2020 lalu dan dibangun kembali oleh swadaya masyarakat dan pemerintah Desa Sukamaju waktu itu. Akan tetapi, pada pertengahan tahun 2021 jembatan tersebut kembali dihantam air Sungai Cidurian sebanyak dua kali,” kata Ketua RW setempat Ade Sopian kepada Jurnal Bogor, Kamis (18/11/21).
Menurutnya, keberadaan jembatan darurat saat ini kondisinya sangat miris, padahal ratusan masyarakat sangat membutuhkan jembatan yang satu-satunya itu. Akibatnya silaturahmi keluarga antara keluarga ketidak adaan jembatan ini menjadi putus.
Di wilayah tersebut terdapat sebanyak 560 jiwa, jembatan penghubung Desa Sukamaju ke Desa Sukaraksa, Kecamatan Cigudeg itu aktivitas sehari-hari warga menjadi terganggu.
“Kita punya orang tua di seberang sana ada anak sekolah ada ibu-ibu pengajian nggak ada jembatan ini ya putus semuanya. Jadi kaya saudara putus silaturahmi karena nggak ada jembatan,” imbuhnya.
Ia berharap kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Kabupaten Bogor untuk segera membangun jembatan permanen
“Sekali lagi kepada pemerintah pusat tolong didengar lah aspirasi warga kampung Cigowong untuk mempunyai jembatan yang layak,” pungkasnya.
JURNAL INSPIRASI – Dalam upaya mewujudkan Good Corporate Governance (GCG) yang baik serta menanamkan budaya integritas, Perumda BPR Bank Kota Bogor melakukan peningkatan kompetensi Sertifikasi Ahli Pembangun Integritas pada personelnya.
Sektor perbankan memang sangat rawan bersentuhan dengan aktivitas Fraud (kecurangan) terutama tindak pidana korupsi karena memiliki fungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.
Fraud terutama yang terkait dengan tindak pidana korupsi adalah musuh bersama yang harus diperangi. Perumda BPR Bank Kota Bogor saat ini terus melakukan budaya Good Coprrate Governance (GCG) sebagai upaya nyata untuk mengantisipasi korupsi. Praktik GCG salah satunya diterapkan dengan cara membuat penyesuaian struktur organisasi berdasarkan kompleksitas usaha BPR, menetapkan ketentuan-ketentuan atau kebijakan internal, serta mempersiapkan sumber daya manusia kompeten.
Dalam mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang kompeten, Perumda BPR Bank Kota Bogor telah memiliki SDM yang terkompetensi dalam penegakan anti Fraud dan membangun Integritas di lingkungan Perumda BPR Bank Kota Bogor.
Pada hari Selasa, 16 November 2021 Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) yaitu Bambang Sulistyo, SP, CCFA, CI telah mengikuti Uji Kompetensi sebagai Ahli Pembangun Integritas yang diselenggraakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) KPK. Berdasarkan hasil Uji Kompetensi tersebut Bambang dinyatakan lulus dan kompeten sebagai Ahli Pembangun Integritas sebagai perpanjangan tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam membangun sistem dan budaya Integritas serta antikorupsi di lingkungan Perumda BPR Bank Kota Bogor.
Ahli Pembangun Integritas adalah personil bersertifikasi yang kompeten membangun sistem integritas yang berstandar nasional dalam upaya pemberantasan korupsi pada instansi pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan memiliki kompetensi ini, para Ahli Pembangun integritas ini akan menjadi focal point dan perpanjangan tangan KPK dalam upaya perbaikan sistem dan implementasi sistem pencegahan korupsi di sektor dunia usaha.
Dengan telah adanya personel yang tersertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API) dari KPK di Perumda BPR Bank Kota Bogor, diharapkan akan mewujudkan Bank Kota Bogor sebagai Lembaga Keuangan yang kredibel dalam menerapkan tata kelola yang baik serta meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Bank Kota Bogor.
Bersama Kita Tegakkan Tegakkan Integritas dan Bangun budaya Antikorupsi !
