34.1 C
Bogor
Saturday, August 22, 2026

Buy now

spot_img
Home Blog Page 1077

Longsor, UPT PUPR Perbaiki Jalan Sukamakmur – Sukawangi

0

JURNAL INSPIRASI – Mendapati laporan warga adanya jalan utama Sukamakmur yang longsor membuat UPT PUPR  Wilayah X Jonggol cepat tanggap menangani Jalan  Sukamakmu – Sukawangi  yang longsor akibat hujan dan angin kencang yang mengguyur ruas jalan tersebut beberapa hari belakangan ini.

”Hari ini pihak dari PUPR langsung melakukan perbaikan Jalan  Sukamakmur – Sukawangi yang longsor memasang bronjong dan sudah segera kami tangani. Karena memang jalan itu merupakan akses jalan utama kabupaten,” jelas Irwan Setiawan, Kasubag TU UPT PUPR  Wilayah X saat ditemui, Rabu (17/11).

BACA JUGA: Buka Tutup Galian Kadumanggu Bak Pintu, Ini Kata Kukuh Widodo

Irwan menerangkan bahwa jalan yang longsor tepat di Kampung  Cibeuteng atau Pinus di RT 02/06  Desa Warga Jaya, Kecamatan Sukamakmur dan jika lama dibiarkan akan semakin lebar atau parah dan mengakibatkan longsor susulan.

“Maka dari itu kami langsung sigap menangani saat mendapatkan laporan. Selain itu, jalan yang longsor itu merupakan akses jalan ưtama yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat antar kampung. Kami sangat berterima kasih pada pemerintah desa setempat yang cepat tanggap mẻnerima laporan musibah lôngsor itu,” terang Irwan.

BACA JUGA: APBD Kabupaten Bogor Defisit

” Saya ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah sigap dalam menangani persoalan ini ” jelasnya.

Terpisah disampaikan Ridwan (35), warga setempat mengatakan, longsor di jalan tersebut terjadi dengan cepat dan untungnya warga dan pemerintah desa segera menangani dan ada juga yang melaporkan kepada dinas terkait hingga cepat tertanggulangi.

” Ini kan jalan utama jika dibiarkan berlarut pasti akan memicu kemacetan apalagi ini jalur wisata yang gak ada sepinya,” pungkas Ridwan.

**nay/ramses

Buka Tutup Galian Kadumanggu Bak Pintu, Ini Kata Kukuh Widodo

0

JURNAL INSPIRASI – Anggota DPRD Kabupaten Bogor Kukuh Sri Widodo dari Komisi 2 Dapil 1 yang berangkat dari Fraksi Gerinda, meminta Satpol PP harus tegas perihal galian tanah yang masih berlangsung di Desa Kadumanggu dan terkesan buka tutup seperti portal pintu tol. Galian yang tergolong bandel dan seolah merasa kebal hukum tersebut selalu berganti pelaku pelaksana penggali di lapangan.

“Sekedar cut and fill tidak masalah, yang menjadi persoalan adalah adanya tanah yang dibawa keluar itu harus ada izin bagaimana pun juga, dan tidak kapok-kapok buka tutup buka tutup,” ujar Widodo kepada Jurnal Bogor disela-sela Reses di Desa Karangtengah, Kecamatan Babakan Madang, Rabu (17/11).

BACA JUGA: APBD Kabupaten Bogor Defisit

Lebih lanjut Kukuh Sri Widodo menjelaskan, dampak positifnya dengan adanya kegiatan galian itu, justru lebih banyak  negatifnya karena membuat  jalan rusak dengan muatannya melebihi tonase. Ketika hujan, jalan licin dan bisa saja ada kendaraan jatuh yang menyebabkan  kecelakaan akibat tanah yang berceceran  di jalan.

“Satpol PP itu kan  penegak perda meliputi ketertiban umum disitu harus tegas, jangan buka tutup buka tutup kaya pintu,” tegasnya.

Masih kata dia, pihaknya dari dulu sudah pernah menegur penegak perda siapapun yang tidak punya izin tutup. Bahkan siapapun itu jangan pandang bulu karena sudah melanggar dan mesti disegel.

