Postpage | JURNALINSPIRASI.CO.ID | Menjaga Kepercayaan

TIga Atlet Paralayang Kabupaten Bogor Berjaya di Papua

News

Redaksi

-

October 14, 2021

Jayapura | Jurnal Inspirasi

Tiga atlet binaan Pengurus Cabang Persatuan Gantole dan Paralayang Indonesia (PGPI) Kabupaten Bogor, Dede Nisbah, Umar Suparma, dan Dede Supratman, sukses menyumbangkan satu medali emas, dan tiga medali perunggu untuk Jawa Barat dari Cabor Paralayang, pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2021, yang digelar di Kampung Buton, Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura.

Satu medali emas tersebut, berhasil dipersembahkan trio paralayang asal Kecamatan Cisarua dari nomor Ketepatan Mendarat Beregu (KTM). Sedangkan tiga medali perunggu masing-masing diraih dari nomor KTM Beregu Tandem, nomor XC Beregu, dan satu dari nomor KTM Tandem Perorangan atas nama Dede Supratman.

Ketua Umum Pengcab PGPI Kabupaten Bogor, Wawan Hikal Kurdi, mengaku puas atas kontribusi satu medali emas, dan tiga perunggu yang telah diraih atlet binaannya untuk Kontingen Jawa Barat di ajang PON 2021.

“Kita bangga, atlet-atlet binaan Pengcab PGPI Kabupaten Bogor yang memperkuat cabor gantole dan paralayang berhasil mempersembahkan empat medali emas untuk Jawa Barat di ajang PON 2021. Satu medali emas dari cabor paralayang, dan tiga medali emas lainnya dari cabor gantole atas nama Ayat Supriatna,” ujar Wawan Hikal Kurdi, Rabu (13/10/2021).

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor ini menjelaskan, jika kontribusi medali emas dari Pengcab PGPI Kabupaten Bogor untuk Jawa Barat, sudah sesuai target yang dicanangkan sebelum para atlet bertanding di ajang PON Papua.

“Raihan empat medali emas yang diraih atlet Kabupaten Bogor, melebih dari target yang kita targetkan. Karena awalnya kita hanya menargetkan tiga medali emas. Nyatanya kita bisa meraih empat medali emas,” tegasnya.

Kendati demikian, sambung Wawan Hikal, para atlet akan kembali fokus persiapan untuk Babak Kualifikasi Pekan Olahraga Provinsi (BK Porprov) XIV Jawa Barat 2021, yang bakal digelar di Kabupaten Majalengka pada November 2021 ini.

**as.pangeango

Eriska Agustina Sumbang Emas Untuk Kontingen Jawa Barat

News

Redaksi

-

October 14, 2021

0

Mimika | Jurnal Inspirasi

Atlet Tarung Derajat Kabupaten Bogor, Eriska Agustina turut menambah perolehan medali untuk Jawa Barat, dari nomor Seni Gerak/Rangkaian Gerak (Ranger) putri, pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2021, yang berlangsung Gedung Eme Neme Yauware, Klaster Mimika, Papua pada Selasa (12/10/21) waktu indonesia timur (WIT).

Kontribusi medali emas tersebut, diraih Eriska bersama, Putri Desiyanti Azhara, dan Ridha Fauziah, setelah menyelasikan pertandingan final dengan sempurna.

Ketiga Srikandi Jawa Barat keluar sebagai juara dengan nilai 991, disusul Tim Jawa Tengah dengan nilai 863 meraih perak, dan Daerah Istimewa Aceh mendapatkan perunggu dengan nilai 855.

Atas pencapaian ini, Ketua Umum Pengcab Kodrat Kabupaten Bogor, Iwan Setiawan, mengaku bangga dengan perjuangan Eriska dkk. di ajang PON 2021.

“Ini yang dinamakan harapan menjadi kenyataan. Saya ucapkan selamat dan terima kasih kepada Eriska yang telah berjuang dengan baik, dalam mempersembahkan medali emas untuk Jawa Barat di ajang PON 2021,” kata Wakil Bupati Bogor ini, Rabu (13/10/2021).

Selain itu, Wabup juga mengucapkan selamat kepada satu atlet tarung derajat putra Agus Firmansyah, yang juga berhasil mempersembahkan satu medali perak untuk Jawa Barat dari nomor tarung.

