Postpage | JURNALINSPIRASI.CO.ID | Menjaga Kepercayaan

TPK tak Diberikan RAB, Sekcam Sukajaya: Seharusnya Kepala Desa Terbuka

News

Sayyev

-

January 4, 2022

JURNAL INSPIRASI – Sekretaris Camat Sukajaya, Tirta Juwarta, sangat menyayangkan konflik yang terjadi antara tim pelaksana kegiatan (TPK) dengan Kepala Desa Harkatjaya, yang baru-baru ini ramai diberitakan.

Tirta menjelaskan kaitan dengan tidak diberikan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada TPK. Dia pun menginginkan seharusnya kepala desa terbuka. “Kepala Desa terbuka jangan tertutup,” ujar Tirta Juwarta, Selasa (4/12).

Dengan begitu, kata Tirta, pihak Kecamatan Sukajaya dalam ranah tersebut hanya bisa melakukan pembinaan terhadap desa. “Kalau untuk pembinaan kami ini wajib. Ada ataupun tidak ada temuan, kami wajib melakukan pembinaan,” kata dia.

Sebaliknya, sambung Tirta, ketika adanya temuan atau kekurangan dalam pelaksanaan pekerjaan hingga terbawa ke pemeriksaan inspektorat bahwa anggaran itu wajib dikembalikan. “Kalau itu betul terjadi, kami Pemerintah Kecamatan sangat menyayangkan hal itu,” tandasnya.

Pihak kecamatan akan melakukan pembina terhadap desa dan untuk kelayakan kompetensi pihaknya akan berkerjasama dengan tim teknis yaitu UPT Infrastruktur yang berkemampuan dari sisi infrastrukturnya.

“Tapi kalau kita lebih kepada pembinaan di kecamatan karena tidak memiliki tenaga ahli. Kalaupun untuk detailnya kita bersama sama dengan UPT Insfratruktur,” bebernya.

Tirta juga memberikan opsi kepada TPK dan Kepala Desa agar persoalan tersebut bisa diselesaikan secara musyawarah.

“Kalaupun tidak dan benarnya pemerintah desa melakukan pemotongan anggaran, kepala desa bisa memediasi dengan BPD dan duduk persoalannya ketika benar adanya upaya melakukan penyesuaian dan perbaikan,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua TPK Pembangunan Encep Sayepudin membeberkan permasalahan hingga tidak sinerginya dengan Kepala Desa Harkatjaya karena dinilai tidak transparan dalam pekerjaan pembangunan yang berasal anggaran Dana Desa 2021.

Pada Juli lalu, Dana Desa digunakan untuk betonisasi jalan lingkungan di Kampung Pasiripis, Cibuluh dan Kampung Pasir Kupa, namun penganggarannya tak sesuai di RAB.

Penganggaran untuk betonisasi jalan lingkungan, di RAB tercatat sebesar 128 juta, namun, yang diterima oleh TPK hanya sebesar 85 juta.

“Pagu anggran yang diterima TPK tidak sesuai karena dipotong sekitar 40 persen oleh Kepala Desa,” beber ketua TPK Encep Sayepudin.

Namun karena beban moral ke masyarakat hingga selesainya pembangunan TPK itu harus nombok. :Khawatir pekerjaan tak selesai, maka itu TPK nombok sebesar 15 juta,” ungkapnya.

** Ekon/Andres.A

Baru Satu Tahun Rusak Lagi, Disdik Akan Turun Cek SDN Bojongrangkas 03

News

Redaksi

-

January 4, 2022

0

JURNAL INSPIRASI – Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor secepatnya akan turun ke SDN Bojongrangkas 03, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Disdik akan mengecek bangunan sekolah yang baru dibangun sudah rusak lagi.

Kepala Seksi Rehabilitasi Sekolah Dasar Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Desirwan Kuslan menyatakan secepatnya akan segera melakukan pengecekan sekolah SDN Bojongrangkas 03 Ciampea.

“Harus ke lokasi dulu, soalnya waktu rehabilitasi SDN Bojongrangakas pada tahun 2020 itu bukan di saya,” ujar Desirwan Kuslan saat dihubungi Jurnal Bogor, Selasa (4/12).