BACA JUGA: Belasan Terserang DBD, 2 Orang Meninggal Dunia

“Harus tegas dong jadi satpol PP biar tidak dianggap gampangan, apa lagi disini jalur lalu lintasnya padat, ketika jalan rusak, saya pernah didemo oleh angkot, mobilitas masyarakat kalo sudah bagus sudah nyaman kenapa harus dirusak dengan truk galian malah rugi besar,” jelasnya.

“Buat saya yang terpenting apa yang disampaikan masyarakat itu yang harus saya jalankan karena masyarakat itu pimpinan, saya hanya sekedar wakil dari pada masyarakat, tapi jika warganya tetap mendukung keberadaan galian yang ada di Kadumanggu ya dampaknya juga warga yang harus menanggungnya,” pungkas Kukuh  mengakhiri.

**nay/tedy

APBD Kabupaten Bogor Defisit

0

Usulan Pembangunan Banyak Tertunda

JURNAL INSPIRASI – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor  tahun 2021 diproyeksi mengalami defisit disebabkan penanganan Covid 19. Kondisi tersebut berdampak terhadap usulan pembangunan infrastruktur yang sudah masuk ke sistem informasi manajemen perencanaan, penganggaran dan pelaporan (Simral).

“Karena anggaran minim, usulan-usulan yang sudah masuk ke Simral dari Musrenbang dan reses banyak yang ditunda,” kata para anggota DPRD  Kabupaten Bogor dari dapil II di acara reses masa sidang I di Kecamatan Tanjungsari, Rabu (17/11).

BACA JUGA: Belasan Terserang DBD, 2 Orang Meninggal Dunia

Para anggota DPRD Kabupaten Bogor melakukan pemaparan di acara reses  secara bergantian menyebut, tertundanya usulan pembangunan infrastruktur terjadi di hampir seluruh kecamatan di wilayah Tegar Beriman khususnya di wilayah Bogor Timur.

“Rata-rata satu kecamatan 2 sampai 3 ruas jalan yang ditunda,” ucap Muad Khalim, anggota DPRD Kabupaten Bogor yang berangkat dari Fraksi PDIP.

BACA JUGA: Lakukan Terobosan, Pemdes Cigudeg Akan Pasang Wifi Gratis

Masih kata dia, Pemkab   Bogor sedang memyiapkan jurus atasi defisit APBD 2021. Selain mengusahakan agar usulan yang tertunda bisa masuk dalam anggaran perubahan, dia berharap terdapat perubahan dalam pembahasan antara Badan Anggaran (Banggar) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Sekarang kan baru pembahasan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran), nantinya bisa jadi di Banggar ada perubahan. Kami berharapa ada penambahan dari hasil efisiensi,”  tutup Muad Khalim.

**nay/ramses

PSHT Rayon Sadengkolot Alami Peningkatan

0

Kecamatan Leuwisadeng Dukung PSHT

JURNAL INSPIRASI – Geliat olahraga pencak silat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Rayon Desa Sadengkolot, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor mengalami peningkatan. Pasalnya PSHT dimintai dan secara berkala kini telah diikuti puluhan pelajar, baik dari siswa SMP maupun SMK.

“Keberadaan PSHT Rayon Sadengkolot belum lama dibentuk, namun geliat jumlah peserta kini banyak,” kata penanggungjawab PSHT Rayon Desa Sadengkolot Suhartono kepada Jurnal Bogor, Rabu (17/11).

BACA JUGA: Belasan Terserang DBD, 2 Orang Meninggal Dunia

Bahkan belum lama ini kegiatan tersebut dihadiri  pengus ranting PSHT yang berasal dari Kelapa Dua Kota Tangerang dan pengurus ranting PSHT Bogor Barat.

Secara rutin pelatihan olaharaga pencak silat  di pusatkan di halaman sekolah Yayasan Al-Kautsar di Pagelaran RT 02 RW 06 Desa Sadengkolot. Agenda latihan PSHT setiap Jumat malam yang diikuti puluhan pelajar dari Yayasan Al-kautsar. “Sebelumnya peserta hanya 15 orang, kini sementara peserta PSHT  bertambah menjadi 30 orang,” terang Suhartono.

