Postpage | JURNALINSPIRASI.CO.ID | Menjaga Kepercayaan

Banyak Sampah dan Kumuh, Taman Batas Wilayah Kabupaten Bogor Tidak Terawat

News

Redaksi

-

January 5, 2022

JURNAL INSPIRASI – Keberadaan taman batas wilayah antara Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Sukabumi, ramai diperbincangkan warga. Sebab, taman batas wilayah yang dibangun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, kondisinya kumuh dan tidak terawat.

Saeful Jamal, warga Kecamatan Cigombong mengaku prihatin dengan kondisi taman batas yang dibangun Pemkab Bogor. Karena, banyak sampah disekitar taman tersebut.

“Lihat saja, taman milik Kabupaten Bogor banyak sampah, baik sampah plastik maupun sampah dedaunan. Jadi terlihat kotor dan kumuh,” ungkapnya kepada wartawan.

Berbeda dengan kondisi taman batas milik Pemkab Sukabumi. Disekitar taman batas tersebut, terlihat bersih dan terawat, sehingga warga yang melihatnya merasakan keindahan.

“Tidak ada sampah apa pun juga. Taman batas milik Pemkab Sukabumi benar-benar terawat,” jelas Saeful.

Selain sampah, lanjutnya, taman yang menjadi penghias, terkesan dibiarkan tumbuh dengan sendirinya tanpa ada perawatan, baik dengan cara dipotong dan lainnya.

“Tamannya juga seperti asal tumbuh saja. Ukuran taman tidak rata dan rapih, beda dengan taman yang dibangun Kabupaten Sukabumi, semua rapih,” ujar Saeful.

Saeful mempertanyakan kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor, khusunya yang membidangi pertamanan.

“Apakah DLH melakukan perawatan atau tidak. Kalau ada perawatan, masa sih kondisi taman seperti itu,” tegasnya.

Saeful minta agar Pemkab Bogor lebih memperhatikan keberadaan taman yang ada di Kecamatan Cigombong, maupun taman batas lainnya yang ada diperbatasan wilayah. Alasannya, agar warga luar yang masuk ke wilayah Kabupaten Bogor dari jalur Sukabumi, merasa takjub dengan keberadaan taman indah, terawat dan bersih.

“Ini akan menjadi penilaian positif dari warga luar saat melihat taman batas milik Pemkab Bogor indah, bersih dan terawat. Mungkin bisa menjadi daya tarik juga bagi warga luar untuk berkunjung ke Kabupaten Bogor,” imbuhnya.

Kartolo, warga Kecamatan Cigombong lainnya mengungkapkan, tidak adanya fasilitas pendukung disekitar lokasi taman batas, membuat taman tersebut kerap dijadikan tempat berkumpul sekolompok remaja.

“Disekitar taman tidak ada lampu penerangan. Makanya taman itu sering dijadikan tempat nongkrong dan melakukan kegiatan negatif, baik tempat mabuk sampai pacaran,” tukasnya.

** Dede Suhendar/Deni Pratama

Hasil Peninjauan, Pemcam Cigombong Benarkan Ada Penggunaan Bahan Material Bekas

News

Redaksi

-

January 5, 2022

0

JURNAL INSPIRASI – Pemerintah Kecamatan (Pemcam) Cigombong, Kabupaten Bogor, langsung melakukan peninjauan ke lokasi pembangunan Jembatan Rawayan, Desa Cigombong yang bersumber anggaran dari program Satu Miliar Satu Desa (Samisade), Rabu (5/1/2022).

Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Cigombong, Asep Achadiat Sudrajat mengatakan, peninjauan ke lokasi pembangunan Jembatan Rawayan, setelah adanya pemberitaan dari Jurnal Bogor, terkait digunakannya bahan material bekas dalam pembuatan jembatan tersebut.

“Saya bersama jajaran pemerintahan kecamatan, baik Kepala Seksi (Kasi) Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang), Kasi Pemerintahan dan staf langsung turun ke lokasi,” akunya kepada Jurnal Bogor di kantor kecamatan, Rabu (5/1/2022).

Asep membenarkan, adanya penggunaan bahan material lama dalam pembangunan jembatan penghubung antara Desa Cigombong dengan Desa Ciburuy tersebut. “Namun masih layak pakai,” ujarnya.