Disdik mengaku hingga saat ini belum menerima laporan dari pihak sekolah perihal kerusakan tersebut ke Dinas Pendidikan. “Meski belum lapor, secepatnya kami akan turun ke lokasi melihat kondisi SDN Bojongrangkas 03,” janjinya.

Sebelumnya, Bendahara SDN Bojongrangkas 03, Cucu Rukmana membenarkan pembangunan renovasi tersebut belum menginjak satu tahun. Tapi sekarang kondisinya sudah rusak dan tidak layak pakai.

“Tahun 2020 direnovasi, ruang perpustakaan, ruang kelas atas dan bawah karena gentingnya sudah pada hancur, termasuk WC dua ruangan, namun pembuangannya tidak layak berada persis di samping ruang kelas 4, dengan kondisi tidak beraturan,” paparnya.

Dengan kondisi demikian, lanjut Cucu, 132 siswa-siswinya jika ingin buang air kecil atau besar harus menggunakan toilet guru yang ada di dalam kantor.

Sementara anggota DPRD Kabupaten Bogor Ruhiyat Sujana mengatakan, hal ini banyak terjadi terkait pembangunan sekolah yang tidak layak dibangun oleh pihak ketiga. “Banyak terjadi memang, dari hulu sampai hilirnya. Tentunya harus menjadi perhatian dan catatan untuk dievaluasi,” ungkapnya

Ia menyayangkan pihak ketiga selaku pemenang proyek rehabilitasi ruang kelas tersebut tidak membangun dengan kualitas terbaik.

“Mulai dari tahapan penunjukan pihak ketiga harus dipastikan kesanggupan baik modal dan tanggung jawab, proses pengawasan kami pun sering mengingatkan dalam rapat-rapat resmi,” tukasnya.

**Arip Ekon

Pekerjaan Samisade Rusak, Pemdes Nambo Minta Pertanggung Jawaban Pihak Ke-3

Potret Desa

Redaksi

-

January 4, 2022

0

JURNAL INSPIRASI – Program Satu Miliar Satu Desa (Samisade) yang dikucurkan Pemerintah Kabupaten Bogor menjadi program andalan Bupati Ade Yasin untuk membangun percepatan desa dalam bidang Infrastruktur, namun justru kondisinya memprihatinkan. Seperti yang terjadi di Desa Nambo, Kecamatan Klapanunggal, jalan yang belum genap 1 tahun tersebut sudah retak tak beraturan dan aspalnya sudah mengelupas.

Betonisasi dan pengaspalan jalan itu dilakukan di Kampung Nambo Lebak, RT 14-15-16 RW 007 Desa Nambo, diduga terjadi kesalahan hingga menghasilkan hasil pekerjaan yang tidak memuaskan.

Sekretaris Desa Nambo Eman Sudarman saat dikonfirmasi mengatakan, jalan betonnya saat ini sudah retak ditambah aspal sudah mengelupas dan Samisade ini dikerjakan oleh pihak ke-3.

“Kami sudah komplen dengan kerusakan yang dikerjakan oleh pihak ketiga, sudah ditanggapi akan melakukan pemeliharaan tapi sampai sekarang belum ada tindakan dari pihak ketiga,” ucapnya saat di konfirmasi Jurnal Bogor, Selasa (4/1/22).

Lanjutnya, sebelum pembangunan infrastruktur tersebut pihak ketiga menjanjikan akan memperbaiki jika ada kerusakan. Namun nyatanya hal tersebut tidak dibuktikan ketika kondisi jalan yang dikerjakan saat ini sangat memprihatinkan.

“Sebelum pengerjaan mah manis, setelah 3 bulan bila ada yang retak akan melakukan pemeliharaan tapi sampai saat ini belum ada,” bebernya .

Dia meminta agar pihak ketiga tersebut segera melakukan perbaikan mengingat spek yang dibuat di RAB itu sangat bagus , namun kondisi pekerjaannya saja yang kacau .