JURNAL INSPIRASI – Menjelang akhir Oktober lalu, di tengah guyuran hujan Wali Kota Bogor Bima Arya meninjau dua proyek pembangunan infrastruktur. Peninjauan dilakukan di Kelurahan Bojongkerta Kecamatan Bogor Selatan, sebagai kelurahan yang berada di perbatasan wilayah Kabupaten Bogor. Dua titik yang ditinjau adalah pekerjaan pembangunan jembatan Cimakaci dan penataan wilayah warga terdampak proyek rel kereta api ganda Bogor – Sukabumi di Kecamatan Bogor Selatan.
Rehabilitasi jembatan aliran sungai Cimakaci menurut Bima berjalan lancar. “Sudah hampir rampung tinggal pembatas jembatannya. Rehabilitasi jembatan ini sebagai jawaban atas bencana banjir dan longsor yang terjadi di kawasan ini,” katanya. Sedangkan penataan wilayah untuk warga terdampak proyek double track dengan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum, masih berlangsung dan seluruhnya ditargetkan selesai akhir tahun ini.
Di lokasi ini terdapat 70 KK yang terkena relokasi karena pelaksanaan proyek dua jalur kereta api Bogor-Sukabumi. “Ini adalah relokasi dari sebagian warga yang terdampak dari proyek double track. Setelah mendapatkan uang kerohiman, warga mencari lahan, mendapatkan lokasi disini. Pemerintah Kota Bogor membantu untuk penyediaan fasilitas sarana umumnya, ada jalan, ada saluran air, PJU, sumur bornya, supaya warga nyaman di sini,” ungkap Bima.
Berikutnya di Kampung Situ Bereum, masih di Bojongkerta, warga mendapat bantuan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Komisi IV DPR-RI. Kepada warga yang hadir di acara penyerahan bantuan tersebut, Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim mengingatkan, keberlangsungan program pembangunan instalasi limbah ini, diharapkan dapat membuat warga semakin paham tentang air sebagai sumber kehidupan.
Jadi, “Bagaimana caranya supaya masyarakat tidak lagi membuang limbah rumah tangga, apalagi limbah yang berbahaya langsung ke sungai. Karena biar bagaimanapun juga, sungai adalah menjadi sumber kehidupan,” katanya. Dedie juga mengingatkan, hampir 80 sampai 90 persen pemanfaatan air sungai adalah untuk pengadaan air bersih di Kota Bogor yang dikelola Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor. Untuk itu dengan pembangunan IPAL ini, sungai di wilayah selatan khususnya, dapat terhindar dari pencemaran dan bisa terkelola dengan baik.
Sementara itu anggota Komisi IV DPR – RI, Endang Setyawati Thohari menjelaskan, bantuan ini merupakan hasil kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan (PPKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. “Program ini sangat penting bagi masyarakat di daerah perkotaan dengan pemukiman yang sangat padat atau di tepi sungai agar limbah rumah tangga kita tidak dibuang sembarangan,” jelasnya. Menurutnya, pengelolaan air limbah ini merupakan langkah pemikiran maju yang diambil oleh warga itu sendiri.
Itulah beberapa kegiatan pembangunan yang kini sedang menggeliat di wilayah kelurahan yang merupakan salah satu wilayah dengan indeks pembangunan manusia terbilang cukup rendah dibanding wilayah lain di Kota Bogor. Namun sesungguhnya geliat membangun berlangsung tidak hanya dengan bantuan Pemerintah Kota Bogor dan pihak lain.
Warga setempat pun berupaya membenahi wilayahnya melalui berbagai kegiatan secara mandiri. Seperti yang terjadi di Kampung Bojong Kidul RT 01/02, Kelurahan Bojongkerta. Disitu warga secara swadaya membiayai pembuatan jalan lingkungan dan penerangan jalan umum. Wilayah ini merupakan satu dari sekian banyak wilayah di Kota Bogor yang menjadi wilayah mandiri.