“Capian ini adalah hasil dari pembinaan yang dilakukan Pengcab Kodrat Kabupaten Bogor secara kontinyu kepada para atlet. Sehingga atlet-atletnya bisa meraih prestasi terbaik disetiap event resmi. Salah satunya di ajang PON 2021 ini,” pungkasnya.

**as.pangrango

Ade Yasin Dorong Kader Internal di Pilkada Kota Bogor

Politik

Redaksi

-

October 13, 2021

0

Zaenul Ngaku Siap Tarung

Bogor | Jurnal Inspirasi

Ketua DPW PPP Jawa Barat, Ade Yasin menyebut bahwa PPP akan tetap mendorong kader internal pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bogor saat 2024 mendatang.

“Kader PPP tidak boleh kalah sebelum berperang. Jadi sebelum mendorong orang lain, lebih baik kader sendiri,” ujar Ade Yasin kepada wartawan, usai membuka Muscab ke-VIII PPP Kota Bogor di Bogor Icon, Rabu (13/10).

Menurut dia, posisi tawar PPP cukup baik di Kota Bogor, hal itu lantaran PPP memiliki lima kursi di DPRD. Selain itu, pada 2024 nanti di ‘Kota Hujan’ tidak ada incumbent.

“Kita ada lima kursi di DPRD. Kami tetap akan melihat hasil muscab. Apakah ada dorongan dari kader, kita dahulukan internal,” kata perempuan yang juga Bupati Bogor itu.

Ade Yasin juga meminta agar PPP memaksimalkan media sosial (medsos) dengan sebaik mungkin untuk mendongkrak popularitas dan elektabilitas. Sebab, medsos merupakan salah satu yang tengah digandrungi anak muda.

“Apalagi pemerintahan saat ini sudah menggunakan sistem digitalisasi. PPP sendiri menargetkan agar suara dari kalangan milenial, perempuan dan tokoh masyarakat dapat diraih. Ya, intinya semua kalangan,” ungkapnya.

Atas dasar itu, pada Pemilu 2024 nanti pihaknya meminta DPC PPP Kota Bogor untuk merekrut calon legislatif dari usia milenial.

Seperti diketahui, Zaenul Mutaqin disebut-sebut sebagai satu-satunya kader PPP Kota Bogor yang mempunyai potensi untuk maju pada Pilkada ‘Kota Hujan’.

Menanggapi hal itu, Ketua DPC PPP Kota Bogor, Zaenul Mutaqin mengatakan bahwa secara pribadi ia masih menunggu hasil rekomendasi dari muscab. “Saya sebagai kadet PPP selalu siap. Apalagi saya pernah ikut dalam kontestasi Pilkada 2018,” katanya.

Namun, terlepas dari itu semua kader dan fungsionaris PPP siap menghadapi pilkada, dan itu akan terlihat pada perolehan kursi pada Pileg 2024 nanti. “Jadi itu kuncinya (hasil pileg),” ucapnya.

Saat disinggung mengenai gencarnya rumor yang menyebut bahwa Zaenul lebih memilih DPR RI dibanding kepala daerah. Zaenul menyebut bahwa DPR RI hanyalah salah satu opsi. Sebab, selama ini kader yang maju ke DPR RI bukanlah putra daerah. “Kalau yang murni dari Bogor belum ada. Tapi yang pasti maju pilkada ataupun tidak, saya akan tetap maju pileg. Karena pileg menentukan arah pilkada,” tukasnya.

**fredykristianto

Pasar Cisarua Ditargetkan Selesai Tahun 2021

News

Redaksi

-

October 13, 2021

0

Cisarua | Jurnal Inspirasi

Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kabupaten Bogor, menargetkan pembangunan tahap II Pasar Cisarua selesai pada akhir tahun 2021.

Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan pada Disperdagin Kabupaten Bogor, Pedri Hariyanto mengatakan, saat ini pelaksana pembangunan pasar yang ada di kawasan wisata Puncak itu, sedang mengeber pengerjaan.

Pedri pun mengklaim progres pembangunan pasar Cisarua saat ini, sudah mencapai 60 persen lebih.