Menurutnya, berdasarkan informasi dari para pekerja dan Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), penggunaan material lama disebabkan kegiatan jembatan tersebut merupakan rehabilitasi bukan membangun atau pembangunan baru.

Asep pun menjelaskan, untuk para pekerja rehabilitasi jembatan anak Kali Cisadane itu, dikerjakan warga setempat. Artinya program padat karya tunai desa (PKTD) berjalan dan terdapat imbas peningkatan ekonomi bagi warga setempat.

Mantan Plt Camat Cigombong ini mengakui, jika dalam pelaksanaan pengerjaan rehabilitasi jembatan itu, dikerjakan oleh pekerja yang memang ahli di bidang tersebut. Sehingga, kualitas pengerjaan rehabilitasi jembatan, terbilang cukup bagus dan kokoh.

“Hanya sayangnya, pengerjaan sangat terlambat. Seharusnya tanggal 31 Desember 2021, kegiatan pengerjaan sudah selesai. Untuk masalah keterlambatan, silahkan tanyakan saja ke TPK Desa Cigombong atau kepala desanya,” jelas Asep yang juga ikut memonitoring pertama kali kegiatan pengerjaan Jembatan Rawayan mulai dikerjakan.

Sementara, Kepala Desa (Kades) Cigombong, Heri Hendrawan, lagi-lagi tidak mau dikonfirmasi terkait dugaan penggunaan bahan material bekas di kegiatan pembangunan jembatan yang menghabiskan anggaran ratusan juta berasal dari Samisade tersebut.

“Saya sudah informasikan kepada kades untuk datang ke kantor kecamatan dan klarifikasi. Tapi belum juga ada jawaban,” kata Kasi Ekbang, Ade Suryana usai mendampingi Sekcam Cigombong meninjau lokasi pembangunan jembatan.

Seperti diberitakan Jurnal Bogor sebelumnya, Marlina, warga Perumahan Lido Permai Desa Cigombong menjelaskan, keinginan warga Cigombong terutama yang berdomisili di perumahan untuk adanya jembatan penghubung ke Kampung Bata Alam RW 02 Desa Ciburuy tanpa melintas ke Jalan Raya Sukabumi-Ciawi, sudah lama.

“Alhamdulillah tahun ini keinginan kami dan warga lainnya terealisasi. Karena saat ini sedang ada pembangunan jembatan,” ungkapnya kepada wartawan saat berada di Perumahan Lido Permai, Selasa (4/1/2022).

Akan tetapi, lanjutnya, warga merasa cemas dan khawatir menggunakan jembatan yang melintasi Sungai Rawayan anak Kali Cisadane. Alasannya, karena saat pembangunan, warga melihat adanya besi bekas yang masih digunakan pelaksana untuk bahan material pembuatan jembatan tersebut.

“Lihat saja, tiang penyangga kiri dan kanan jembatan itu menggunakan besi lama yang sudah berkarat dan tidak layak dipasang,” jelas Marlina.

Padahal, warga sangat mengharapkan untuk pembangunan jembatan ini, menggunakan bahan material yang baru semua. Sehingga, kualitas jembatan teruji dan usianya dapat bertahan lama.

“Kalau bahan material Jembatan Rawayan yang sekarang sedang tahap pembangunan baru semua, saya yakin kualitas nya akan tahan lama. Kami dan warga lainnya juga tidak akan merasa cemas maupun kuatir saat menggunakan jembatan itu untuk melintas,” papar ibu muda dua anak tersebut.

Marlina minta, sebelum pembangunan jembatan selesai, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) melakukan peninjauan ke lokasi pembangunan jembatan.

“Biar tahu kajian dari dinas terkait seperti apa, jika pembangunan jembatan masih menggunakan besi bekas, baik dari usia hingga kualitas jembatan itu,” tegasnya.

** Dede Suhendar/Deni Pratama

Empat Mantan ODGJ Di Cijeruk Dapat Bantuan Modal Usaha

News

Redaksi

-

January 5, 2022

0

JURNAL INSPIRASI – Sebanyak empat mantan disabilitas mental atau yang biasa disebut orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) di Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, mendapatkan bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos). Bantuan yang diterima empat mantan ODGJ itu, berupa uang tunai sebesar 3 juta rupiah untuk modal usaha.

