26.3 C
Bogor
Thursday, April 23, 2026

Buy now

spot_img
Home Blog Page 1077

Kerap Kebanjiran, Warga Pasirgintung Ingin Dibangun TPT

Sayyev
-
0

Nanggung l Jurnal Bogor

Warga Kampung Pasirgintung RT 03 RW 04, Desa Batutulis, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor meminta dibangunnya Tembok Penahan Tanah (TPT). Keinginan warga bukan tanpa alas an, sebabnya  rumah rumah warga yang tidak jauh dengan drainase itu sering terjadinya banjir di setiap penghujan tiba.

Salah satu rumah yang menjadi langganan banjir dari luapan saluran air atau drainase adalah Apay. Dia mengaku kewalahan disaat hujan datang yang kerap membanjiri rumahnya. “Saat hujan sudah seringkali warga disini jadi menjadi langganan banjir,” ujar Apay kepada Jurnal Bogor, Senin (27/9).

Akibat belum terbangunnya TPT, air yang dihasilkan dari limbah rumah tangga itu sering membanjiri dan masuk ke pemukiman warga. Pasca hujan, kata dia,  sisa lumpur di bagian rumah dengan berwarna hitam pekat dan  bau tak sedap terpaksa harus ia bersihkan.

“Kami minta segera adanya pembangunan TPT yang bermafaat sebagai tanggul penahan banjir,” harapnya.

Kepala Desa Batutulis Ade Supriatna merepon yang menjadi keingianan warga untuk dibangunnya TPT di lingkungan RT 03 RW 04. Mengenai hal ini, ia sudah mengajukan di Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrebangDes)  bahkan sudah masuk di Rencana Kerja Pemerintah.

“Memang TPT itu sudah ada rencana dan mau dibangun, namun hal ini dilihat pada pagu anggarannya, ketika sudah  tidak adanya  Covid 19 mudah-mudahan bisa dibangun di tahun 2022 dengan menggunakan anggaran dana desa,” kata Ade.

**aripekon

Kades Banjarsari Tolak Izin Diduga Hotel

Sayyev
-
0

Ciawi | Jurnal Inspirasi

Pemilik bangunan dilantai dua Alfamart yang diduga akan dijadikan Hotel Red Doorz di Desa Banjarsari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, dipastikan gigit jari. Sebab, rencana pemilik akan membangun hotel menuai penolakan dari masyarakat setempat.

Bahkan, Kepala Desa Banjarsari, Misbah pun dengan tegas tidak akan memberikan izin kepada pemilik bangunan hotel tersebut. “Ketika warga menolak, saya juga akan menolak. Saya lebih memilih warga daripada pengusaha,” ungkapnya kepada wartawan saat mengikuti kegiatan rapat kerja FORMI wilayah selatan Kabupaten Bogor, di Grand Pesona Cimande, akhir pekan lalu.

Dijelaskan Misbah, bangunan yang berada di atas Alfamart itu, dulunya pujasera atau tempat makan. Namun tidak tahu kenapa, pemilik merubahnya dengan menjadikan hotel. “Saat pembangunan, pemilik juga tidak pernah datang ke desa. Saya tahu nya saat diundang launching. Dan saya pun tidak datang,” akunya.

Misbah mengaku, pemerintah desa tidak akan menghalangi pengusaha mana pun yang akan berinvestasi di wilayahnya. Namun, sebelum membuka usahanya, terlebih dulu pengusaha meminta izin kepada warga sekitar. “Kalau kata warga setuju, saya mah gampang tinggal tandatangan saja,” tegasnya.

Kades Banjarsari menyayangkan adanya peraturan menteri pariwisata nomor 10 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor wisata. Dimana, pengusaha tidak diharuskan mengurus izin warga atau lingkungan saat mendirikan tempat usahanya.

 “Bagi saya aturan itu sangat merugikan semuanya, baik desa maupun warga. Taunya sudah ada izin saja tanpa informasi ke pemerintah desa,” keluhnya.