BACA JUGA: Lakukan Terobosan, Pemdes Cigudeg Akan Pasang Wifi Gratis

Karena saat ini masih fokus penanganan Covid-19, lanjutnya, kedepan akan kolaborasi dengan mengunjungi kegiatan PSHT di Sadengkolot.

Saat dihubungi Jurnal Bogor Kasie Trantib  Kecamatan Leuwisadeng Cecep Tarmiji menyatakan, pihaknya mendukung kegiatan PSHT yang digagas Pemerintah Desa Sadengkolot. “Dibentuknya PSHT di Sadengkolot tentu kami sangat mendukung. Harus dikembangkan karena pencak silat bagian dari kesenian Jawa Barat yang harus dilestarikan,” ungkapnya.

**aripekon

Belasan Terserang DBD, 2 Orang Meninggal Dunia

0

Pemdes Nanggung Langsung Epidemiologi, Penyuluhan dan Fogging

JURNAL INSPIRASI – Demam Berdarah Dengue (DBD) menyerang 16 warga Kampung Banar di lingkungan RW 09 Desa Nanggung, Kabupaten Bogor. Dua 2 orang meninggal dunia yakni Nisa (50) dan Aeni Jahro yang merupakan ibu rumah tangga di Kampung Banar Sabrang.

Pemerintah Desa Nanggung bersama Muspika pada Selasa (16/11), langsung turun langsung ke lokasi guna melakukan penyelidikan epidemiologi sekaligus penyuluhan dan melakukan fogging. “Kedua korban tersebut  meninggal saat dilarikan ke RSUD Leuwiliang untuk dilakukan penanganan medis. Naas nyawa kedua korban tak tertolong akibat keganasan nyamuk DBD,” kata Kepala Desa Nanggung Akhmad Sodik kepada Jurnal Bogor, Rabu (17/11).

“Sewaktu kejadian pihaknya langsung berkoordinasi dengan lintas sektoral guna mencegah serta melakukan fogging di setiap rumah warga. Fogging tersebut dilakukan upaya penanggulangan penyebaran DBD,” jelasnya.

BACA JUGA: Lakukan Terobosan, Pemdes Cigudeg Akan Pasang Wifi Gratis

Sementara itu, Kepala Puskesmas Nanggung dr. BaringinTA Manik menerangkan, kasus DBD  yang menyerang belasan warga Desa Nanggung  diantaranya dua orang meninggal dunia.

“16 orang warga Kampung Banar, Desa Nanggung terserang DBD sedangkan dua orang meninggal di RSUD Leuwiliang ,” kata Baringin Manik saat dikonfirmasi.

Namun untuk saat ini setelah dirawat sepuluh orang sudah sembuh dan yang masih dirawat empat orang. Disebutkannya, kasus DBD salah satu penyebabnya adalah kelembapan udara  musim pancaroba ditambah musim penghujan sehingga dengan pergantian cuaca nyamuk mudah berkembang biaknya  dan membahayakan lingkungan masyarakat.

BACA JUGA: Kejari Diminta Transparan

Kendati demikian, pihaknya bersama Muspika dan kepala desa dengan melibatkan pemantau jentik mendatangi lokasi yang terdampak wabah DBD. Belakangan ini musim hujan masih melanda, masyarakat diimbau tetap waspada dan yang penting adalah melakukan pencegahan sesuai prosedur 3M salah satunya  menguras  dan mengubur barang-barang yang berpotensi menimbulkan genangan air.

**ndres/aripekon

Lakukan Terobosan, Pemdes Cigudeg Akan Pasang Wifi Gratis

0

JURNAL INSPIRASI – Akibat sulitnya jaringan telekomunikasi di lima titik kampung di Desa Cigudeg, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Pemerintah Desa Cigudeg berencana akan memasang wifi gratis. Kepala Desa Cigudeg Andi Supriandi mengatakan, pihaknya akan melakukan terobosan dengan cara dianggarkan pemasangan wiFi gratis untuk titik-titik lokasi yang blank spot.