Pendamping disabilitas mental Kecamatan Cijeruk, Jois mengatakan, empat mantan ODGJ yang mendapat bantuan dari Balai Paramarta Kemensos, merupakan warga di dua desa, yakni Desa Cipelang dan Desa Palasari.

Adapun bantuan yang diterima, lanjutnya, tidak sama antara mantan ODGJ yang satu dan lainnya. Karena, dari ke empat warga ini, kebutuhannya berbeda-beda.

“Bantuannya berbeda-beda, tergantung kebutuhan yang mereka inginkan atau ajukan. Intinya untuk mereka buka usaha, ada yang ingin jualan sembako, jualan es kelapa muda dan itu kita berikan modalnya. Makanya bantuan berupa uang tunai juga berbeda, ada yang dapat 3 juta maupun 2,8 juta,” ungkap Jois, kepada wartawan.

Untuk Wawan Kurniawan, warga Kampung Cijeruk, Desa Cipelang yang telah sehat atau kembali normal, kata Jois, mendapat bantuan sebesar 3 juta rupiah untuk membuka usaha jualan sembako.

Jois mengungkapkan, bantuan tersebut diberikan, agar sehari-harinya mantan ODGJ ini dapat beraktivitas dan ada kegiatan, sehingga tidak terus melamun.

“Bantuan ini bertujuan agar mereka tidak diam, karena dengan diam akan memikirkan masa lalu dan kembali menjadi kambuh. Adanya kegiatan, maka masa lalu akan terlupakan, mereka terus bergerak aktif,” paparnya.

Jois menambahkan, sebagai pendamping disabilitas mental, dirinya tetap terus melakukan pemantauan dan pendampingan sampai warga ODGJ itu benar-benar sembuh.

“Makanya obat yang masih ada tetap kami berikan. Biar mereka benar-benar sembuh total,” tukasnya.

Selain pendamping Disabilitas Mental Kecamatan Cijeruk, hadir juga mendampingi Staf kasie Penmas dan Kasie Kesra Desa Palasari, saat penyerahan bantuan berupa uang tunai sebesar 3 juta kepada Wawan Kurniawan, mantan ODGJ warga Kampung Cijeruk RT 03 RW 02.

** Deni Pratama

Nomenklatur OPD Berubah, Damkar Transformasi Jadi Dinas

News

Redaksi

-

January 4, 2022

0

JURNAL INSPIRASI – Perubahan nomenklatur pada Peraturan Daerah (Perda) tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membuat Pemadam Kebakaran Kota Bogor berpisah dari Satpol PP. Lantaran mulai menjadi dinas pada awal 2022 ini.

Samson Purba pun tesmi menjabat sebagai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Bogor.

Wali Kota Bogor, Bima Arya mengatakan, berubahnya Pemadam Kebakaran menjadi Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Bogor merupakan sejarah. Hal ini, kata dia, sejalan dengan reorganisasi di jajaran Pemkot Bogor, langkah ini tentunya sudah dihitung dalam beberapa aspek, diantaranya kebutuhan organisasi yang lebih besar agar warga bisa terlayani lebih baik.

“Karena itu Damkar harus terus menambah kemampuan dan memperkuat kapasitas penyelamatan mengingat tupoksi Damkar ditambah dengan penyelamatan. Apalagi frekuensi kasus kebakaran di Kota Bogor cukup tinggi dan kebutuhan lain dari warga membuat pasukan Damkar Kota Bogor harus selalu siap siaga selama 24 jam untuk melakukan penyelamatan,” jelasnya, Selasa (4/1).

Selain skill kapasitas kemampuan, hal yang penting adalah kemanusiaan. “Hanya orang yang memiliki jiwa kemanusiaan tinggi yang ada di Damkar. Tanpa nurani tersebut tidak cocok di Damkar, tantangan ujiannya berat dan mungkin imbalan yang didapat tidak sesuai, tapi yakinilah tugas kemanusiaan itu mulia, setiap langkah dan keringat yang keluar semoga dihitung menjadi pahala melimpah, perkuat semangat dan niat melakukan hal-hal kemanusiaan,” tuturnya.