“Tolong tanggung jawab, dari awal memang kualitas betonnya aja kurang bagus, sudah retak rambut sendiri, padahal jenis beton K-27,5 yang kita gunakan itu sudah diatas standar. Harusnya hasilnya sangat memuaskan gak gradakan kaya sekarang. Apalagi aspal sudah banyak yang mengelupas dan terkikis. Intinya kami kecewa dengan hasil pekerjaan yang kami percayakan kepada pihak ke-3 ini,” paparnya geram.

** Nay / DW

Kades Sukasirna Dukung Pemekaran Desa

Potret Desa

Redaksi

-

January 4, 2022

0

JURNAL INSPIRASI – Kepala Desa Sukasirna Iwan Setiawan menyambut baik dan mendukung upaya pemekaran Desa Sukasirna, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Bahkan rencana itu jauh hari sebelumnya sudah dirancang pihak desa bersama masyarakat.

“Pada intinya Pemerintah Desa Sukasirna sangat mendukung pemekaran desa dan langkah ini sudah kami lakukan bersama masyarakat, hingga terbentuknya presidium pemekaran desa,” papar Iwan Setiawan, saat dihubungi via telepon selularnya, Selasa (04/01/22).

Menurutnya, Pemerintah Desa sangat mendukung pemekaran desa ini, selagi untuk kepentingan masyarakat. Namun tetap secara administrasi syarat dan ketentuannya harus dipenuhi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Terpisah Ketua Presidium Pemekaran Desa Sukasirna Acep Lufti berharap niat baik

ini cepat terlaksana, sehingga berbagai potensi yang ada di Desa Sukasirna bisa dikelola secara maksimal apabila dimekarkan.

“Presedium menghaturkan terimakasih kepada Pak Kades atas dukungannya untuk pemekaran Desa Sukasirna. Sekarang tinggal bagaimana kita mempersiapkan langkah-langkah dan menyamakan persepsi dari berbagai tokoh masyarakat Desa Sukasirna,” tutupnya.

** Nay/Ramses

Masyarakat Bogor Timur Usulkan Pendirian SMKN Pertanian

Edukasi

Redaksi

-

January 4, 2022

0

JURNAL INSPIRASI – Masyarakat Bogor Timur (Botim) menginginkan adanya sekolah atau lembaga pendidikan berbasis pada pengembangan lahan pertanian karena Botim memiliki lahan luas. Salah satu warga Bogor Timur H.Akmal mengusulkan agar pemerintah mendirikan SMK Pertanian.

Potensi lahan pertanian tersebar di wilayah Kecamatan Jonggol, Cariu, Tanjungsari dan Kecamatan Sukamakmur. “Jika SMKN Pertanian bisa berdiri di wilayah Botim , maka para siswa lulusannya ini akan dididik secara trampil di bidang pertanian. Para lulusannya nanti dapat menjadi pemikir-pemikir intelektual cara pengelolaan lahan agar menjadi lahan produktif untuk menunjang kesejahteraan masyarakat,” kata H Akmal yang juga pengamat di bidang pertanian, Selasa (4/1/2022).

Ia mengatakan, kecenderungan di Botim khususnya di Kecamatan Jonggol saat ini para lulusan SMA maupun perguruan tinggi cenderung hanya mengharapkan menjadi aparatur sipil negara (ASN). Padahal kuota ASN yang disediakan pemerintah sangat terbatas. Kondisi ini mengakibatkan banyak terjadinya pengangguran, karena tidak semua lulusan dapat diterima jadi ASN.

“Sekali lagi, sekolah kejuruan itu untuk mengakomodasi para generasi muda di wilayah Botim agar mendapatkan pendidikan yang terkoneksi dengan kebutuhan di daerahnya, sehingga setelah mereka lulus diharapkan tak ada yang menjadi penggangguran, tetapi bisa terjun langsung. Dengan adanya lahan pertanian tersebut guna mempercepat peningkatan kesejahteraan,” papar Akmal

Menurutnya , selama ini masyarakat sudah mengelola lahan-lahan yang secara tradisional untuk kelangsungan hidup mereka, dan belajar secara otodidak tanpa disertai pelatihan – pelatihan.