Menurutnya, warga selama ini mengeluh terhadap kesulitan jaringan, terlebih saat ini untuk melakukan belajar online. “Sehingga kami dari pemerintahan desa berinisiatif melakukan terobosan dengan cara dianggarkan untuk tahun 2022 itu pemasangan wifi gratis untuk kampung-kampung yang blank spot,” kata Kepala Desa Cigudeg Andi Supriandi, Rabu (17/11).

Jadi kata dia, sebanyak lima kampung diantaranya Kampung Baru Tujuh RW 22, Pasirawi, Ciahok, Citeureup dan Kampung Empang dan sebanyak 3.500 jiwa itu kesulitan jaringan meskipun ada harus ke tempat tertentu.

BACA JUGA: Kejari Diminta Transparan

“Jadi nanti kita akan coba koordinasi dengan ahlinya, harusnya bagaimana dan seperti apa yang jelas kebetulan kita sudah anggarkan untuk lima titik itu,” jelasnya.

Ia memaparkan, jaringan telekomunikasi saat ini sangat penting, selain untuk pembelajaran online juga selama ini ekonomi kreatif penjualan lewat online lebih banyak dari pada penjualan secara manual.

“Mudah-mudahan dengan adanya wifi gratis ini, proses belajar mengajar bisa berjalan lancar ekonomi masyarakat juga bisa tumbuh,” pungkasnya.

**andres

Kejari Diminta Transparan

0

JURNAL INSPIRASI – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor hingga kini masih enggan bersuara mengenai kelanjutan kasus Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) yang kini sudah masuk ke meja Seksi Tindak Pidana Khusus.

Sikap Korp Adhyaksa yang terkesab menutupi perkara itupun mendapat sorotan berbagai pihak, tak terkecuali dari Ketua Jaringan Advokasi Masyarakat Pakuan Padjajaran, Shaleh Nurangga. Menurutnya, seharusnya kejari membuka permasalahan yang tengah ditanganinya tersebut kepada publik.

“Mengapa sampai sekarang kejari tak membuka. Padahal informasi mengenai itu sudah mencuat sejak dua bulan lalu. Mengapa kejaksaan begitu lamban,” jelasnya.

BACA JUGA: Kabupaten Sorong Penyangga Ketahanan Pangan Nasional

Iapun meminta agar pemerintah mengkaji ulang pengoperasionalan Biskita Transpakuan oleh konsorsium PDJT, mengingat hingga kini permasalahan di kejari belum tuntas.

“Pemerintah juga harus transparan mengenai pengelolaan keuangan PDJT, terutama anggaran Rp5,5 miliar yang digunakan untuk penyehatan pada 2018 lalu,” ungkapnya.

Ia juga meminta agar Pemkot Bogor tidak membangun sarana prasarana terkait PDJT, sebelum masalah yang ada terang benderang. “PDJT ini dioperasikan menggunakan uang rakyat, jadi pertanggung jawabannya mesti jelas,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Bogor, Ario Wicaksono masih enggan berkomentar mengenai kelanjutan perkara itu. “Belum bisa komentar,” singkatnya.

BACA JUGA: THM Kota Bogor Bertambah

Sebelumnya, desakan serupa juga dikemukakan oleh Pengamat Kebijakan Publik, Yusfitriadi. Ia mengatakan bahwa kepastian hukum soal kasus PDJT sangat diperlukan, agar Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dapat memberikan treathment yang konkret untuk nasib perusahaan pelat merah itu kedepannya.

“Karena kalau permasalahan terus menerus menjadi perdebatan, tidak akan selesai dan akan selalu multitafsir. Dengan kepastian hukum itulah, pemeritah bisa langkah pasti,” ungkapnya.

Menurut Yus, dalam setiap penggunaan anggaran dan pelaporan serta output serta outcomenya sudah jelas diatur. “Walaupun setiap alur penganggaran berpotensi bermasalah bahkan melawan hukum,” katanya.

BACA JUGA: Anulir Seleksi Bos PDJT

Yus juga mempertanyakan, apakah anggaran penyehatan PDJT sebesar Rp5,5 miliar pada 2018 lalu masuk dalam perencanaan anggaran atau tidak. “Sesuai kebutuhan tidak? Soalnya sangat mungkin bermuatan politis. Begitupun dalam proses pengeluaran dan pelaksanaan penggunaan anggaran. Apakah sesuai dengan spesifikasi yang sudah direncanakan,” jelasnya.