Bima meminta agar Kepala DPKP Kota Bogor menghitung, merencanakan dan disiapkan kebutuhan-kebutuhan Damkar Kota Bogor, mulai dari unit kendaraan, perlengkapan dan peralatan, personil dan kebutuhan alat serta yang lainnya. Bima Arya menyebut, dengan statusnya yang telah menjadi dinas, maka layak jika perlengkapannya ditambah.

“Karena sudah naik kelas, layak ada penambahan, demikian juga insentifnya. Pak Kadis silahkan buat konsepnya, termasuk kantor juga harus nyaman bagi jajaran dan representatif bagi semua, sehingga berkembang dan ada regenerasi juga, nanti akan kita anggarkan. Ingat juga, banyak anak-anak yang bercita-cita memakai seragam Damkar, karena gagah, berani dan mulia untuk itu jadilah panutan, semua personil Damkar harus membuktikannya,” pesannya.

Usai sertijab, Kepala DPKP Kota Bogor, Samson Purba bersama jajaran pejabat baru satu per satu menjalani ‘ritual’ atau tradisi penerimaan pejabat dengan menceburkan diri masuk kedalam tangki air mobil damkar, disaksikan Bima Arya dan ditutup pelepasan oleh Kepala Satpol PP Kota Bogor.

** Fredy Kristianto

Dua Proyek Strategis Kota Bogor Belum Rampung

News

Redaksi

-

January 4, 2022

0

JURNAL INSPIRASI – Dua proyek strategis Kota Bogor hingga kini masih belum rampung. Keduanya adalah penataan kawasan Suryakencana yang berasal dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp30 miliar dan revitalisasi Masjid Agung Kota Bogor yang menggunakan APBD Kota Bogor sebesar Rp31 miliar.

Diketahui, penataan kawasan Suryakencana, telah selesai waktu pelaksanaannya 30 Desember 2021. Sedangkan revitalisasi Masjid Agung di Jalan Dewi Sartika, finish di 17 Desember 2021.

Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim mengatakan, bahwa kedua proyek strategis itu belum tuntas akibat rata-rata pengerjaannya baru 75 persen dari target. Sehingga, pelaksanaan kedua pekerjaan fisik tersebut mesti diperpanjang.

“Penataan kawasan Suryakencana diperpanjangan 70 hari. Sementara Masjid Agung masa pengerjaan 50 hari,” ujar Dedie kepada wartawan, Selasa (4/1).

Dedie menuturkan bahwa keterlambatan revitalisasi Masjid Agung untuk penguatan struktur dan pembuatan kubah pada tahun ini, diperkirakan tidak akan berpengaruh pada pengerjaan tahap selanjutnya.

“Kan pada 2022 yang dikerjakan interior dan penyelesaian. Jadi nggak berpengaruh banyak. Lelang lanjutan masih dilakukan April,” katanya.

Terpisah, Wali Kota Bogor, Bima Arya mengatakan, Pemkot Bogor telah berkoordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengenai kelanjutan pengerjaan penataan Suryakencana yang bersumber dari PEN.

Bima menyebut bahwa LKPP memberi kesempatan untuk memperpanjang proyek penataan kawasan Suryakencana itu.

“Sudah dikonsultasikan ke LKPP Jakarta, dan merekomendasikan memperpanjang masa pekerjaan,” jelasnya.

Ia mengatakan, terdapat dua faktor yang menyebabkan proyek Suryakencana terlambat. Yakni, mulai dari faktor alam hingga perencanaan yang mengharuskan menyesuaikan dengan dinamika di lapangan.

**fredyk

Dewan Tagih Laporan Operasional Biskita

News

Redaksi

-

January 4, 2022

0

Soal Opsi Dana Talangan, BPTJ Masih Fokus Evaluasi

JURNAL INSPIRASI – Komisi II DPRD Kota Bogor menagih laporan operasional Biskita Transpakuan kepada PDJT. Hal ini dikarenakan, Biskita Transpakuan saat ini tengah berhenti beroperasi.

Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor Rusli Prihatevy mengatakan, ia ingin menjadikan waktu-waktu ini untuk melakukan evaluasi terhadap Biskita Transpakuan yang sudah beroperasi selama dua bulan.