Sementara, perwakilan pemilik bangunan, Gusla menjelaskan, ada kesalahpahaman antara pemilik dengan pekerjanya di bagian legal terutama persoalan izin. Karena, bagian legal mengajukan proses perizinan secara langsung ke pemerintah pusat tanpa meminta izin lingkungan atau warga terlebih dahulu.

 “Aturannya sendiri memperbolehkan pengusaha mendaftar langsung OSS tanpa ada izin warga. Dan perizinannya sudah keluar semua, makanya pemilik berani launching juga,” jelasnya.

Namun, Gusla mengklarifikasi bangunan tersebut untuk hotel. Menurutnya, hasil musyawarah pemilik bangunan itu bukan hotel melainkan penginapan syariah.

 “Jadi tamu yang datang kesana berpasangan, diminta untuk menunjukkan surat nikah atau bukti lain yang membenarkan tamu tersebut suami istri,” imbuhnya.

Terkait perizinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Gusla tidak membantah jika izin yang dimiliki pengusaha yakni toko. “Kalau kondisinya sudah kondusif, pasti izinnya akan kami proses ulang,” tukasnya.

**denipratama

NTB Rapatkan Barisan Gelar Pelatihan Kewirausahaan Petani Muda

Sayyev
-
0

Malang | Jurnal Inspirasi

Pada setiap kesempatan Menteri Pertanian Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.Si., M.H menyatakan, hidupnya pertanian adalah hidupnya bangsa, termasuk generasi milenial dan saatnya sekarang berbicara pertanian yang maju, mandiri, dan modern adalah dunianya petani milenial. Target program ini adalah terciptanya 100.000 Petani Milenial di 10 provinsi dengan memberikan pelatihan secara bertahap, termasuk pembiyaaan dan permodalan, IT atau digital, kemampuan berbisnis dan UMKM, dan kemampuan menjadi eksportir komoditas, yang akan didukung oleh lintas kementerian dan lembaga lainnya.

Sejalan dengan itu Kepala Badan PPSDMP, Prof. Dr. Ir. Dedi Nursyamsi M.Agr mengatakan, target program ini adalah terciptanya 100.000 Petani Milenial di 10 provinsi dengan memberikan pelatihan secara bertahap, termasuk permodalan, teknologi digital, kemampuan berbisnis dan UMKM, dan kemampuan menjadi eksportir komoditas, yang akan didukung oleh lintas kementerian dan lembaga lainnya.

Pelatihan yang digelar Kementerian Pertanian melaui BBPP Batu yang berlangsung di Balai Pelatihan Pertanian dan perkebunan provinsi Nusa Tenggara Barat, selama tujuh hari dengan metode blendded learning tiga hari offline dan empat hari Online. Pada pembukaan dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB Muhammad Riyadi, SP. M.EC. Dev, Kepala Balai BBPP Batu Dr. Wasis Sarjono, S.Pt M,Si, Kepala Balai Pelatihan Pertanian dan Perkebunan provisi NTB Haji Hendro Yulistiyono, SP M.Si, widyaiswara BBPP Batu, Dr. Dodik Suprapto, S.Pt M.Sc, dan Hardi, SST MM, serta praktisi M. Azwar Fuadi yang juga ketua P4S Urip Tani, pelatihan ini diikuti oleh 59 peserta, yang merupakan perwakilan pengurus dan anggota DPM dan DPA yang berasal dari sembilan kabupaten dan kota se provinsi NTB.

Dalam sambutanya Riyadi mengatakan bahwa tanah NTB itu ibaratnya “gemah ripah loh jinawi” ini menggambarkan tanah NTB itu sangat suburnya, banyak hasil bumi baik berupa padi, jagung, ternak sapi, sayuran dan lainya yang bisa dihasilkan di sini, namun petani yang terlibat dipertanian ini sudah usianya lebih dari 50 tahun, ini kalau kita biarkan akan menjadi malapetaka bagi dunia pertanian, namun adanya pelatihan kewirausahaan bagi petani muda sangatlah bisa memupus kekawatisan tersebut. “Kami atas nama Dinas sangat menyambut baik dan akan mensuport program ini, “ujarnya.