“Pembangunan terus berjalan, mudah-mudahan dapat selesai tepat waktu. Karena nantinya para pedagang yang dipinggiran jalan akan pindah kesitu,” katanya kepada wartawan saat dihubungi melalui telepon selulernya.

Usai pembangunan pasar, lanjut Pedri, pihaknya akan membangun sejumlah sarana fasilitas lainnya. Seperti tempat parkir, WC umum serta beberapa yang lainnya. Sebab dalam DED pembangunan pasar tersebut tidak melingkupi sejumlah fasilitas.

“Karena yang bersumber dari APBD Provinsi itu kan hanya pembangunan pasarnya saja. Pembangunan selanjutnya nanti akan menggunakan APBD Kabupaten Bogor untuk pembangunan fasilitas pasarnya,” ujarnya.

Pembangunan Pasar Cisarua diketahuinya menghabiskan anggaran sekitar Rp35 miliar. Anggaran pertama dikucurkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada 2019, sedangkan pada 2021 bersumber dari program PEN yakni Rp25 Miliar.

“Nanti pada tahun anggaran 2022 kita berencana menganggarkan Rp1 M hingga Rp3 M untuk melengkapi fasilitas di pasar Cisarua tersebut,” paparnya.

Pedri mengungkapkan, setelah pembangunan selesai, maka akan diserahkan kepada Perumda Pasar Tohaga melalui Penyertaan Modal Pemerintah (PMP). Sebab Disperdagin sendiri tidak memiliki kewenangan untuk mengelola pasar.

“Kewenangan dinas hanya membangun. Untuk mengelolanya Perumda Pasar Tohaga. Nanti asetnya akan diserahkan oleh Pemkab Bogor kepada Perumda Pasar Tohaga,” tukasnya.

**dedesuhendar

Koperasi ASN Jika Bermitra dengan Antam Bisa Akhiri Konflik

News

Redaksi

-

October 13, 2021

0

Nanggung l Jurnal Inspirasi

Koperasi pertambangan rakyat Agra Salaka Nusantara (ASN) yang berkantor di kampung Cihiris, Desa Cisarua, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor mengajak PT Aneka Tambang (Antam) Pongkor untuk bermitra dengan pihak ASN yang mewakili penambangan rakyat putra daerah.

Penasehat Koperasi Agra Salaka Nusantara H.Sohibul Kapa yang akrab di sapa, H. Ubun menjelaskan, pihaknya sudah melakukan komunikasi lewat forum bersama PT Antam dan pihak Polda Jawa Barat mengenai konflik antara penambang rakyat dengan PT Aneka Tambang Tbk.

“Pertama kami ajak untuk bermitra dengan Aneka Tambang. Kenapa sejak beridirinya PT Antam hingga puluhan tahun saat ini tidak ada solusi yang terbaik bagi rakyat yang ada di sekitar,” kata Penasehat Koprasi Agra Salaka Nusantara Ubun kepda Jurnal Bogor (13/10).

Menurutnya terjadinya konflik antara rakyat dengan Antam karena salah satunya Antam mempunyai satu peluru yang sangat tidak bisa dihindari oleh rakyat, dengan Undang-undang Minerba yang sampai saat ini masih berlaku.

Dengan sering terjadinya penangkapan-penangkapan tersebut, menurut H. Ubun, banyak rakyat yang menjadi korban diskriminasi, baik secara fisik maupun mental, akibat peluru Undang-undang minerba itu. “Maka dengan niat lillahita’ala kami sebagai putra daerah mendukung masyarakat yang termarjinalkan,” jelasnya.

Ia menilai saat ini banyak tokoh-tokoh di Kecamatan Nanggung yang mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dengan pihak PT Antam, namun mereka terbungkam oleh bantuan-bantuan yang hanya sesaat sehingga mereka tidak mampu lagi untuk berbicara secara lantang.

“Kami menilai kesalahan dari Antam itu karena pihak Antam langsung memvonis untuk menutup diri dan tidak mau bermitra dengan kami,” ungkapnya.

Padahal kata dia, bermitra dengan Antam itu bukan masuk di dalam Antam lewat CV atau PT. “Bukan itu yang kami tuju,” paparnya.