Realitas inilah yang diapresiasi Dedie pada saat melaksanakan kunjungan kerja ke wilayah tersebut akhir Oktober lalu. Untuk itu, Dedie mengapresiasi inisiatif yang telah dilakukan warga setempat. Karena menurutnya, ternyata masih ada wilayah yang berani dan kompak memenuhi seluruh kebutuhan mereka sendiri. “Kedatangan saya adalah untuk memberikan apresiasi tersebut. Kemudian memotivasi warga untuk bisa terus memantapkan status mereka sebagai kampung mandiri,” jelasnya. Ia menilai warga setempat tidak terlalu banyak meminta kepada pemerintah dan sikap ini adalah hal yang baik. Apalagi di tengah kondisi seperti saat ini, ketika pemerintah masih berkonsentrasi pada pemulihan ekonomi negara, termasuk juga yang dilakukan pemerintah-pemerintah daerah.
Selain mengapresiasi keswadayaan masyarakat, pada kunjungannya itu Dedie juga memberikan bantuan perbaikan mushola dan alat bantu jalan untuk seorang warga. “Sekaligus memotivasi warga untuk meningkatkan ekonomi dengan menggali potensi yang ada,” lanjutnya. Saat itu ia mendorong untuk terus mengembangkan kegiatan bertani tanaman hias yang mulai dikelola warga.
Memang tidak hanya pembangunan fisik yang tengah bergeliat di Bojongkerta. Pemberdayaan ekonomi pun saat ini tengah diupayakan dengan berbagai program. Diantaranya yang dilakukan melalui program terpadu Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS).
Menurut Lurah Bojongkerta, Harry Cahyadi, melalui program P2WKSS pihaknya memprioritaskan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah serta mengembangkan potensi wisata. “Kami juga melatih ibu -ibu dengan kerajinan tali simpul atau macrone, budidaya maggot, ikan lele dan juga ayam Arab,” ungkapnya. Dengan berbagai langkah yang dilakukan, termasuk dengan dukungan keswadayaan warga, geliat pembangunan yang sedang berlangsung di Bojongkerta, tentu diharapkan dapat mendongkrak peningkatan kualitas hidup warganya.
JURNAL INSPIRASI – Muspika Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor terus berupaya melakukan pencegahan penyebaran virus Covid-19, dengan berkolaborasi, baik dengan stakeholder maupun mitra kerja guna bergotong royong melakukan pelaksanaan vaksinasi di setiap wilayah desa.
Ae Saefuloh
“Mengingat masih adanya warga yang belum divaksin, maka pelaksanaan vaksin tersebut hingga hari ini masih dilakukan,” ujar Camat Nanggung Ae Saefuloh kepada wartawan, kemarin.
Camat mengatakan, pihaknya bersama Kapolsek, Danramil serta para petugas kesehatan (nakes) dari Puskesmas Nangggung dan Puskesmas Curugbitung terus berkomitmen membantu percepatan program vaksinasi.
Melalui program vaksinasi massal, pihaknya sudah menyasar di berbagai wilayah desa hingga program vaksinasi telah mendekati target.
“Agar herd immunity (kekebalan kelompok) segera tercapai, maka diharapkan kegiatan ekonomi masyarakat bisa berjalan baik,” jelasnya.
“Mudah-mudahan dengan banyaknya yang sudah divaksin, maka masalah ekonomi akan cepat pulih,” harapnya.
Hal serupa dikatakan Kepala Puskesmas Nanggung dr. Baringin TA Manik saat dihubungi Jurnal Bogor, masih berlangsungnya pelaksanan vaksinasi di setiap wilayah Desa menambah perjalanan panjang hingga data jumlah warga yang tengah divaksin mengalami peningkatan secara signifikan.
Menurutnya, berkat kerjasama antara Muspika dan sejumlah pemerintahan desa maka masyarakat dari 11 desa sudah banyak mengikuti vaksinasi.
Secara keseluruhan, kata dr. Baringin, pelayanan kesehatan terbagi dua, yakni Puskesmas Nanggung dengan Puskesmas Curugbitung yang saat ini pihaknya masih mensinkronkan data vaksinasi tersebut.
Menurutnya, ada saja warga Kecamatan Nanggung yang telah divaksin semisal di Jakarta atau di tempat ia bekerja. “Meski pelaksanaan vaksinasi sudah mendekati target hampir 70 persen, tetapi data tersebut masih kami singkronkan,” kata Baringin.
