JURNAL INSPIRASI – Proyek penataan Batutulis dipastikan batal dilaksanakan pada 2022 ini. Musababnya Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tidak memiliki anggaran yang cukup untuk merealisasikannya.

“Pembangunan Bumi Ageung untuk mengintegerasikan eks SD Batutulis dengan situs Batutulis dibutuhkan biaya Rp7 miliar. Makanya penataan infrastruktur belum bisa dilaksanakan,” ujar Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Bogor, Atep Budiman kepada wartawan, Rabu (26/1).

Sedangkan untuk pembebasan dua lahan seluas 750 meterpersegi yang akan diperuntukan untuk pembangunan museum ruang terbuka hijau dan sarana penunjang tengah dilaksanakan dengan anggaran senilai Rp5 miliar. “Sekarang sedang berproses,” tegasnya.

Sementara, kata dia, untuk biaya pembangunan secara keseluruhan mencapai Rp15 hingga Rp20 miliar. “Kebutuhan anggaran segitu, APBD kita tidak cukup. Makanaya sempat mengajukan di Musrenbang Jawa Barat (Jabar). Tapi lagi-lagi terbentur anggaran disana,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa pihaknya akan kembali mengajukan bantuan keuangan ke Jabar pada musrenbang provinsi tahun ini untuk pembangunan fisik pada 2023 mendatang. “Kami juga akan ajukan lagi di forum OPD se-Jabar juga,” ucapnya.

Lebih lanjut, kata Atep, Bumi Ageung nantinya akan memiliki beberapa fungsi, yakni edukasi, tempat penyimpanan benda cagar budaya, museum, kuliner, kerajinan, atraksi seni dan sanggar.

“Kami sudah berkomitmen menjadikan kawasan Batutulis sebagai tempat aktivitas kesenian Sunda agar tetap eksis kedepannya,” katanya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim mengatakan bahwa Bumi Ageung nantinya akan dijadikan tempat kegiatan seni budaya, gallery serta dilengkapi dengan narasi sejarah ‘Kota Hujan’.

“Pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum bebas berkunjung. Selain itu, apabila warga ada yang memiliki pusaka, boleh juga dipamerkan,” ucapnya.** Fredy Kristianto

JURNAL INSPIRASI – DPRD Kota Bogor hingga kini belum mengesahkan draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) Perusahaan Umum Daerah Pasar Pakuan Jaya (Perumda PPJ). Penyebabnya karena adanya Sertifikat Hak Milik (SHM) perseorangan dalam area Pasar Sukasari.

Direktur Utama (Dirut) Perumda PPJ Muzakkir mengatakan, munculnya SHM atas kepemilikan ruko di Sukasari itu terjadi sebelum aset itu diserahkan sebagai PMP dari Pemkot Bogor ke Perumda PPJ.

“Itu terjadi waktu lahan belum di jadikan PMP, sertifikat udah lama 2005 kalau ga salah,” kata Muzakkir saat di konfirmasi melalui Aplikasi WhatsAppnya, Rabu (26/1).

Hal itu, sambung dia, merupakan kesalahan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang telah menerbitkan sertifikat tanpa persetujuan Pemkot Bogor selaku pemegang Hak Pengguna Lahan (HPL).

“Itu kesalahan dari BPN. Karena menerbitkan sertifikat tanpa pesertujuan Pemkot sebagai pemegang HPL,” ungkapnya kepada wartawan, Rabu (26/1).

Ketua Pansus Raperda PMP Perumda PPJ Zaenul Mutaqin, mengungkapkan, alasan belum menyetujui draft Raperda PMP Perumda PPJ, karena masih adanya beberapa poin yang harus diperbaiki oleh pihak Pemkot Bogor.

Poin pertama kata Zaenul, yang harus diperbaiki oleh Pemkot Bogor adalah mengeluarkan dua poin yang terdapat dalam Pasar Sukasari, yaitu terkait tanah seluas 2.350 meter persegi dan bangunan ruko seluas 4.170 meter persegi dari PMP yang diajukan.

“Hal ini dikarenakan masih adanya bangunan ruko yang diketahui dimiliki oleh perseorangan, sehingga perlu adanya perbaruan luasan bangunan dan tanah,” ungkap dia.

Menurutnya, dengan adanya ketentuan tersebut, maka di poin kedua, maka perlu dilakukannya perubahan atau revisi terhadap kajian investasi oleh Pemkot Bogor.

Selain itu juga perlu merevisi nilai uang pada penyertaaan modal dan luas lahan yang tertera dalam kajian investasi dan Bussines plan.

“Jadi kami tidak bisa menyetujui Raperda yang diajukan Pemkot sebelum poin-poin catatan dari pansus dilaksanakan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Raperda PMP Perumda PPJ diketahui berisikan penyertaan modal berupa uang sebesar Rp40 miliar dan aset tanah dan bangunan dengan nilai Rp280 miliar yang terdiri dari pasar Jambu Dua, pasar Sukasari, pasar Taman Kencana dan Plaza Bogor.

Nantinya PMP ini pun akan diberikan secara bertahap kepada Perumda PPJ, dimana pada Tahun Anggaran (TA) 2022 sebesar Rp20 miliar, TA 2023 sebesar Rp10 miliar dan TA 2024 sebesar RP10 miliar.