Termasuk, sambung dia, laporan penggunaan dana penyehatan PDJT. “Kemudian laporan, apakah masih bisa disehatkan atau tidak. Jika dalam berbagai rangkaian tahapan hal yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka sudah bisa dipastikan kemungkinan cacat proseduralnya atau pelaksanaanya yang tidak sesuai perencanaan,” paparnya.

Apabila hal itu terjadi, sambungnya, maka tidak ada jalan lain, kecuali harus mendapatkan kepastian hukum melalui jalur hukum.

**fredykristianto

Kabupaten Sorong Penyangga Ketahanan Pangan Nasional

0

JURNAL INSPIRASI – Badan Pengembangan dan Penyuluhan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian menggelar pelatihan Teknis Bagi Petani Milenial diprovinsi Papua dan Papua Barat. Pelatihan tersebut diyakini melalui peningkatan kapasitas petani akan mampu meningkatkan kapasitas produksi komoditas pangan di wilayah  paling ujung timur Indonesia.

Untuk Provinsi Papua diwakili Kabupaten/Kota Manokwari, Kabupaten Merouke, Kabuapten Yapen, Kota/Kabupaten Jayapura, Kabupaten Biak, dan Kabupaten Nabire. Sementara Papua Barat meliputi Kabupaten Sorong, Kabupaten Pegungan Arfak, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Tambrauw, dan Kabupaten Kaimana dengan peserra lebih dari 1.200. Kegiatan  dibuka secara online oleh Menteri Pertanian.

Prof. Dedi Nursyamsi kepala Badan Pengembangan dan Penyuluhan SDM Pertanian (BPPSDMP) sebagai Ketua Penyelenggara kegiatan pelatihan Teknis Bagi Petani Milenial menjelaskan tujuan dari pelatihan adalah untuk meningkatkan kompetensi terkait pengetahuan, keterampilan / keahlian serta sikap petani milenial.

Khususnya untuk meningkatkan kompetensi petani milenial Papua dan Papua Barat dalam mendukung ketersediaan pangan. Dengan metode pelatihan yang mengajarkan pengetahuan, keterampilan, kompetensi yang diperlukan oleh penyuluh dan petani langsung di lokasi usaha tani.

Dijelaskannya juga bahwa materi yang akan disampaikan dalam pelatihan teknis bagi petani melinial diantaranya meliputi On Farm, Off Farm, Teknologi Pertanian, dan Ekspor, yang disesuaikan dengan kebutuhan dari peserta. Selain itu ada juga mengenai  budidaya, dan kredit usaha rakyat (KUR) agar mereka bisa mengembangkan usahanya dengan bantuan KUR.

Saat pembukaan Sahrul Yasin Limpo mengawali dengan sapaan “Kamu semua adalah anak-anak saya, sejak hari ini!” Dan dijawab peserta Sioooo di sini…semua semangat dan terharu petani melienial.

Maukah jadi anak-anak saya/anak Menteri Pertanian? Secara serentak kembali menjawab mau….

Mentan SYL juga menitipkan kepada Gubernur dan Kepala Daerah di Papua dan Papua Barat beserta jajaran untuk lebih memperhatikan Petani Milenial. Dan menegaskan pelatihan ini adalah ‘connecting’ menjadi anak negeri dan pejuang. Satu bulan kita lakukan agenda ‘mixing’, tunjukan hasilnya. Semua Jajaran harus perhatikan anak-anak milenial yang kini menjadi anak-anak Kementan untuk membangun pertanian Papua dan Papua Barat.

“Ini anak-anak saya dan tidak boleh gagal. Ini momentum untuk connecting dan selanjutnya adalah mixing dengan program pertanian lainnya. Kalian pejuang kemanusiaan, kalau mau bangun Papua olah pertaniannya, kalian bertanilah dan bangun pertaniannya di tanah Papua ini. Tugas kalian buktikan itu”, tegasnya.