“Jika SMK Pertanian ini dapat didirikan , maka ditargetkan dapat menjadi pusat pengembangan pendidikan di bidang pertanian yang menghasilkan tenaga-tenaga profesional dalam bertani,” jelasnya.

** Nay / Ramses

Gantikan Ade Rahayu, Kades Banjarwangi Aklamasi Jadi Ketua Kwaran Pramuka Ciawi

Edukasi

Redaksi

-

January 4, 2022

0

JURNAL INSPIRASI – Supratno Prasetyo, akhirnya terpilih sebagai Ketua Kwaran Gerakan Pramuka Ciawi periode 2022-2025, pada Musyawarah Ranting (Musran) Gerakan Pramuka Kwartir Ranting Ciawi tahun 2022, di Jambuluwuk Resort, Desa Jambuluwuk, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Selasa (4/1/2022).

Terpilihnya Supratno Prasetyo secara aklamasi dengan mengantikan Ade Rahayu, merupakan suatu kepercayaan dari para pengurus Gerakan Pramuka Kwarcam dan Kwartir di Kecamatan Ciawi.

Edy Mulya, pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kecamatan Ciawi mengatakan, ada yang berbeda dalam kegiatan Musran Gerakan Pramuka Kwarcam Ciawi kali ini. Dimana, para pengurus sudah sepakat untuk menjadikan Supratno Prasetyo menjadi ketua.

“Makanya terpilih secara aklamasi,” ungkapnya kepada wartawan melalui pesan WhatsApp, Selasa (4/1/2022).

Edy menyakini, dibawah kepemimpinan ketua dan pengurus yang baru, gerakan Pramuka Ciawi akan lebih maju dan meningkat lagi dalam berbagai prestasi. Terlebih, Ketua Kwaran sekarang, dikenal sebagai pengusaha sukses dan juga orang nomor satu di Desa Banjarwangi.

“Selain pengusaha hotel, pak Supratno juga sekarang sebagai Kepala Desa (Kades) Banjarwangi. Saya yakin ke depan, gerakan Pramuka Kwarcam Ciawi akan tambah sukses dan maju lagi di segala bidang,” paparnya.

Kegiatan Musran Gerakan Pramuka Kwarcam Ciawi, dimulai dari pukul 09.00 WIB sampai pukul 13.00 WIB.

Hadir dalam kegiatan tersebut, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Ciawi, seperti Camat Ciawi sekaligus Pambina Majelis Pembimbing Ranting Gerakan Pramuka Ciawi, Adi Henryana, Koramil Ciawi diwakili Sertu Dadan Gandara, Kapolsek Ciawi, Kompol Asep Tryono, Kasie Tantrib Kecamatan Ciawi, Rudi beserta jajaran Satpol PP Kecamatan Ciawi, Ketua Kwarcab Pramuka Kabupaten Bogor, Agus Ridhallah, Ketua Kwaran Pramuka Ciawi, Ade Rahayu, para pembina Kwaran Pramuka Ciawi, seluruh anggota Pramuka Kwaran Ciawi dan para kepala desa.

** Dede Suhendar

KNPI Cijeruk Minta Pemkab Bogor Blacklist CV. Mandosi Jaya

News

Redaksi

-

January 4, 2022

0

JURNAL INSPIRASI – Molornya pengerjaan proyek rehabilitasi ruang kelas bertingkat SDN 2 Cipelang, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor yang dikerjakan CV. Mandosi Jaya, terus menuai sorotan dari berbagai kalangan.

Bahkan, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kecamatan Cijeruk, minta agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, menindak tegas CV. Mandosi Jaya dengan memasukkan nya kedalam rentetan pengusaha bermasalah dan tidak boleh lagi ikut dalam kegiatan lelang tahun 2022.

Ketua DPK KNPI Kecamatan Cijeruk, Dziky Syahrir Ru’ban mengatakan, sanksi tegas terhadap pengusaha yang memenangkan proyek di SDN 2 Cipelang harus diberikan Pemkab Bogor melalui Dinas Pendidikan (Disdik).

