Soal Opsi Dana Talangan, BPTJ Masih Fokus Evaluasi
JURNAL INSPIRASI – Komisi II DPRD Kota Bogor menagih laporan operasional Biskita Transpakuan kepada PDJT. Hal ini dikarenakan, Biskita Transpakuan saat ini tengah berhenti beroperasi.
Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor Rusli Prihatevy mengatakan, ia ingin menjadikan waktu-waktu ini untuk melakukan evaluasi terhadap Biskita Transpakuan yang sudah beroperasi selama dua bulan.
“Dengan berhenti beroperasinya Biskita, kami dari DPRD meminta kepada pihak PDJT untuk menyampaikan laporan operasional Biskita Transpakuan,” kata Rusli, Selasa (2/1).
Laporan yang diminta Rusli bertujuan untuk melakukan kalkulasi biaya operasional Biskita selama beroperasi. Sehingga nantinya, penentuan harga tiket bisa sesuai dengan kebutuhan operasional, daya beli masyarakat dan menghasilkan keuntungan juga bagi PDJT.
“Jangan sampai, nantinya Biskita ini malah jadi beban APBD karena tidak berbanding lurus antara pendapatan dan biaya perawatan. Ini harus diperhitungkan,” tegasnya.
Selain laporan Biskita Transpakuan, Rusli juga akan meminta business plan dari direktur anyar. Ia mengaku melihat ada potensi tambahan pendapatan dari kehadiran Biskita Transpakuan selain dari penjualan tiket.
“Tentu iklan bisa menjadi salah satu sumber pendapatan selain penjualan tiket. Pemasangan iklan di shelter dan bis, harus dimaksimalkan, namun tentunya harus sesuai dengan regulasi yang ada,” ujar Rusli.
Terkait dengan pemberhentian operasional Biskita Transpakuan yang dinilai secara mendadak. Rusli meminta pihak PDJT dan Dishub Kota Bogor agar lebih memperhatikan sosialisasi kepada masyarakat.
Sebab, berdasarkan hasil pantauannya, beberapa hari setelah pemberhentian operasional Biskita Transpakuan, masih banyak masyarakat yang menanti kehadiran Biskita di beberapa halte.
“Masalah sosialisasi dan informasi juga harus diperhatikan. Jangan sampai ini malah menjadi masalah dikemudian hari yang membuat masyarakat enggan menggunakan Biskita saat sudah beroperasi lagi,” katanya.
Sementara itu, rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mengusulkan penggunaan dana talangan untuk tetap mengoperasikan Biskita, belum mendapat tanggapan dari pusat. Pasalnya, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) masih fokus pada evaluasi.
Kepala Bagian Humas BPTJ Budi Rahardjo mengatakan, opsi dana talangan bisa saja dibicarakan, tetapi saat ini pihaknya masih fokus agar evaluasi Buy The Service (BTS) bisa segera rampung.
“Bila aada opsi lan dari Pemkot Bogor sendiri ya bisa dibicarakan. Tapi kita belum bisa menjawab bisa atau tidaknya,” ungkapnya.
Kata dia, BPTJ akan menggelar pertemuan dengan Pemkot Bogor dan konsorsium PDJT usai evaluasi rampung.
Lebih lanjut, kata Budi, BPTJ berharap agar evaluasi dapat selesai dalam waktu sebulan. Sebab, BTS merupakan program baru yang perlu berbagai penyesuaian dan perbaikan.
“Kami ingin program ini berlangsung lama, jangan sampai subsidi hanya sebentar saja. Yang dievaluasi adalah administrasi dan operasional. Administrasi berkaitan dengan aturan pemberian subsidi ini, ketentuannya sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan,” ucapnya.
Termasuk mengenai kemungkinan tarif Biskita Transpakuan nantinya, dengan melihat aspek ritase. “Jadi dilihat evaluasi seperti apa, apakah ritase terpenuhi. Kalau di Jakarta ada Transjakarta, kan jalurnya khusus,di Bogor kan tidak. Jadi ritase yang ditentukan sebelumnya apakah memadai atau tidak. Kalau tidak, kita sesuaikan lagi dengan hasil evaluasi yang sudah berjalan,” paparnya.
Artinya, sambung dia, penentuan ritase harus sesuai dengan kondisi asli.
** Fredy Kristianto