Ditempat yang sama Dr Wasis Sarjono, S.Pt M.Si mengatakan bahwa di era 4.0 di era globalisasi dan ujian pandemi covid 19, tentunya minside belajar kita harus berubah 180 derajat, artinya belajar bisa dimana saja, dimana saja dan oleh siapa saja dan tentunya metode dan efektifitasnya harus ditingkatkan sehingga perubahan perilaku sikap, pengetahuan dan keterampilan tetap terjamin walaupun tidak bisa bertemu secara langsung atau konvensional, inilah pesan dari pak Dr. Wasis kepada petani milenial dan dia juga mengucapkan selamat berlatih.

** Catur Puryanto SST/BBPP Batu

Pandemi Covid, Warga Desa Bunar Terbantu BPNT

Sayyev
-
0

CIgudeg l Jurnal Inspirasi

Bantuan bagi warga akibat dampak Covid-19 terus disalurkan. Seperti di Desa Bunar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dilakukan perluasan selama tujuh bulan dan pekan lalu telah disalurkan ke sejumlah penerima manfaat.

Kepala Desa Bunar Jajat Sudarjat menjelaskan, pendistribusian BPNT di wilayahnya sangat membantu kebutuhan masyarakat setempat terutama di tengah pandemi Covid-19 saat ini. Pendistribusian BPNT tersebut melibatkan organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna Bunar Mekar Saluyu (BMS) dengan sistem pendistribusian dibantu para RT dan RW setempat.

“Penyaluran BPNT di Desa Bunar, berjalan baik hal ini sejalan adanya keterlibatan lembaga Karang Taruna dan pengurus RT dan RW,” ujar Jajat Sudarjat kepada wartawan, Senin (27/9).

Jajat memaparkan, Pemerintah Desa Bunar tidak terlibat dalam hal pendistribusian. “Artinya ketika KPM mau mencairkan atau menggesek kartu ATM-nya baginya tidak melarang. Namun kami harap bagi KPM di Desa Bunar itu bisa menyairkan dan belanja sama agen yang telah ditunjuk pihak desa. Musababnya ketika adanya permasalahan dengan kartu ATM-nya, semisal kartu keblokir atau permasalahan lainnya pihak operator desa bisa membantunya,” kata dia.

Kades menerangkan, penambahan penerima BPNT sebanyak 532 KPM dan secara keseluruhan penerima program BPNT termasuk reguler sekitar seribu lebih KPM.

Sementara, Ketua Karang Taruna Desa Bunar Iwan Setiawan mengatakan, pihaknya menyalurkan BPNT di wilayah Desa Bunar baru tahap perluasan. “Penyaluran bantuan ini langsung kami antarkan ke setiap rumah warga ratusan KPM,” jelasnya.

Terpisah, penerima manfaat dari warga Kampung Bunar Vira Almaidah dan Veni Vaneli mengaku baru kali ini ia mendapatkan bantuan sosial BPNT perluasan. Disebutkannya,  8 item  jenis barang yang diterimanya antara lain beras, Ikan, telur, daging ayam, tempe, tahu, kacang ijo serta sayur mayur.

Ia juga mengaku sangat berterima kasih kepada pemerintah setempat yang sudah menyalurkan haknya dengan  kondisi yang sangat baik. “Secara kuantitas dan kwalitas barang, cukup baik dan tidak ada masalah,” tukasnya.

**aripekon

Warga Parung Tanjung Blokade Jalan Masuk ke Perusahaan

Sayyev
-
0

Gunung Putri | Jurnal Bogor

Puluhan warga Kp Parung Tanjung, Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor melakukan aksi penutupan jalan menuju ke sejumlah perusahaan yang melintasi akses jalan yang di klaim milik salah satu warga bernama Nemin CS, Senin (27/9/21). Pihak Nemin Cs mengaku belum pernah melakukan jual beli tanah yang dijadikan akses masuk 10 perusahaan.

Dalam aksi penutupan akses jalan tersebut, sempat terjadi kericuhan yang dipicu oleh salah satu pihak perusahaan yakni PT Megasari Makmur (MM), yang mencoba membuka penutup akses oleh puluhan security perusahaan.