“Blacklist saja pengusaha itu. Jangan diikut sertakan lagi dalam kegiatan pembangunan di Kabupaten Bogor,” tegasnya kepada Jurnal Bogor saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Selasa (4/1/2022).

Menurutnya, keterlambatan pengerjaan proyek rehabilitasi ruang kelas bertingkat di sekolah yang berada di wilayah Cijeruk ini, dilakukan oleh pengusaha dari luar Kabupaten Bogor, yakni beralamat di Jakarta.

“Buat apa pengusaha luar ikut bermain proyek di Kabupaten Bogor, kalau hanya merugikan saja,” ungkap Dziky.

Dziky mengungkapkan, tidak selesainya pengerjaan sesuai kontrak kerja, bukan hanya merugikan Pemkab Bogor saja tetapi masyarakat pun dirugikan. Sebab, terlambatnya pengerjaan fisik ruang kelas, menghambat kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut.

“Sekarang sudah mulai kegiatan Pelajaran Tatap Muka (PTM). Kalau sekolahnya belum selesai dibangun, bagaimana mau melaksanakan PTM,” tegasnya.

Hingga saat ini, sambung Dziky, pengerjaan proyek belum mencapai tahap finishing. Para pekerja, masih melakukan pengerjaan pembangunan ruang kelas.

“Bila melihat akhir waktu pengerjaan hingga tanggal 28 Desember 2021, berarti sudah terlambat tujuh hari,” imbuhnya.

Dziky berharap, konsultan pengawas dan Disdik Kabupaten Bogor, terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengerjaan proyek dengan anggaran sebesar 735 juta lebih itu.

“Agar pengerjaannya cepat selesai dan tidak dilaksanakan secara asal-asalan, baik konsultan pengawas maupun dari Disdik setiap hari harus ada mengawasi,” imbuhnya.

Dari pantauan Jurnal Bogor, proyek yang bersumber dari Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor senilai 735 juta lebih itu, dimulai dari tanggal 12 Oktober berakhir hingga 28 Desember 2021.

CV. Mandosi Jaya, pemenang proyek di Wilayah Cijeruk itu, beralamat di Grand APP. Lt.2. R.204 Jl. Rawa Bambon No. 44 B RT 07/04. Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas. Sedangkan untuk konsultan pengawas, CV. Rorompok Raos Dimensi beralamat di Perum Alam Tirta Lestari Blok A1/10. RT 11/14 Pagelaran Kabupaten Bogor.

Hingga berita ini diturunkan, baik dari pihak CV. Mandosi Jaya pelaksana proyek dan CV. Rorompok Raos Dimensi konsultan pengawas, belum memberikan keterangan terkait keterlambatan pengerjaan proyek dibawah Disdik tersebut.

** Dede Suhendar/Deni Pratama

Anggarkan Ratusan Juta, Pemdes Cigombong Bangun Jembatan Rawayan Diduga Gunakan Material Bekas

News

Redaksi

-

January 4, 2022

0

JURNAL INSPIRASI – Warga dua desa di Kecamatan Cigombong, yakni Desa Cigombong dan Desa Ciburuy, mendukung adanya pembangunan Jembatan Rawayan yang dilakukan Pemerintah Desa (Pemdes) Cigombong.

Namun, warga pun menyayangkan dalam pengerjaan pembangunan jembatan penghubung dua desa yang bersumber anggaran dari program Bupati Bogor, yakni Satu Miliar Satu Desa (Samisade) tersebut, karena besi yang menjadi bahan material utama di pembangunan jembatan itu, diduga bekas dengan kondisi yang sudah berkarat.

Informasi yang didapat Jurnal Bogor, pembangunan Jembatan Rawayan sepanjang kurang lebih 42 meter dengan anggaran 300 juta bersumber dari Samisade tersebut, dalam pengerjaannya tidak melibatkan warga setempat.

Marlina, warga Perumahan Lido Permai Desa Cigombong mengatakan, keinginan warga Cigombong terutama yang berdomisili di perumahan untuk adanya jembatan penghubung ke Kampung Bata Alam RW 02 Desa Ciburuy tanpa melintas ke Jalan Raya Sukabumi-Ciawi, sudah lama.