JURNAL INSPIRASI – Tanggapi keluhan warga terkait proyek rehabilitasi fungsi jaringan Irigasi Cigoha, yang terletak di kampung Pasir Kalong RT 14, RW 04, Desa Antajaya, Kecamatan Tanjungsari, anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Bogor, Achmad Fathoni melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi proyek.
Pria yang akrab disapa Fathoni itu mengatakan, saat sidak ke lokasi proyek irigasi yang dikerjakan oleh CV Haskar Persada yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor dengan nilai Rp 720.500.000 itu, dia menemukan beberapa mekanisme pengerjaan yang tidak sesuai. Selain itu, untuk kualitas ketahanan irigasi tersebut sangat diragukan. Bahkan, dalam kurun waktu 1 tahun setelah selesai proyeknya dapat dipastikan akan roboh.
“Padahal pasangan batu kali itu tidak diperuntukkan menahan dorongan dari samping, dia hanya menahan beban dari atas seperti tanggul kanan kirinya. Apalagi yang sedang dibuat saat ini saya sanksi bisa bertahan 1 tahun. Bahkan, sebelum 1 tahun pasti sudah roboh lagi, meskinya ada beton bertulangnya dalam jarak beberapa meter gitu,” tegasnya saat ditemui di lokasi pengerjaan proyek irigasi, Kamis (18/11/21).
Politisi PKS itu menambahkan, pada prinsipnya suatu program itu inginnya sesuai kebutuhan. Keluhan masyarakat dia tindaklanjuti dengan melihat masalah spek. Memang pekerjaan seperi ini rawan karena pengawasan yang sulit. Terlebih saat di lokasi proyek, pengawas, konsultan maupun kontraktor tidak ada di lokasi untuk mengawasi pengerjaan.
“Rawannya itu karena masyarakat untuk diminta mengawasi, mereka tidak tahu gambar atau spek yang diberi oleh dinas itu seperti apa, pengerjaanya seperti apa. Makanya setelah ada keluhan, saya datang kesini memberi tahu secara resmi, tapi mana buktinya pengawas maupun konsultan tidak ada di lokasi,” geramnya.
Dia melanjutkan, hasil dari sidak yang dilakukannya itu akan dibawa untuk dijadikan bahan evaluasi dalam rapat dewan. Apalagi, dalam pengerjaan proyek tersebut tidak diawasi oleh kontraktor dan konsultan pengawas. Sehingga untuk bahan material yang digunakan serta pengerjaannya diragukan kualitasnya. Jika ditemukan ada penyalahgunaan dan pelanggaran, ia meminta agar kontraktornya diganti.
“Masalah konsekuensinya saya harus cek dulu apakah benar material yang di lapangan beli dari luar, nanti kita tanya konsultan yang lebih tahu, saya turun langsung kesini untuk saya bawa ke rapat. Buktinya saya datang langsung kesini aja gak ada yang ngawasin disini ada juga mandor bahkan bawahan mandor. Kalo kontraktor gak bisa bener ya ganti aja kontraktornya saya datang kesini resmi untuk dibahas di rapat newan nanti,” ancamnya.
Saat ditemui di lokasi yang sama, Kades Antajaya menuturkan, sebelumnya dia memberikan apresiasi kepada Achmad Fathoni yang mau turun sebagai bentuk kepedulian terhadap keluhan masyarakat. Untuk pengerjaan proyek, dia memastikan tidak akan menghalangi atau mengganggu pengerjaan. Namun, jangan sampai pihak kontraktor mengurangi spek yang berdampak pada kualitas irigasi dan tidak bertahan lama.
“Kami sebagai pihak desa sangat mendukung program pemerintah, apalagi demi kepentingan warga. Saya juga tidak akan menghalang – halangi pihak terkait untuk membuktikan bila ditemukan ada suatu kesalahan dalam pengerjaan proyek. Namun kami berharap mempunyai bangunan yang bagus dan bertahan lama, jangan sampai dengan adanya kemungkinan memakai bahan dari alam itu mengurangi kualitasnya,” pungkasnya.