Lebihlanjut SYL menekankan bahwa pelatihan jangan selesai di hari ini, tapi harus berlanjut. Banyak Produk pertanian yang cepat bisa menghasilkan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan atau pun 2 tahun – 3 tahun. Kemudian lakukan pengecekan/ tindak lanjut setelah pelatihan. Kita boleh saja melakukan kesalahan, tapi jangan terus melakukan kesalahan, itu artinya bodoh. Demikian pungkas SYL.

Salah satu kabupaten yang mengikuti kegiatan pelatihan petani milenial secara online adalah Kabupaten Sorong. Target awal peserta petani milenial dari kabupaten ini berjumlah 60. Namun ternyata minat para milenial untuk membangun sektor pertanian relatif tinggi, sehingga banyak calon peserta yang tidak dapat terakomodir, dan panitia pelaksana hanya dapat memberi tambahan sebanyak 3 peserta sehingga total menjadi 63.

Dalam kesempatan itu, pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dilokasi terbuka, sebagai perwujudan melakukan prokol kesehatan dihadiri Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sorong, Frangki Y. Wamafma S.Hut, M.Si, Kepala BBPP Batu Dr. Wasis Sarjono, S.Pt., M.Si diwakili Kordinator Penyelenggara Pelatihan, Sekretaris Dinas Ir. Jistor Situmorang, M.Si, Anggota Dewan DPRD.

Lalu dari Komisi A Kabupaten Sorong Komisi Marthinus  Ulimpa, A.Md.Tek, wakil dari Pusat Pelatihan Pertanian BPPSDMP Ir. Nurul Farida, MM, Perwakilan dari Papua Muda Inspiratif Okto Pambors, Pejabat struktural dan Fungsional Dinas  Ketahanan Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Yolanda Febiola S.Tr, AB S. Asisten Staf khusus Presiden Billy Mambrasar, Kordinator BPP Mariat, Bpk. Iriyanto, S.P, M.MA, Widyaiswara BBPP Batu dan Praktisi.

Frangki Y. Wamafma S.Hut, M.Si, Kadis Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sorong saat memberi pelatihan kebijakan pembangunan mengatakan potensi lahan yang sangat luas dan besarnya peluang untuk meningkatkan produksi dan ekspor komoditas unggulan, strategi yang ditempuh adalah progam peningkatan produksi untuk meningkatkan ekspor melalui intensifikasi dan ekstensifikasi usahatani.

Selanjutnya ketersediaan lahan usaha yang masih luas bisa dijadikan promosi untuk ekspor ke manca negara terutama negara tetangga dan juga promosi untuk investor yang akan bermitra dengan petani. Komoditas unggulan yang mampu mendorong pertumbuhan perekonomian daerah adalah kelapa sawit dan kakao, khususnya yang diusahakan oleh perkebunan besar danhasilnya diekspor keluar daerah.

Besarnya potensi sumberdaya lahan,keanekaragaman sumber pangan spesifik lokasi, tersedianya kekayaan dan keragaman sumber pangan nabati dan hewani tetap dilestarikan sebagai komponen kemantapan ketahanan pangan. Strategi percepatan pembangunan pertanian untuk Kabupaten Sorong berpegang pada prinsip Keseimbangan pembangunan ekonomi dan pelestarian SDA, Peningkatan produksi dan pengembangan pasar, dan Pemberdayaan masyarakat, terutama penduduk asli Papua.

Lebihlanjut Frangki demikian saapan akrabnya melanjutkan melalui Pelatihan Teknis Bagi Petani Milenial, diharapkan kedepan para petani milenial harus dapat melihat bahwa potensi lahan yang begitu luas sangat disayangkan apabila tidak diusahakan seoptimal mungkin untuk peningkatan produksi, sementara permintaan pasar yang masih belum terpenuhi.

Papua Barat menyimpan potensi lahan untuk padi sawah yang sangat luas yang mana kalau ini diusahakan secara intensif bias memberikan kontribusi besar terhadap ketahanan pangan nasional. Peningkatan produksi tentunya nanti akan disertai pengembangan pasar dan upaya meningkatkan posisi tawar petani untuk keberlanjutan usaha. Pengembangan pasar akan dilakukan dengan membangun pusat-pusat pemasaran dan pelelangan, kelembagaan informasi pasar serta sistem monitoring dan evaluasi pemasaran.

Keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Sorong merupakan kendala yang memperlambat pembangunan pertanian. Untuk itu  kegiatan pelatihan petani milenial yang dilaksanakan oleh BPPSDMP melalui UPT Balai Besat Pelatihan Batu Batu diharapkan  63 peserta petani milenial menjadi pionir dan dapat membangunkan SDM yang handal di Kabupaten Sorong.

**T2S/BBPP Batu

Ulat Bulu Masuk ke Rumah Warga

0

JURNAL INSPIRASI – Warga Kampung Cimanggu Wates RT 02/RW 05, Kelurahan Kedung Jaya, Kecamatan Tanahsareal, diresahkan oleh serangan ratusan ulat bulu ke pemukiman.

Diketahui, ulat bulu tersebut berasal dari pohon mangga milik Didi yang akhirnya menempel di dinding rumah warga yang berdempetan.

“Empat rumah yang diserang, bahkan ulat ada yang masuk ke dalam rumah,” ujar Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kota Bogor Theofilo Patrocinio Freitas, Selasa (16/11).

Kata dia, BPBD menerjunkan petugas untuk melakukan penanganan pertama dengan cara menyemprotkan cairan pembasmi ulat bulu.

“Evakuasi hama ulat bulu sudah selesai dilakukan di lokasi kejadian,” katanya.

**fredykristianto

THM Kota Bogor Bertambah

0

Holywings Dibangun di Bogor Timur

JURNAL INSPIRASI – Tempat Hiburan Malam (THM) di Kota Bogor akan bertambah jumlahnya, lantaran di Jalan Pajajaran, Kecamatan Bogor Timur tengah dibangun sebuah THM bernama Holywings.

Berdasarkan hasil pantauan di lapangan, nampak sedang dibangun sebuah bangunan berukuran cukup besar di kawasan strategis yang tak jauh dari kantor Kecamatan Bogor Timur.

Kepala Bidang Izin Operasional Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bogor R Beni Iskandar membenarkan tentang akan berdirinya THM tersebut. Bahkan, kata dia, pemkot telah menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terhadap tempat tersebut.

BACA JUGA: Anulir Seleksi Bos PDJT

“Memang itu sudah ada IMB. Persetujuan tetangga ada serta diketahui polsek dan Koramil,” ujar Beni kepada wartawan, Selasa (16/11).

Menurut dia, DPMPTSP baru menerbitkan IMB saja, lantaran berkas perizinan lainnya telah diurus melalui sistem OSS. “Kalau pengajuan IMB diperuntukan bagi resto dan kafe.

Kata diaz DPMPTSP akan menerbitkan izin operasional, apabila mendapat rekomendasi teknis dari OPD terkait.

“Nanti izin operasional diterbitkan disini, tapi setelah mereka kantungi rekomendasi. Nanti ada di Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) di OSS,” ungkapnya.

BACA JUGA: Wabup Harapkan Proyek Pembangunan Wilayah Selatan Selesai Akhir Tahun

Beni menyatakan, apabila dilihat zonasinya, lokasi tersebut memang masuk kawasan untuk perdagangan dan jasa. Ia menjelaskan, bila nantinya tempat usaha itu menjual minuman beralkohol, maka harus melampirkan rekom dari Disperindag, atau bisa juga pariwisata jika berkaitan dengan tempat hiburan.

“Jadi izin itu tergantung permohonan, kalau untuk IMB holliwing misalnya Hotel, Cafe, Bar,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Chusnul Rozaqi mengaku bahwa pihaknya sudah tak lagi melakukan pengawasan terhadap pembangunan Holywings lantaran tempat usaha tersebut telah mengantungi IMB.

Bahkan, sambungnya, IMB sudah diterbitkan sebelumnya Dinas PUPR diberi kewenangan penerbitan izin. “Kami tak keluarkan izin Holywings. Itu diterbitkan, sebelum kami djberi kewenangan perizinan,” pungkasnya.

**fredykristianto