“Alhamdulillah tahun ini keinginan kami dan warga lainnya terealisasi. Karena saat ini sedang ada pembangunan jembatan,” ungkapnya kepada wartawan saat berada di Perumahan Lido Permai, Selasa (4/1/2022).

Akan tetapi, lanjutnya, warga merasa cemas dan kuatir menggunakan jembatan yang melintasi Sungai Rawayan anak Kali Cisadane. Alasannya, karena saat pembangunan, warga melihat adanya besi bekas yang masih digunakan pelaksana untuk bahan material pembuatan jembatan tersebut.

“Lihat saja, tiang penyangga kiri dan kanan jembatan itu menggunakan besi lama yang sudah berkarat dan tidak layak dipasang,” jelas Marlina.

Padahal, warga sangat mengharapkan untuk pembangunan jembatan ini, menggunakan bahan material yang baru semua. Sehingga, kualitas jembatan teruji dan usianya dapat bertahan lama.

“Kalau bahan material Jembatan Rawayan yang sekarang sedang tahap pembangunan baru semua, saya yakin kualitas nya akan tahan lama. Kami dan warga lainnya juga tidak akan merasa cemas maupun kuatir saat menggunakan jembatan itu untuk melintas,” papar Ibu muda dua anak tersebut.

Marlina minta, sebelum pembangunan jembatan selesai, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) melakukan peninjauan ke lokasi pembangunan jembatan.

“Biar tahu kajian dari dinas terkait seperti apa, jika pembangunan jembatan masih menggunakan besi bekas, baik dari usia hingga kualitas jembatan itu,” tegasnya.

Di lokasi pembangunan jembatan, tiga pekerja sedang melakukan pemasangan besi penyangga dan besi lantai jembatan.

“Pengerjaan jembatan ini sudah 80 persen,” kata salah seorang pekerja yang memiliki kumis itu.

Pria dengan logat bahasa bukan warga Kabupaten Bogor itu pun mengakui, ada sebagian bahan material besi yang lama dipasang kembali di pembangunan jembatan ini.

“Kami targetkan satu minggu sudah selesai pengerjaannya,” tukasnya saat ditanya nama enggan memberitahukan.

Sementara, Kepala Desa (Kades) Cigombong, Heri Hendrawan saat dikonfirmasi dengan mendatangi kantornya, sedang tidak ada ditempat.

“Pak kepala desa tidak ada di kantor,” ujar salah seorang staf desa berhijab yang ada didepan tempat pelayanan dengan nada ketus.

** Deni Pratama/Dede Suhendar

Waspadai Omicron, Bima Siapkan Skenario

News

Redaksi

-

January 3, 2022

0

JURNAL INSPIRASI – Wali Kota Bogor Bima Arya meminta jajaran Pemkot Bogor untuk mewaspadai Covid-19 varian omicron yang saat ini kasusnya mulai terjadi penambahan di Tanah Air.

“Kita harus siap-siap. Yang paling utama Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan wilayah untuk mencermati tren penambahan kasus positif, di atas kertas tinggal menunggu waktu omicron masuk Kota Bogor dan akan ada lonjakan tapi saya berharap, mudah-mudahan tidak ada,” ujar Bima, Senin (3/1).

Menurut dia, Dinkes sudah berkoordinasi mengecek ketersediaan tempat tidur dan tempat isolasi. Sementara RSUD memastikan ketersediaan oksigen dan obat-obatan.

Selain itu, lanjut Bima, Bagian Tata Pemerintahan untuk segera melakukan rapat dan konsolidasi untuk mengaktivasi RW Siaga. Aparatur wilayah Camat dan Lurah juga diminta untuk membantu pengecekan RW Siaga yang ada di wilayah masing-masing, bagi RW Siaga yang tidak aktif agar diingatkan.

Posko Gedung Organisasi Wanita (GOW) di Jalan Sudirman, Bogor Tengah, juga diminta Bima untuk dipersiapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk.