“Dengan berhenti beroperasinya Biskita, kami dari DPRD meminta kepada pihak PDJT untuk menyampaikan laporan operasional Biskita Transpakuan,” kata Rusli, Selasa (2/1).

Laporan yang diminta Rusli bertujuan untuk melakukan kalkulasi biaya operasional Biskita selama beroperasi. Sehingga nantinya, penentuan harga tiket bisa sesuai dengan kebutuhan operasional, daya beli masyarakat dan menghasilkan keuntungan juga bagi PDJT.

“Jangan sampai, nantinya Biskita ini malah jadi beban APBD karena tidak berbanding lurus antara pendapatan dan biaya perawatan. Ini harus diperhitungkan,” tegasnya.

Selain laporan Biskita Transpakuan, Rusli juga akan meminta business plan dari direktur anyar. Ia mengaku melihat ada potensi tambahan pendapatan dari kehadiran Biskita Transpakuan selain dari penjualan tiket.

“Tentu iklan bisa menjadi salah satu sumber pendapatan selain penjualan tiket. Pemasangan iklan di shelter dan bis, harus dimaksimalkan, namun tentunya harus sesuai dengan regulasi yang ada,” ujar Rusli.

Terkait dengan pemberhentian operasional Biskita Transpakuan yang dinilai secara mendadak. Rusli meminta pihak PDJT dan Dishub Kota Bogor agar lebih memperhatikan sosialisasi kepada masyarakat.

Sebab, berdasarkan hasil pantauannya, beberapa hari setelah pemberhentian operasional Biskita Transpakuan, masih banyak masyarakat yang menanti kehadiran Biskita di beberapa halte.

“Masalah sosialisasi dan informasi juga harus diperhatikan. Jangan sampai ini malah menjadi masalah dikemudian hari yang membuat masyarakat enggan menggunakan Biskita saat sudah beroperasi lagi,” katanya.

Sementara itu, rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mengusulkan penggunaan dana talangan untuk tetap mengoperasikan Biskita, belum mendapat tanggapan dari pusat. Pasalnya, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) masih fokus pada evaluasi.

Kepala Bagian Humas BPTJ Budi Rahardjo mengatakan, opsi dana talangan bisa saja dibicarakan, tetapi saat ini pihaknya masih fokus agar evaluasi Buy The Service (BTS) bisa segera rampung.

“Bila aada opsi lan dari Pemkot Bogor sendiri ya bisa dibicarakan. Tapi kita belum bisa menjawab bisa atau tidaknya,” ungkapnya.

Kata dia, BPTJ akan menggelar pertemuan dengan Pemkot Bogor dan konsorsium PDJT usai evaluasi rampung.

Lebih lanjut, kata Budi, BPTJ berharap agar evaluasi dapat selesai dalam waktu sebulan. Sebab, BTS merupakan program baru yang perlu berbagai penyesuaian dan perbaikan.

“Kami ingin program ini berlangsung lama, jangan sampai subsidi hanya sebentar saja. Yang dievaluasi adalah administrasi dan operasional. Administrasi berkaitan dengan aturan pemberian subsidi ini, ketentuannya sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan,” ucapnya.

Termasuk mengenai kemungkinan tarif Biskita Transpakuan nantinya, dengan melihat aspek ritase. “Jadi dilihat evaluasi seperti apa, apakah ritase terpenuhi. Kalau di Jakarta ada Transjakarta, kan jalurnya khusus,di Bogor kan tidak. Jadi ritase yang ditentukan sebelumnya apakah memadai atau tidak. Kalau tidak, kita sesuaikan lagi dengan hasil evaluasi yang sudah berjalan,” paparnya.

Artinya, sambung dia, penentuan ritase harus sesuai dengan kondisi asli.

** Fredy Kristianto

Songsong Pemilu 2024, Nasdem Kota Bogor Gelar Orientasi Bacaleg

Politik

Redaksi

-

January 4, 2022

0

JURNAL INSPIRASI – DPD Partai Nasdem Kota Bogor terus bergerak dan menyamakan visi dalam menyongsong Pemilu 2024 mendatang. Salah satunya dengan melaksanakan Orientasi Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) DPRD Kota Bogor di Hotel Sahira, Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Tanahsareal, Selasa (4/1).