Jika Keluhan Pedagang Pasar Desa Caringin Tidak Ditanggapi
JURNAL INSPIRASI – Belum adanya tindakan tegas dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terhadap keberadaan Toko Mario yang masih buka, membuat para pedagang pasar tradisional di Desa Caringin, Kecamatan Caringin, kesal. Para pedagang yang notabene warga pribumi di Kecamatan Caringin itu, mengancam akan melakukan demo ke Bumi Tegar Beriman Cibinong.
Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Desa Caringin, RK Muhamad Taofiq menyatakan, selama ini para pedagang sudah sangat sabar dan menunggu hasil keputusan banding pihak Toko Mario ke TUN Bandung, setelah sebelumnya gugatan mereka kalah. “Kami ikuti aturan dan hasil kesepakatan saat dilakukan musyawarah pada tanggal 19 Mei 2021, di kantor kecamatan,” ungkapnya kepada Jurnal Bogor.
Namun, kata RK Muhamad Taofiq atau biasa dipanggil Jalal, pemilik Toko Mario tidak mengikuti kesepakatan hasil musyawarah yang dihadiri semua dinas terkait tersebut. Dijelaskan Jalal, seharusnya Toko Mario yang sudah dilakukan penyegelan dengan dipasang pita kuning oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), tidak boleh beroperasi dulu sebelum permasalahan nya dengan pedagang selesai.
“Satpol PP kenapa segelnya malah dibuka. Masalahnya saja belum selesai dan masih tahap banding oleh pihak Toko Mario,” ujarnya.
Jalal menegaskan, apabila dari Pemkab Bogor tidak ada tindakan dan hanya diam saja dengan keluhan para pedagang, aksi unjung rasa dengan membawa massa sebanyak-banyaknya ke Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bogor, akan dilakukan. “Demo menjadi opsi terakhir kami dalam menyampaikan aspirasi dan keluhan kepada pemerintah,” jelasnya.
Tidak hanya ke Pemda Kabupaten, Jalal menyampaikan, para pedagang akan berunjuk rasa didepan gedung DPRD Kabupaten Bogor. “Kami akan tanyakan ke Ketua DPRD Kabupaten Bogor, kenapa surat keluhan dan permintaan bantuan yang kami berikan hingga saat ini tidak ada tanggapan,” paparnya.
Pedagang Pasar Desa Caringin, sudah lelah dan cape menyampaikan keluhan dan aspirasinya, namun tidak didengar Pemkab Bogor dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati Bogor. “Yang kami inginkan hanya meminta keadilan. Kalau memang Bupati dan Wakil Bupati serta Ketua DPRD Kabupaten Bogor kasihan sama kami, coba buktikan bantu kami para pedagang kecil ini,” imbuhnya.
Lukman, warga Desa Cimande Kecamatan Caringin yang paling merasakan dampaknya setelah berdiri Toko Mario. Bahkan, sepinya pembeli membuat Lukman gulung tikar dan terpaksa menutup kios yang ditempati nya selama belasan tahun tersebut. “Mau gimana lagi, hampir empat bulan dagangan saya tidak ada yang beli. Karena tidak bisa bayar sewa kios dan iuran, akhirnya kami tutup,” keluhnya.
Lukman berharap, Pemkab Bogor tidak menutup mata dan membiarkan para pedagang kecil lainnya yang ada di Pasar Desa Caringin ini, bernasib sama seperti dirinya. “Kalau Toko Mario dibiarkan tetap buka dan tidak ditutup, kasihan pedagang yang sekarang masih bertahan di pasar tradisional ini,” imbuhnya.
JURNAL INSPIRASI – Proyek pembangunan ruang kelas baru lantai 2, di SDN Jambu Luwuk 2, Desa Jambu Luwuk, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, belum selesai dikerjakan pihak penyedia jasa CV. Nilas Jaya. Sedangkan, berdasarkan kontrak yang terpampang di papan proyek, pembangunan yang menelan dana sebesar Rp.696 juta lebih itu mulai dikerjakan pada tanggal 31 Agustus dan berakhir tanggal 28 November 2021.