Padahal Koperasinya adalah suatu organisasi yang resmi dan dipayungi oleh hukum. “Untuk mengembalikan masyarakat agar tidak menjadi korban maka kami memberikan satu wadah yang resmi secara hukum,” tandasnya.

“Kami harap para pejabat-pejabat negara yang terkait mendengar jeritan jeritan rakyat karena selama 30 tahun warga sekitar selalu dibungkam dengan berbagai macam persoalan pelanggaran-pelanggaran baik secara fisik maupun nonfisik.”

“Mudah-mudahan perjalananan ini mendapat dukungan dan perhatian dari para pemegang kebijakan, baik di bawah maupun di atas,” pintanya.

Sementara itu, Asisten Manajer Comdev PT Antam Rohyan saat diminta penjelasannya tak merespon.

Sebelumnya diberitakan Pengawas Koperasi ASN Hulman OD. Marpaung menyebut PT Antam Pongkor melanggar undang-undang minerba lantaran hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan, agar Antam menetapkan terlebih dahulu Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) kemudian Wilayah Pertambangan Negara (WPN).

Sesudah WPR dan WPN, kata Hulman OD Marpaung, sisanya untuk pertambangan swasta, dimana jika ada dalam salah satu wilayah itu adanya aktivitas pertambangan. Ia juga menuding PT Antam mengabaikan batas wilayah hingga tak jelas berapa luas cakupannya.

“Jadi, kalau saya bicara perusahaan PT Antam, mereka WPN dan memiliki IUP, seharusnya ditetapkan dulu WPR-nya baru WPN,” jelasnya.

“Itu perintah undang-undang yang tidak pernah dipatuhi, itu jelas pelanggaran,” tegas Marpaung kepada awak media usai menggelar Pembinaan dan Penyuluhan dari Dinas Koperasi Kabupaten Bogor kepada Koperasi ASN, belum lama ini. Marpaung menegaskan bahwa, syarat WPR mengacu Undang-undang Minerba disebutkan tidak dipermasalahkan lahannya, tetapi minimal lokasi sudah dikuasai atau dikelola oleh masyarakat selama 5-15 tahun.

**aripekon

Tokoh Agama Apresiasi Pembangunan SMPN 2 Caringin

Edukasi

Redaksi

-

October 13, 2021

0

Caringin | Jurnal Inspirasi

Keberadaan SMPN 2 Caringin yang saat ini sedang tahap pembangunan lanjutan, direspon baik warga Desa Pasir Muncang, Kabupaten Bogor. Warga menilai, adanya SMPN 2 Caringin ini bisa membawa dampak positif terhadap kemajuan pendidikan di wilayahnya.

H. Muhamad Muhtar, tokoh agama di Kampung Cipopokol, Desa Pasir Muncang menyambut baik keberadaan SMPN 2 Caringin yang lokasinya berada di perkampungan warga.

“Saya sangat mengapresiasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor yang sudah membangun sekolah negeri disini,” ujarnya kepada wartawan saat mendatangi lokasi SMPN 2 Caringin yang sedang tahap pembangunan lanjutan, Rabu (12/10).

Ia berharap, setelah sekolah ini selesai dibangun dan digunakan, animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya lebih tinggi lagi.

“Mudah-mudahan yang tadinya warga hanya menyekolahkan anaknya sampai SD, setelah ada SMPN 2 Caringin disini anaknya bisa melanjutkan lagi pendidikan nya,” ungkap H. Muhamad Muhtar yang saat itu ditemani RW kampung setempat.

Di tahun ini, Pemkab Bogor melalui Dinas Pendidikan (Disdik) kembali mengalokasikan anggaran lanjutan untuk penyelesaian pembangunan gedung SMPN 2 Caringin.

Tidak tanggung-tanggung, dana yang dialokasikan untuk mengerjakan beberapa item proyek di sekolah tersebut, nilainya mencapai 5 miliar lebih dengan pelaksana proyek CV. Oryano.

Berdasarkan papan proyek, CV. Oryano mulai mengerjakan pekerjaan dari tanggal 25 Agustus sampai 22 Desember 2021 dan konsultasi pengawas CV. Wangun Tohaga.