“Kami ingin menyamakan visi seluruh kader Nasdem agar dapat mengukir sejarah di Kota Bogor pada pemilu nanti dengan meraih tujuh kursi di legislatif,” ujar Ketua DPD Partai Nasdem, Benninu Argoebie kepada wartawan, Selasa (4/1).

Menurut dia, selain meraih tujuh kursi, kader Nasdem juga ditargetkan untuk dapat ikut serta dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mendatang. “Makanya kami harus melakukan segala persiapan sejak saat ini,” ucap Benninu.

Benninu juga menjelaskan bahwa semua calon legislatif dari Nasdem dibekali dengan sistem Nasdem Digital, yang berfungsi untuk mengontrol suara pasti partai politik besutan Surya Paloh itu.

“Sudah dua tahun Nasdem bergerak, saat ini kader pasti ada di angka 9.889 orang. Dan itu real, karena kami melakukan pengecekan secara acak melalui nomor telepon,” jelasnya.

Lebih lanjut, kata Benn, untuk menghilangkan conflict of interest (konflik kepentingan), Nasdem menerapkan kebijakan bahwa setiap Ketua DPC dan DPRT (ranting) tidak boleh menjadi caleg. Namun, mereka difungsikan sebagai pengarah caleg pada lumbung-lumbung suara.

“Ini untuk menghindari konflik karena menjadi caleg dan menjadi tim sukses salah satu caleg,” jelas Benninu.

Sedangkan untuk DPD, pengurusnya diperboleh untuk menjadi caleg. Tetapi, saat masa kampanye Pemilihan Legislatif (Pileg) berlangsung roda DPD akan dijalankan oleh pengurus yang tidak menjadi calon legislator.

Benninu juga optimistis, bila 2024 nanti perolehan suara Nasdem akan meningkat pesat dibanding pemilu sebelumnya yang hanya 19 ribu suara.

“Apabila dilihat dari hitungan partai, suara real kita saat ini bisa mencapai 80 ribu,” pungkasnya.

** Fredy Kristianto

Tingkatkan Kualitas SDM, Tirta Pakuan Gandeng Pihak Konsultan

News

Redaksi

-

January 4, 2022

0

JURNAL INSPIRASI – Untuk meningkatkan kualitas layanan, Perumda Tirta Pakuan terus melakukan pembenahan di lingkungan kerja mereka sendiri.

Tak hanya dari segi peningkatan pelayanan kepada pelanggan, mereka juga berupaya melakukan penataan Sumber Daya Manusia (SDM).

Direktur Utama (Dirut) Perumda Tirta Pakuan Rino Indira Gusniawan mengatakan, jelang akhir tahun 2021 lalu, Perumda Tirta Pakuan melakukan pemetaan SDM untuk mengukur kinerja perusahaan yang selama ini sudah berjalan.

Kemudian, Perumda Tirta Pakuan bekerja sama dengan pihak ketiga dalam mengukur kinerja pegawainya dalam satu tahun terakhir.

Dalam hal ini, konsultan tersebut ditugaskan untuk mengukur beban kerja, termasuk menganalisa setiap divisi yang ada dalam struktur Perumda Tirta Pakuan.

“Selain peningkatan layanan, SDM sudah mulai dipetakan. Konsultan sedang ngitung beban kerja, analisa beban kerja,” terang Rino, Minggu (2/1/2022), belum lama ini.

Rino mengungkapkan, nanti konsultan juga akan memberikan rekomendasi apakah dalam satu divisi memerlukan tambahan, atau diperlukan pengurangan pegawai.

“Betul apa tidak, jika di bagian humas perlu orang tambahan? Ini sedang dihitung keperluannya apa, kerjanya apa, targetnya apa, serta keinginan direksinya apa. Sedang dihitung satu per satu kalau kurang, kita tambah. Jika kelebihan, kita pindahkan ke divisi lain. Terus benar nggak keuangan cukup sekian, ada tupoksi yang gak dilaksanakan tidak?” paparnya.

Selanjutnya, jelas Rino, dengan hasil rekomendasi yang telah dikeluarkan konsultan terkait dengan perhitungan analisa beban kinerja mulai diterapkan tahun 2022.

“Kita mulai memposisikan si pegawai sesuai tupoksi masing masing. Agar tupoksinya kita semua dikerjakan. Yang pengawasan melakukan pengawasan, yang perencanaan melakukan perencanaan. Yang eksekutor, dan yang support juga melakukan hal yang sama,” tandasnya.