Salah seorang pekerja dari CV. Nilas Jaya membenarkan jika proyek yang sedang dikerjakan nya, belum selesai dan tinggal finishing atap plafon. “Belum selesai pak. Tinggal plafon atap saja,” ungkapnya singkat sambil berlalu naik ke lantai atas sekolah, Rabu (17/11).
Sementara, penjaga SDN Jambu Luwuk 2 yang lagi-lagi namanya enggan disebutkan mengatakan, pekerjaannya hanya pembangunan ruang kelas baru dilantai atas. “Kalau yang bawah hanya dilakukan pengecetan saja. Itu juga kata kepala sekolah,” ujarnya sambil menyapu lantai sekolah.
Terkait proyek, sambungnya, masih tahap penyelesaian dan tinggal memasang plafon atap yang sampai sekarang barangnya belum juga datang. “Para pekerja masih tetap ada dan bekerja. Sekarang memang sedang pada istirahat dan menunggu barang material yang belum datang,” paparnya.
Sebelumnya, Kepala Desa (Kades) Jambu Luwuk, Kecamatan Ciawi, Mulyana membenarkan sikap pelaksana proyek pembangunan ruang kelas baru (RKB) lantai dua, di SDN Jambu Luwuk 2 dinilai tidak beretika. Sebab, CV. Nilas Jaya pemenang proyek tidak pernah datang ke desa untuk sosialisasi atau pemberitahuan akan adanya pembangunan. “Etikanya sih sebelum dilaksanakan pembangunan, pemenang proyek RKB di SDN Jambu Luwuk 2 datang dulu ke desa,” ujarnya.
Menurutnya, laporan ke desa penting dilakukan pihak pemborong. Hal itu agar pemerintah desa maupun masyarakat bisa saling membantu, terutama dalam hal keamanan. “Jadi kita di desa bisa menjaga keamanan saat mulai dibangun sampai selesai,” tegas Mulyana.
Selain itu, lanjutnya, sekolah yang mendapat bantuan pembangunan, berada di wilayah Desa Jambu Luwuk dan merupakan aset pemerintah. Sehingga harus tercatat didalam program kerja desa. “Kami di desa jadi tahu kalau tahun ini sekolah tersebut dapat bantuan. Di desa kami akan catat sebagai salah satu program kerja yang sudah terealisasi,” tukas Kades.
JURNAL INSPIRASI – Keinginan para petani sayuran di Desa Bojong Murni, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor agar akses jalan menuju ke lokasi lahan pertaniannya dibangun, akhirnya terealisasi. Melalui anggaran bantuan dari program Bupati Bogor, Ade Yasin, Pemerintah Desa (Pemdes) Bojong Murni hampir selesai mengerjakan pembangunan jalan satu-satunya warga saat akan ke lokasi lahan pertanian nya tersebut.
Kepala Desa (Kades) Bojong Murni, Muhamad Kusnadi mengungkapkan, jalan yang dibangun Pemdes Bojong Murni melalui anggaran bantuan dari program Bupati Bogor ini, merupakan akses utama warga yang notabene sebagai petani sayur.
Kondisi jalan yang dibangun, masih tanah dan bebatuan. Karena, jalan ini jalur menuju ke kawasan Perhutani dan gunung. “Sudah lama warga ingin jalan ini dibangun,” ungkapnya kepada Jurnal Bogor, Rabu (17/11).
Kades Bojong Murni yang akrab dipanggil Madun itu menjelaskan, program Satu Miliar Satu Desa (Samisade) yang diterima Pemdes Bojong Murni, sebesar Rp.626.500.000 dan akan dibangunkan jalan yang berada di Kampung Bojong RT 11 RW 03. “Sesuai dengan pengajuan, kami membangun jalan betonisasi sepanjang 700 meter dengan lebar 4 meter dan ketebalan 20 centimeter,” paparnya.
Saat ini, lanjutnya, progres pembangunan yang dikerjakan warga melalui program padat karya, sudah mencapai sekitar 90 persen. “Sekarang sedang membangun tembok halaman rumah warga yang terkena pelebaran. Kami ingin jalan ini lebar dan bisa masuk dua kendaraan kiri kanan roda empat,” jelas Madun.