“Sesuai dengan perencanaan, ada banyak item yang dibangun, mulai dari pemagaran, pembangunan ruang kelas baru sebanyak dua lantai, pos jaga, ruang guru, pembangunan mushola, pembangunan lapang, kamar mandi dan lainnya,” aku Asep, perwakilan dari CV. Oryan.

Namun, Asep optimis proyek yang sedang dikerjakannya itu baru mencapai 14 persen, bisa selesai sesuai kontrak atau dengan batas waktu yang sudah ditentukan. “Walaupun banyak item pengerjaan, kami yakin proyek akan selesai sebelum batas waktu,” paparnya.

Sementara, Kepala Bidang (Kabid) Sarpras Disdik Kabupaten Bogor, Rameni menjelaskan, SMPN 2 Caringin akan menjadi sekolah percontohan dengan gedung terbaik. “Sekolah ini menjadi yang paling bagus di Kabupaten Bogor. Lihat saja, ada ciri khas tersendiri dari pembangunan gedungnya,” imbuhnya saat melakukan peninjauan ke lokasi proyek SMPN 2 Caringin.

**dedesuhendar

Soal Penjualan LKS, Kadisdik dan Kepsek Saling Tutup Mulut

News

Redaksi

-

October 13, 2021

0

Cigombong | Jurnal Inspirasi

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor, Juanda Dimansyah terkesan cuek bebek dengan adanya penjualan buku lembar kerja siswa (LKS) di SDN 1 Cigombong yang dilakukan komite sekolah.

Bahkan, saat dikonfirmasi Jurnal Bogor melalui pesan WhatsApp, mantan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor itu, tidak menanggapi adanya penjualan buku yang sudah tidak diperbolehkan pemerintah tersebut.

Aksi tutup mulut alias bungkam juga dilakukan Kepala SDN 1 Cigombong, Ahmad Yani, saat dikonfirmasi. Ketua K3S Kecamatan Cigombong tersebut, hingga saat ini tidak menanggapi konfirmasi wartawan tersebut.

Berdasarkan keterangan dari mantan Kepala Bidang (Kabid) Guru dan Tenaga Pendidikan (GTK) di Disdik Kabupaten Bogor, Asep Achdiat Sudrajat, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2010, perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010 tantang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, buku LKS sudah dilarang.

Didalam PP itu, kata Plt Camat Cigombong, dijelaskan secara rinci tentang hal tersebut. Dimana, pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar, seragam sekolah atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan.

“Malahan, larangan itu tidak melulu ditujukan untuk guru atau kepala sekolah saja. Namun, mencakup komite sekolah dan yang mengatasnamakan koperasi sekolah. Hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016,” jelas Asep.

Sebelumnya, anggota dewan asal daerah pemilihan (Dapil) III, Dedi Aroza pun sudah angkat bicara dengan adanya penjualan buku LKS yang dilakukan komite SDN 1 Cigombong. Wakil rakyat dari PKS itu dengan tegas melarang adanya penjualan buku LKS yang dilakukan pihak sekolah.

“Sekolah tdk boleh jualan dalam proses belajar mengajar,” ujar Dedi Aroza, kepada wartawan saat dikonfirmasi melalui pesan singkatnya, Senin (11/10).

Ketua DPD PKS Kabupaten Bogor itu pun menegaskan, pihaknya akan melakukan konfirmasi ke Dinas Pendidikan (Disdik) terkait adanya informasi penjualan buku LKS di SDN 1 Cigombong. “Dan kalaupun ada pelanggaran, maka pihak Disdik harus melakukan pembinaan,” tegas Dedi Aroza.

Sementara, untuk menghindari adanya sorotan publik, pihak sekolah bersama komite menjual buku LKS itu di rumah wakil komite, tidak jauh dari lokasi SDN 1 Cigombong.

**dedesuhendar

K3S Bantah tak Terlibat Pengadaan Baju Batik Khas Disdik

News

Redaksi

-

October 13, 2021

0

Cibinong l Jurnal Inspirasi

Pengadaan baju batik khas Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor untuk sejumlah tenaga pengajar CPNS, PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di tingkat SD maupun SMP masih menjadi pembahasan serius dengan disebutnya adanya keterlibatan para Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S).