Menurut ahli waris Nemin CS, Ade Sunarya, awal mula pihaknya melakukan  aksi tersebut lantaran adanya pemecatan terhadap 12 karyawan oleh PT MM, salahsatunya adalah pihak ahli waris dengan tanpa alasan. Padahal, akses jalan tersebut diakuinya adalah milik keluarganya yang belum pernah dibebaskan oleh perusahaan manapun.

“Awal mulanya memang adanya pengurangan karyawan oleh perusahaan, makanya kami melakukan aksi ini. Lalu pihak peursahaan juga menggunakan akses lahan milik keluarga saya, jadi hak saya dong mau ditutup juga,” tegas Ade Suryana di lokasi aksi kepasa wartawan.

Ade menambahkan, sebelum aksi saat ini, pihaknya pernah melakukan aksi serupa. Namun, PT MM malah melaporkan dengan tuduhan melakukan tindak pidana ke Polres Bogor. “Aksi ini sudah yang kedua kali kami lakukan, saat aksi pertama dilaporkan oleh pihak PT MM dan sudah berjalan tanpa ada kejelasan, akhirnya kita lakukan aksi ini dengan bukti kepemilikan lahan yang kami miliki,” sambung Ade.

Selain itu, Ade juga melaporkan perdata terkait kepemilikan lahan keluarganya ke Pengadilan Negeri Cibinong yang sampai saat ini masih bergulir. Artinya status tanah akses jalan yang dipakai perusahaan seharusnya berstatus quo atau sengketa. “Kami juga laporkan perdata, namun pihak PT MM tidak bisa memberikan bukti kepemilikan lahan yang saat ini dijadikan akses jalan oleh 10 perusahaan tersebut. Namun persidangannya masih berjalan dan belum ada putusan, berarti lahan ini statusnya sengketa. Makanya kami tutup, sampai adanya putusan dari pengadilan,” paparnya.

Dia menegaskan, tidak akan memberikan akses jalan sebelum adanya putusan dari pengadilan dan kesepakatan antara pihak perusahaan dengan keluarga. “Kami akan terus lakukan penutupan jalan sampai ada kesepakatan antara pemilik lahan dan pihak perusahaan,” tukasnya.

Sementara itu, pihak perusahaan PT MM belum memberikan keterangannya terkait akses jalan yang ditutup tersebut.

**naynur’ain

Bantu Warga Desa Cibunian, Mahasiswa KKN UIKA Bagikan Sembako

Sayyev
-
0

Pamijahan | Jurnal Inspirasi

Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor membagikan sembako sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat dalam situasi pandemi Covid-19 ini. Pembagian sembako dilakukan di Desa Cibunian, Pamijahan, Kabupaten Bogor.

Nadya Oktariani selaku anggota kelompok KKN mengatakan, kebutuhan pangan merupakan kebutuhan pokok setiap orang. Meskipun tidak ada pemasukan, setiap orang pasti melakukan pengeluaran guna memenuhi kebutuhan pangan.

“Paket sembako ini diberikan kepada kalangan yang membutuhkan bantuan di masa pandemi Covid-19. Paket sembako itu hanya menyasar warga yang belum dapat bantuan dari pemerintah,” ujar Nadya, (26/09/2021).

Pemberian bantuan berupa paket sembako ini disalurkan dalam kegiatan bakti sosial yang menjadi program kerja dari kelompok. Pandemi Covid-19 sendiri telah memberi dampak terhadap perekonomian masyarakat. Beberapa warga bahkan kesulitan memenuhi kebutuhan pokoknya.

Pelaksanaan baksos ini dilakukan dengan mengunjungi rumah ke rumah dengan didampingi RT dan RW setempat. Pemberian paket sembako dengan prosedur seperti ini dirasa cukup efektif karena tidak mengumpulkan warga di suatu tempat dan tidak memberikan kesempatan warga untuk berkumpul.

Dikesempatan yang sama mahasiswa KKN UIKA mengapresiasi saat melakukan kegiatan pembagian sembako yang disambut juga oleh masyarakat. Sehingga mereka merasa terbantu berkat adanya sembako tersebut.