Dampak positif dibangun nya jalan ini, tentunya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan pendapatan asli desa (PADes). “Rencananya, nanti akan kami konsep wilayah ini menjadi kawasan wisata alam dengan panorama pemandangan Gunung Salak dan Gunung Gede Pangrango,” ujar Madun.
Sementara, Ketua RT 11 RW 03, Yusup mengaku senang dengan adanya pembangunan jalan utama warga saat akan ke lahan pertaniannya. “Saya dan warga disini merasa bersyukur dan berterima kasih sekali kepada bupati maupun desa yang sudah membangun jalan ini,” imbuhnya.
Yusup menyatakan, selama ini warga selalu kesulitan membawa hasil pertaniannya untuk di jual ke pasar, manakala cuaca sedang hujan. Lantaran, kendaraan roda empat kesulitan melintas akibat jalan licin bebatuan dan tanah. “Kalau sudah bagus, mobilisasi saat membawa hasil panen juga menjadi lebih mudah dan cepat. Pastinya akan mengurangi biaya ongkos,” tukasnya.
JURNAL INSPIRASI – Tumpukan batu dan tanah bekas galian kabel Perusahaan Listrik Negara (PLN) di Jalan Raya Sukabumi-Ciawi, persisnya di pertigaan jalan alternatif Telukpinang-Banjarwaru, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, membahayakan pengguna jalan.
Baharudin, pengendara sepeda motor menyayangkan dengan dibiarkannya batu dan tanah bekas galian para pekerja PLN di jalan raya. Menurutnya, batu dan tanah yang dibiarkan menumpuk itu, sangat membahayakan pengguna jalan. “Kalau pengendara tidak tahu ada tumpukan batu dan tanah, pasti sudah celaka,” ungkap Baharudin yang saat itu mengendarai roda dua jenis Honda Scoopy kepada Jurnal Bogor, Rabu (17/11).
Baharudin mengatakan, sekitar lokasi bekas galian yang batu dan tanahnya dibiarkan di jalan, sering terjadi kecelakaan akibat tidak adanya penerangan jalan umum (PJU). “Bahaya kalau sampai tidak segera dibenahi,” paparnya.
Baharudin berharap para pekerja galian PLN, tidak hanya melaksanakan dan memikirkan pekerjaannya saja tanpa memperhatikan keselamatan orang lain atau pengguna jalan. “Lihat saja, setelah kabel PLN selesai dikubur, masih banyak bekas tanah di jalan. Kalau kondisi cuaca sedang hujan, jalanan pasti licin karena ada tanah bekas galian,” tegasnya.
Sebelumnya, Rosita, pemilik warung makan di wilayah Caringin mengeluhkan sering terjadi kendaraan amblas setelah adanya proyek galian. “Pernah kendaraan truk yang mau makan di warung saya amblas. Saat itu ban belakangnya terperosok ke lubang bekas galian,” akunya kepada wartawan.
Terperosoknya kendaraan terutama yang kondisinya sedang membawa muatan, kata Rosita, lantaran para pekerja galian saat menutup kembali bekas pekerjaannya, tidak padat dan terkesan asal. “Beban kendaraan berat dan bekas galian tidak ditutup atau diperbaiki dengan baik, akhirnya terperosok,” paparnya.
Berkaca pada kejadian tersebut, lanjutnya, pihaknya minta agar para pekerja galian kabel PLN, untuk memperbaiki bekas galiannya dengan baik dan padat. “Biar tidak ada lagi kendaraan terperosok saat menepi,” tegas Rosita yang diamini para pedagang lainnya di sekitar Pasar Caringin.
JURNAL INSPIRASI – Reses anggota DPRD Kabupaten Bogor Dapil 1 , masa persidangan 1 tahun 2021 – 2022 yang dilaksanakan di aula kantor Desa Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor dihujani banyak aspirasi dari masyarakat, Rabu (17/11).