Namun hal ini dibantah oleh salah satu Kepala K3S yang berada di Kabupaten Bogor. Menurutnya pengadaan seragam batik tersebut itu bukan keinginan para guru, tetapi imbauan tertulis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

“Beberapa waktu lalu, sekitar bulan Februari kami para K3S dengan pihak Disdik mengadakan rapat di hotel yang berada di wilayah Bogor dengan pembahasan pengadaan baju batik bagi tenaga pengajar. Kami sebagai K3S tidak serta merta mengiyakan imbauan tertulis dari Disdik,” ujar salah satu Kepala K3S yang tidak bersedia disebut namanya sembari memperlihatkan surat imbauan dari Dinas Pendidikan kepada Jurnal Bogor, kemarin.

Dia menegaskan, pihak K3S tidak terlibat karena pengadaan batik itu dasarnya imbauan dari Disdik. “Waktu rapat, termasuk harga pun pihak Disdik yang mencetuskan dengan sebesar Rp 245.000,” jelasnya.

Termasuk pembayaran baju batik itu bersumber dari anggaran uang Kesejahteraan pegawai (Kespeg) yang merupakan penghasilan di luar gaji. “Terjadi pembayaran baju batik itu sejak bulan Mei,” ungkapnya.

Diakuinya, baju batik itu rupanya tidak sesuai harga ditambah banyaknya guru guru yang komplain karena kualitas baju batik itu tidak bagus,” paparnya.

Sambas Alamsyah memperlihatkan baju batik

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Juanda Dimansyah saat dikonfirmasi perihal tersebut tidak merespon. Namun sebelumnya, Ketua umum LSM Genpar Sambas Alamsyah meminta Disdik bertanggungjawab. “Dalam masalah ini, Dinas Pendidikan harus bertanggung jawab,” kata Sambas.

Dia menegaskan, pengadaan seragam baju batik bermotif talas dinilai sangat mahal tetapi kualitasnya tidak bagus. Kualitas batik yang dikenakan sejumlah guru tersebut dikisaran angka 70 ribu, maksimalnya sekitar 100 ribu,” terang Sambas sambil memperlihatkan seragam batik itu.

Pihaknya akan segera melaporkan hal ini ke Ditreskrimsus dan Saber Pungli Jabar agar pihak berwajib segera menindaklanjutinya. Pembayaran baju batik tersebut seolah-olah ada penekanan bersifat wajib terhadap guru-guru.

** aripekon

Kolaborasi BPPSDMP dan Komisi IV DPR RI Tingkatkan Kapasitas Petani Ponorogo

News

Sayyev

-

October 13, 2021

0

Malang | Jurnal Inspirasi

Kebutuhan daging sapi di Indonesia terus meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk Indonesia dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya protein hewani. Laju permintaan daging yang meningkat ini harus juga diimbangi dengan peningkatan produksi daging dalam negeri.

Berbagai program dilakukan oleh pemerintah dalam mencapai sasaran tersebut dengan tujuan untuk meningkatkan populasi sapi lokal sebagai sumber utama daging sapi. diantaranya adalah: 1) pengurangan pemotongan sapi lokal betina produktif, dan 2) memperluas jangkauan program

kawin silang sapi betina lokal dengan inseminasi buatan.

Usaha ternak sapi potong di Indonesia membutuhkan perhatian khusus dalam kaitannya dengan upaya

mempertahankan dan menunjang peningkatan populasi dimana teknologi tepat guna di bidang reproduksi dan pakan sudah seharusnya bisa diterapkan secara mudah dan efisien.

Peningkatan efisiensi reproduksi dalam usaha optimalisasi penggunaan Inseminasi Buatan (IB) diantaranya adalah mengupayakan setiap sapi induk mampu menghasilkan anak setiap tahun dengan jenis kelamin sesuai keinginan, yakni jantan atau betina. Pemanfaatan sexing atau pemisahan spermatozoa X dan Y merupakan pilihan tepat untuk mendukung peran IB dalam rangka meningkatkan efisiensi usahan peternakan.

Kepiawan pria yang familier dipanggil pak Mutazam dalam memilih lokasi pelaksanaan Bimbingan Teknis sangat tepat mengingat wilayah Desa Pudak Wetan, Kecamatan Pudak. Kabupaten Ponorogo mempunyai populasi ternak sapi yang tinggi dengan rata-rata kepemilikan 5-10 ekor/keluarga.