“Semoga pemberian sembako ini semoga Allah balas dengan berlipat-lipat yang jauh lebih banyak lagi, amiin,” ujar Saca, salah satu warga Cibunian.

**mg/uika

Mansyur Gantikan Mahfud Pimpin RW 05 Kelurahan Bondongan

Sayyev
-
0

Bogor | Jurnal Inspirasi

Ratusan warga RW 05 di wilayah Kelurahan Bondongan, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor menggeruduk gedung serbaguna di Kampung Warung Bandrek. Kedatangan mereka bukan untuk aksi demo atau kerusuhan, namun untuk melaksanakan pencoblosan untuk memilih ketua RW yang baru di lingkungan mereka, Minggu (26/9/2021).

Mulyana Ketua Panitia Pemilihan Ketua RW mengatakan, berakhirnya masa jabatan Mahfud sebagai Ketua RW05 yang sudah menjabat selama tiga periode ini melahirkan kandidat-kandidat baru untuk menggantikan kedudukanya. Ada lima kandidat dalam pemilihan ketua RW05 diantaranya Acep, Suherman, Ule Sofian, Sulaeman dan Mansyur.

“Alhamdulillah pelaksanaan pencoblosan untuk memilih ketua RW 05 Kelurahan Bondongan hari ini berjalan lancar, aman dan kondusif. Dari lima kandidat yang ada pantauan di lapangan memang saling bersaing mengumpulkan suara, mereka kejar-kejaran,” ujar Mulyana kepada Jurnal Bogor.

Hasil perhitungan suara dilakukan secara transfaran dan terbuka untuk umum. Peraih suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan ini Mansyur dengan nomor urut 5 unggul dari kendidat lainnya. Secara otomatis Mansyur terpilih sebagai Ketua RW 05 Kelurahan Bondongan yang baru.

“Rekap hasil perhitungan suara sebagai berikut, untuk Nomor urut 1 Acep meraih 50 suara, nomor urut 2 Suherman meraih 50 suara, nomor urut 3 Ule Sofian 21 suara, nomor urut 4 Sulaeman meraih 118 suara dan Nomor urut 5 Mansyur meraih suara terbanyak yaitu 168 suara. Total daftar pemilih sebanyak 412 dan 5 suara tidak sah,” ungkapnya.

Sementara, hadir dalam kegiatan ini, Imam Lurah Bondongan yang didampingi para stafnya dan Ketua LPM Bondongan Hesti.

**handymehonk

Geber Vaksin, Atang Apresiasi TNI-Polri

Sayyev
-
0

Bogor | Jurnal Inspirasi

Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto mengapresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran TNI dan Polri yang sudah mendukung program pemerintah dalam hal vaksinasi.

“Kami mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Akabri Nawahasta 98. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari upaya kita bersama untuk bisa mendapatkan herd immunity dan sekaligus memberikan bantuan kepada warga kota bogor ditengah pandemi yang sangat sulit ini,” ujar Atang.

Dengan adanya dukungan penuh dari TNI dan Polri, Atang optimis bahwa capaian vaksin di Kota Bogor akan terpenuhi pada akhir tahun nanti. Sebab, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor, saat ini capaian vaksin tahap pertama sudah menyentuh angka 78,8 persen.

“Kalau sudah diangka 78,8 persen, saya yakin dengan semua kolaborasi yang ada. Baik dari pemerintah, TNI-POLRI, nakes, camat, lurah, rt, rw dan semua pihak yang ada, saya yakin dan optimis bahwa target vaksinasi kita akan terpenuhi di akhir tahun ini,” ungkap Atang.

Meski nantinya sudah terbentuk herd immunity politisi Partai Keadilan Sejahtera ini meminta agar langkah-langkah strategis mencegah terjadinya penyebaran wabah tetap dijalankan oleh masyarakat. Pertama, Atang meminta agar Pemerintah tetap mendorong masyarakat agar tetap menjalankan protokol kesehatan, sampai pandemi Covid-19 menjadi endemi.

“Setelah terget tercapai tentu kita harus menjalankan semua protokol kesehatan yang berlaku,” ujar Atang.