Camat Babakan Madang Cecep Imam Nagarasid, dalam penjabarannya mengatakan, reses dewan ini merupakan reses yang ke-3 pada tahun 2021 ini. Dia pun menyampaikan hasil pencapaian kinerja mulai dari target vaksinasi, pembangunan infrastruktur, sampai isu strategis yang saat ini sedang menjadi bahan pembicaraan hangat di Babakan Madang.
“Adapun isu strategis yang sedang kita godok antara lain, kami ingin mengajukan untuk pembangunan GOM dan Puskesmas Babakan Madang, dan ini sudah saya bicarakan kepada PT Sentul City yang berencana akan menghibahkan tanah untuk pembangunan tersebut,” ucap Cecep Imam.
Selain itu, masih kata dia, untuk bidang infrastruktur jalan yang juga turut menjadi prioritas ialah peningkatan dan pelebaran jalan Karang Tengah – Sukamakmur dengan panjang 3,974M, pelebaran jalan raya Tapos – Bojong Koneng dengan panjang 200M, penerangan jalan umum jalan Cijayanti – Bojong Koneng 100 buah , dan pembangunan TPT Sungai Cisarapati-Cijayanti.
“Bukan hanya itu untuk di bidang kesehatan dan pendidikan juga sudah banyak sekolah yang saat ini sedang dalam proses pembangunan, ditambah lagi kami mendapat bantuan tenaga kesehatan dari Wisma Atlit yang saat ini sedang berkunjung ke desa-desa yang sebelumnya kita mendapatkan bantuan nakes juga dari TNI AL,” jelas Cecep Imam.
Ditempat yang sama disampaikan, H Sugih, tokoh masyarakat yang mendapatkan kesempatan bertanya dan memberikan aspirasinya pada reses dewan tersebut meminta adanya penyelesaian soal tanah jalan menuju pemandian air panas Gunung Pancar yang kondisinya saat ini sangat memprihatinkan, dan adanya proyek dari Kementerian Pertahanan untuk penanaman Stevia yang mencakup 2 desa. Namun tidak adanya kordinasi dari pelaksana kegiatan kepada masyarakat, selain itu juga minta penerangan jalan di kawasan Gunung Pancar dari jaman dahulu ada tiangnya saja, ada lampunya tapi tidak ada arus listriknya.
“Persoalan – persoalan tersebut harus ada solusinya, mulai dari status jalan saat ingin dibenahi oleh Pemda tapi malah dilarang oleh BKSDA , dan untuk program penanaman kami bertanya malah dianggap menghentikan dan menghalang – halangi program pemerintah,” cetus H Sugih,
Menurutnya bukan menghalangi tapi hanya butuh kejelasan karena dampak dari pengerukan dan bisingnya alat berat bukan pemerintah yang merasakan, tapi warga sekitar yang akan kena dampaknya. Apalagi di wilayah itu ada Batu Piring yang jika dikeruk pasti batu besar diatasnya akan bergerak dan turun otomatis warga yang akan terkena dampak.
“Tolong bantu menyampaikan aspirasi kami kepada pemerintah pusat jangan menjalankan program tapi membelakangi keselamatan dan nasib warga sekitar,” jelasnya.
Ditempat yang sama disampaikan oleh Rudi Susmanto sebagai ketua DPRD Kabupaten Bogor yang akan berupaya menyampaikan semua aspirasi warga yang hadir dan untuk warga yang belum bisa mengutarakan aspirasinya bisa dibuat melalui tulisan.
“Pastinya akan kami akomodir juga, dan untuk GOM dan Puskesmas yang menjadi isu strategis saat ini saya pastikan jika tahun ini persoalan hibah tanahnya bisa diselesaikan antara Kecamatan Babakan Madang dan Sentul City maka untuk tahun depannya GOM dan Puskesmas di Babakan Madang pasti di bangun, “ jelasnya.
“Untuk perwakilan dari Sentul City tolong dipastikan untuk persoalan tanahnya agar kami bisa menganggarkan pembangunan masuk dalam anggaran tahun 2022, disini saya tantang camat dan PT Sentul City untuk menyelesaikan soal hibah tanah di tahun ini agar tahun depan gedung tersebut bisa terbangun,” pungkasnya.