Kepedulian yang tinggi untuk turut serta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani peternak perwujudannya melalui bimbingan teknis berkolaborasi dengan BPPSDMP Kementerian Pertanian.

Badam Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) sebagai bagian dari Kementerian Pertanian mempunyai peran penting dalam pengembangan SDM Pertanian. Kepala BPPSDMP, Prof. Dedi Nursyamsi mengatakan bahwa BPPSDMP berada di garis terdepan dalam pembangunan SDM pertanian.

“Itu berati segala sesuatu yang terkait peningkatan kapasitas SDM merupakan tugas BPPSDMP. Untuk mencapai produktifitas yang baik di butuhkan SDM pertanian yang handal yaitu petani dan penyuluh, bagaimana menciptakan penyuluh dan petani dengan kualifikasi tersebut,” kata Dedi.

Ia juga menambahkan hal tersebut adalah tugas pelatihan, tugas widyaswara dan pengelola pelatihan pertanian. Pertanian adalah bisnis, berarti pertanian harus menghasilkan, pertanian harus menguntungkan.

Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Petani dengan materi Saxing dan Praktek Semen di Desa Pudak Wetan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo dibuka oleh Anggota Dewan DPR RI Komisi IV Drs. H. Ibnu Mutazam. Dihadiri Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan yang diwakili Nurul Qomariah, S.Sos, M.Si., Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Ponorogo, Kades Pudak Wetan, Tokoh masyarakat, Widyaiswara BBPP Batu dan BBIB Singosari, dan 60 peserta peternak. Kegiatan dilaksanakan selama 2 hari mulai 12 sd 13 Oktober 2021.

Dalam amanatnya Anggota Dewan Dapil 7 yang meliputi 5 kabupaten yaitu Trenggalek, Pacitan, Ponorogo, Magetan dan Ngawi itu mengingatkan pentingnya pemahaman tentang sexing, program inseminasi buatan harapkan dapat menggenjot dan meningkatkan populasi sapi lokal terutama diwilayah Pudak.

Dengan inseminasi buatan para peternak sudah bisa menentukan jenis sapi yang akan mereka kembangkan, misalnya ingin Indukan Sapinya di IB dengan jenis Simmental, Limousin, Peranakan Ongole atau Sapi Bali. Disamping itu dengan IB juga meningkatkan angka kelahiran dengan cepat dan teratur, efisiensi biaya dan waktu dengan tidak perlu memelihara sapi pejantan dan mencegah terjadinya kawin sedarah pada sapi betina.

IB saat ini bisa dilakukan dengan menggunakan Semen sexing. Semen sexing itu berupa semen beku yang sudah dapat diketahui jenis kelamin anak sapi yang dihasilkan jika digunakan untuk Inseminasi Buatan. Mosalnya para peternak menginginkan nanti hasil IB nya berupa anak sapi jenis Limousin dan berkelamin Jantan maka petugas Inseminator bisa memberikan semen sexing jantan jenis Sapi Limousin.

Lebihlanjut Mutazam mengatakan jumlah wirausaha di Indonesia masih rendah sehingga ada tantangan besar untuk mendorong kewirausahaan di tanah air. Selain tekad kemandirian yang tinggi, milenial juga sangat dinamis. Potensi ini kita tangkap dalam rangka meningkatkan rasio kewirausahaan Indonesia yang saat relatif rendah dibandingkan Thailand atau Malaysia.

Permasalahan utama SDM Pertanian adalah rendahnya kelompok milenial yang berkecimpung di dunia pertanian. Banyak lulusan pertanian yang bekerja di sektor lainnya karena lebih menjanjikan. Sehingga masih perlu adanya kebijakan pemerintah berupa program dan kebijakan yang membuat minat kaum milenial tertarik ikut membangun pertanian.

Pemerintah pun telah melakukan terobosan, selain kecukupan pembiayaan dan banyaknya subsidi yang disalurkan kepada petani sehingga diharapkan tercapai ketahanan dan kedaulatan pangan melalui produtivitas pangan yang makin meningkat secara signifikan.