Kedua, Atang meminta agar Pemkot Bogor meningkatkan dan melengkapi fasilitas kesehatan. Karena berkaca selama pandemi Covid-19 melanda Kota Bogor, Atang menilai fasilitas kesehatan masih perlu ditingkatkan untuk penanganan secara maksimal.

“Perlu peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan, karena ancaman kesehatan bukan hanya datang dari Covid-19. Penambahan jumlah ataupun peningkatan kualitas layanan kesehatan menjadi penting bagi Kota Bogor di waktu-waktu mendatang,” tegasnya.

Terakhir, Atang juga menghimbau agar masyarakat terus menjalankan pola hidup bersih dan sehat (PHBS), agar memiliki imun yang kuat dan terhindar dari segala penyakit. “Hikmahnya, kita harus jaga dan jalani pola hidup bersih dan sehat”, pungkasnya.n

**fredykristianto

Bantuan Keuangan RSUD Belum Jelas

Sayyev
-
0

GMKB Sarankan Satu Tower Rusunawa Jadi Solusi

Bogor | Jurnal Inspirasi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor masih berupaya agar bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) ditambah dari sebelumnya Rp20 miliar menjadi Rp40 miliar untuk pembangunan Blok 1 RSUD Kota Bogor.

Padahal, Pemkot Bogor sendiri mengajukan anggaran bantuan keuangan kepada Pemprov Jabar sebesar Rp255 miliar.

“Masih pembahasan di provinsi KUA PPAS-nya. Bu Sekda Kota Bogor sudah bertemu dengan Sekda Jabar untuk progres ini,” uhar Rudi kepada wartawan, Minggu (26/9).

Kendati demikian, hingga kini belum ada info lanjutan dari Pemprov Jabar. “Belum ada info lagi dari provinsi soal itu,” kata Rudi.

Sementara untuk pembangunan Blok 4, RSUD Kota Bogor akan mendapatkan hibah senilai Rp40 miliar dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Menanggapi hal itu, Ketua Gerakan Masyarakat Kota Bogor (GMKB), R Ridho mengatakan, Pemkot Bogor harus mencari alternatif solusi, apabila Pemprov Jabar tetap bersikeras hanya membantu Rp20 miliar.

Misalkan, kata Ridho, Pemkot Bogor dapat saja menghibahkan satu tower rusunawa Menteng untuk ‘disulap’ menjadi Blok 1 RSUD. Sebab, sambung dia, berdasarkan informasi dari pihak rumah sakit pelat merah itu, anggaran Rp20 miliar hanya cukup untuk membuat pondasi gedung setinggi 4 lantai.

“Kalau sekiranya bisa lebih baik, manfaatkan saja satu tower milik rusunawa itu. Dengan anggaran Rp20 miliar saya kira cukup. Tapi ya dicek dulu, bagaimana apakah penghuninya penuh dan pendapatannya bagaimana,” ucapnya.

Atas dasar itu, ia meminta agar RSUD berkomunikasi dengan DPRD dan Pemkot Bogor untuk membahas hal tersebut. “Kalau disetujui dan tidak melanggar aturan, saya kira lebih baik menggunakan tower tersebut. Apalagi letaknya tepat di belakang RSUD,” ungkap dia.

Ridho menegaskan bahwa sebagai organisasi sosial, GMKB paham betul kondisi RSUD Kota Bogor, terutama saat pandemi berlangsung. “Kami paham kondisinya, kebanyakan pasien yang dirawat itu berasal dari luar daerah. Sehingga sudah seharusnya sarana prasarana RSUD ditambah,” katanya.

Sebelumnya, Direktur Utama RSUD Kota Bogor, dr Ilham Chaidir mengatakan pihaknya melalui Pemkot Bogor mengajukan anggaran sebesar Rp255 miliar.

“Jadi total anggaran Rp255 miliar yang diajukan, itu bisa dibuat bangunan super modern, tapi ternyata hanya di-ACC Rp20 miliar,” katanya.

Menurut dia, berdasarkan konsultasi dengan tim pembuat Detail Engineering Design (DED) ana Rp20 miliar hanya dapat digunakan untuk membangun pondasi untuk 4 lantai.