Rino menambahkan, tengah fokus membangun SDM, termasuk peningkatan pelayanan melalui Inovasi Teknologi Informasi.

“Dari semua yang kita bangun sudah membuahkan hasil. Tahun 2020 kita karena kondisi Covid-19, survei terakhir menunjukkan ada mega shifting demand dari keinginan pelanggannya kita,” kata Rino.
Menurutnya, sebelum pandemi Covid-19, pelanggan Perumda Tirta Pakuan lebih memilih komunikasi langsung datang ke kantor. Namun, kebiasaan konvensional itu sudah bergeser melalui media sosial (medsos).

“Akhirnya kita merubah cara kita berkomunikasi. Kita bikin aplikasi SIMOTIP. Nggak cuma buat lihat informasi, tapi juga bisa interaksi, bisa lapor aduan dan sebagainya,” tukasnya.

Menurutnya, aplikasi ini bisa di unduh atau download bagi para pengguna Android dan Apple. Lebih lanjut ia menjelaskan, ada berbagai fitur didalam SIMOTIP.

Seperti mengecek tagihan, mengetahui info gangguan, menyampaikan keluhan hingga mengetahui berita terkini mengenai pelayanan ataupun program Perumda Tirta Pakuan.

“Kedepan SIMOTIP bisa tinggal langsung bayar dan sebagainya. Jadi SIMOTIP itu gambarannya menggantikan CS (Customer Service) secara digital dan dapat diakses selama 24 jam kapan aja,” pungkasnya.

Handy Mehonk | *

Timbulkan Bau, Sampah di Jalan Raya Antam Dibiarkan Menumpuk

News

Redaksi

-

January 4, 2022

0

JURNAL INSPIRASI – Tumpukan sampah rumah tangga di bak sampah yang berada pinggir Jalan Raya Antam Pongkor. Kampung Cadasleeur RW 03 Desa Bantarkaret, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor menimbulkan bau tak sedap bagi pengguna jalan.

Ketua RT setempat Joni mengatakan, tumpukan sampah tersebut sudah berbulan-bulan tidak diangkut. Akibat kesadaran masyarakat yang kurang peka terhadap sampah.

“Awalnya masyarakat disekitar sini berinisiatif membangun bak sampah ini dan dikelola oleh masyarakat untuk transportasi dari masyarakat, selama tiga bulan Alhamdulillah memang mencukupi. Tetapi selama tiga bulan akhir kesini iuran untuk transportasinya selalu kurang,” katanya saat dihubungi melalui telepon kepada Jurnal Bogor, Selasa, (4/01/21)

Ia menyebut persoalan itu sudah diadukan kepada pemerintah desa setempat, namun belum ada jawaban. “Kami sudah berusaha menghubungi kantor desa dan minta penyelesaian, tempat sampah tersebut mau dilanjut atau mau dibongkar. Tetapi belum ada jawaban dari desa,” ungkapnya.

Selain itu pihaknya sebelumnya pernah juga ke perusahaan PT Antam memohon perihal sampah tersebut agar masyarakat tidak dibebani dengan biaya transportasi.

“Saya bersama warga Cadasleueur adanya PT. Antam ingin dirasakan untuk membantu khusus pengangkutan sampah secara kontinyu. Karena di Antam kan sudah ada mobil pengangkut sampah mangkanya kami meminta tetapi tidak ada Jawaban sampai sekarang,” imbuhnya.

Jadi kata dia tumpukan sampah tersebut bukan dari warga sekitar saja akan tetapi warga yang dari luar kampung Cadasleeur juga membuangnya di bak sampah tersebut.

“Disitu banyak yang buang sampah sembarangan, padahal saya sudah kasih tulisan peringatan. Tapi banyak yang tidak direspon,” pungkasnya.

**Andres

Pengusaha Jasa Konstruksi Terkendala Perubahan Regulasi

News

Redaksi

-

January 4, 2022

0

JURNAL INSPIRASI – Para pengusaha jasa kontruksi yang tergabung dalam Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kabupaten Bogor, mengaku terkendala dengan adanya perubahan regulasi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS).