“Kita konsolidasi dan antisipasi lonjakan yang akan muncul di minggu kedua dan ketiga Januari 2022. Pelajari dulu tren Covid-19 varian omicron, apabila sampai minggu kedua atau ketiga Januari 2022, situasi dan kondisi aman, Insya Allah bisa kita buka ruang publik seperti taman-taman kota. Jika sebaliknya tentu kita sesuaikan dengan kebijakan PPKM yang berlaku,” jelas Bima Arya didampingi Wakil Wali Kota Dedie A Rachim, Sekretaris Daerah Syarifah Sofiah dan para asisten.

Hingga saat ini, pasien Covid-19 yang masih mendapatkan perawatan hanya 8 orang. Penambahan kasus pun dalam beberapa pekan terakhir tidak menunjukan angka-angka signifikan dengan kisaran 0-2 kasus per harinya.

“Setiap ada lonjakan kasus, khususnya di atas 3 atau 5 kasus, semua harus duduk bersama membahas dan mempelajari untuk kemudian menentukan penanganannya. Tes genome sequencing akan dilakukan Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Kementerian Kesehatan,” pungkasnya.

** Fredy Kristianto

Lelang Proyek Jangan Ditumpuk Akhir Tahun

News

Sayyev

-

January 3, 2022

0

JURNAL INSPIRASI – Wali Kota Bogor Bima Arya meminta untuk tidak menumpuk proyek-proyek besar di akhir tahun seperti kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya. Menurutnya, semua program pembangunan infrastruktur harus dijalankan sesuai dengan jadwal.

“Ini saya ingatkan sangat keras. Tidak ada lagi kegiatan yang mepet di akhir tahun. Jadi, semua pelaksanaan tender dimulai Januari. Tidak ada lagi yang mepet di akhir tahun,” tegas Bima saat briefing staff awal tahun di Alun Alun Kota Bogor, Senin (3/1).

Untuk itu, Bima meminta Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor untuk segera menyusun jadwal lelang kegiatan-kegiatan besar.

“Pembangunan jalan R3 senilai Rp 5 miliar, trotoar pedestrianisasi senilai Rp 6 miliar, pembangunan Masjid Agung senilai Rp 26 miliar, trotoar Alun Alun Rp 2 miliar, pembangunan GOR dan pusat kuliner di Kecamatan Bogor Selatan dan Kecamatan Bogor Utara masing-masing Rp 10 miliar, perpustakaan kota Rp 10 miliar, drainase Taman Persada Rp 1,8 miliar, kemudian ada unit sekolah baru senilai 9,6 miliar. itu contohnya beberapa,” beber Bima.

“Jadi, kita benahi secara total. Tolong diingatkan ini semua. Rabu ini saya minta Kabag PBJ bersama Bappeda sudah presentasi di ruangan saya terkait jadwal kegiatan lelang awal tahun,” tambahnya.

Pembangunan Berbasis Kelurahan

Dalam kesempatan tersebut juga Bima Arya menyebut bahwa 2022 sebagai komitmen Pemkot Bogor untuk terus melakukan akselerasi pembangunan berbasis kelurahan. Sehingga, menuju 2024 nanti tidak ada lagi jalan rusak dan tidak ada lagi persoalan infrastruktur terbengkalai di perbatasan, tidak ada lagi warga di wilayah yang merasa tidak disentuh dan lain sebagainya.

“Karena itu, 2022 kita teruskan komitmen kita untuk penguatan di wilayah. Itu paradigma besarnya, pembangunan berbasis kelurahan. Pimpinan aparatur wilayah, siap-siap kita akan melakukan penataan ulang,” ujarnya.

Masih terkait pembangunan berbasis kelurahan, Bima Arya meminta Diskominfo dan Bappeda untuk memperbaiki dan membangun integrasi data terpadu kesejahteraan sosial serta mengkoordinasikan dengan dinas terkait. Data yang dimaksud diantaranya stunting, disabilitas, ODF (Open Defecation Free) dan lainnya.

Aktivasi lainnya yang diminta Bima adalah aplikasi dasawisma secara digital untuk mendukung pembangunan berbasis kelurahan agar didapat data dan angka terbaru secara real time serta terpantau.

** Fredy Kristianto

Buy now