Namun, kata Ilham, pihaknya mengaku akan terus mendorong jumlah banprov, agar minimal RSUD dapat membangun IGD dan poliklinik. “Ya, mudah-mudahan bisa ditambah Rp41 miliar hingga Rp45 miliar,” ungkapnya.

Tetapi, sambung Ilham, bila banprov tetap berada di angka Rp20 miliar, mau tidak mau pihaknya harus mencari alternatif pembiayaan. “Ya, bisa kita minta bantuan pemerintah pusat. Sebab, dengan angka Rp20 miliar untuk membangun dua blok. Tentunya pembangunannya mesti dicicil,” ucapnya.

Kata dia, RSUD harus memiliki gedung baru, terutama untuk poliklinik. Hal itu lantaran bangunan poliklinik yang ada sudah berusia 30 tahun, dan sudah bocor serta tak nyaman.

“Kemudian status kita yang akan menjadi rujukan regional dan menuju rumah sakit pendidikan, tentunya membuat RSUD mesti memiliki ruangan representatif karena Bogor adalah etalase Jabar,” katanya.

Selain itu, 40 persen pasien berasal dari luar wilayah. RSUD juga sudah mampu melakukan operasi sulit dan salah satu rumah sakit pusat yang menangani kanker.

“Jadi IGD harus diperbesar, ICU diperbanyak, ruang perkuliahan dan lain-lain di gedung 4 lantai itu,” jelasnya.

**fredykristianto

DPRD Jabar Ikut Awasi Proyek Alun-Alun

Sayyev
-
0

Bogor | Jurnal Inspirasi

DPRD Jawa Barat ikut mengawasi proyek Alun-Alun yang berdiri di eks Taman Topi senilai Rp13 miliar yang berasal bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar).

Anggota DPRD Jabar daerah pemilihan (dapil) Kota Bogor, Iwan Suryawan mengatakan bahwa pihaknya meminta Pemkot Bogor menuntaskan pembangunan sesuai target. Sebab, ditenggarai progres pembangunan baru 30 persen. Sementara pekerjaan fisik harus rampung pada 7 Desember.

“Implementasi pembangunan Alun-Alun berasal dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional, kita ingatkan harus diselesaikan sesuai tahun anggaran berjalan,” ucapnya kepada wartawan, Minggu (26/9).

Kata dia, DPRD Jabar melakukan pengawasab khusus terkait penggunaan anggaran untuk proyek tersebut agar sesuai perencanaan dan tepat waktu.

Menurut dia, pengawasan terkait proyek itu akan dilakukan langsung oleh Komisi IV DPRD Jabar. “Jadi langsung diawasi khusus,” ungkapnya.

Sebelumnya, sebanyak 31 pohon ditebang untuk pembangunan tersebut. Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto meminta Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperumkim) mengkebut pekerjaan, dengan menambah jumlah tenaga kerja atau jumlah peralatan.

Sebab, ia menilai volume pekerjaan harus terus ditingkatkan tanpa menurunkan kualitas dan standar pembangunan.

Ia juga ikut menyoroti penebangan pohon yang dilakukan Disperumkim, dan bakal mengecek hal tersebut. Pasalnya, saat groundbreaking Alun-Alun Kota Bogor dan Masjid Agung beberapa waktu lalu, pihaknya langsung menanyakan Disperumkim untuk memastikan berapa jumlah pohon yang ditebang.

“Ketika itu kami menerima argumentasi bahwa pohon yang ditebang adalah pohon yang secara kualitas atau kondisi sudah layak ditebang,” jelasnya.

Kata dia, Disperumkim berjanji akan mengganti pohon yang ditebang. Jangan sampai, sambung Atang, pembangunan menggagalkan rencana konservasi pohon di Kota Bogor.

**fredykristianto

1...1,0761,0771,078...1,727Page 1,077 of 1,727

Jl. Pangeran Sogiri Jl. Hollywood Residence No.16 Blok A3, RT.07/RW.02, Tanah Baru, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16154

Contact us: jurnalbogorinspirasi@gmail.com

© Copyright - PT Jurnal Bogor Inspirasi