Menurut Ketua Gapensi Kabupaten Bogor, Hilal Firmansyah, ST, MT, jasa kontruksi itu adalah subsektor yang bermula dari Undang Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020. Dari UU ini turunlah Peraturan Pemerintah Nomor 5 tentang perizinan usaha berbasis resiko. Salahsatu poin yang terkandung dalam PP Nomor 5 itu mengatur perizinan tentang subsektor jasa konruksi.

” Untuk perizinan jasa kontruksi sekarang ini agak sudah tidak seperti dulu lagi, dengan hanya membawa berkas ke kantor asosiasi dan langsung diproses. Namun untuk saat ini di tahun 2022 harus melalui OSS, dan ada nanti salah satunya itu melalui Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU). Gapensi adalah salahsatu yang sudah memiliki lisensi untuk membuat LSBU itu,” papar Hilal biasa disapa, Selasa (04/01/22).

Menurutnya, perbedaan dengan perizinan yang sebelumnya ada 3 hal. Pertama adalah persyaratan badan udaha untuk menyiapkan tenaga kerja, kemampuan keuangan, dan peralatan. Sebelumnya sertifikat badan usaha ada yang namanya sub bidang, dan penanggungjawabnya hanya 2 orang yakni penanggungjawab teknik dan badan usahanya.

“Jadi misalkan di badan usaha itu punya 4 sub bidang, hanya perlu 1 orang penanggungjawab teknik dan badan usaha saja. Sedangkan di peraturan baru saat ini harus memiliki 1 penanggungjawab di setiap sub bidang. Jika diasumsikan perusahaan itu harus memiliki 5 karyawan tetap,” jelasnya.

Lalu untuk peralatan, di setiap sub bidang minimal harus memilki 1 peralatan untuk kelas kecil dan itu statusnya milik sendiri bukan sewa. Untuk kualifikasi menengah itu minimal harus memiliki 2 peralatan. Selanjutnya yakni keuangan perusahaan. Penentuan berapa banyak perusahaan itu harus memiliki keuangan Rp300 juta per sub bidang. Oleh karena itu, ada satu program untuk pemutakhiran data, nantinya semua kebijakan Gapensi itu mengacu data yang mutakhir terlebuh dahulu.

“Jadi kita bisa menginfentarisir mana saja badan usaha yang habis masa berlaku perizinannya. Kalau untuk yang saat ini anggota Gapensi yang memiliki kartu tanda anggota itu ada 190 dan yang memiliki SBU ada 320 anggota. Sedangkan yang habis masa berlakunya SBU di tahun 2021 itu ada 114 anggota. Ini yang akan kesulitan karena disatu sisi peraturan sudah diberlakukan, tapi sistemnya belum berjalan dengan semestinya ” bebernya .

Senada disampaikan Wakil Ketua I Bidang Keanggotaan Gapensi Irsan. Secara kelembagaan Gapensi punya struktur organisasi dan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Gapensi Provinsi dan pusat terkait peraturan baru. Gapensi saat ini melakukan upaya kolektif untuk mendorong percepatan sistem menggunakan tim khusus untuk mengurus perizinan bagi badan usaha yang SBU-nya habis.

“Gapensi membantu rekan-rekan pengusaha karena kalau sudah berjalan memang untuk pengurusannya sangat cepat yakni 15 hari selama persyaratannya sudah dipenuhi oleh badan usaha itu sendiri.”

“Sebelumnya kita sudah mendeteksi poin apa saja yang menjadi kesulitan badan usaha untuk memenuhi persyaratan perizinan terbaru ini. Sebelumnya kita sudah melakukan upaya dari DPD Gapensi Jawa Barat untuk sosialiasi dan pelatihan kita sudah tempuh. Kedepannya itu kita membentuk badan layanan untuk anggota dan membantu proses perizinan,” katanya.

Masih kata dia, mengapa sulit, karena perizinan itu dilakukan oleh pribadi anggota masing masing karena kaitannya nanti lewat OSS. Pihaknya menyiapkan staf untuk membantu anggota melakukan input dan bantuan memenuhi persyaratan kepada anggota. “Nanti ketika perizinan tersebut sudah definitif kita sudah siap, kita sudah ready semuanya,” jelasnya.

**Nay Nur’ ain

Buy now