Pria yang lahir 56 silam dan syarat dengan pengalaman sebagai legislator berharap kepada peserta peternak milenial di kecamatan Pudak untuk menularkan ilmu yang diperoleh kepada milenial lain diwilayah masing-masing.

**T2S/BBPP Batu

Aset Triliunan, KSB Belum Bisa Bayar Uang Rp35 Juta

News

Sayyev

-

October 13, 2021

0

Bogor | Jurnal Inspirasi

Koperasi Sejahtera Bersama (KSB) yang berkantor di Jalan Pajajaran, Kota Bogor kembali didatangi anggota yang jadi nasabahnya, Desi asal Ciheuleut, Kota Bogor, Rabu (13/10). Desi meminta kepastian uang sebesar Rp35 juta segera diterimanya. “Saya datang ingin ada kepastian. Sejak 2014 saya menabung, dan ada uang orang tuanya saya disitu dan sekarang sedang sakit membutuhkan uang,” ujar Desi.

Saat datang ke KSB, Desi mendapat pendampingan langsung Ketua Pemuda Panca Marga (PPM) Kabupaten Bogor, Agus Jaya Gunara alias Agus Jagur bersama sejumlah anggota PPM. Dia menyayangkan KSB hanya janji-janji. “Dia (Desi) udah beberapa kali kesini dan hanya dijanjikan saja. Dia bukan orang yang banyak duit dan itu tabungannya disisihkan dari sisa uang gaji. Jangan beginilah KSB kepada rakyat kecil,” jelas Agus Jagur.

Dia sempat melakukan orasi di depan kantor KSB dan mengunci pintu gerbang agar mendapat perhatian dari manajemen KSB. Benar saja, Desi dipersilakan masuk dan bernegosiasi kembali dengan manajemen KSB. “Tadi pak Tedi orang KSB menjanjikan (uang diterima) Jumat. Nah, kalau masih janji lagi, kami akan mengunci gerbang agar orang-orang (manajemen) yang ada di gedung tidak bisa keluar masuk,” tandas Agus Jagur.

Pihak KSB sendiri belum ada yang bersedia memberikan keterangan. Namun sebelumnya disebutkan, masalah gagal bayar ini terjadi pada Agustus 2020 lalu, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah memvonis atau menyatakan koperasi ini masuk dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Dalam perdamaian PKPU maka utang akan menjadi tanggungjawab koperasi.

Hanya saja PKPU ini tanpa adanya Audit Independent resmi, Laporan Keuangan, Laporan Asset, Laporan uang di bank, Jaminan dan lain-lain yang diinformasikan secara jelas yang kemudian dipertanyakan anggota. Bukan itu saja, pengurus KSPSB berkoordinasi dengan kantor-kantor cabang menggerakkan pengacara agar anggota menandatangi surat kuasa, sehingga terjadi kemenangan voting sekitar 98,24 persen setuju untuk skema homologasi dinilai sangat merugikan anggota.

Pembayaran bertahap setiap 6 bulan sekali selama 5 tahun tanpa ada imbal jasa. Cicilan dimulai pada Juli 2021 sampai dengan Desember 2025, yaitu 4 persen (2021), 7 persen (2022), 10 persen (2023), 12 persen (2024), 17 persen (2025).

Namun demikian koperasi ini masih tetap diizinkan beroperasi karena kesulitan yang dialami dinilai pengadilan karena faktor eksternal, yaitu pandemi Covid-19 dimana terjadi kesulitan dalam pengembalian maupun pembayaran pinjaman.

Dari keterangan salah satu marketing simpan pinjam (MPS) KSB, Toto, koperasi memiliki 180 ribu anggota dengan total gagal bayar mencapai triliunan dengan simpanan dan investasi masing-masing anggota bervariasi dari jutaan hingga miliaran rupiah.

Sementara PKPU dengan laporan keuangan internal (tidak diaudit) sebagaimana tercantum dalam RAT 2019 dan RAT 2020, mengacu pada laporan keuangan per 31 Des 2019, terjadi selisih pengakuan kewajiban simpanan anggota sebesar Rp5,7 trilliun. Sementara itu, pada laporan keuangan per 31 Des 2020, terjadi selisih pengakuan kewajiban simpanan anggota sebesar Rp6,5 triliun.

**ass

Buy now