“Dengan adanya PMP ini nantinya pihak Perumda PPJ wajib meningkatkan pelayanan kebutuhan sarana dan prasarana pasar yang aman, nyaman, bersih, dan teratur,” ungkapnya.

Kemudian, kata dia, menyampaikan laporan tahunan tentang perkembangan usaha Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor kepada Wali Kota melalui Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Terakhir, memberikan kontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor,” tandasnya.**Fredy Kristianto

JURNAL INSPIRASI – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor melaksanakan pemasangan papan pengawasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) pada Senin (24/1).

Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian pada Bapenda, Anang Yusuf mengatakan bahwa kegiatan tersebut dilakukan terhadap aset wajib pajak yang belum membayar PBB P2 yang memiliki rata-rata piutang diatas tiga tahun, dengan nilai piutang diatas Rp50 juta.

“Sebelum pemasangan papan pengawasan, Bapenda telah mengirim surat pemberitahuan kepada wajib pajak untuk segera menyelesaikan kewajiban membayar pajak sebanyak tiga kali, dan surat peringatan pemasangan papan,” katanya kepada wartawan, Rabu (26/1).

Namun, sambung dia, lantaran wajib pajak tak kunjung membayar hingga batas waktu yang telah ditentukan, pemasangan papan mau tak mau dilaksanakan.

“Ada beberapa lokasi pemasangan papan pengawasan. Diantaranya di Kelurahan Cimahpar, Cibuluh, Ciparigi, Bantarjati, Ranggamekar, Tajur dan Balumbang Jaya,” jelas Anang.

Ia juga menegaskan, bila pemasangan papan pengawasan pajak juga dibantu oleh Satpol PP Kota Bogor dan aparatur wilayah.**Fredy Kristianto

JURNAL INSPIRASI – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah didampingi Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kota Bogor, Theofilo Patrocinio Freitas dan aparatur wilayah meninjau lokasi rumah warga rusak yang terdampak hujan dan angin kencang, Senin (24/1) lalu, di Kelurahan Curug, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor.

Tercatat, dari 44 rumah yang terdampak di Kelurahan Curug, ada tiga rumah di tiga lokasi berbeda yang secara langsung di cek kondisinya di RT.03 RW.02, RT.02 RW.05 dan terakhir di RT.01 RW.07.

Menurut Sekda, rumah-rumah yang terdampak bencana angin kencang kemarin cukup banyak terjadi di titik-titik di Kota Bogor. Mayoritas atap rumahnya terbawa angin dan ada juga sebagian yang temboknya roboh.

“Mudah-mudahan peninjauan bersama BPBD Kota Bogor, aparatur wilayah dan pemberian bantuan sementara bisa membantu warga yang terdampak musibah angin kencang kemarin,” kata Syarifah, Rabu (26/1).

Kepada aparatur wilayah dan LPM setempat diharapkan agar mengajak warga lain untuk bergotong royong membantu warga yang terdampak bencana dan kesulitan dengan potensi serta kemampuan yang dimiliki.

Untuk perangkat daerah terkait seperti BPBD dan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) Kota Bogor untuk mengantisipasi potensi dan dampak yang ditimbulkan akibat curah hujan yang masih tinggi serta angin yang kencang. Syarifah menyebut, kondisi cuaca saat ini berdasarkan prediksi yang disampaikan BMKG, hingga Februari curah hujan masih tinggi.

“BPBD harus terus mengantisipasi, demikian juga Disperumkim awasi dan antisipasi pohon-pohon yang sudah tua, khawatir akibat angin kencang dahan-dahan yang patah, jatuh dan bisa menimpa warga atau kendaraan. Semoga tidak ada bencana lagi,” harap Syarifah.

Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kota Bogor, Theofilo Patrocinio Freitas menambahkan, untuk penanganan lanjutan terhadap rumah warga yang terdampak pihaknya telah mengambil beberapa langkah, salah satunya membantu warga dengan menyediakan kontrakan bagi rumah warga yang terdampak dan tidak bisa dihuni sambil menunggu penanganan perbaikan dari perangkat daerah terkait.

“Kondisinya tidak sama semua, kami melihat yang paling parah dan tidak bisa dihuni lagi, untuk sementara kita bantu dengan menyediakan kontrakan. Bantuan kedaruratan lain yang bisa kita berikan adalah menyediakan terpal untuk mencegah kerusakan tempat tinggal yang lebih parah,” katanya.

Terkait perbaikan fisik dampak dari bencana, BPBD Kota Bogor lanjut Theo sapaannya akan membuat surat keterangan yang akan dilimpahkan ke Disperumkim Kota Bogor atau dinas teknis lain untuk ditindaklanjuti.

Sementara untuk warga Kota Bogor, ia menghimbau agar meningkatkan kewaspadaan dan antisipasi mengingat prediksi curah hujan yang masih tinggi dan angin kencang antara Februari hingga Maret 2022.

“Untuk yang di bantaran sungai juga harus waspada potensi tanah atau tebingan yang longsor diantisipasi. Untuk warga yang ingin menyampaikan laporan potensi bencana maupun yang terdampak bencana, silahkan cek di akun sosmed BPBD Kota Bogor maupun grup whatsapp,” kata Theo.** Fredy Kristianto